Arsip Bulanan: Mei 2024

Rilis Media

Indonesia, Negara dengan Kekekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia

Alfijak – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/5).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap. Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Proses Aksesi

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua. Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD. Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi. Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM). Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD. Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner. Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders  yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.(*)

Rilis Media

Ini Harapan Pelaku Logistik, Jelang Pemerintahan Baru

ALFIJAK – Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sah sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 dan akan dilantik untuk pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang.

“Apalagi sektor ini terbukti menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi nasional. Bahkan disaat terjadi Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, sektor logistik menjadi usaha yang diandalkan dan mampu survive dimasa itu,” ujar Adil Karim, pada Rabu (8/5/2024).

Karena itu, Adil menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.

“Tim Adhoc tersebut bisa duduk bareng dengan pemerintah dan stakeholders untuk merumuskan hingga menggodok aturannya bagaimana jika ingin merealisasikan lembaga/badan nasional yang akan ngurusi sektor logistik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ucap Adil Karim.

Dia mengungkapkan, ALFI dan sejumlah stakeholders sudah cukup lama mendorong agar ada Badan atau Lembaga seperti itu.

“Sebetulnya usulan dan dorongannya dari stakeholders sudah cukup lama, mudah-mudahan di Pemerintahan mendatang bisa terealisasi hal itu,” ujar Adil.

Sedangkan menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, justru bepandangan agar nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian tehnis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja.

“Tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru, karena urusan transportasi san logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya,” ujar Juswandi, pada Rabu (8/5/2024).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional.

Dia melihat, bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 yang masih 14.29% terhadap gross domestic produc/GDP (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Dan dari nilai itu terbentuk dari biaya transportasi, inventory, pergudangan serta IT & SDM.

“Maka magnitudenya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari budget  Kementerian dan Lembaga K&L yang ada,” ujar Mahendra.

Dia mengatakan, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (ke 2045), dipandang perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus hal tersebut.

Tujuannya, agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik , terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini.

“Sehingga, playing filed di domestik, bisa diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum, sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional,”ujar Mahendra.

Dia menambahkan, sebagai negara industri, maka idealnya Indonesia dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Sehingga harapannya kedepan, Badan atau Lembaga itu harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi.

“Di Malaysia, dulu membutuhkan seorang Mahatir Muhamad utk visi itu. dan di Thailand juga butuh sentuhan oleh Raja nya untuk mengawal cetak birunya. Nah, kini tinggal kita ambil contoh salah satu sukses story itu,” ucap Mahendra.

Pada 2023, Bank Dunia melaporkan
<span;>penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018).

LPI yang dirilis itu berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.

Diantara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).(*)