Arsip Tag: Menko Perekonomian

Rilis Media

Pemerintah Jaga Optimistime Pelaku Usaha

ALFIJAK- Pada Senin 1 September 2025 telah dirilis tiga indikator ekonomi makro Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Tercatat inflasi Agustus 2025 tetap terkendali, PMI Manufaktur Agustus 2025 kembali ekspansi, serta berlanjutnya surplus neraca perdagangan di Juli 2025 yang telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut.

Realisasi inflasi Indonesia masih terkendali pada rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi IHK pada Agustus 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 2,31% (yoy), dan 1,60% (ytd). Capaian tersebut didukung realisasi inflasi inti yang meningkat sebesar 0,06% (mtm) dan 2,17% (yoy), menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, inflasi Volatile Foo<span;>d (VF) mengalami deflasi 0,61% (mtm) dan inflasi 4,47% (yoy), sejalan dengan kesepakatan <span;>High Level Meeting  Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk menjaga inflasi VF pada kisaran 3-5% (yoy).

Secara bulanan, deflasi Agustus masih dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas pangan. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi ini antara lain tomat dan cabai rawit. Melimpahnya pasokan akibat adanya panen raya mendorong penurunan harga komoditas-komoditas tersebut. Lebih lanjut, inflasi Administered Price (AP) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm) atau inflasi 1,00% (yoy).

Penurunan inflasi AP utamanya dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas bensin akibat adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada awal Agustus 2025. Selain itu, turunnya inflasi AP juga didorong oleh penurunan harga komoditas tarif angkutan udara sejalan dengan adanya diskon tiket pesawat oleh sejumlah maskapai dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kebijakan tersebut efektif menjaga daya beli serta meningkatkan mobilitas masyarakat.

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan khususnya pada komoditas beras. Penyaluran beras SPHP akan terus didorong dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun.

“Untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, akses pembiayaan melalui KUR sektor pertanian dan Kredit Usaha Alsintan akan terus dioptimalkan, per Agustus jumlah yang telah disalurkan Rp60,93 triliun dari total alokasi sebesar Rp287,47 triliun. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pemberian stimulus ekonomi berupa diskon transportasi yang akan kembali dilanjutkan untuk periode Nataru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tren positif juga dicatatkan neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus sebesar USD4,17 miliar untuk bulan Juli, meningkat 1,71% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus yang berkelanjutan ini menegaskan solidnya outlook perekonomian nasional. Surplus tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor yang meningkat 5,6% (mtm) mencapai USD24,75 miliar lebih tinggi dari performa impor sebesar USD20,57 miliar pada bulan Juli.

Merespons isu pengenaan tarif baru perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), neraca perdagangan dengan AS mencatatkan surplus yang mencapai USD2,2 miliar untuk sektor non-migas di Juli 2025. Surplus tersebut ditopang oleh terjaganya performa ekspor dimana Indonesia masih dikenakan tarif baseline 10% untuk ekspor ke AS pada bulan Juli.

Manufaktur

Meningkatnya aktivitas manufaktur di beberapa mitra dagang utama Indonesia mendorong permintaan atas produk Indonesia. Ini tercermin dari indeks PMI manufaktur India yang naik dari level 58,4 ke level 59,1, ASEAN naik dari level 48,6 ke level 50,1, dan Uni Eropa naik dari level 49,2 ke level 49,6 pada bulan Juli. Mayoritas negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia mencatatkan kenaikan. Sementara itu, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas, disusul Amerika Serikat dan India.

Lebih lanjut, peningkatan kinerja ekspor didukung oleh kenaikan harga komoditas utama Indonesia termasuk batu bara, gas alam, kelapa sawit, karet, bijih besi dan timah. Peningkatan kinerja ekspor tidak hanya terjadi pada komoditas namun juga produk manufaktur dengan nilai tambah tinggi termasuk ekspor kendaraan dan bagiannya (HS 87), mesin dan peralatan mekanis (HS 84), serta alas kaki (HS 64).

Impor pada Juli 2025 mencapai USD20,57 miliar atau naik 6,43% (mtm) dimana kenaikan impor terjadi di semua golongan penggunaan. Namun, kenaikan impor Bahan Baku Penolong sebesar 6,16% (mtm), dan Barang Modal 4,64% (mtm) mengisyaratkan berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi nasional seiring perusahaan menggunakan impor tersebut untuk menghasilkan produk akhir baik untuk dikonsumsi domestik maupun ekspor. Impor non migas terbesar berasal dari Tiongkok, disusul Jepang dan Singapura.

Surplus neraca perdagangan ke depan diharapkan masih akan berlanjut, seiring prospek positif yang tercermin dari ekspansi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacture. Pada Agustus 2025, PMI Manufaktur Indonesia naik signifikan dari 49,2 di Juli menjadi 51,5, menandai kembalinya zona ekspansi setelah empat bulan berada dalam kondisi kontraksi.

Kenaikan permintaan dalam negeri didukung oleh peningkatan permintaan ekspor menjadi dorongan utama kenaikan tersebut. Output dan pesanan baru tumbuh untuk pertama kali dalam 5 bulan, pesanan ekspor naik tertinggi sejak September 2023, tenaga kerja dan aktivitas pembelian meningkat. Hal ini menjadi sinyal positif juga bagi perkembangan sektor manufaktur Indonesia ke depannya.

“Kembalinya PMI manufaktur ke zona ekspansi menunjukkan terus membaiknya kondisi ekonomi domestik dan optimisme pelaku usaha yang semakin menguat seiring dengan membaiknya kondisi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan produksi pada periode mendatang,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan beberapa kebijakan antara lain berupa implementasi Kredit Industri Padat Karya dan meningkatkan permintaan produk dalam negeri melalui program Harbolnas.[*]

Rilis Media

Indonesia, Negara dengan Kekekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia

Alfijak – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/5).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap. Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Proses Aksesi

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua. Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD. Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi. Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM). Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD. Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner. Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders  yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.(*)

Rilis Media

Asia Tenggara, Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

ALFIJAK – Situasi geopolitik yang memanas di beberapa kawasan dunia, menjadi salah satu topik pembahasan  Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair. KG, di kantor Kemenko Perekonomian, pada akhir pekan lalu.

Keduanya sama-sama berharap situasi tersebut tidak berlanjut lantaran dapat berimplikasi negatif terhadap ekonomi global.

Selain perkembangan geopolitik dunia, inklusi keuangan, digitalisasi, dan transisi energi di Indonesia juga dibicarakan dalam pertemuan itu.

Bahkan, Mantan PM Inggris tersebut menyampaikan optimismenya bahwa kawasan Asia Tenggara (dengan Indonesia sebagai negara terbesar), akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan beberapa capaian perkembangan Indonesia pada aspek inklusi keuangan dan target kedepannya.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%.

“Indonesia menetapkan target inklusi finansial sebesar 90% pada tahun 2024,” jelas Menko Airlangga.

Tony Blair mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam inklusi keuangan dan menerapkan langkah ambisius dalam targetnya. Untuk mencapai target tersebut, keduanya sepakat bahwa digitalisasi merupakan strategi yang paling tepat untuk mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa perkembangan atas dukungan Tony Blair Institute (TBI) kepada Pemerintah Indonesia juga disampaikan dalam pertemuan ini. Hal tersebut mendukung agar kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.

“Kami bersedia berbagi pengalaman untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan yang positif pada aspek digitalisasi, inklusi keuangan, dan transisi energi,” ungkap Blair.

Dalam pembahasan transisi energi, Menko Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra, seperti Asia Zero Emission Community (AZEC), Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), sampai dengan rencana investasi Masdar atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memliki kapasitas 1,2 GW.

Diskusi juga mencakup pembahasan mengenai tantangan teknologi ke depan, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Keduanya sepakat pemerintah harus siap menghadapi berbagai dampaknya melalui regulasi yang komprehensif, adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknologi kedepan.[*]

Rilis Media

Darmin : Angkutan Logistik Mesti Efisien

JAKARTA (Alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan angkutan logistik harus efisien untuk menjadikan Indonesia sebuah negara maju.

“Kami percaya bahwa negara yang maju pasti memerlukan angkutan logistik yang efisien. Yang bisa mewujukan itu salah satunya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” jelasnya dalam keynote speech di Konferensi Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Sabtu (14/9/2019), seperti disampaikan dalam keterangan resmi.

Agar angkutan logistik bisa lebih efisien, lanjut Darmin, maka perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi, standar barang, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah telah melakukan kebijakan besar karena infrastruktur yang dibangun 5 tahun terakhir lebih banyak dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Efisiensi angkutan logistik menjadi penting agar masyarakat makin dimudahkan.

Darmin menambahkan Kemenhub perlu mempersiapkan SDM yang andal untuk mendukung perwujudan angkutan logistik yang efisien.

“Yang saya tahu, Kemenhub jauh di depan dalam pengembangan SDM. Kami harapkan Kemenhub bisa terus mendorong kegiatan di mendorong pelatihan dan vokasi-vokasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan mengoptimalkan angkutan logistik, dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makasar, dengan harapan daerah tersebut bisa menjadi contoh.

Dia menyampaikan selama 5 tahun terakhir, sejumlah Kementerian/Lembaga sudah bersinergi untuk mendorong perbaikan sektor transportasi dan infrastruktur, mulai dari pembangunan, rehabilitasi, ataupun revitalisasi terhadap sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami melakukan hal tersebut karena kami percaya, pemerataan dengan pertumbuhan Indonesia dapat didorong dengan dukungan transportasi yang unggul. Terlebih lagi karena Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia. Tidak dapat dipungkiri lagi transportasi antarmoda menjadi kunci untuk Indonesia maju,” ucap Budi Karya.

Dalam acara tersebut, dilakukan pula peluncuran Sistem Informasi Management Sumber Daya Manusia Transportasi Nasional (SIM SDM TRANAS) serta penandatanganan empat nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran; Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Sub Sektor Transportasi Laut; Aviation Training Consultancy and Support in Indonesia; serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Junior Aviation Security.

Konfrensi yang bertema “Merajut Nusantara, Membangun Bangsa” ini merupakan salah satu rangkaian Indotrans Expo 2019 pada 13-15 September 2019. Indotrans Expo mencakup pameran transportasi dan kegiatan lainnya serta menjadi bentuk penghargaan kepada para pelaku transportasi yang telah mewujudkan terbangunnya sistem transportasi yang baik di Indonesia.(ri)

Peluang Usaha, Rilis Media

Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen

JAKARTA- Dua hari lagi harga tiket pesawat akan turun 50 persen. Pasalnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan tentang kebijakan tiket pesawat murah.

Rapat atau pertemuan itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II hingga maskapai penerbangan terkait.

Sebelumnya pada 1 Juli 2019, pemerintah memutuskan tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) akan diturunkan 50 persen dengan kapasitas 30 seat untuk penerbangan maskapai Citilink dan Lion Air.

Adapun, tiket murah itu khusus untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat itu bakal mulai diberlakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Kita akan mulai efektif sejak hari kamis 11 juli 2019, karena penyesuaian sistem butuh 2-3 hari,” ujar Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Dirincinya, penurunan tarif penerbangan itu akan diberlakukan pada maskapai Citilink untuk 62 penerbangan per hari dengan total kursi sebanyak 3.348 kursi. Sedangkan untuk Lion Air, sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.278 kursi.

Sedangkan untuk rute penerbangan pihaknya masih melakukan peninjauan. Ia memastikan, peninjauan rute selesai pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Sebelum Kamis kami akan jelaskan, (penurunan harga tiket pesawat) ke mana saja dan jam berapa. Kami akan publish detail sebelum Kamis,” katanya.

Ditambahkannya, upaya pemerintah menyediakan tarif pesawat murah akan terus dievaluasi secara periodik.(egindo.co/ri)