Arsip Tag: Layanan Logistik

Akibat Banjir Jabodetabek, Bisnis Ritel & Logistik Paling Terdampak

ALFIJAK- Tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Brkasi atau Jabodetabek pada awal tahun 2020 terjadi secara hampir merata dan menyebabkan beberapa kegiatan usaha menjadi lumpuh.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan, kerugian yang dialami pengusaha akibat banjir tak hanya disebabkan oleh kerusakan aset, namun juga turunnya penjualan karena produk konsumsi yang bersifat kebutuhan non primer mengalami penurunan.

Dia pun mengatakan, beberapa sektor yang bakal mengalami kerugian terbesar adalah industri ritel, perhotelan dan juga logistik.

“Dari sektor-sektor yang disebutkan, kerugian akibat banjir bisa dibilang yang paling parah ada di ritel karena aktivitas penjualan ritel menjadi sangat terganggu karena banjir,” ujar Shinta dikutip dari Kompas.com.

Banyak pusat perbelanjaan ritel yang askesnya tertutup karena banjir sehingga baik penjual maupun pembeli tidak beraktifitas.

Ditambah lagi, jika banjir masuk ke dalam pusat perbelanjaan kerugian yang harus dihadapi pengusaha kian besar.

Untuk pengusaha perhotelan, skala dampak yang dirasakan tidak begitu besar. Dampak yang dirasakan lebih kepada kenyamanan pengunjung dan turis.

“Sehingga dampak kerugian non materinya menjadi besar untuk industri perhotelan,” ujar dia.

Untuk industri logistik, kerugiannya juga tinggi karena perusahaan pengangkutan tidak bisa beroperasi lantaran sarana transportasi tergenang air.

Sebagian besar aset sektor logistik menjadi rusak karena banjir sehingga beban maintenace menjadi tinggi.

“Belum lagi kerugian karena harus menghentikan operasi dan kerugian kalau klien meminta ganti rugi bila consignment tidak dikirimkan tepat waktu, dan lain-lain. Di luar sektor-sektor ini juga terdampak,” jelas Shinta.

“Hanya saja bentuk kerugiannya berbeda-beda dan kami belum bisa mendata seberapa besar kerugian yang ditanggung pelaku usaha nasional dari peristiwa ini,” ujar dia.(ri)

Tol Layang Japek Beroperasi, Aktivitas Logistik Lebih Lancar

ALFIJAK : Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan ruas Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) atau tol Japek, pada pekan lalu.

Kendati begitu, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga, belum mengungkapkan besaran tarif jalan tol layang 36,4 kilometer itu lantaran instansi masih ingin melihat sejauh mana kendaraan yang melintasi jalan tol layang ini selama uji coba.

Disisi lain, aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting sebelum Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Jakarta-Cikampek Toll Elevated) beroperasi.

Oleh sebab itu, operasional fungsional di saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi bahan masukan sebelum tahapan tol dikomersialkan.

Menurut Djoko Setijowarno Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Trasnportasi Indonesia (MTI), jika publik sudah harus membayar, maka aspek keamanan dan kenyamanan wajib disediakan sesuai standar pelayanan minimal layanan jalan tol.

Rentang waktu satu hingga dua bulan setelah masa Nataru adalah proses penyempuraan dan perapian dalam rangka menuju layanan yang berkeselamatan, aman dan nyaman.

Biaya investasi pembangunan tol layang ini sekitar Rp 16,23 triliun. Biaya konstruksi mencapai Rp 11,69 triliun. Masa konsesi selama 45 tahun dengan sistem operasi tertutup. Untuk rancangan atau desain lalu lintasnya untuk arah Jakarta-Cikampek dari Km 9 hingga Km 20 ruas tol layang ini membentang di median jalan. Dari KM 23 hingga KM 38

Apalagi akhir-akhir ini, di media sosial, publik ramai mendiskusikan jalan tol layang ini bergelombang dan tidak aman. Informasi dari penyelenggara tol, yakni PT Jasa Marga, untuk alinyemen vertikal memang tidak dibuat lurus, agak bergelombang bila dilihat dari kejauhan.

Hal ini dirancang untuk menghemat biaya konstruksi, namun masih mematuhi norma atau aturan pedoman membangun jalan yang berkeselamatan. Di area jembatan penyeberangan orang (JPO) atau overpass, maka elevated naik lebih tinggi. Terus akan kembali lagi ke elevasi normal.

“Karena banyaknya alinyemen vertikal, maka jadinya naik turun. Jika difoto-foto memang kesannya meliuk-likuk, padahal tetap aman,” pungkas Djoko.

Komisi Jembatan dan Terowongan yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut mengawasi sejak pekerjaan perencanaan atau desain hingga pelaksanaan konstruksi. Selama pekerjaan konstruksi, dapat dikatakan tidak pernah ada kecelakaan kerja yang berakibat fatal.

Kendati begitu, kata Djoko, pelaksanaan pekerjaan ini cukup sulit dilakukan di tengah lalu lintas kendaraan di bawahnya yang harus tetap melaju dan di sisi kanan dan kiri juga ada pekerjaan LRT Jabodebek dan Keretea Cepat Jakarta-Bandung. Meskipun, terkadang sangat menganggu keterlambatan perjalanan waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa di atas 5 jam.

Bahkan, imbuhnya, tidak mengherankan, jika sebagian penggunanya beralih menggunakan moda kereta lintas Jakarta-Bandung. Penumpang KA Jakarta-Bandung pernah menyusut sejak beroperasinya Tol Cipularang tahun 2005. Namun dalam kurun kurang dari 10 tahun setelah beroperasi, kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek tidak terelakkan lagi, sehingga perlu menambah kapasitasnya.

“Waktu tempuh antara Jakarta-Bandung idealnya sekitar 3 jam, saat terjadi kemacetan perjalanan dapat ditempuh lebih dari 5 jam. Bahkan, pernah terjadi lebih dari 10 jam menjelang tahun baru beberapa tahun lalu,” ucapnya.

Harus diakui, mobilitas Jakarta-Bandung paling tinggi di Indonesia. Dua kota ini perekonomiannya cukup tinggi memiliki magnet daya tarik yang cukup besar.

Selain ada jalan tol, sebelumnya sejak era Kolonial Pemerintah Hindia Belanda sudah terhubung jalan kereta api yang meliuk-liuk dilereng perbukitan dan lembah antara Jakarta-Bandung. Kala itu, perjalanan KA sudah dapat ditempuh 3 jam, sama dengan dengan sekarang.

Penyempurnaan

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menilai, secara konstruksi kondisi jalan Tol Layang Jakarta-Bandung ini sudah layak digunakan. Namun jika dioperasikan untuk komersial, harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu, perlu penyempuraan dan perapian sepanjang ruas tol tersebut.

Dengan difungsikan menjelang Natal dan Tahun Baru, dan saat musim hujan, akan memberikan beberapa keuntungan bagi pengelola jalan tol ini antara lain; dapat mempelajari perilaku pengguna tol.

Selain itu, dapat memeriksa kondisi saluran air yang sudah terpasang, apakah saat hujan, dapat menampung dan menyalurkan air hingga ke arah yang sudah dipasang dan tidak terjadi kebocoran atau sumbatan sepanjang saluran itu.

“Proses penyempurnaan dan perapian akan memakan waktu sekitar 1-2 bulan ke depan. Hal ini penting, mengingat sepanjang perjalanan tidak ada on off ramp dan rest area,” paparnya.

Disisi lain, kata dia, jalur untuk penyelematan emergency juga harus dibangun, berupa tangga turun di delapan lokasi yang dekat dengan loksi putar balik atau U Turn. Juga harus dilengkapi lagi dengan empat lokasi parking bay yang masing-masing lokasi akan dibangun sepanjang 60 meter. Kira-kira dapat menampung sekitar 10-15 kendaraan parkir dalam kondisi darurat.

Kehati-hatian pengguna tol sangat diperlukan. Sesuai himbauan dari PT Jasa Marga selaku penyelenggara.

Setidaknya, menurut Djoko ada delapan hal yang harus diperhatikan ketika melewati Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

Pertama, tol ini untuk perjalanan jarak jauh untuk ke arah cikampek, yaitu Karawang Timur, Bandung dan Cikampek dan ke arah Jakarta adalah JORR, Pondok Gede dan Cawang.

Kedua, akses masuk dan keluar jalan tol hanya di Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Ketiga, hanya dibolehkan kendaraan kecil golongan 1, yaitu non bus, non truk dengan tinggi maksimum 2,1 meter. Meskipun sebenarnya sudah dirancang untuk semua jenis kendaraan termasuk bus dan truk. Yang dikhawatirkan sebenarnya truk kapasitas lebih (over dimension) dan muatan lebih (over load) dapat mengurangi umur rencana jalan tol ini.

Keempat, batas kecepatan kendaraan antara 60 kilometer per jam – 80 kilometer per jam. Kelima, tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area terdekat adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah di Km 50 dan Km 57 untuk arah Cikampek dan di Km 06 untuk arah Cawang.

Keenam, ada cara untuk mengatisipasi jika dalam kondisi darurat, yaitu disediakan 8 lokasi emergency U Turn atau putar balik berlawanan arah.

Ketujuh, saldo E Toll dan bahan bakar minyak BBM cukup untuk melakukan perjalanan ini.

Kedelapan, memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima.

Menutnya, jalan tol layang ini menjadi ajang pembelajaran bagi semua, terutama bagi regulator dan operator dalam hal untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi penggunanya. Persiapan waktu untuk dioperasikan secara komersial harus benar-benar dimatangkan.

Jangan sampai demi memenuhi dan menyenangkan pimpinan mengorbankan aspek keselamatan. Keselamatan di jalan menjadi perhatian semua pihak. Terlebih angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya tidak pernah menurun secara berarti.

“Semoga penambahan kapasitas dan panjang jalan ini tidak akan menambah angka kecelakaan lalu lintas. Pilihan perjalanan tidak hanya dengan jalan tol, masih tersedia KA dan transportasi umum yang lainnya,”ucap Djoko.

Peningkatan Infrastruktur Dorong Performa Logitik RI

ALFIJAK- Peningkatan Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia saat ini sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir terbukti memberikan dampak yang positif.

“Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menhub dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke XVII, di Jakarta pada Senin (9/12/2019).

Namun di sisi lain, kata Menhub, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen. Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia belum secara maksimal memanfaatkan potensi maritimnya dengan optimal.

Menhub Budi mengatakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini, imbuhnya, dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui 4 Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar yang didukung oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudahan itu antara lain; deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), memberikan kemudahan informasi berbagai institusi yang ada di pelabuhan melalui sistem INAPORTNET yang sudah berjalan di 32 pelabuhan tahun 2019.

Back Bone

Menhub menyampaikan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.

Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland.

“Sebagai contoh, dapat kita lihat Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sei Mangke di Sumatera Utara, yang didukung oleh jaringan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang pergerakan barang, dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya,”ucapnya.

Hal tersebut, menurut Menhub harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.

Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.

“Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” paparnya.

Peluang

Menhub Budi menambahkan, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.

Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata, sebanyak 18 l pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan lima pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.

Tentunya, kata Menhub, peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di 10 lokasi strategis ini.

Menhub juga menyinggung tentang konektivitas dan logistik, yang tidak terlepas dari program angkutan barang tol laut.

Pada tahun 2019, terdapat 20 trayek tol laut, yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30% karena Saudara-saudara kita di pelosok berhak mendapatkan harga yang murah dan wajar,”paparnya.

Pemerintah juga hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersil, yakni melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.

“Trayek-trayek perintis ini diharapkan dapat segera menjadi komersil dan dilepas ke pihak swasta, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dialihkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih membutuhkan,”tuturnya.

Selain itu, ujar Memhub Budi, untuk mewujudkan konektivitas negara ASEAN, ditetapkan 3 rute prioritas yakni rute roro Bitung-Davao yang telah dilaunching Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada tanggal 30 April 2017, Rute Roro Dumai-Malaka yang direncanakan akan beroperasi pada kwartal ke-3 tahun 2020, serta rute Belawan-Penang-Phuket.

“Tentunya peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh anggota INSA untuk dapat mengembangkan jaringan bisnis ke negara-negara tetangga, berkolaborasi dengan industri pelayaran ASEAN sehingga anggota INSA tidak hanya berjaya di dalam negeri tapi juga dapat menguasai pangsa ASEAN,”ucapnya.(ri)

Logistik & Industri Berkolaborasi, Pacu Ekspor dan Investasi

SOLO- Alfijak: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, mendorong kolaborasi logistik dengan industri guna meningkatkan investasi dan ekspor serta mengurangi impor.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpas) DPP ALFI/ILFA di Solo,Jawa Tengah (22/11/2019).

Menhub mengatakan, ALFI sebagai mitra strategis pemerintah, telah berperan dalam pembangunan di sektor transportasi barang dan logistik secara nasional maupun internasional.

Rapimnas ALFI bertema “Langkah Strategis Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan SDM dalam rangka mendorong investasi dan ekspor” itu dihadiri Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

“Saya apresiasi tema Rampinas tersebut sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini,” ucap Budi Karya.

Untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan RI saat ini, kata Menhub adalah melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor.

“Dengan begitu kinerja logistik nasional akan semakin membaik sehingga bisa meningkatkan investasi,” tandasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, kontribusi ALFI sebagai organisasi yang mengkordinir para pengusaha logistik nasional sangat strategis dalam membangun perekonomian bangsa.

Diapun berharap ALFI dapat berperan mengurai problem yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan, angkutan darat dan logistik di Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kolaborasi pelaku usaha logistik dan industri serta perguruan tinggi akan meningkatkan kinerja logistik nasional sehingga dapat mendorong investasi dan menambah daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar global.

Menurutnya, kolaborasi seperti itu dapat memungkinkan untuk membangun eksosistem logistik yang komprehansif dan efisien.

“Bila ekosistem logistik yang efisien terwujud, maka hal ini akan dapat mendorong investasi serta meningkatkan ekspor, sehingga defisit neraca perdagangan yang beberapa tahun terakhir dialami Indonesia dapat diatasi. Bahkan, neraca perdagangan internasional Indonesia akan lebih sehat atau positif,” ujar Yukki.

Global

Yukki mengatakan, perekonomian global saat ini melemah, penuh ketidakpastian, akibat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak kepada perdagangan internasional Indonesia karena dua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.

Perang dagang China-AS, imbuhnya, berdampak kepada menurunnya kinerja beberapa industri nasional seperti industri otomotif, industri elektronik (komputer), industri pertanian, industri tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya kinerja perdagangan internasional (ekspor dan impor) Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit—CAD) hingga kuartal II tahun 2019 mencapai US$ 8,4 miliar.

Maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan ekspor secara signifikan karena dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata sekitar 7%. Untuk meningkatkan ekspor memang tidak mudah karena banyak permasalahan yang harus diperbaiki, terutama kebijakan instansi pemerintah terkait, kualitas, kualitas produk dan perlunya memperbaiki saya saing setiap komoditas ekspor.

Yukki mengatakan, salah satu faktor yang bisa menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia adalah memperbaiki ekosistem logistik komoditas ekspor secara menyeluruh, dengan membangun ekosistem manajemen rantai pasok (supply chain).

Untuk mewujudkan ekosistem logistik yang efisien diperlukan kolaborasi seluruh kepentingan seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).

Selain itu, lanjut Yukki, untuk menjalankan ekosistem logistik yang efisien disamping diperlukan sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintegrasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Disinilah pentingnya lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM,” paparnya.

Namun, Yukki mengingatkan hal tersebut belumlah cukup, lantaran membangun ekosistem logistik yang efisien diperlukan badan adhoc di bawah presiden karena melibatkan 15 kementerian dan 3 lembaga negara. “Badan inilah yang berfungsi untuk mensinkronkan bebagai kebijakan dan menyederhanakan regulasi terkait dengan ekosistem logistik nasional.”ucapnya.

Menurut dia, permasalahan lain yang juga dibutuhkan untuk membangun ekosistem logistik nasional yang efisien adalah pengembangan infrastruktur (hard dan soft infrastructure).

Pengembangan hard infrastructure mencakup pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan pusat logistik dan terkoneksi dengan baik.

“Sedangkan soft infrastructure mencakup sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintergrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (platform) untuk memperlancar dokumen dan sistem transaksi,” kata Yukki.(ri)

Pebisnis Inginkan DO Online, Segera Teritegrasi INSW

ALFIJAK : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan Sistem Delivery Order (DO) Online sudah terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window ( LNSW ), paling lambat awal tahun 2020.

Sekum DPW ALFI DKI Adil Karim, mengatakan saat ini tengah disiapkan Gateway Sistem DO Online yang terintegrasi dalam INSW.

Pada tahap awal ini, sedang dilakukan integrasi kargo owner/ forwarding dengan pelayaran dalam INSW. Selanjutnya Terminal Operator/perbankan, kata Adil Karim yang juga anggota Pokja DO Online.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meresmikan Soft Launching Gateway Sistem Delivery Order (DO) Online dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW), di Kementerian Keuangan, paa pekan lalu.

Adil mengatakan sejak diberlakukannya PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor di pelabuhan, pelaksanaan DO Online baru dari shipping Line ke Terminal Operator yang sudah berjalan.

“Sementara kargo owner / freight forwarding masih belum terintegrasi,”ujarnya.

Karena itu sebagian besar penebusan Delivery Order di pelayaran oleh Freight forwarder masih dilakukan secara manual ataupun melalui email.

ALFI berharap setelah stake holder terkait DO Online (pelayaran, kargo owner/ forwarding dan Terminal Operator / perbankan) sudah terintegrasi dalam INSW dapat memangkas waktu pengambilan DO.

“Syukur -syukur dapat menurunkan biaya logistik,” kata Adil Karim.(ri)

Biaya Logistik RI Belum Efisien, Ini Penyebabnya

ALFIJAK – Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, biaya logistik di Indonesia masih belum efisien lantaran masih salah satu yang tertinggi di negara-negara di Asean.

Oleh karena itu, melalui adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk salah satunya mendorong keuangan untuk infrastruktur diharapkan biaya logistik yang tinggi ini akan menjadi lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, saat pembukaan ajang Indonesia Transport, Supply Chain and Logistic (ITSCL) 2019, di JIExpo Kemayoran pada Rabu (16/10/2019).

ITSCL merupakan sebuah event penting bagi semua pemangku kepentingan, terutama di bidang pemasokan dan logistik.

Dia mengatakan, dengan melihat perubahan teknologi yang begitu cepat, diharapkan sektor logistik bisa memanfaatkannya menjadi hal yang positif. Apalagi, negara-negara lain terus meningkatkan efisiensinya dalam banyak hal, baik dari segi industri maupun sumber daya manusianya.

Menurutnya, program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan human capital yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan ke depannya.

Di acara ini, imbuhnya diharapkan semua pelaku usaha bidang ini benar-benar bertukar pikiran, informasi maupun memberikan masukan untuk pemerintah sehingga banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha.

“Jadi event ini diadakan dengan harapan mampu menciptakan kesempatan-kesempatan baru pada para pelaku usaha terutama di bidang perhubungan, supply chain dan logistic,” ucap Rosan.

ITSCL 2019 resmi dibuka pada Rabu, 16 Oktober 2019 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transportasi Carmelita Hartoto, mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan Nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,01 persen pada tahun lalu.

Menurutnya, capaian ini lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,17 persen pada 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap PDB pada 2018 mencapai Rp797,3 triliun atau 5,37 persen dari PDB yang bernilai Rp14.837,36 triliun.

“Pertumbuhan sektor logistik diprediksi akan terus melaju kencang pada tahun ini. Pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari masih berlanjutnya pertumbuhan aktivitas belanja online atau e-commerce,”ucap Carmelita.

Namun, imbuhnya, efisiensi logistik masih menjadi tantangan besar. Beban biaya logistik Indonesia masih terlalu tinggi, sekitar 24 persen dari PDB.(ri)

Pelaku Logistik Dukung Penertiban Hand Carry

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA- Alfijak: Pelaku bisnis logistik menyatakan, mendukung langkah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola kebijakan hand carry terutama untuk menghilangkan modus splitting.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik splitting, under invoice dan penyalahgunaan lainnya dalam modus hand carry banyak terjadi sejalan berkembangnya transaksi on line atau e-commerce.

“Kalau tidak segera dilakukan perbaikan dan kebijakan yang tepat maka kondisi ini akan semakin memperbesar kerugian negara serta juga menurunkan daya saing produk nasional,”ujar Yukki, pada Rabu (2/10/2019)

ALFI juga menyoroti modus hand carry untuk barang produk jadi yang langsung di konsumsi pasar akan lebih berdampak besar kerugiannya bagi negara yaitu selain kehilangan pemasukan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta melemahkan bahkan mematikan produk/ produsen dalam negeri.

“Praktik seperti ini juga menjadikan satu di antara beberapa faktor yang menyebabkan defisit neraca perdagangan,”ucap Yukki.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP ALFI bidang Supply Chain, e-commerce dan multimodal, menambahkan perlu dikaji kembali untuk penerapan dan pengawasan kebijakan nilai deminimus sebaiknya hanya berlaku untuk barang hand carry saja.

“Hal itu supaya fokus pengawasan Bea Cukai pada barang yang menjadi bawaan penumpang saja dan ini akan memperkecil resiko kerugian negara,”ujarnya.(ri)

SPIL Gandeng GO-PAY Luncurkan mySPIL Points


JAKARTA- Sejalan dengan komitmennya, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) kembali memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui platform e-commerce, dengan meluncurkan mySPIL Points.

Terobosan perusahaan pelayaran nasional ini sebagai bagian dari rewarding program yang diberikan kepada para relasi yang dengan setia dan konsisten menggunakan mySPIL dalam melakukan semua transaksinya bersama SPIL.

Tidak hanya menambahkan fitur mySPIL Points dalam rewarding program ini, SPIL juga menggandeng GO-PAY dalam proses penukaran poin yang diperoleh oleh relasi menjadi saldo GO-PAY.

GM Commercial PT SPIL Jimmy Liesensia, mengatakan pihaknya melihat perkembangan saat ini bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan semua aktivitasnya. Kehadiran GO-PAY dan aplikasi online lain saat ini begitu lekat dan menarik untuk diikuti, oleh karenanya SPIL bekerja sama dengan GO-PAY sebagai media penukaran poin.

“Harapannya, relasi SPIL dapat semakin memanfaatkan keuntungan dan kemudahan dalam menggunakan poin yang telah mereka peroleh. mySPIL Points yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi saldo GO-PAY yang dapat digunakan untuk membayar makanan, membeli voucher PLN, membeli pulsa, dan berbagai macam kebutuhan lainnya,” ujar Jimmy, melalui siaran pers-nya Senin (29/4/2019).

Proses mendapatkan poin didapat dari setiap tahapan yang dilakukan mulai dari membuat booking, membuat e-SI, e-BL, dan melakukan pembayaran melalui Virtual Account.

Keuntungan lain yang diberikan adalah admin dari pemilik account mySPIL akan menerima poin sebesar 50% dari setiap transaksi yang dilakukan di setiap tahapan sehingga semakin tinggi tingkat penggunaannya akan semakin banyak pula poin yang dikumpulkan untuk bisa ditukarkan menjadi saldo GO-PAY.

Chandra Satar, Head of Payment Solutions Ecosystem GO-PAY menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. GO-PAY meyakini bahwa kolaborasi dan kemitraan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang kuat.

“Kolaborasi telah menjadi salah satu strategi utama kami dalam mendorong pertumbuhan GO-PAY sebagai alat pembayaran nontunai terdepan di Indonesia. Kami pun berharap bahwa dengan kolaborasi ini, manfaat pembayaran digital dapat dirasakan oleh lebih banyak orang,”ucapnya.

mySPIL Points ini sudah dapat digunakan mulai 23 April 2019 dengan memperbaharui aplikasi mySPIL pada smartphone yang dapat di unduh melalui Google Playstore maupun App store untuk pengguna iPhone. Pengguna juga dapat melakukan transaksi melalui mySPIL web yang dapat di akses melalui www.myspil.com.(ri)