Arsip Tag: Layanan Logistik

ALFI: Biaya Pelabuhan Mesti Efisien Sesuai Komoditi Yang Ditanganinya

ALFIJAK : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan biaya-biaya pelabuhan di Indonesia harus lebih efisien sesuai dengan komoditi yang ditanganinya.

Pelabuhan juga harus menjadi pintu gerbang perekonomian yang lebih efektif serta menambah nilai daya saing terhadap barang-barang yang dikirim via pelabuhan.

“Kalau ada yang menyebut biaya pelabuhan harus murah, saya lebih suka bilang bahwa biaya pelabuhan harus lebih efisien sesuai komoditinya. Sebab, kedepan pemilik barang akan terus menuntut biaya yang lebih efisien dan pelayanan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Yukki saat menjadi nara sumber dalam Webinar Nasional bertema ‘Peran Pelabuhan Sebagai Katalisator Pemulihan Perekonomian Setelah Pandemi Covid 19’, yang digelar secara virtual pada Sabtu (20/2/2021).

Webinar yang bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) <span;>Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan dibuka secara virtual oleh Menhub Budi Karya Sumadi itu juga merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 6 ABUPI.

Narasumber lainnya pada Webinar itu antara lain; Ketua Umum ABUPI, Febri Aulia Fatwa,Ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto  yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan, Wakil Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Asaociation (ISAA) Reinhard LB Tobing, Sahat Simatupang dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Pasoroan Herman Harianja (INAMPA), serta Pengurus HKI.

Pada kesempatan itu, Yukki juga mengingatkan supaya pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah semestinya mengarah pada green port.

“Kita harus sudah masuk pada green port, bukan sekedar urban logistic centre di pelabuhan utuk situasi dan kondisi yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengingatkan bahwa kata kunci pertumbuhan dari sisi kaca mata logistik itu bisa dilihat jika<span;> pertumbuhan tersebut penyebaran merata secara ekonomi diseluruh wilayah RI.

Sebab, imbuhnya, pertumbuhan atau produk domestik bruto (GDP) berdasarkan pada dua aspek yakni investasi dan konsumsi.

“Kita sering mengalami imbas gejolak krisis global tersebut. Sebut saja pada tahun 2018 dimana krisis ekonomi global akibat perdagangan dan energi yang nyata dilihat dari tekanan suply dan demand-nya,” ujarnya.

Kemudian di tahun 2019, RI juga mengalami imbas krisis global akibat perang dagang Amerika dan China. Sedangkan pada 2020 krisis global terjadi akibat Pandemi Covid 19 yang bersumber pada krisis kesehatan dan pada akhirnya menekan perekonomian dunia.

“Situasi dan kondisi ini mengagetkan serta menekan kondisi perekonomian kita. Hal ini karena dunia belum berpengalaman menangani krisis global yang disebabkan masalah kesehatan yang menyebabkan Pandemi tersebut, sehingga harus memberikan kreativitas bagi kita semua supaya bisa tetap bertahan kedepan,” paparnya.

Peluang

Kondisi Pandemi saat ini, kata Yukki, juga memaksa kita semua untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang sedang berjalan dipercepat termasuk dari sisi digitalisasi maupun big data.

“Makanya menghadapi Pandemi ini saya mau mengatakan bukan hanya w<span;>elcome to the new normal, tetapi juga welcome to the new opportunity,” sergahnya.

Pada kesempatan itu, Yukki <span;>juga mengajak semua pihak untuk menghapuskan ego sektoral guna mewujudkan National Logistik Ekosistem (NLE) sebagai platform besar bersama dalam mengefisiensikan logistik nasional.

“Sebab rasanya ego sektoral bukan hanya di pemerintah tetapi juga ada di kita sebagai pelaku usaha, oleh karenanya kita mesti berkolaborasi,” tuturnya.

Tak ketinggalan, Yukki juga kembali mengingatkan bahwa pada 2025, RI akan masuk pada Asean Conectivity, dan oleh sebab itu perlu menyiapkan segala sesuatuya. “Kita masih punya waktu menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju Asean Conectivity 2025,” ujar Yukki.(*)

Pemerintah Beberkan Keunggulan Pelabuhan Patimban

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan pada Kamis (7/1), menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kemenhub bersama stakeholder terkait menyampaikan profil, keunggulan, dan daya tarik Pelabuhan Patimban kepada para pelaku usaha.

Melalui kegiatan Public Expose “Pelabuhan Patimban : Wajah Modern Pelabuhan di Indonesia”  yang dihadiri oleh para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan para pemangku kepentingan tentang Pelabuhan Patimban  dan kesiapan Pelabuhan Patimban dalam memberikan layanan logistik nasional dan internasional.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kami untuk mempersiapkan  Pelabuhan Patimban, sebagai infrastruktur strategis untuk  memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional. Yakni ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, untuk menghadapi era tahun 2045,” jelas Menhub Budi Karya.

Menhub menyampaikan, Pelabuhan Patimban nantinya akan dapat menampung 7,5 juta TEUs/tahun dan terminal otomotif 600.000 Completely Built Up (CBU) per tahun. Kemudian, dengan kedalaman air pada alur pelabuhan yang mencapai 10 meter memungkinkan kapal-kapal besar berbobot hingga 35.000 DWT  bisa bersandar di sini.

“Pelabuhan Patimban akan dibangun hingga 2027, dan kita akan berupaya percepat penyelesaiannya karena potensinya yang luar biasa. Keberadaan Pelabuhan Patimban bisa membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan dunia,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, Untuk mewujudkan suatu pelabuhan yang premium, diperlukan konektivitas yang terhubung baik pada kegiatan industri dan perdagangan internasional serta harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kecepatan, akses, peralatan modern, dan friendliness dengan layanan yang serba otomatis berbasiskan teknologi dan digitalisasi.

“Pelabuhan patimban dirancang melalui konsep sustainable, green , smart dan integrated international port. Jika kita bisa sinergikan dengan Tanjung Priok dengan baik, maka Patimban diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang menghubungkan dunia atau World Connecting Port,” ujar Menhub.

Dengan selesainya konstruksi terminal otomotif tahap pertama, yang segera disusul terminal petikemas tahap pertama, maka pada Desember mendatang pelabuhan Patimban dapat mulai berbagi dengan pelabuhan Tanjung Priok berdasar prinsip-prinsip efisiensi biaya dan waktu.

Kedepannya, Pelabuhan Patimban yang dibangun melalui pendanaan Official Development Assistance (ODA) Loan dari Pemerintah Jepang ini akan memiliki sejumlah keunggulan lainnya seperti : didukung keberadaan Bandara Kertajati, akses jalan tol dan kereta api, dekat dengan kawasan industri di Karawang, Subang, Purwakarta, Majalengka dan sekitarnya. Kawasan pendidikan kepelautan, dan sejumlah fasilitas lainnya.

Lebih jauh lagi, kehadiran pelabuhan Patimban dan dukungan infrastruktur lainnya akan berdampak positif, yaitu Secara simultan dapat menciptakan jutaan kesempatan kerja baru dan kesempatan berusaha UMKM.

“Dengan telah beroperasinya Pelabuhan Patimban, membuktikan walau di kondisi pandemi, kita tetap selalui semangat berbuat untuk bangsa. Ini merupakan komitmen kami mendukung Visi Misi Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi untuk Indonesia Maju,” tandas Menhub.

Sementara itu, Minister of Economic Affairs of The Embassy of Japan Tadayuki Miyashita juga mengatakan Pelabuhan Patimban sangat baik untuk perkembangan kegiatan logistik karena dapat menekan biaya operasional dan juga kemacetan di Jakarta.  Ia juga setuju bahwa pelabuhan yang premium diperlukan adanya infrastruktur pendukung yang memadai.

Turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, Taufik Bawazier dan Dirjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi.(#)

Layanan Logistik di Jatim Dipastikan Lancar

ALFIJAK – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya menyatakan bahwa pelayanan logistik di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya tetap dapat berjalan dengan lancar pasca insiden tenggelamnya kapal MV. Mentari Crystal di Pelabuhan Teluk Lamong pada hari Minggu (15/11).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Arif Toha, mengungkapkan bahwa kejadian tenggelamnya kapal MV. Mentari Crystal tersebut dapat ditangani dengan baik berkat kerjasama dan sinergi antara instansi dan stakeholder terkait di Surabaya.

“Posisi saat ini kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak tidak terganggu dengan tenggelamnya kapal. Kegiatan logistik tetap berjalan dengan lancar,” demikian disampaikan oleh Arif di Surabaya.

Arif mengungkapkan, bahwa Kapal MV. Mentari Crystal yang tenggelam di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong pada Minggu malam tersebut merupakan kapal milik PT. Mentari Mas Multimoda (3M), yang sudah menjadi customer Terminal Teluk Lamong sejak bulan Mei Tahun 2020.

“Kapal sandar di Terminal Teluk Lamong pada hari Minggu, 15 November 2020 pada pukul 8.30 pagi dengan estimasi selesai melakukan kegiatan pada hari yang sama pukul 16.00,” jelas Arif.

Pada saat beroperasi di Terminal Teluk Lamong, Kapal MV. Mentari Crystal, lanjut Arif mengangkut sebanyak 137 box petikemas yang baru saja selesai dimuat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Sudiono, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan PLP Tanjung Perak, Basarnas, dan POLAIR dengan menurunkan kapal patroli untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan melokalisir container yang hanyut dibawa menuju ke dermaga terdekat.

“Seluruh awak kapal sebanyak 18 orang dalam kondisi selamat dan kami terus melakukan upaya sehingga alur pelayaran tidak terganggu. Sejauh ini, kapal masih bisa keluar dan masuk Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Capt. Sudiono.

Sudiono menambahkan, pihaknya juga telah memasang oil boom di sekitar kapal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran atau tumpahan minyak. Namun demikian, menurutnya sampai dengan saat ini belum terdapat indikasi terjadinya pencemaran.

Selain itu, menurut Sudiono, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Disnav Surabaya untuk memasang rambu tanda bahaya di sekitar lokasi kerangka kapal serta membuat Notice to Marine untuk menginformasikan kepada seluruh kapal di Sekitar Jawa Timur, bahwa terdapat kapal tenggelam di koordinat tersebut.

“Selanjutnya kami akan segera melakukan kerjasama dengan pemilik kapal untuk mengevakuasi/ mengangkat kerangka kapal sesegera mungkin sehingga dapat menjamin aspek keselamatan pelayaran dan kapal-kapal yang ingin menuju ke dermaga domestik dapat melintas,” terang Sudiono.

Adapun terkait dengan penyebab kecelakaan kapal, Sudiono mengatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian karena saat ini masih dalam proses investigasi oleh KNKT.

“Kami masih melakukan penyidikan dan proses BAP, selain proses investigasi yang akan dilakukan oleh tim dari KNKT,” tutup Sudiono.(red)

ALFI Apresiasi Komitmen KL Terkait NLE

ALFIJAK – Sistem logistik nasional belum kompetitif lantaran biaya logistik Indonesia masih tinggi dibanding dengan 5 negara ASEAN, yaitu sekitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak awal asosiasinya aktif terlibat mendukung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

Indonesia, imbuhmya akan memasuki Asean Connectivity pada tahun 2025, sehingga nantinya tidak hanya orang, tapi juga goods yang terhubung dan hal ini merupakan tantangan yang cukup besar.

Berbagai macam survei, kata dia, menyebut Indonesia akan masuk dalam tujuh kekuatan besar ekonomi pada 2030. Maka program NLE menurutnya, merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor. Jadi ini bukan sebuah badan atau organisasi baru,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (25/9/2020).

Dia memgatakan, adapun pelayanan yang dilakukan oleh NLE mencakup antara lain; Delivery Order Online (DO Online) dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2), memfasilitasi penggunaan layanan (pemilik kargo/ penerima barang dan freight forwarder) dalam membuat DO Online dan SP2 maupun informasi kedatangan kapal secara real time dan terintegrasi dalam kegiatan pengiriman barang.

“NLE merupakan hasil kerja sama besar antara Kementerian dan Lembaga (K/L) serta dunia usaha. Hal itu membuktikan, kolaborasi lebih baik dibandingkan kompetisi, makanya kita mempunyai komitmen bersama. Karena itu ALFI mendukung penuh,” ujar dia.

Kementerian & Lembaga

Yukki memyampaikan, ALFI sangat mengapresiasi semua Kementetrian dan Lembaga (KL) yang berkomitmen dalam mendukung untuk mengeksekusi implementasi NLE sesuai Inpres 5/2020 itu.

Sebelumnya, dalam jumpa pers bersama secara virtual soal NLE yang digelar Kamis (4/9), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan mendukung penataan NLE yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dukungan tersebut dilaksanakan melalui konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan dengan mengintegrasikan insfrastruktur dengan simpul transportasi, yakni antara pelabuhan, bandara, stasiun kereta apai, terminal, pusat distribusi dan jaringan transportasi.

Dukungan penuh terhadap implementasi Inpres 5/2020 juga disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penataan NLE dalam meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

NLE juga dapat mempercepat proses ekspor-impor sehingga menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus lalu lintas dokumen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, upaya untuk terus memperbaikinya diperlukan kerjasama dari semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan Inpres 5/2020 tentang NLE tersebut.

Menkeu menegaskan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, melalui penataan ekosistem logistik nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan dupilkasi.

“Sistem NLE ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan,” ucapnya.

Menkeu menyebutkan, NLE merupakan bagian dari reformasi logistik yang dilakukan pemeritah sehingga diharapkan kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat.

Terkait itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional, salahsatunya dengan memperbaiki ekosistem logistik nasional.

“Eksekusi pelaksanaan NLE ini sangat penting. Stakeholders harus duduk bersama, dan monitoring NLE juga agar dilakukan simultan, ” ujar Menko Luhut.

Logistik Cold Chain di Indonesia Semakin Tumbuh

ALFIJAK – Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4% hingga 6%.

Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.

“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman ndustri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi,” ujar Yukki dalam Seminar dan Pertemuan Dagang Cold Chain Brands Taiwan-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), secara Virtual pada Kamis (18/9/2020).

Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.

Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$ 1.070 milliar dan US$ 450 milliar. Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).

Perlu SOP

Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.

Oleh kareana itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.

Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics

“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% lantaran bermunculan permintaan baru,” ucapnya.

Berdasarkan karaktetistik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.

“Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini,” paparnya.

Dia juga mengatakan diperlukan standard operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.

Tantangan

Yukki menjelaskan, dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.

“Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10% dan 20%,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari Pemerintah, Industri, serta Lembaga Pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.

Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah RI untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian danperikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efiaiensi.

Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.

Ditataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.

“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama,” ujar Yukki.(red)

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)

Kemenhub Fokus Jaga Kelancaran Logistik Ditengah Pandemi

ALFIJAK : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menjaga angkutan barang logistik berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah di Indonesia.

Hal itu untuk menjaga ketersediaan logistik nasional khususnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masa pandemi jangan sampai menghambat distribusi logistik seperti bahan-bahan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan.

Upaya tersebut sebagai langkah agar tidak terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga-harga naik dan akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Oleh karena itu Kemenhub berupaya memastikan angkutan logistik tidak boleh stop beroperasi, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan berikutnya juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa angkutan barang logistik termasuk yang dikecualikan dari larangan sementara beroperasinya transportasi di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu Kemenhub tetap konsisten bahwa yang dilarang yakni kegiatan bertransportasi untuk mudik.

Sedangkan kegiatan lain seperti angkutan barang/logistik dan kegiatan yang kriteria dan syaratnya memenuhi Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu, upaya lain yang dilakukan Kemenhub yakni membuka operasional prasarana transportasi seperti pelabuhan selama 24 jam.

Selain itu mendorong penerapan insentif atau stimulus bagi pelaku usaha, dengan cara memberikan stimulus bagi pelaku usaha pelayaran dengan memberikan potongan tarif, maupun lama waktu penumpukan kontainer atau muatan di pelabuhan selama terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan asosiasi di sektor transportasi, Indonesian National Shipowners Association (INSA) misalnya.

Hal tersebut untuk memastikan agar jadwal baik kapal komersial maupun subsidi Public Service Obligation (PSO) tetap berjalan lancar.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, sampai saat ini distribusi logistik baik melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api berjalan dengan baik. Sehingga pasokan ketersediaan logistik tetap terjamin dan harga-harga barang pun tetap terkendali.

Pada moda transportasi darat sebanyak 258 ribu lebih kendaraan barang logistik telah melewati posko pemantauan di Gerbang Tol Cikarang Barat mulai sejak diterapkannya Permenhub 25/2020.

Kendaraan barang logistik mendominasi jumlah kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas yaitu 57,04 persen dibandingkan dengan kendaraan lain seperti kendaraan dinas Pemerintah (42,74 persen) dan kendaraan darurat (0,23 persen).

Sementara moda transportasi laut yang diandalkan untuk mengangkut barang logistik hingga ke pelosok-pelosok daerah beroperasi penuh di seluruh pelabuhan selama masa darurat Covid-19, dari wilayah Barat sampai Timur Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan tol laut tahun ini pun dipastikan tetap berjalan dengan total 26 trayek.

Keberadaan kapal-kapal tol laut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khsususnya di wilayah timur Indonesia, sehingga harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap terjangkau.

Hingga 17 April 2020 tercatat sebanyak 74 voyage dengan realisasi muatan berangkat sebesar 2.841 Teus dan muatan balik 665 Teus.

Selain kapal tol laut, pelayaran perintis juga tetap berjalan khususnya yang mengangkut kebutuhan logistik masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adapun total trayek tersebut yaitu 113 trayek di Tahun Anggaran 2020. Kapal subsidi Pemerintah lain seperti Kapal Ternak juga tetap beroperasi mengangkut hewan ternak dengan total 6 trayek di Tahun Anggaran 2020.

Tercatat, hingga 17 April 2020, ada sebanyak 18 voyage dengan muatan hewan ternak sebanyak 7.251 ekor sapi, kambing dan kuda.

Selain itu, pada transportasi udara dilaporkan bahwa penerbangan beroperasi secara penuh untuk mengangkut logistik seperti kebutuhan pangan, sample infectious substance, dan medical supplies.

Selain menggunakan penerbangan khusus Kargo, pengangkutan kargo juga dapat dilakukan dengan pesawat konfigurasi penumpang yang telah memiliki izin terbang dan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dalam catatatannya, pergerakan kargo udara domestik rata-rata mengangkut 1000 sampai 2000 ton, sementara untuk kargo udara internasional rata-rata mengangkut 200 sampai 750 ton.

Terakhir, moda transportasi kereta api sebagai ngkutan logistik juga pantang berhenti melayani di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu pilihan untuk mengakomodasi barang dengan jumlah besar adalah dengan menggunakan kereta api.

Melalui kereta api waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi terlebih dalam masa pandemi ini.

Sebagai regulator bidang transportasi, Kemenhub terus fokus pada penyediaan transportasi khususnya untuk angkutan barang logistik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut merupakan komitmen Kemenhub dalam upaya memastikan ketersediaan barang logistik yang penting tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.(sumber: kompas.com)

Perpanjangan PSBB & Efeknya Bagi Bisnis Logistik

ALFIJAK– Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi) diketahui telah melakukan perpanjangan masa PSBB dalam penangangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19).

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah aglomerasi Jabodetabek itu berpotensi dapat diikuti oleh wilayah wilayah lainnya di Indonesia.

Lalu bagaimana, pengaruh perpanjangan masa PSBB itu terhadap kelangsungan usaha logistik ?

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengutarakan, adanya perpanjangan masa PSBB dalam menangani pandemi Covid-19, otomatis semakin panjang periode terhentinya kegiatan sebaian besar industri usaha termasuk kegiatan manufaktur di sektor otomotif,elektronik, dan komoditas ekspor komponen.

Disisi lain, imbuhnya, Pemerintah terus melakukan upaya agar kegiatan usaha industri esensial tetap dapat berjalan dengan kewajiban penerapan protokol covid-19 tentunya , dengan tujuan akhir mampu menahan keterpurukan ekonomi yang lebih berat sejalan dengan rentang waktu penyelesaian penanggulangan wabah ini.

“Berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan covid-19 secara lebih luas diselaraskan dengan upaya ketahanan ekonomi melalui keberlangsungan pelaku usaha dan industri esensial di masa pembatasan yang diterapkan,” ujar Yukki, pada Rabu (6/5/2020).

Dia mengungkapkan, salah satu regulasi itu yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid -19.

Dalam peraturan tersebut yang pada intinya memberikan akses prioritas bagi angkutan barang dan logistik agar tetap menjalankan kegiatannya di masa wabah Covid-19 sebagai rangkaian garda terdepan pendistribusian kebutuhan bahan pokok , alat medis , obat obatan , hingga keberlangsungan pasokan bahan baku manufaktur serta kelancaran pengiriman barang ekspornya.

Menurut Yukki, fenomena ini merupakan hal yang tidak terjadi pada masa mudik hari raya Idul Fitri ditahun tahun sebelumnnya dimana selalu terjadi pembatasan angkutan barang dan akses prioritas bagi angkutan penumpang.

Yukki mengatakan, sementara pada sektor angkutan udara menjadi industri yang paling terdampak berat diperiode pandemi Covid-19 setelah berkurangnya atau terhentinya penerbangan internasional akibat pemberlakuan lockdown di beberapa negara.

Menurutnya, sejak diberlakukannya permenhub No.25/2020 semakin membuat terpuruknya industri penerbangan nasional akibat terjadinya pembatasan pengangkutannya dalam rangka mencegah mobilitas penumpang yang mudik.

Pada situasi yang demikian, kata Yukki, terjadi perubahan pola pengangkutan penumpang untuk menjadi angkutan barang agar tidak terhenti sama sekali armada pesawatnya, sehingga terjadi perubahan pola dan waktu pendistribusian barang yang menggunakan pesawat.

Jika sebelumnya distribusi barang yang menggunakan pesawat penumpang dapat dikirim sesuai dengan jadwal penerbangan yang sudah pasti , maka pada masa setelah diberlakukan Permenhub No.25/2020 telah terjadi ketidak pastian jadwal pengiriman barang melalui angkutan udara selain itu juga terjadi perubahan biaya menjadi lebih mahal untuk pengiriman melalui angkutan udara itu.

“Namun menurut pengamatan kami belum terjadi perang harga maskapai sehingga menjadi biaya antaran barang yang menjadi lebih murah saat ini, jika yang terjadi di angkutan darat sangat mungkin saat ini ada perang tarif atau insentif tapi belum terjadi untuk angkutan laut apalagi pada moda udara,” ucap Yukki.

Peluang Bisnis

Namun, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA Bidang Supply Chain, Multimoda and e-Commerce, Trismawan Sanjaya mengungkapkan, hingga kini belum terjadi suatu perbaikan yang sangat besar bagi kegiatan pelaku logistik dan angkutan barang dikarenakan masih terhentinya sebagian besar kegiatan industri barang produsen dan perdagangan besar.

Menurutnya, hambatan Ini banyak dialami bagi pelaku logistik yang menjalankan kegiatan business to businesa (B to B) , sedangkan bagi kegiatan yang cenderung retail atau business to consumer (B to C) / consumer to consumer (C to C) terutama kegiatan berbasis online / daring , kurir dan same day delivery justeru di rasakan kenaikan volume hingga 20% -30% akibat pergeseran pola belanja masyarakat selama penerapan PSBB/work from home.

Oleh karenanya pemerintah telah memberikan stimulus dan relaksasi kepada pelaku jasa pengurusan transportasi dan bidang logistik lainnya terkait bidang perpajakan melalui peraturan menteri keuangan No.44/PMK.03/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

“Relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah hingga saat ini diharapkan dapat membantu bagi pelaku logistik terdampak untuk bisa hidup bertahan selama masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid -19 ini,” jelas Trismawan.

Disisi lain, imbuhnya, DPP ALFI sangat peduli untuk membantu keberlangsungan usaha para anggotanya sehingga telah aktif berperan selama diskusi dan pembahasan Permenkes No.9 / 2020 tentang pedoman PSBB kemudian sangat intens dalam mengajukan usulan stimulus dan relaksasi perpajakan , perbankan dan lainnya bagi pelaku logistik terdampak wabah covid-19.

“Sementara dalam kepentingan mendukung nilai nilai kemanusiaan bahwa ALFI / ILFA berperan aktif pula membantu BNPB dalam pengendalian logistik selama penanganan wabah covid-19 di Indonesia,” paparnya.

Dia mengatakan, untuk kegiatan bisnis di masa wabah Covid-19 diharapkan kepada anggota ALFI / ILFA seluruh Indonesia dapat tetap berkegiatan dengan selalu disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid -19 semakin luas.

“Anggota ALFI agar aktif mencari peluang peluang bisnis logistik yang masih lebih baik prospeknya di masa pandemi seperti ini agar tidak terjebak dengan kondisi yang bisa membuat semakin terdampak akibat perubahan pola transaksi selama masa pandemi ini,” ujar Trismawan.