ALFI : Uang Jaminan Kontainer Impor Masih Hantui Pebisnis di Priok

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Kutipan uang jaminan kontainer untuk kegiatan importasi oleh agen pelayaran asing di pelabuhan Tanjung Priok masih terus terjadi.

Kondisi ini dinilai pebisnis sangat membebani cost logistik sehingga menghambat daya saing komoditi nasional yang dikapalkan melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, adanya kutipan uang jaminan kontener secara langsung (cash) itu masih dialami perusahaan forwarder dan logistik maupun pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang mewakili pemilik barang di pelabuhan Priok.

Padahal, imbuhnya, uang jaminan kontainer impor dapat di-cover melalui asuransi, dan olehkarenanya Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus tegas menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tentang penghapusan uang jaminan kontainer.

Widijanto mengatakan, agen pelayaran asing yang menolak mematuhi ketentuan beleid itu semestinya dikenai sanksi tegas oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Priok.

“Bila perlu kapal asing jangan boleh sandar kalau gak mau ikutin aturan yang telah ditetapkan Kemenhub.Ini kan negara hukum siapapun mesti memetuhinya termasuk kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan Priok,”ujarnya kepada beritakapal.com, pada Rabu (14/8/2019).

Selain harus tegas terhadap pelayaran asing, kata Widijanto, semua stake holder terlibat dengan pengambilan dokumen delivery DO Online antara lain, Perbankan, Bea Cukai , Pelayaran , Terminal, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), maupun Depo harus melaksanakan kerja 24 jam sehari/ 7 hari seminggu (24/7).

“Semua aturan yang sudah dibuat seperti penghapusan uang jaminan kontainer cuma jadi macan ompong kalau gak ada tindaklanjut pengawasan dan sanksi tegas dilapangan,”paparnya.

Sebelumnya, Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak agen kapal asing yang hingga kini masih mengutip uang jaminan kontainer dalam kegiatan importasi di pelabuhan secara tunai.

“Ginsi sudah melaporkan dan menyampaikan datanya kepada Kemenhub, kita minta dibedah saya, pihak mana yang mengkontribusi biaya tinggi logistik selama ini,”ujar Sekjen BPP GINSI, Erwin Taufan.

Menurut Taufan, sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, uang jaminan kontainer tidak lagi berbentuk uang tunai yang disetorkan kepada pelayaran asing pengangkut impor melalui agennya di Indonesia.

Tetapi, uang jaminan kontainer itu bisa berupa surat pernyataan dari pemilik barang maupun perwakilan yang mengurus barang itu, atau melalui insurance guaranty.(ri)

Tinggalkan Balasan