Arsip Tag: Kadin Indonesia

Rilis Media

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)

Rilis Media

KADIN Rangkul ALFI Institute &  LIP,  Kolaborasi Program Vokasi & Kompetensi SDM Logistik

ALFIJAK – Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia merangkul Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) maupun ALFI Institute serta Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima (LSP LIP) untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan ataupun vokasi serta kompetensi SDM di bidang logistik.

Selain untuk mendukung pencapaian visi dan misi antar pihak melalui penyelenggaraan berbagai program, kolaborasi tiga pihak itu menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas/Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam naskah mutual of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan dengan Ketua Umum DPP ALFI Yukki N Hanafi, Course Director ALFI Institute M. Supriyanto dan Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, di Jakarta (29/3/2023).

Akbar Djohan mengatakan, MoU ini adalah untuk membangun kemitraan dan sinergi antara Kadin dan asosiasi di sektor logitik dan rantai pasok melalui program pengembangan SDM dalam bidang freight forwarding, Logistik dan rantai pasok serta uji kompetensi.

“Dengan ALFI kita akan ada kerjasama platform pelatihan online. Demikian juga dengan ALFI Institute ada kerjasama penyelenggaraan program dukungan ke kampus, seminar, workshop dan pelatihan bidang freight forwarding, logistik dan supply chain management,” kata Akbar.

Sementara itu, MoU Kadin dan PT Logistik Insan Prima ditandatangani untuk kerjasama tentang penyelenggaraan program uji kompetensi sertifikasi profesi bidang logistik, transportasi dan supply chain management.

“Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan dan persiapan asesmen kompetensi, penyiapan asesor kompetensi BNSP,” terang Akbar.

Dia mengatakan, Kadin dan ALFI memberikan perhatian pada SDM yang handal dan dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan di bisnis logistik dan rantai pasok.

“Kami akan melakukan sosialisasi yang masif dan berekspansi ke dunia pendidikan bekerjasama dengan akademisi, baik dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Demikian juga kita harapkan ini menjadi mitra kerja yang strategis untuk Kadin daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, masuk ke pasar yang lebih terbuka dan mengupgrade sertifikasi hingga diakui di dunia internasional sangat penting, sehingga memiliki nilai tambah bagi siswa-siswa yang belajar di ALFI Institute.

Dalam sambutannya, Yukki N. Hanafi yang juga merupakan WKU Kordinator Kadin Indonesia, mengatakan edukasi menjadi salah satu pilar yang dijalankan oleh Kadin dan ALFI, melalui program vokasi dan menjadi bentuk nyata dukungan kolaborasi Kadin dengan pemerintah.

Yukki juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk memacu edukasi SDM sektor logistik seperti ini. Karena itu action kerjasama ini pada tahap awal menargetkan bisa merambah ke 20 Universitas atau Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bahkan program edukasi SDM dan vokasi menjadi salah satu dari empat pilar program yang dijalankan oleh kadin indonesia,” ucap Yukki.

Direktur Utama PT Logistik Insan Prima Henry Ruswoto, mengatakan, bahwa regulasi telah menyebutkan dengan jelas bahwa setiap perusahaan harus didukung dengan tenaga ahli bersertifikat agar Indonesia dapat bersaing di kancah internasional.

“Resiko jika tidak dijalankan adalah dikenakan sanksi, bahkan dapat dicabut izin usaha. Sehingga sekarang ini pengetahuan saja tidak cukup, Tapi harus juga disertai dengan keterampilan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Logistik Insan Prima adalah lembaga yang khusus memberikan pengakuan atau sertifikasi. Tidak hanya terbatas pada anggota ALFI saja, tetapi berlaku juga untuk di luar anggota ALFI.

Course Director ALFI Institute, M. Supriyanto mengatakan, kerjasama ini memperkuat tatanan pengembangan SDM dan diharapkan dapat menjawab tantangan menjadi bagaimana pengembangan kapasitas sektor logistik dan rantai pasok ini bisa sampai hingga ke hilirnya.

“Ini membuka ruang dan memperkuat tatanan sistem baik pendidikan yang bertaraf nasional maupun untuk yang berstandar global,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antaralain; Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Anwar Satta dan Harri Sutanto ( Pengurus DPP ALFI), Erwin Raza (Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin), Gemilang Tarigan (Ketum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia/Aptrindo), Wisnu Petalolo (WKU Bid Asosiasi Kadin), Irwandy MA Rajabasa (Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia/GPEI DKI Jakarta, dan Jhohanes Purba dari LSP LIP.[*]

Rilis Media

Kerjasama KADIN & Pasar Indonesia AG, Indonesia Trading House di Swiss Diresmikan

ALFIJAK – Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyaksikan peresmian pendirian Indonesia Trading House (ITH) bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022.

Peresmian dihadiri juga oleh, Yukki Nugrahawan Hanafi (Wakil Ketua Umum Koordinator I KADIN Indonesia) yang mewakili KADIN Indonesia dan Atase Perdagangan RI Jenewa. Pemilik Pasar Indonesia AG, Catharina Oehler, merupakan diaspora Indonesia di Swiss yang berusaha sejak tahun 1999.

Sementara itu dari pihak Kadin Indonesia hadir pula ketua Komite Bilateral Swiss KADIN Indonesia, Francis Wanandi dan Ronald Bonia dari Kadinda Papua.

“ITH diharapkan dapat menjadi pintu masuknya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Indonesia harus memanfaatkan Swiss sebagai Hub untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, sebagai implementasi dari  perjanjian Indonesia-EFTA CEPA”, ujar Dubes Muliaman.

Sementara itu, Waketum Kordinator 1 KADIN Indonesia Yukki N Hanafi mengatakan bahwa  ITH Swiss ini merupakan kerja sama KADIN dengan diaspora yang pertama di Eropa dan akan di replikasikan ke berbagai negara.

Peresmian ITH ini, imbuh Yukki, merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi KADIN dengan mitra di Swiss (Pasar Indonesia AG).

“Kami mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Pada prinsipnya, kami akan terus mendukung upaya kemajuan dan peningkatan perdagangan Indonesia untuk tembus pasar Eropa. Kami juga memahami perhatian utama para diaspora Indonesia akan tingginya biaya logistik, semoga kita bisa cari solusi bersama terkait isu logistik dimaksud”, ucap  Yukki.

Dalam peresmian ITH, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

“Saya kira sekarang dengan dukungan teknologi akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada partner yang menyediakan warehousenya”, ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan market platform atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungannya dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, dan para pelaku pasar di Luar Negeri.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Catherina dan juga dukungan Pak Dubes yang luar biasa dan KADIN. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah berkualitas untuk dapat memenuhi standar internasional”, pungkas Menteri Teten saat memberi sambutan dalam peresmian ITH itu.

Peresmian pendirian ITH adalah tindak lanjut dari penandatanganan pendirian Indonesia Trading House atau ITH oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid di sela perhelatan WEF bertempat di Indonesia Pavilion pada 24 Mei 2022.[*]