Arsip Tag: Layanan Logistik

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)

Kemenhub Fokus Jaga Kelancaran Logistik Ditengah Pandemi

ALFIJAK : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menjaga angkutan barang logistik berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah di Indonesia.

Hal itu untuk menjaga ketersediaan logistik nasional khususnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masa pandemi jangan sampai menghambat distribusi logistik seperti bahan-bahan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan.

Upaya tersebut sebagai langkah agar tidak terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga-harga naik dan akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Oleh karena itu Kemenhub berupaya memastikan angkutan logistik tidak boleh stop beroperasi, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan berikutnya juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa angkutan barang logistik termasuk yang dikecualikan dari larangan sementara beroperasinya transportasi di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu Kemenhub tetap konsisten bahwa yang dilarang yakni kegiatan bertransportasi untuk mudik.

Sedangkan kegiatan lain seperti angkutan barang/logistik dan kegiatan yang kriteria dan syaratnya memenuhi Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu, upaya lain yang dilakukan Kemenhub yakni membuka operasional prasarana transportasi seperti pelabuhan selama 24 jam.

Selain itu mendorong penerapan insentif atau stimulus bagi pelaku usaha, dengan cara memberikan stimulus bagi pelaku usaha pelayaran dengan memberikan potongan tarif, maupun lama waktu penumpukan kontainer atau muatan di pelabuhan selama terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan asosiasi di sektor transportasi, Indonesian National Shipowners Association (INSA) misalnya.

Hal tersebut untuk memastikan agar jadwal baik kapal komersial maupun subsidi Public Service Obligation (PSO) tetap berjalan lancar.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, sampai saat ini distribusi logistik baik melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api berjalan dengan baik. Sehingga pasokan ketersediaan logistik tetap terjamin dan harga-harga barang pun tetap terkendali.

Pada moda transportasi darat sebanyak 258 ribu lebih kendaraan barang logistik telah melewati posko pemantauan di Gerbang Tol Cikarang Barat mulai sejak diterapkannya Permenhub 25/2020.

Kendaraan barang logistik mendominasi jumlah kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas yaitu 57,04 persen dibandingkan dengan kendaraan lain seperti kendaraan dinas Pemerintah (42,74 persen) dan kendaraan darurat (0,23 persen).

Sementara moda transportasi laut yang diandalkan untuk mengangkut barang logistik hingga ke pelosok-pelosok daerah beroperasi penuh di seluruh pelabuhan selama masa darurat Covid-19, dari wilayah Barat sampai Timur Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan tol laut tahun ini pun dipastikan tetap berjalan dengan total 26 trayek.

Keberadaan kapal-kapal tol laut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khsususnya di wilayah timur Indonesia, sehingga harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap terjangkau.

Hingga 17 April 2020 tercatat sebanyak 74 voyage dengan realisasi muatan berangkat sebesar 2.841 Teus dan muatan balik 665 Teus.

Selain kapal tol laut, pelayaran perintis juga tetap berjalan khususnya yang mengangkut kebutuhan logistik masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adapun total trayek tersebut yaitu 113 trayek di Tahun Anggaran 2020. Kapal subsidi Pemerintah lain seperti Kapal Ternak juga tetap beroperasi mengangkut hewan ternak dengan total 6 trayek di Tahun Anggaran 2020.

Tercatat, hingga 17 April 2020, ada sebanyak 18 voyage dengan muatan hewan ternak sebanyak 7.251 ekor sapi, kambing dan kuda.

Selain itu, pada transportasi udara dilaporkan bahwa penerbangan beroperasi secara penuh untuk mengangkut logistik seperti kebutuhan pangan, sample infectious substance, dan medical supplies.

Selain menggunakan penerbangan khusus Kargo, pengangkutan kargo juga dapat dilakukan dengan pesawat konfigurasi penumpang yang telah memiliki izin terbang dan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dalam catatatannya, pergerakan kargo udara domestik rata-rata mengangkut 1000 sampai 2000 ton, sementara untuk kargo udara internasional rata-rata mengangkut 200 sampai 750 ton.

Terakhir, moda transportasi kereta api sebagai ngkutan logistik juga pantang berhenti melayani di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu pilihan untuk mengakomodasi barang dengan jumlah besar adalah dengan menggunakan kereta api.

Melalui kereta api waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi terlebih dalam masa pandemi ini.

Sebagai regulator bidang transportasi, Kemenhub terus fokus pada penyediaan transportasi khususnya untuk angkutan barang logistik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut merupakan komitmen Kemenhub dalam upaya memastikan ketersediaan barang logistik yang penting tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.(sumber: kompas.com)

Perpanjangan PSBB & Efeknya Bagi Bisnis Logistik

ALFIJAK– Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi) diketahui telah melakukan perpanjangan masa PSBB dalam penangangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19).

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah aglomerasi Jabodetabek itu berpotensi dapat diikuti oleh wilayah wilayah lainnya di Indonesia.

Lalu bagaimana, pengaruh perpanjangan masa PSBB itu terhadap kelangsungan usaha logistik ?

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengutarakan, adanya perpanjangan masa PSBB dalam menangani pandemi Covid-19, otomatis semakin panjang periode terhentinya kegiatan sebaian besar industri usaha termasuk kegiatan manufaktur di sektor otomotif,elektronik, dan komoditas ekspor komponen.

Disisi lain, imbuhnya, Pemerintah terus melakukan upaya agar kegiatan usaha industri esensial tetap dapat berjalan dengan kewajiban penerapan protokol covid-19 tentunya , dengan tujuan akhir mampu menahan keterpurukan ekonomi yang lebih berat sejalan dengan rentang waktu penyelesaian penanggulangan wabah ini.

“Berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan covid-19 secara lebih luas diselaraskan dengan upaya ketahanan ekonomi melalui keberlangsungan pelaku usaha dan industri esensial di masa pembatasan yang diterapkan,” ujar Yukki, pada Rabu (6/5/2020).

Dia mengungkapkan, salah satu regulasi itu yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid -19.

Dalam peraturan tersebut yang pada intinya memberikan akses prioritas bagi angkutan barang dan logistik agar tetap menjalankan kegiatannya di masa wabah Covid-19 sebagai rangkaian garda terdepan pendistribusian kebutuhan bahan pokok , alat medis , obat obatan , hingga keberlangsungan pasokan bahan baku manufaktur serta kelancaran pengiriman barang ekspornya.

Menurut Yukki, fenomena ini merupakan hal yang tidak terjadi pada masa mudik hari raya Idul Fitri ditahun tahun sebelumnnya dimana selalu terjadi pembatasan angkutan barang dan akses prioritas bagi angkutan penumpang.

Yukki mengatakan, sementara pada sektor angkutan udara menjadi industri yang paling terdampak berat diperiode pandemi Covid-19 setelah berkurangnya atau terhentinya penerbangan internasional akibat pemberlakuan lockdown di beberapa negara.

Menurutnya, sejak diberlakukannya permenhub No.25/2020 semakin membuat terpuruknya industri penerbangan nasional akibat terjadinya pembatasan pengangkutannya dalam rangka mencegah mobilitas penumpang yang mudik.

Pada situasi yang demikian, kata Yukki, terjadi perubahan pola pengangkutan penumpang untuk menjadi angkutan barang agar tidak terhenti sama sekali armada pesawatnya, sehingga terjadi perubahan pola dan waktu pendistribusian barang yang menggunakan pesawat.

Jika sebelumnya distribusi barang yang menggunakan pesawat penumpang dapat dikirim sesuai dengan jadwal penerbangan yang sudah pasti , maka pada masa setelah diberlakukan Permenhub No.25/2020 telah terjadi ketidak pastian jadwal pengiriman barang melalui angkutan udara selain itu juga terjadi perubahan biaya menjadi lebih mahal untuk pengiriman melalui angkutan udara itu.

“Namun menurut pengamatan kami belum terjadi perang harga maskapai sehingga menjadi biaya antaran barang yang menjadi lebih murah saat ini, jika yang terjadi di angkutan darat sangat mungkin saat ini ada perang tarif atau insentif tapi belum terjadi untuk angkutan laut apalagi pada moda udara,” ucap Yukki.

Peluang Bisnis

Namun, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA Bidang Supply Chain, Multimoda and e-Commerce, Trismawan Sanjaya mengungkapkan, hingga kini belum terjadi suatu perbaikan yang sangat besar bagi kegiatan pelaku logistik dan angkutan barang dikarenakan masih terhentinya sebagian besar kegiatan industri barang produsen dan perdagangan besar.

Menurutnya, hambatan Ini banyak dialami bagi pelaku logistik yang menjalankan kegiatan business to businesa (B to B) , sedangkan bagi kegiatan yang cenderung retail atau business to consumer (B to C) / consumer to consumer (C to C) terutama kegiatan berbasis online / daring , kurir dan same day delivery justeru di rasakan kenaikan volume hingga 20% -30% akibat pergeseran pola belanja masyarakat selama penerapan PSBB/work from home.

Oleh karenanya pemerintah telah memberikan stimulus dan relaksasi kepada pelaku jasa pengurusan transportasi dan bidang logistik lainnya terkait bidang perpajakan melalui peraturan menteri keuangan No.44/PMK.03/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

“Relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah hingga saat ini diharapkan dapat membantu bagi pelaku logistik terdampak untuk bisa hidup bertahan selama masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid -19 ini,” jelas Trismawan.

Disisi lain, imbuhnya, DPP ALFI sangat peduli untuk membantu keberlangsungan usaha para anggotanya sehingga telah aktif berperan selama diskusi dan pembahasan Permenkes No.9 / 2020 tentang pedoman PSBB kemudian sangat intens dalam mengajukan usulan stimulus dan relaksasi perpajakan , perbankan dan lainnya bagi pelaku logistik terdampak wabah covid-19.

“Sementara dalam kepentingan mendukung nilai nilai kemanusiaan bahwa ALFI / ILFA berperan aktif pula membantu BNPB dalam pengendalian logistik selama penanganan wabah covid-19 di Indonesia,” paparnya.

Dia mengatakan, untuk kegiatan bisnis di masa wabah Covid-19 diharapkan kepada anggota ALFI / ILFA seluruh Indonesia dapat tetap berkegiatan dengan selalu disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid -19 semakin luas.

“Anggota ALFI agar aktif mencari peluang peluang bisnis logistik yang masih lebih baik prospeknya di masa pandemi seperti ini agar tidak terjebak dengan kondisi yang bisa membuat semakin terdampak akibat perubahan pola transaksi selama masa pandemi ini,” ujar Trismawan.

Begini Imbas Covid-19 ke Bisnis Logistik 

Alfijak : Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) terhadap kinerja logistik dan perekonomian Indonesia tidak bisa dihindari saat ini.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, jika berbicara terminologi logistik akan sangat luas cakupannya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, dalam kaitan dengan masa pandemi covid -19 saat ini, maka dapat difokuskan bahwa klasifikasi logistik itu berkaitan dengan komoditi yang ditanganinya, jenis moda transport yang digunakan, dan tata kelola distribusinya seperti apa.

Yukki mengatakan, yang paling dirasakan dampaknya terhadap Covid-19 saat ini yakni terhadap komoditi ekspor, komoditi industri produsen otomotif, komoditi industri produsen elektronik dan sejenisnya.

“Sedangkan sebagian menjadi peluang bagi komoditi retail diantaranya industri lat kesehatan, obat-obatan, produsen masker, sanitizer dan sejenisnya,” ucapnya.

Dia meyebutkan, jika melihat kegiatan logistik dari jenis moda transport-nya maka hampir dipastikan seluruh moda transportasi yang berbasis angkutan truk barang produsen manufaktur, angkutan laut berbasis barang bulk dan kontainer mengalami kondisi yang berat dan semakin turun demandnya selama kurun waktu berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disejumlah wilayah Indonesia, serta adanya larangan mudik mulai 24 April 2020.

“Apalagi bagi jenis moda transport angkutan penumpang umum sepertinya akan sangat parah dampaknya,” tutur Yukki.

Kemudian, kata Yukki, bila melihat dari jenis tata kelola distribusinya, maka saat ini menjadi angin segar bagi transaksi logistik berbasis daring (online) karena menerapkan pola transaksi Consumer to Consumer (C to C) atau Business to Comsumer (B to C), sementara semua kegiatan distribusi kategori Business to Business (B to B) seperti logistik manufaktur, logistik ekspor telah menjadi kebalikannya yaitu terdampak sangat berat.

Yukki mengatakan, penurunan logistik terkait industri manufaktur dan ekspor yang tergerus sampai 70% akibat Covid-19 karena beberapa faktor.

Pertama, terhentinya kegiatan asset moda transport akibat sejumlah aturan pembatasan wilayah di sejumlah daerah.

Kedua,berkurangnya aktivitas tenaga kerja yang harus menyesuaikan dengan demand yang tersisa.

Ketiga, kondisi pergudangan yang mengalami kekosongan barang akibat tidak ada lagi supply bahan baku atau alokasi persediaan barang jadinya, sementara kegiatan antaran barang on line dan kurir mengalami kenaikan hingga 15-30% dari kondisi normal sebelumnya, dimana akibat perubahan pola belanja masyarakat akibat penerapan PSBB dan larangan mudik.

Trismawan Sanjaya, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA Bidang Supply Chain, Multimoda and e-Commerce, mengatakan, bagi pelaku logistik yang terdampak berat terutama yang berbasis transaksi B to B di masa penanggulangan covid 19 akan sangat kesulitan menyikapi cash flow/ arus kas perusahaaan.

Kondisi ini lantaran dimana biaya harus terus berjalan sedangkan pemasukan semakin surut bahkan kesulitan menagih pembayaran atas jasa yang telah dilakukan.

“Sebagian pelaku usaha mencoba mengatasi cash flow dengan mengubah cara termin pembayaran bahkan sampai mengurangi jumlah tenaga kerjanya,” ujarnya.

Trismawan mengungkapkan, kendati angkutan barang masih dapat melakukan kegiatan selama masa PSBB 9namun tidak memberikan dampak positif bagi pelaku logistik.

“Hal ini karena demand nya terhenti yang disebabkan kehilangan pangsa pasar serta penerapan protokol PSBB yang harus tetap dijalankan,”paparnya.

Mengacu pada kondisi tersebut, Yukki maupun Trismawan mengatakan Pemerintah perlu membantu pelaku logistik yang terdampak Covid-19 melalui pemberian stimulus perpajakan , stimulus perbankan , keringanan beban iuran BPJS , relaksasi penghapusan biaya Pendapatan Negara Bulan Pajak dan sejenisnya.(rd)

IBM & Bea Cukai Kolaborasi Manfaatkan Tehnologi Blockchain

ALFIJAK – Efisiensi dan daya saing sektor logistik domestik maupun internasional diyakini bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan platform digital berbasis teknologi blockchain.

Untuk itulah, IBM Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berkolaborasi dalam rangka penggunaan platform TradeLens, sebuah platform digital berbasis teknologi blockchain.

Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya mengemukakan, TradeLens merupakan platform digital perdagangan global yang bisa melacak dan membagikan informasi posisi kontainer secara lebih efisien dan akurat.

TradeLens yang dikembangkan oleh A.P. Moller-Maersk dan IBM diklaim memungkinkan transformasi digital dari proses pengiriman yang berbasis kertas untuk menghasilkan data end-to-end secara instan, serta bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Menurutnya, TradeLens memiliki alat pelacak otomatis dan permanen, sehingga membuat alur kerja lebih terjaga keamanannya, transparan, efisien, dan sederhana. Selain itu, TradeLens diklaim memungkinkan pembagian informasi mendekati real time dari berbagai jaringan milik anggota ekosistemnya.

“Kami percaya bahwa TradeLens dan penerapan teknologi blockchain dalam berbagai bentuk akan menguntungkan semua pemangku kepentingan di seluruh ekosistem logistik dan mendorong modernisasi perdagangan secara menyeluruh di berbagai tingkatan,” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, pada Selasa (18/2).

Terkait dengan hal itu, Tan berharap industri lain menyadari pentingnya mengadopsi teknologi blockchain yang bisa membantu pelaku bisnis dalam mendefinisikan kembali keterkaitan mereka di pasar melalui peningkatan kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi baru.

Dia menambahkan nilai pengiriman barang lintas perbatasan internasional mencapai lebih dari US$16 triliun per tahun. Sekitar 80 persen diri nilai itu, dia berkata dikirim melalui laut.

Akan tetapi, pengiriman berbasis dokumen kertas membuat informasi tidak konsisten, gangguan, dan keterlambatan karena pengecekan dilakukan manual dan input data.

Berbagai kendala lainnya adalah ketidakmampuan untuk memberikan penilaian risiko yang menyeluruh, promosi yang kompleks, komunikasi antar pemangku kepentingan yang tidak efisien dan mahal, serta kurangnya transparansi.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Agus Sudarmadi menyampaikan alasan pihkanya menggunakan TradeLens adalah untuk menyederhanakan proses perdagangan.

Selain itu, platform tersebut dinilai bisa membuat proses dokumentasi menjadi lebih otomatis, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pihak.

“Dengan konsep Collaboration Application Programing Interface (API), semua kegiatan logistik termasuk pengiriman barang menggunakan angkutan truk hingga pengiriman barang melalui laut baik skala kecil maupun besar di tingkat domestik dan global bisa dilakukan sekaligus melalui platform IBM TradeLens,” ujar Agus.

Dia menuturkan rantai pasokan adalah faktor penting dalam mengelola biaya logistik di Indonesia yang selama ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Dia berkata TradeLens akan membantu memberikan visibilitas, prediktibilitas, dan keamanan kepada DJBC.(ri)

Aktivitas Logistik RI – Tiongkok, Normal

ALFIJAK – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menindaklanjuti himbauan International Maritime Organization (IMO) untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan penularan virus corona atau atau novel voronavirus (2019-cCOV).

Pemerintah RI juga memastikan tak akan membatasi kegiatan kargo logistik melalui laut dan udara dari maupun ke Tiongkok. Namun, pengiriman kargo ditangani secara khusus guna mencegah penyebaran virus corona.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakan Ditjen Hubla Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 5 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnono, yang menginstruksikan seluruh Penyelenggara Pelabuhan di Indonesia untuk melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran luar negeri, baik langsung maupun transit, khususnya dari negara-negara yang terinfeksi virus corona.

SE Dirjen Hubla Kemenhub itu sekaligus menindaklanjuti imbauan IMO yang disampaikan melalui Surat Edaran IMO atau IMO Circular Letter Nomor 4204 tentang Tindakan Pencegahan dan Penularan Virus Corona.

Ahmad menjelaskan, SE Dirjen Hubla merupakan penegasan bahwa Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memandang serius dan berkomitmen penuh dalam mengantisipasi penyebaran virus corona yang telah menelan sejumlah korban tersebut, khususnya melalui jalur laut.

“Telah diinstruksikan kepada seluruh Penyelenggara Pelabuhan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang melayani pelayaran, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong,” ujar Ahmad.

Dia menyampaikan, bahwa seluruh Penyelenggara Pelabuhan juga diinstruksikan untuk membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan dampak penyebaran virus penyakit pneumonia berat bersama dengan operator Pelabuhan.

Ekspor Impor

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Tiongkok berjalan dengan normal. Tak terjadi penurunan ekspor maupun impor.

“Tidak ada penurunan impor dan ekspor.  Semua masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Barang-barang yang diimpor dari Tiongkok selain hewan hidup dipastikan aman lantaran virus corona hanya dapat menular melalui kontak langsung. Virus corona juga diperkirakan hanya mampu bertahan hidup di media terbuka selama 12 – 24 jam sehingga risiko penyebaran melalui benda mati sangat sedikit.

“Jadi yang dilarang dalam rapat terbatas kemarin adalah live animal, binatang hidup tidak boleh masuk sini untuk barang mesin makanan dan lain-lain boleh,” kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kargo logistik melalui jalur udara dan laut tetap berjalan normal. Namun, terdapat perlakuan berbeda dalam proses bongkar muat logistik pada pesawat, di mana petugas yang datang dari Tiongkok tidak turun.

“Bongkar muat kargo pesawat tetap jalan, orangnya tidak turun. Kargo dari udara dan laut jalan terus,” ucap Menhub.(ri)

Akses Tol Pelabuhan Priok Belum Efektif Untuk Logistik, Begini Respon ALFI

ALFIJAK- Jalan tol yang merupakan akses langsung dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2017.

Jalan tol sepanjang 11,4 km ini merupakan bagian dari sistem jaringan jalan tol Jabodetabek yang terhubung ke jalan tol lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR) dan lingkar dalam Jakarta.

Ruas jalan tol akses Tanjung Priok terdiri atas: Seksi East (E)1 yakni Rorotan-Cilincing (3,4 km), Seksi East (E)2 yakni Cilincing-Jampea (2,74 km), Seksi East (E)2-A yakni Cilincing-Simpang Jampea (1,92 km), Seksi North-South (NS) Link yakni Yos Sudarso-Simpang Jampea (2,24 km), dan Seksi North-South (NS) Direct Ramp (1,1 km).

Namun, berdasarkan kajian DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, efektifitas akses tol langsung pelabuhan tersibuk di Indonesia itu belum maksimal termanfaatkan oleh angkutan logistik.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim menyebutkan, belum efektif dan optimal nya akses tol pelabuhan bagi angkutan logistik lantaran disebabkan tiga faktor.

Pertama, belum terkoneksinya akses langsung ke dalam pelabuhan terhadap angkutan truk/logistik yang dari dan ke arah tengah maupun barat (Bogor, Tangerang, Kota).

Kondisi ini menyebabkan kemacetan tidak bisa dihindari lantaran kendaraan menumpuk dan harus melintasi jalan raya (arteri) Yos Sudarso maupun RE Martadinata-Ancol dalam kegiatan pengangkutan logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

Kedua, hanya kendaraan truk yang berasal dari arah timur (Cikampek, Bandung Jawa Barat dskt) yang tersedia akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priok dan itupun hanya untuk keluar masuk Terminal Peti Kemas Koja maupun Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah disiapkan joint gate.

Padahal, imbuhnya, di Pelabuhan Priok saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang lokasinya/gate out dan gate in-nya pun berpencar/terpisah yakni; TPK Koja, JICT, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketiga, tidak tersedianya pintu keluar tol (gate out) di sekitaran jalan cakung cilincing (rorotan) maupun Marunda, padahal dilokasi tersebut saat ini merupakan hinterland pendukung untuk aktifitas depo empty maupun garasi trucking.

“Kondisi tersebut mengakibatkan truk logistik masih harus melitasi jalan arteri saat hendak mengembalikan peti kemas kosong pasca impor maupun pengambilan peti kemas untuk proses kegiatan ekspor,” ujar Adil.

Atas kondisi itu, ALFI mengusulkan agar
disediakan akses langsung terhadap truk logistik dari arah tengah dan barat ke dan dari pelabuhan Tanjung Priok, serta membuka gate out tol Rorotan untuk memudahkan konektivitas depo dan garasi trucking.

“Selain itu, melakukan manajemen trafic yang lebih baik dan berkesinambungan di jalur arteri (non tol) dari dan ke pelabuhan Priok,” paparnya.

Disisi lain, kata Adil, PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II / IPC sebagai pengelola pelabuhan Tanjung Priok agar melakukan manajemen pengaturan lalu lintas yang lebih baik di dalam pelabuhan, termasuk mereposisi atau menambah buffer area truk yang saat ini hanya berada di wilayah barat agar disiapkan juga di wilayah timur pelabuhan.(#)

Penurunan Tarif Tol Dalkot Untuk Kendraan Logistik, Diapresiasi

ALFIJAK- Pelaku logistik di Ibukota mengapresiasi kebijakan penurunan tarif tol untuk kendaraan golongan III, IV dan V pada ruas jalan tol dalam kota, meskipun kebijakan itu dinilainya tidak akan terlalu berdampak signifikan pada beban biaya logistik secara keseluruhan.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan prosentase komponen tarif tol merupakan komponen terkecil dari total keseluruhan biaya logistik bagi operasional angkutan logistik golongan III, IV dan V tersebut.

“Komponen terbesar biaya logistik itu ada di bahan bakar minyak (BBM) serta tarif layanan di pelabuhan, bandar udara maupun pergudangan dan depo. Adapun komponen biaya tol selama ini sudah diakumulasi pada uang operasional Sopir melalui pola kemitraan,” ujar Adil kepada wartawan, pada Jumat (31/1/2020).

Terhitung, Jumat, 31 Januari 2020 pukul 00.00 Wib, ruas jalan tol dalam kota
yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) mengalami penyesuaian. Untuk kendaraan golongan I dan II mengalami kenaikan rata-rata 5% – 30%. Sedangkan untuk kendaraan golongan III, IV dan V mengalami penurunan 10%-26%.

Untuk kendaraan golongan I, tarif naik dari sebelumnya Rp 9.500 menjadi Rp 10.000. Sementara golongan II naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 15.000.

Sedangkan untuk golongan III menjadi Rp 15.000 dari yang semula Rp 15.500. Golongan IV menjadi Rp 17.000 dari semula Rp 19.000. Dan golongan V Rp 17.000 dari semula Rp 23.000.

Penyesuaian tarif tol ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1231/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Adil mengatakan, untuk kendaraan pengangkut logistik dengan skala besar atau truk trailler selama ini masuk kategori golongan IV dan golongan V, sedangkan jenis truk wings bok dikategori golongan III, sehingga pihaknya mengapresiasi dengan adanya penurunan tarif tol itu.

Namun, imbuhnya, penyesuaian tarif itu akan berpengaruh pada pengiriman barang ke outlet-outlet dan pengangkutan barang-barang jasa titipan (jastip) yang masuk kategori golongan II, yang justru tarif tol nya mengalami kenaikan sekitar 30%.

“Kendati begitu, kami masih menganalisanya, dan saya rasa pengaruhnya juga tak terlalu signifikan bagi biaya logistik. Tetapi kami mesti fairnes mengapresiasi hal ini,” ujar Adil.

Dia mengatakan, guna mengefisiensikan kegiatan logistik, juatru yang perlu menjadi fokus perhatian adalah memecahkan persoalan kemacetan di tol dalam kota maupun ruas jalan arteri-nya melalui manajemen trafic yang lebih baik.(ri)