Arsip Tag: Layanan Logistik

IBM & Bea Cukai Kolaborasi Manfaatkan Tehnologi Blockchain

ALFIJAK – Efisiensi dan daya saing sektor logistik domestik maupun internasional diyakini bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan platform digital berbasis teknologi blockchain.

Untuk itulah, IBM Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berkolaborasi dalam rangka penggunaan platform TradeLens, sebuah platform digital berbasis teknologi blockchain.

Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya mengemukakan, TradeLens merupakan platform digital perdagangan global yang bisa melacak dan membagikan informasi posisi kontainer secara lebih efisien dan akurat.

TradeLens yang dikembangkan oleh A.P. Moller-Maersk dan IBM diklaim memungkinkan transformasi digital dari proses pengiriman yang berbasis kertas untuk menghasilkan data end-to-end secara instan, serta bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Menurutnya, TradeLens memiliki alat pelacak otomatis dan permanen, sehingga membuat alur kerja lebih terjaga keamanannya, transparan, efisien, dan sederhana. Selain itu, TradeLens diklaim memungkinkan pembagian informasi mendekati real time dari berbagai jaringan milik anggota ekosistemnya.

“Kami percaya bahwa TradeLens dan penerapan teknologi blockchain dalam berbagai bentuk akan menguntungkan semua pemangku kepentingan di seluruh ekosistem logistik dan mendorong modernisasi perdagangan secara menyeluruh di berbagai tingkatan,” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, pada Selasa (18/2).

Terkait dengan hal itu, Tan berharap industri lain menyadari pentingnya mengadopsi teknologi blockchain yang bisa membantu pelaku bisnis dalam mendefinisikan kembali keterkaitan mereka di pasar melalui peningkatan kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi baru.

Dia menambahkan nilai pengiriman barang lintas perbatasan internasional mencapai lebih dari US$16 triliun per tahun. Sekitar 80 persen diri nilai itu, dia berkata dikirim melalui laut.

Akan tetapi, pengiriman berbasis dokumen kertas membuat informasi tidak konsisten, gangguan, dan keterlambatan karena pengecekan dilakukan manual dan input data.

Berbagai kendala lainnya adalah ketidakmampuan untuk memberikan penilaian risiko yang menyeluruh, promosi yang kompleks, komunikasi antar pemangku kepentingan yang tidak efisien dan mahal, serta kurangnya transparansi.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Agus Sudarmadi menyampaikan alasan pihkanya menggunakan TradeLens adalah untuk menyederhanakan proses perdagangan.

Selain itu, platform tersebut dinilai bisa membuat proses dokumentasi menjadi lebih otomatis, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pihak.

“Dengan konsep Collaboration Application Programing Interface (API), semua kegiatan logistik termasuk pengiriman barang menggunakan angkutan truk hingga pengiriman barang melalui laut baik skala kecil maupun besar di tingkat domestik dan global bisa dilakukan sekaligus melalui platform IBM TradeLens,” ujar Agus.

Dia menuturkan rantai pasokan adalah faktor penting dalam mengelola biaya logistik di Indonesia yang selama ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Dia berkata TradeLens akan membantu memberikan visibilitas, prediktibilitas, dan keamanan kepada DJBC.(ri)

Aktivitas Logistik RI – Tiongkok, Normal

ALFIJAK – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menindaklanjuti himbauan International Maritime Organization (IMO) untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan penularan virus corona atau atau novel voronavirus (2019-cCOV).

Pemerintah RI juga memastikan tak akan membatasi kegiatan kargo logistik melalui laut dan udara dari maupun ke Tiongkok. Namun, pengiriman kargo ditangani secara khusus guna mencegah penyebaran virus corona.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakan Ditjen Hubla Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 5 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnono, yang menginstruksikan seluruh Penyelenggara Pelabuhan di Indonesia untuk melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran luar negeri, baik langsung maupun transit, khususnya dari negara-negara yang terinfeksi virus corona.

SE Dirjen Hubla Kemenhub itu sekaligus menindaklanjuti imbauan IMO yang disampaikan melalui Surat Edaran IMO atau IMO Circular Letter Nomor 4204 tentang Tindakan Pencegahan dan Penularan Virus Corona.

Ahmad menjelaskan, SE Dirjen Hubla merupakan penegasan bahwa Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memandang serius dan berkomitmen penuh dalam mengantisipasi penyebaran virus corona yang telah menelan sejumlah korban tersebut, khususnya melalui jalur laut.

“Telah diinstruksikan kepada seluruh Penyelenggara Pelabuhan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang melayani pelayaran, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong,” ujar Ahmad.

Dia menyampaikan, bahwa seluruh Penyelenggara Pelabuhan juga diinstruksikan untuk membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan dampak penyebaran virus penyakit pneumonia berat bersama dengan operator Pelabuhan.

Ekspor Impor

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Tiongkok berjalan dengan normal. Tak terjadi penurunan ekspor maupun impor.

“Tidak ada penurunan impor dan ekspor.  Semua masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Barang-barang yang diimpor dari Tiongkok selain hewan hidup dipastikan aman lantaran virus corona hanya dapat menular melalui kontak langsung. Virus corona juga diperkirakan hanya mampu bertahan hidup di media terbuka selama 12 – 24 jam sehingga risiko penyebaran melalui benda mati sangat sedikit.

“Jadi yang dilarang dalam rapat terbatas kemarin adalah live animal, binatang hidup tidak boleh masuk sini untuk barang mesin makanan dan lain-lain boleh,” kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kargo logistik melalui jalur udara dan laut tetap berjalan normal. Namun, terdapat perlakuan berbeda dalam proses bongkar muat logistik pada pesawat, di mana petugas yang datang dari Tiongkok tidak turun.

“Bongkar muat kargo pesawat tetap jalan, orangnya tidak turun. Kargo dari udara dan laut jalan terus,” ucap Menhub.(ri)

Akses Tol Pelabuhan Priok Belum Efektif Untuk Logistik, Begini Respon ALFI

ALFIJAK- Jalan tol yang merupakan akses langsung dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2017.

Jalan tol sepanjang 11,4 km ini merupakan bagian dari sistem jaringan jalan tol Jabodetabek yang terhubung ke jalan tol lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR) dan lingkar dalam Jakarta.

Ruas jalan tol akses Tanjung Priok terdiri atas: Seksi East (E)1 yakni Rorotan-Cilincing (3,4 km), Seksi East (E)2 yakni Cilincing-Jampea (2,74 km), Seksi East (E)2-A yakni Cilincing-Simpang Jampea (1,92 km), Seksi North-South (NS) Link yakni Yos Sudarso-Simpang Jampea (2,24 km), dan Seksi North-South (NS) Direct Ramp (1,1 km).

Namun, berdasarkan kajian DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, efektifitas akses tol langsung pelabuhan tersibuk di Indonesia itu belum maksimal termanfaatkan oleh angkutan logistik.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim menyebutkan, belum efektif dan optimal nya akses tol pelabuhan bagi angkutan logistik lantaran disebabkan tiga faktor.

Pertama, belum terkoneksinya akses langsung ke dalam pelabuhan terhadap angkutan truk/logistik yang dari dan ke arah tengah maupun barat (Bogor, Tangerang, Kota).

Kondisi ini menyebabkan kemacetan tidak bisa dihindari lantaran kendaraan menumpuk dan harus melintasi jalan raya (arteri) Yos Sudarso maupun RE Martadinata-Ancol dalam kegiatan pengangkutan logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

Kedua, hanya kendaraan truk yang berasal dari arah timur (Cikampek, Bandung Jawa Barat dskt) yang tersedia akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priok dan itupun hanya untuk keluar masuk Terminal Peti Kemas Koja maupun Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah disiapkan joint gate.

Padahal, imbuhnya, di Pelabuhan Priok saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang lokasinya/gate out dan gate in-nya pun berpencar/terpisah yakni; TPK Koja, JICT, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketiga, tidak tersedianya pintu keluar tol (gate out) di sekitaran jalan cakung cilincing (rorotan) maupun Marunda, padahal dilokasi tersebut saat ini merupakan hinterland pendukung untuk aktifitas depo empty maupun garasi trucking.

“Kondisi tersebut mengakibatkan truk logistik masih harus melitasi jalan arteri saat hendak mengembalikan peti kemas kosong pasca impor maupun pengambilan peti kemas untuk proses kegiatan ekspor,” ujar Adil.

Atas kondisi itu, ALFI mengusulkan agar
disediakan akses langsung terhadap truk logistik dari arah tengah dan barat ke dan dari pelabuhan Tanjung Priok, serta membuka gate out tol Rorotan untuk memudahkan konektivitas depo dan garasi trucking.

“Selain itu, melakukan manajemen trafic yang lebih baik dan berkesinambungan di jalur arteri (non tol) dari dan ke pelabuhan Priok,” paparnya.

Disisi lain, kata Adil, PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II / IPC sebagai pengelola pelabuhan Tanjung Priok agar melakukan manajemen pengaturan lalu lintas yang lebih baik di dalam pelabuhan, termasuk mereposisi atau menambah buffer area truk yang saat ini hanya berada di wilayah barat agar disiapkan juga di wilayah timur pelabuhan.(#)

Penurunan Tarif Tol Dalkot Untuk Kendraan Logistik, Diapresiasi

ALFIJAK- Pelaku logistik di Ibukota mengapresiasi kebijakan penurunan tarif tol untuk kendaraan golongan III, IV dan V pada ruas jalan tol dalam kota, meskipun kebijakan itu dinilainya tidak akan terlalu berdampak signifikan pada beban biaya logistik secara keseluruhan.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan prosentase komponen tarif tol merupakan komponen terkecil dari total keseluruhan biaya logistik bagi operasional angkutan logistik golongan III, IV dan V tersebut.

“Komponen terbesar biaya logistik itu ada di bahan bakar minyak (BBM) serta tarif layanan di pelabuhan, bandar udara maupun pergudangan dan depo. Adapun komponen biaya tol selama ini sudah diakumulasi pada uang operasional Sopir melalui pola kemitraan,” ujar Adil kepada wartawan, pada Jumat (31/1/2020).

Terhitung, Jumat, 31 Januari 2020 pukul 00.00 Wib, ruas jalan tol dalam kota
yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) mengalami penyesuaian. Untuk kendaraan golongan I dan II mengalami kenaikan rata-rata 5% – 30%. Sedangkan untuk kendaraan golongan III, IV dan V mengalami penurunan 10%-26%.

Untuk kendaraan golongan I, tarif naik dari sebelumnya Rp 9.500 menjadi Rp 10.000. Sementara golongan II naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 15.000.

Sedangkan untuk golongan III menjadi Rp 15.000 dari yang semula Rp 15.500. Golongan IV menjadi Rp 17.000 dari semula Rp 19.000. Dan golongan V Rp 17.000 dari semula Rp 23.000.

Penyesuaian tarif tol ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.1231/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Adil mengatakan, untuk kendaraan pengangkut logistik dengan skala besar atau truk trailler selama ini masuk kategori golongan IV dan golongan V, sedangkan jenis truk wings bok dikategori golongan III, sehingga pihaknya mengapresiasi dengan adanya penurunan tarif tol itu.

Namun, imbuhnya, penyesuaian tarif itu akan berpengaruh pada pengiriman barang ke outlet-outlet dan pengangkutan barang-barang jasa titipan (jastip) yang masuk kategori golongan II, yang justru tarif tol nya mengalami kenaikan sekitar 30%.

“Kendati begitu, kami masih menganalisanya, dan saya rasa pengaruhnya juga tak terlalu signifikan bagi biaya logistik. Tetapi kami mesti fairnes mengapresiasi hal ini,” ujar Adil.

Dia mengatakan, guna mengefisiensikan kegiatan logistik, juatru yang perlu menjadi fokus perhatian adalah memecahkan persoalan kemacetan di tol dalam kota maupun ruas jalan arteri-nya melalui manajemen trafic yang lebih baik.(ri)

Angkutan Penyeberangan Butuh Perhatian

ALFIJAK- Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta Presiden Jokowi segera mengatasi permasalahan tarif angkutan penyeberangan.

Pasalnya keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan dinilai langkah mundur, karena dapat memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat usaha.

“Hal ini terbukti dengan berlarut-larutnya penetapan tarif penyeberangan (kapal ferry) yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan sejak akhir tahun lalu. Untuk itu harus dikaji kembali oleh Kemenko Marves. Padahal pembahasan tarif di Kemenhub sudah molor selama 1,5 tahun dan belum pernah naik sejak tiga tahun lalu. Sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan enam bulan sekali,” ujar Bambang, baru-baru ini.

Menurutnya, keterlibatan Kemenko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan bertentangan dengan semangat Inpres No 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Kemenko Marves justru menghambat kemudahan berusaha karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan jargon Presiden Jokowi memangkas regulasi dan birokrasi,” imbuhnya.

Bambang menerangkan, sejak era Orde Baru, birokrasi evaluasi tarif telah dipangkas dengan menghilangkan mekanisme melalui DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Ketentuan itu diperkuat dengan PP No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan, yang menyebutkan penetapan tarif cukup melalui Menteri Perhubungan.

“Orde Baru sekalipun menyadari tarif angkutan adalah masalah krusial karena menyangkut keselamatan penumpang dan logistik. Seharusnya pemerintahan Jokowi yang berorientasi maritim lebih sensitif dan responsif,” tuturnya.

Selain itu, Bambang juga menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak mengerti sektor transportasi dan maritim, sehingga lamban merespons usulan tarif penyeberangan.

Menurut dia, dampak kenaikan tarif terhadap harga barang yang diangkut hanya 0,05 persen sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kenaikan itu mungkin kecil bagi pemilik barang, tetapi besar artinya bagi angkutan penyeberangan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjamin keselamatan nyawa publik.

“Evaluasi tarif penyeberangan sebenarnya bukan domain Menko Marves, melainkan Menko Perekonomian. Jika pun terlibat, Menko sebaiknya hanya mengawasi dan membantu agar birokrasinya lancar. Bukan justru menciptakan birokrasi baru,” jelasnya.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menilai, jika angkutan penyeberangan berhenti operasi dalam waktu dekat karena kesulitan membayar gaji karyawan dan kewajiban lain. Kalau penyeberangan kolaps dampaknya sangat luas, angkutan penumpang dan logistik terhenti sehingga ekonomi akan berhenti.

Oleh karena itu, BHS mendesak Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah ini. Karena penetapan tarif ini sudah molor cukup lama, sementara kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis.

Selain terganjal birokrasi, Bambang Haryo Soekartono juga menilai sektor pelayaran kini juga dibebani banyak regulasi baru yang menambah biaya hingga 100 persen, belum termasuk kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 1.000 persen.(ri)

Akibat Banjir Jabodetabek, Bisnis Ritel & Logistik Paling Terdampak

ALFIJAK- Tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Brkasi atau Jabodetabek pada awal tahun 2020 terjadi secara hampir merata dan menyebabkan beberapa kegiatan usaha menjadi lumpuh.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan, kerugian yang dialami pengusaha akibat banjir tak hanya disebabkan oleh kerusakan aset, namun juga turunnya penjualan karena produk konsumsi yang bersifat kebutuhan non primer mengalami penurunan.

Dia pun mengatakan, beberapa sektor yang bakal mengalami kerugian terbesar adalah industri ritel, perhotelan dan juga logistik.

“Dari sektor-sektor yang disebutkan, kerugian akibat banjir bisa dibilang yang paling parah ada di ritel karena aktivitas penjualan ritel menjadi sangat terganggu karena banjir,” ujar Shinta dikutip dari Kompas.com.

Banyak pusat perbelanjaan ritel yang askesnya tertutup karena banjir sehingga baik penjual maupun pembeli tidak beraktifitas.

Ditambah lagi, jika banjir masuk ke dalam pusat perbelanjaan kerugian yang harus dihadapi pengusaha kian besar.

Untuk pengusaha perhotelan, skala dampak yang dirasakan tidak begitu besar. Dampak yang dirasakan lebih kepada kenyamanan pengunjung dan turis.

“Sehingga dampak kerugian non materinya menjadi besar untuk industri perhotelan,” ujar dia.

Untuk industri logistik, kerugiannya juga tinggi karena perusahaan pengangkutan tidak bisa beroperasi lantaran sarana transportasi tergenang air.

Sebagian besar aset sektor logistik menjadi rusak karena banjir sehingga beban maintenace menjadi tinggi.

“Belum lagi kerugian karena harus menghentikan operasi dan kerugian kalau klien meminta ganti rugi bila consignment tidak dikirimkan tepat waktu, dan lain-lain. Di luar sektor-sektor ini juga terdampak,” jelas Shinta.

“Hanya saja bentuk kerugiannya berbeda-beda dan kami belum bisa mendata seberapa besar kerugian yang ditanggung pelaku usaha nasional dari peristiwa ini,” ujar dia.(ri)

Tol Layang Japek Beroperasi, Aktivitas Logistik Lebih Lancar

ALFIJAK : Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan ruas Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) atau tol Japek, pada pekan lalu.

Kendati begitu, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga, belum mengungkapkan besaran tarif jalan tol layang 36,4 kilometer itu lantaran instansi masih ingin melihat sejauh mana kendaraan yang melintasi jalan tol layang ini selama uji coba.

Disisi lain, aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting sebelum Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Jakarta-Cikampek Toll Elevated) beroperasi.

Oleh sebab itu, operasional fungsional di saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi bahan masukan sebelum tahapan tol dikomersialkan.

Menurut Djoko Setijowarno Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Trasnportasi Indonesia (MTI), jika publik sudah harus membayar, maka aspek keamanan dan kenyamanan wajib disediakan sesuai standar pelayanan minimal layanan jalan tol.

Rentang waktu satu hingga dua bulan setelah masa Nataru adalah proses penyempuraan dan perapian dalam rangka menuju layanan yang berkeselamatan, aman dan nyaman.

Biaya investasi pembangunan tol layang ini sekitar Rp 16,23 triliun. Biaya konstruksi mencapai Rp 11,69 triliun. Masa konsesi selama 45 tahun dengan sistem operasi tertutup. Untuk rancangan atau desain lalu lintasnya untuk arah Jakarta-Cikampek dari Km 9 hingga Km 20 ruas tol layang ini membentang di median jalan. Dari KM 23 hingga KM 38

Apalagi akhir-akhir ini, di media sosial, publik ramai mendiskusikan jalan tol layang ini bergelombang dan tidak aman. Informasi dari penyelenggara tol, yakni PT Jasa Marga, untuk alinyemen vertikal memang tidak dibuat lurus, agak bergelombang bila dilihat dari kejauhan.

Hal ini dirancang untuk menghemat biaya konstruksi, namun masih mematuhi norma atau aturan pedoman membangun jalan yang berkeselamatan. Di area jembatan penyeberangan orang (JPO) atau overpass, maka elevated naik lebih tinggi. Terus akan kembali lagi ke elevasi normal.

“Karena banyaknya alinyemen vertikal, maka jadinya naik turun. Jika difoto-foto memang kesannya meliuk-likuk, padahal tetap aman,” pungkas Djoko.

Komisi Jembatan dan Terowongan yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut mengawasi sejak pekerjaan perencanaan atau desain hingga pelaksanaan konstruksi. Selama pekerjaan konstruksi, dapat dikatakan tidak pernah ada kecelakaan kerja yang berakibat fatal.

Kendati begitu, kata Djoko, pelaksanaan pekerjaan ini cukup sulit dilakukan di tengah lalu lintas kendaraan di bawahnya yang harus tetap melaju dan di sisi kanan dan kiri juga ada pekerjaan LRT Jabodebek dan Keretea Cepat Jakarta-Bandung. Meskipun, terkadang sangat menganggu keterlambatan perjalanan waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa di atas 5 jam.

Bahkan, imbuhnya, tidak mengherankan, jika sebagian penggunanya beralih menggunakan moda kereta lintas Jakarta-Bandung. Penumpang KA Jakarta-Bandung pernah menyusut sejak beroperasinya Tol Cipularang tahun 2005. Namun dalam kurun kurang dari 10 tahun setelah beroperasi, kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek tidak terelakkan lagi, sehingga perlu menambah kapasitasnya.

“Waktu tempuh antara Jakarta-Bandung idealnya sekitar 3 jam, saat terjadi kemacetan perjalanan dapat ditempuh lebih dari 5 jam. Bahkan, pernah terjadi lebih dari 10 jam menjelang tahun baru beberapa tahun lalu,” ucapnya.

Harus diakui, mobilitas Jakarta-Bandung paling tinggi di Indonesia. Dua kota ini perekonomiannya cukup tinggi memiliki magnet daya tarik yang cukup besar.

Selain ada jalan tol, sebelumnya sejak era Kolonial Pemerintah Hindia Belanda sudah terhubung jalan kereta api yang meliuk-liuk dilereng perbukitan dan lembah antara Jakarta-Bandung. Kala itu, perjalanan KA sudah dapat ditempuh 3 jam, sama dengan dengan sekarang.

Penyempurnaan

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menilai, secara konstruksi kondisi jalan Tol Layang Jakarta-Bandung ini sudah layak digunakan. Namun jika dioperasikan untuk komersial, harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu, perlu penyempuraan dan perapian sepanjang ruas tol tersebut.

Dengan difungsikan menjelang Natal dan Tahun Baru, dan saat musim hujan, akan memberikan beberapa keuntungan bagi pengelola jalan tol ini antara lain; dapat mempelajari perilaku pengguna tol.

Selain itu, dapat memeriksa kondisi saluran air yang sudah terpasang, apakah saat hujan, dapat menampung dan menyalurkan air hingga ke arah yang sudah dipasang dan tidak terjadi kebocoran atau sumbatan sepanjang saluran itu.

“Proses penyempurnaan dan perapian akan memakan waktu sekitar 1-2 bulan ke depan. Hal ini penting, mengingat sepanjang perjalanan tidak ada on off ramp dan rest area,” paparnya.

Disisi lain, kata dia, jalur untuk penyelematan emergency juga harus dibangun, berupa tangga turun di delapan lokasi yang dekat dengan loksi putar balik atau U Turn. Juga harus dilengkapi lagi dengan empat lokasi parking bay yang masing-masing lokasi akan dibangun sepanjang 60 meter. Kira-kira dapat menampung sekitar 10-15 kendaraan parkir dalam kondisi darurat.

Kehati-hatian pengguna tol sangat diperlukan. Sesuai himbauan dari PT Jasa Marga selaku penyelenggara.

Setidaknya, menurut Djoko ada delapan hal yang harus diperhatikan ketika melewati Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

Pertama, tol ini untuk perjalanan jarak jauh untuk ke arah cikampek, yaitu Karawang Timur, Bandung dan Cikampek dan ke arah Jakarta adalah JORR, Pondok Gede dan Cawang.

Kedua, akses masuk dan keluar jalan tol hanya di Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Ketiga, hanya dibolehkan kendaraan kecil golongan 1, yaitu non bus, non truk dengan tinggi maksimum 2,1 meter. Meskipun sebenarnya sudah dirancang untuk semua jenis kendaraan termasuk bus dan truk. Yang dikhawatirkan sebenarnya truk kapasitas lebih (over dimension) dan muatan lebih (over load) dapat mengurangi umur rencana jalan tol ini.

Keempat, batas kecepatan kendaraan antara 60 kilometer per jam – 80 kilometer per jam. Kelima, tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area terdekat adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek bawah di Km 50 dan Km 57 untuk arah Cikampek dan di Km 06 untuk arah Cawang.

Keenam, ada cara untuk mengatisipasi jika dalam kondisi darurat, yaitu disediakan 8 lokasi emergency U Turn atau putar balik berlawanan arah.

Ketujuh, saldo E Toll dan bahan bakar minyak BBM cukup untuk melakukan perjalanan ini.

Kedelapan, memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima.

Menutnya, jalan tol layang ini menjadi ajang pembelajaran bagi semua, terutama bagi regulator dan operator dalam hal untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi penggunanya. Persiapan waktu untuk dioperasikan secara komersial harus benar-benar dimatangkan.

Jangan sampai demi memenuhi dan menyenangkan pimpinan mengorbankan aspek keselamatan. Keselamatan di jalan menjadi perhatian semua pihak. Terlebih angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya tidak pernah menurun secara berarti.

“Semoga penambahan kapasitas dan panjang jalan ini tidak akan menambah angka kecelakaan lalu lintas. Pilihan perjalanan tidak hanya dengan jalan tol, masih tersedia KA dan transportasi umum yang lainnya,”ucap Djoko.

Peningkatan Infrastruktur Dorong Performa Logitik RI

ALFIJAK- Peningkatan Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia saat ini sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir terbukti memberikan dampak yang positif.

“Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menhub dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke XVII, di Jakarta pada Senin (9/12/2019).

Namun di sisi lain, kata Menhub, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen. Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia belum secara maksimal memanfaatkan potensi maritimnya dengan optimal.

Menhub Budi mengatakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini, imbuhnya, dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui 4 Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar yang didukung oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudahan itu antara lain; deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), memberikan kemudahan informasi berbagai institusi yang ada di pelabuhan melalui sistem INAPORTNET yang sudah berjalan di 32 pelabuhan tahun 2019.

Back Bone

Menhub menyampaikan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.

Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland.

“Sebagai contoh, dapat kita lihat Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sei Mangke di Sumatera Utara, yang didukung oleh jaringan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang pergerakan barang, dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya,”ucapnya.

Hal tersebut, menurut Menhub harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.

Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.

“Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” paparnya.

Peluang

Menhub Budi menambahkan, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.

Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata, sebanyak 18 l pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan lima pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.

Tentunya, kata Menhub, peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di 10 lokasi strategis ini.

Menhub juga menyinggung tentang konektivitas dan logistik, yang tidak terlepas dari program angkutan barang tol laut.

Pada tahun 2019, terdapat 20 trayek tol laut, yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30% karena Saudara-saudara kita di pelosok berhak mendapatkan harga yang murah dan wajar,”paparnya.

Pemerintah juga hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersil, yakni melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.

“Trayek-trayek perintis ini diharapkan dapat segera menjadi komersil dan dilepas ke pihak swasta, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dialihkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih membutuhkan,”tuturnya.

Selain itu, ujar Memhub Budi, untuk mewujudkan konektivitas negara ASEAN, ditetapkan 3 rute prioritas yakni rute roro Bitung-Davao yang telah dilaunching Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada tanggal 30 April 2017, Rute Roro Dumai-Malaka yang direncanakan akan beroperasi pada kwartal ke-3 tahun 2020, serta rute Belawan-Penang-Phuket.

“Tentunya peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh anggota INSA untuk dapat mengembangkan jaringan bisnis ke negara-negara tetangga, berkolaborasi dengan industri pelayaran ASEAN sehingga anggota INSA tidak hanya berjaya di dalam negeri tapi juga dapat menguasai pangsa ASEAN,”ucapnya.(ri)

Logistik & Industri Berkolaborasi, Pacu Ekspor dan Investasi

SOLO- Alfijak: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, mendorong kolaborasi logistik dengan industri guna meningkatkan investasi dan ekspor serta mengurangi impor.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpas) DPP ALFI/ILFA di Solo,Jawa Tengah (22/11/2019).

Menhub mengatakan, ALFI sebagai mitra strategis pemerintah, telah berperan dalam pembangunan di sektor transportasi barang dan logistik secara nasional maupun internasional.

Rapimnas ALFI bertema “Langkah Strategis Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan SDM dalam rangka mendorong investasi dan ekspor” itu dihadiri Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

“Saya apresiasi tema Rampinas tersebut sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini,” ucap Budi Karya.

Untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan RI saat ini, kata Menhub adalah melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor.

“Dengan begitu kinerja logistik nasional akan semakin membaik sehingga bisa meningkatkan investasi,” tandasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, kontribusi ALFI sebagai organisasi yang mengkordinir para pengusaha logistik nasional sangat strategis dalam membangun perekonomian bangsa.

Diapun berharap ALFI dapat berperan mengurai problem yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan, angkutan darat dan logistik di Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kolaborasi pelaku usaha logistik dan industri serta perguruan tinggi akan meningkatkan kinerja logistik nasional sehingga dapat mendorong investasi dan menambah daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar global.

Menurutnya, kolaborasi seperti itu dapat memungkinkan untuk membangun eksosistem logistik yang komprehansif dan efisien.

“Bila ekosistem logistik yang efisien terwujud, maka hal ini akan dapat mendorong investasi serta meningkatkan ekspor, sehingga defisit neraca perdagangan yang beberapa tahun terakhir dialami Indonesia dapat diatasi. Bahkan, neraca perdagangan internasional Indonesia akan lebih sehat atau positif,” ujar Yukki.

Global

Yukki mengatakan, perekonomian global saat ini melemah, penuh ketidakpastian, akibat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak kepada perdagangan internasional Indonesia karena dua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.

Perang dagang China-AS, imbuhnya, berdampak kepada menurunnya kinerja beberapa industri nasional seperti industri otomotif, industri elektronik (komputer), industri pertanian, industri tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya kinerja perdagangan internasional (ekspor dan impor) Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit—CAD) hingga kuartal II tahun 2019 mencapai US$ 8,4 miliar.

Maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan ekspor secara signifikan karena dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata sekitar 7%. Untuk meningkatkan ekspor memang tidak mudah karena banyak permasalahan yang harus diperbaiki, terutama kebijakan instansi pemerintah terkait, kualitas, kualitas produk dan perlunya memperbaiki saya saing setiap komoditas ekspor.

Yukki mengatakan, salah satu faktor yang bisa menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia adalah memperbaiki ekosistem logistik komoditas ekspor secara menyeluruh, dengan membangun ekosistem manajemen rantai pasok (supply chain).

Untuk mewujudkan ekosistem logistik yang efisien diperlukan kolaborasi seluruh kepentingan seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).

Selain itu, lanjut Yukki, untuk menjalankan ekosistem logistik yang efisien disamping diperlukan sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintegrasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Disinilah pentingnya lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM,” paparnya.

Namun, Yukki mengingatkan hal tersebut belumlah cukup, lantaran membangun ekosistem logistik yang efisien diperlukan badan adhoc di bawah presiden karena melibatkan 15 kementerian dan 3 lembaga negara. “Badan inilah yang berfungsi untuk mensinkronkan bebagai kebijakan dan menyederhanakan regulasi terkait dengan ekosistem logistik nasional.”ucapnya.

Menurut dia, permasalahan lain yang juga dibutuhkan untuk membangun ekosistem logistik nasional yang efisien adalah pengembangan infrastruktur (hard dan soft infrastructure).

Pengembangan hard infrastructure mencakup pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan pusat logistik dan terkoneksi dengan baik.

“Sedangkan soft infrastructure mencakup sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintergrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (platform) untuk memperlancar dokumen dan sistem transaksi,” kata Yukki.(ri)