Arsip Tag: Pemilu 2024

Rilis Media

Ini Harapan Pelaku Logistik, Jelang Pemerintahan Baru

ALFIJAK – Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sah sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 dan akan dilantik untuk pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang.

“Apalagi sektor ini terbukti menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi nasional. Bahkan disaat terjadi Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, sektor logistik menjadi usaha yang diandalkan dan mampu survive dimasa itu,” ujar Adil Karim, pada Rabu (8/5/2024).

Karena itu, Adil menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.

“Tim Adhoc tersebut bisa duduk bareng dengan pemerintah dan stakeholders untuk merumuskan hingga menggodok aturannya bagaimana jika ingin merealisasikan lembaga/badan nasional yang akan ngurusi sektor logistik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ucap Adil Karim.

Dia mengungkapkan, ALFI dan sejumlah stakeholders sudah cukup lama mendorong agar ada Badan atau Lembaga seperti itu.

“Sebetulnya usulan dan dorongannya dari stakeholders sudah cukup lama, mudah-mudahan di Pemerintahan mendatang bisa terealisasi hal itu,” ujar Adil.

Sedangkan menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, justru bepandangan agar nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian tehnis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja.

“Tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru, karena urusan transportasi san logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya,” ujar Juswandi, pada Rabu (8/5/2024).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional.

Dia melihat, bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 yang masih 14.29% terhadap gross domestic produc/GDP (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Dan dari nilai itu terbentuk dari biaya transportasi, inventory, pergudangan serta IT & SDM.

“Maka magnitudenya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari budget  Kementerian dan Lembaga K&L yang ada,” ujar Mahendra.

Dia mengatakan, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (ke 2045), dipandang perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus hal tersebut.

Tujuannya, agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik , terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini.

“Sehingga, playing filed di domestik, bisa diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum, sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional,”ujar Mahendra.

Dia menambahkan, sebagai negara industri, maka idealnya Indonesia dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Sehingga harapannya kedepan, Badan atau Lembaga itu harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi.

“Di Malaysia, dulu membutuhkan seorang Mahatir Muhamad utk visi itu. dan di Thailand juga butuh sentuhan oleh Raja nya untuk mengawal cetak birunya. Nah, kini tinggal kita ambil contoh salah satu sukses story itu,” ucap Mahendra.

Pada 2023, Bank Dunia melaporkan
<span;>penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018).

LPI yang dirilis itu berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.

Diantara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).(*)

Rilis Media

Investasi Sektor Logistik ‘Wait and See’ Jelang Pemilu

ALFIJAK – Pemerintah menyebut bahwa kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu yang relatif kuat dengan inflasi yang terkendali dan jauh di bawah rata-rata inflasi di negara berkembang di dunia.

Kendati begitu, berbagai kalangan pelaku usaha di Indonesia termasuk di sektor Logistik saat ini masih cenderung menunggu atau wait and see untuk melakukan investasi maupun akselerasi pengembangan market.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, belum nampak pergerakan aktivitas logistik secara masif pada periode awal tahun 2024 ini.

“Kalaupun ada, hal itu merupakan penyelesaian dari order-order atau market sebelumnya, atau yang belum selesai diakhir tahun lalu,” ujarnya, pada Senin (29/1/2024).

Dia mengatakan, dinamika perpolitikan di dalam negeri atau Pemilu (Pemilihan Umum) saat ini, sedikit banyaknya mempengaruhi pada aktivitas bisnis dan para pelaku usaha yang memilih wait and see.

“Mereka (para pelaku usaha) nampaknya memang wait and see dengan hasil Pemilu mendatang, tetapi pada prinsipnya pelaku usaha juga optimistis dan telah memiliki rencana konkret. Intinya, kita berharap sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi dan kegiatan bisnis termasuk di sektor logistik tahun ini juga diharapkan akan lebih baik,” ucap Adil Karim.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.

Disisi lain, imbuhnya, kinerja sektor eksternal juga resilien di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Cadangan devisa terus meningkat hingga mencapai Rp146,4 miliar di akhir 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga sebesar 28,92%, dan kinerja neraca perdagangan juga mampu mempertahankan tren surplus selama 44 bulan secara berturut-turut.

“Aktivitas manufaktur Indonesia di level 52,5 dan terus di level ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, serta berada di atas tren kawasan ASEAN dan global. Kita ingin mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi andalan. Di berbagai program, utamanya kita dorong industri manufaktur pengolahan, yang share-nya terhadap PDB di 2023 adalah 19,72%,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (29/1/2024).

Susiwiyono mengatakan, adapun realisasi investasi di akhir tahun 2023 tercatat mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun dan melampaui target Rp1.400 triliun yang dicanangkan di awal 2023.

“Saat ini banyak investor yang menanyakan peluang berinvestasi di Indonesia. Mereka memang wait and see dengan hasil Pemilu nanti, tapi mereka sudah punya rencana konkret. Sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi di tahun ini juga akan lebih baik,” ucap Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia selama 8 kuartal berturut-turut berhasil tumbuh di atas 5% hingga Kuartal III-2023.

“Pertumbuhan ekonomi di 2023 sudah cukup kuat, dan kita optimis di 2024 akan lebih baik lagi. Apalagi pada Kuartal I-2024 ini kita akan menyambut hajatan Pemilu, tepatnya pada 14 Februari 2024. Tentunya hal ini akan menjadi momentum positif bagi Indonesia[*]

Rilis Media

Aktivitas Logistik Diprediksi Tumbuh Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi aktivitas logistik masih bergerak positif meskipun kondisi perekonomian nasional diketahui kontraksi yang ditandai berdasarkan laporan badan pusat statistik (BPS) p<span;>ada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, SE,CPSM mengemukakan , pada bulan-bulan mendatang aktivitas logistik akan terus berfluktuatif namun tetap bergerak positif ditengah kondisi perekonomian global saat ini dan situasi politik Indonesia menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Saya prediksi kegiatan logistik khususnya untuk domestik akan terus tumbuh ditengah persiapan jelang Pemilu 2024. Kalau yang internasional masih bergantung pada situasi ekonomi global termasuk bagaimana imbas konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga kini,” ujar Adil Karim, pada Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan, kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh positif hingga semester ke 2 di 2023 diharapkan akan terus berlanjut pada tahun depan. Untuk itu,  program hilirisasi industri yang terus digalakkan Pemerintah RI saat ini mesti didukung demi menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri serta memperkuat industri domestik.

“Kalau industri domestik kita kuat, bisa meredam isue yang terjadi pada  perekonomian global. Karenanya, penguatan lini domestik ini penting termasuk di sisi industrinya. Selain itu konsumsi domestik juga perlu dijaga, termasuk penyiapan infrastruktur  untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik agar daya saing komoditi nasional bisa bersaing,” ujar Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

Karena itu, sebagai pebisnis logistik, dirinya berharap layanan maupun sistem informasi dan teknologi (IT) pada jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok jangan sampai terjadi hambatan.

“Kalau terjadi hambatan di pelabuhan tersebut (khususnya ekspor impor) akan sangat mempengaruhi pada performance logistik kita karena pelabuhan Tanjung Priok sebagai ‘jendela’ aktivitas logistik nasional. Multiplier efeknya biaya logistik menjadi mahal dan konsumen akan membeli barang dengan harga lebih tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa berpotensi terjadi inflasi,” paparnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 5,26 persen dengan IHK sebesar 119,96 dan terendah terjadi di Manado dan Gorontalo masing-masing sebesar 1,16 persen dengan IHK masingmasing sebesar 113,96 dan 113,23.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen.

Selain itu,  kelompok pendidikan sebesar 2,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,68 persen.

BPS juga mencatat, tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada September 2023 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2023 sebesar 1,63 persen.

Adapun tingkat inflasi y-on-y komponen inti September 2023 sebesar 2,00 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,12 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,46 persen.[*]

Rilis Media

ALFI: Ada Peluang Sektor Logistik Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Mobilisasi dan distribusi barang maupun logistik untuk kebutuhan Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu peluang yang bisa diserap perusahaan logistik nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan logistik nasiomal bisa berperan dalam layanan distribusi logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan barang/sarana lainnya guna mendukung suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, dari awal hingga akhir.

“Pesta demokrasi lima tahunan mesti kita sambut dengan suka cita. Dan yang kami lihat dari sisi bisnis bahwa hal itu juga merupakan salah satu peluang bagi usaha logistik untuk mengembangkan marketnya, perluas networkingnya dalam memberikan layanan logistik, mulai dari tahapan Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

ALFI berharap dalam tahun dinamika perpolitikan nasional saat ini, semua elemen bangsa termasuk kalangan dunia usaha dapat sama-sama menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus tumbuh.

Adil juga menyampaikan optimisme proyeksi pertumbuhan sektor logistik pada tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang, mengingat Pemerintah juga optimistis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 sebesar 5,1%-5,3% atau lebih tinggi dari proyeksi  perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.

Adil mengemukakan perkuatan lini domestik dan program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan industri domestik, termasuk menjaga konsumsi didalam negeri juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global saat ini,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Adil,  pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan saat ini untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus betkelanjutan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.[*]