Arsip Tag: Shinta Widjaja Kamdani

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

RI masih butuh fasilitas GSP, Kadin tekankan win-win solution

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan terus melobi pemerintah Amerika Serikat (AS) supaya Indonesia tetap bisa menikmati fasilitas tarif yang lebih murah lewat skema generalized system of preferences (GSP).

JAKARTA (alfijak): Lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (29/7/2018), Mendag bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer di kantornya di Washington DC, AS. Pertemuan itu merupakan agenda utama kunjungan kerja Mendag sejak awal pekan ini.

“Lighthizer sangat menghargai dan menyambut baik pendekatan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sebagai mitra strategis. Kerja sama Indonesia AS diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yang menurut kami masih sangat rendah dibanding potensi yang ada,” kata Mendag.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dan AS pada tahun lalu mencapai 25,91 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impor Indonesia sebesar 8,12 miliar dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus terhadap Amerika 9,67 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan itu, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu menyatakan, Indonesia akan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia yang potensial di pasar AS.

Selain itu, Indonesia juga siap membeli bahan baku dan barang modal AS yang tidak diproduksi di Indonesia

“Di dalam ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, justru Indonesia proaktif memanfaatkan setiap peluang yang ada. Misalnya dengan mengadakan perundingan perdagangan maupun kerja sama bilateral yang lebih erat antara bisnis dan pemerintah seperti yang kita adakan di Washington DC ini,” ujar Mendag.

Mendag juga mengutarakan, berbagai isu hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia seperti proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema GSP dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.

“Permintaan mempertahankan GSP untuk Indonesia tersebut tidak hanya untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri di AS karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama win-win,” ujar Mantan Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Produk-produk Indonesia yang selamaini menggunakan skema GSP AS antara lain karet, ban mobil,perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Di tahun 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai 1,9 miliar dolar AS.

Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar 5,6 miliar dolar AS, Thailand 4,2 miliar dolar AS, dan Brasil 2,5 miliar dolar AS.

“Proses peninjauan ulang saat ini tengah berlangsung, oleh karena itu kunjungan kali ini sangat tepat waktunya dan strategis dalam menegaskan kembali arti penting perdagangan kedua negara,” kata Mendag.

Dalam kunjungan kerja ke AS tersebut, Mendag juga menggalang dukungan berbagai kalangan bagi keterbukaan akses pasar Indonesia, seperti menemui asosiasi importir AS, asosiasi tekstil, AS, hingga anggota kongres AS.

Win-win

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tunjukkan sinyal positif pasca melakukan pertemuan dengan Indonesia. Pertemuan tersebut terkait dengan pemberian klarifikasi dari Indonesia mengenai peninjauan generalized system of preferences (GSP).

Pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Sementara pengusaha yang ikut kunjungan lebih berfokus pada hubungan antar bisnis (Business to Business/B2B).

“Rombongan yang bertemu GSP hanya pemerintah, kalau pemerintah bilang pertemuan berlangsung positif,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kontan.co.id, Minggu (29/7).

Pihak swasta diungkapkan Shinta juga ikut membantu perundingan. Penguatan hubungan bisnis dengan pihak importir AS dilakukan mengingat fasilitas GSP juga akan menguntungkan importir.

Selain itu, Shinta juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka akses pasar Indonesia bagi AS. Meski begitu pasar di Indonesia dinilai tidak akan terganggu meski masuk barang dari AS.

“Kita mau kerja sama yang win-win, seperti tekstil kalau kita ekspor maka kita impor kapas dari AS karena kita tidak produksi kapas,” terang Shinta.

Meski telah adasinyal positif, keputusan terkait GSP masih menunggu. Pasalnya saat ini masih terus dilakukan proses peninjuan.

Fasilitas GSP merupakan hak veto dari pemerintah AS. Keputusan terkait GSP nantinya akan diputuskan oleh Presiden AS.

“Hasil pertemuan masih menunggu pastinya karena keputusan diambil oleh Presiden Trump,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemdag), Pradnyawati. (inews.id/kontan.co.id/ac)

 

Legal & Regulasi, Peluang Usaha

RI pastikan substitusi impor untuk tingkatkan ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

JAKARTA (alfijak): Usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah, lanjut dia, yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat.

“Jadi beberapa hal yang menjadi catatan, tentunya Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor,” kata dia.

Tunggu keputusan

Di tengah isu ancaman perang dagang dari Amerika Serikat (AS), Indonesia sebenarnya tengah menjalani proses review untuk tetap mendapatkan Generalized System of Preference (GSP) dari Negeri Paman Sam tersebut.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain yang memperoleh manfaat GSP.

“Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses review dengan Pemerintah AS, yakni review terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan review terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya apabila diekspor oleh Indonesia ke AS,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, lewat keterangan tertulis, Senin (9/7).

Review terhadap kelayakan Indonesia untuk mendapat GSP dikoordinasikan oleh United State Trade Representative (USTR). Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan AS dalam melakukan review terhadap negara-negara calon penerima GSP.

Pertama, evaluasi akses pasar terhadap produk dan pelaku usaha AS. Kedua, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketiga, jaminan hak tenaga kerja.

Shinta melanjutkan, proses review yang dilakukan AS untuk menilai kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun mendatang.

Apabila proses review kelayakan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, maka produk-produk asal Tanah Air yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN).

Shinta menilai, pemberian GSP masih sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen di AS. Potongan tarif bea masuk memungkinkan pelaku usaha dan konsumen di AS memperoleh barang konsumsi dengan harga yang terjangkau.

“Kami juga menyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor,” kata Shinta.

Amerika Serikat telah memberikan potongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13 ribu jenis produk yang dikenal oleh Pemerintah AS.

Hingga 7 Juli lalu, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP dari AS berupa potongan tarif untuk 3.500 produk, di antaranya untuk produk agrikultur, tekstil, garmen dan perkayuan. (liputan6.com/republika.co.id/ac)

Peluang Usaha

Harga komoditas global bakal bergejolak

Amerika Serikat (AS) telah memungut bea masuk senilai 34 miliar dolar AS atas produk China pada Jumat (6/7/2018) lalu. Hal itu pun langsung dibalas China dengan tarif impor 25 persen pada barang-barang AS.

TOKYO (alfijak): Mengutip Asia Nikkei Review, Minggu (8/7/2018), target pertama China adalah kedelai dan produk pertanian AS. Namun Beijing juga berencana memberlakukan tarif 25 persen pada minyak mentah dan komoditas energi lainnya ketika Washington memberlakukan retribusi 25 persen pada impor China senilai 16 miliar dolar AS.

China adalah konsumen kedelai terbesar di dunia, bergantung pada impor sekitar 90 persen dari kebutuhannya. AS sendiri menyumbang lebih dari 30 persen total konsumsi kedelai di Tiongkok. Sekarang, China sedang mencari pemasok alternatif.

Brasil saat ini adalah sumber utama China untuk kedelai, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menutupi hilangnya impor dari AS. Itu akan menempatkan Rusia dan Asia Tengah pada daftar teratas. Keduanya merupakan alternatif yang menarik, karena Belt dan Road Initiative China mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengangkut komoditas melalui Eurasia.

Ekspor kedelai Rusia ke China telah mencapai 850.000 ton sejak Juli 2017, meningkat 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. China juga bergantung pada Kazakhstan untuk kedelai, serta gandum. Kementerian Pertanian Kazakhstan ingin meningkatkan ekspor gandum ke China, dan menargetkan 1 juta ton pada 2020, hampir tiga kali lebih banyak dari tahun 2016.

Pada bulan Juni, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev mengadakan pembicaraan di Beijing dengan Presiden China Xi Jinping, di mana keduanya setuju untuk memperluas hubungan di sektor transportasi, pertanian dan lainnya.

Untuk putaran kedua tarif impor Washington yang sebesar 16 miliar dolar AS, Beijing belum memutuskan bagaimana membalas, tetapi sedang mempertimbangkan minyak mentah dan produk energi lainnya. China adalah pasar terbesar kedua untuk minyak mentah AS, di belakang Kanada.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2018, impor minyak mentah China dari AS meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 350.000 barel per hari. Tarif Beijing dapat menghentikan ekspor minyak AS pada saat AS berusaha memperluasnya.

“Sementara China dapat mengamankan minyak mentah dari sumber alternatif. AS akan merasa sulit untuk menemukan pasar alternatif yang sebesar China,” menurut perusahaan riset AS Wood Mackenzie.

Banyak ahli memprediksi China akan beralih ke Angola dan negara-negara Timur Tengah untuk minyak mentah medium dan Nigeria untuk minyak mentah light. Rusia juga dapat memompa ekspor minyak ke China.

Pada bulan November 2017, saluran pipa East Siberia-Pacific Ocean yang kedua selesai, yang mengangkut minyak mentah langsung dari Siberia bagian timur ke China timur laut.

Ekspansi itu telah melipatgandakan jumlah minyak yang dapat diekspor Rusia ke China melalui pipa menjadi sekitar 30 juta ton per tahun.

Dampak perang dagang terhadap impor minyak mentah China netral bagi pasar global karena Tiongkok dapat dengan mudah mengimpor minyak mentah dari negara lain, kata Tsuyoshi Ueno, ekonom senior di NLI Research Institute.

Tapi itu akan mendorong minyak mentah West Texas Intermediate, patokan utama minyak, dengan menciptakan kekenyangan di pasar AS, Ueno memprediksi.

Pertengkaran itu juga dapat memengaruhi pasar untuk gas minyak cair, seperti propana, produksi yang telah tumbuh di AS karena revolusi shale gas. AS memasok seperempat propana impor China, sebuah angka yang kemungkinan akan berkurang jika Beijing menargetkan gas dengan tarif.

Bisnis China sudah bereaksi. Menurut sumber industri, satu importir Cina mencari untuk beralih dari LPG AS ke impor dari Timur Tengah. China tampaknya bertekad untuk tidak bergolak menghadapi AS, tetapi daftar barang yang dikenakan tarif pembalasan menunjukkan bahwa Beijing secara hati-hati mempertimbangkan opsinya.

Sementara minyak mentah dan gas alam masuk dalam daftar, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) tidak. Itu menjadi penting karena negara itu menjauh dari batubara karena ingin melawan polusi udara. Jika memberlakukan tarif tinggi pada LNG dari AS bisa memicu inflasi.

Pada akhirnya, perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini kemungkinan akan memberi tekanan pada berbagai komoditas AS. Namun, karena Beijing masih harus berpikir karena gagal mendapatkan pasokan gas musim dingin lalu, LNG dari AS mungkin aman dari pungutan, setidaknya untuk saat ini.

Dari daging hingga nuklir

Hubungan antara Amerika Serikat dan China terus memanas. Kedua negara ini mendeklarasikan untuk melakukan perang dagang. Akibatnya 1.300 produk akan semakin mahal.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif baru untuk impor dari China dengan nilai tahunan US$ 34 miliar (Rp 489,6 triliun).

Tindakan itu pun memicu Beijing untuk memberi respons serupa dengan memberlakukan tarif ke 545 produk impor AS dengan nilai yang sama, yaitu US$ 34 miliar.

Para perusahaan importir di kedua negara tersebut tentu dihadapi sebuah dilema, apakah menaikkan harga jual atau menipiskan margin keuntungan. Meski begitu dapat dipastikan akan berpengaruh pada nilai jual produk di kedua negara tersebut.

Mengutip CNN Money, Minggu (8/7/2018), setidaknya akan ada 1.300 produk yang harganya akan meningkat di AS. Hal itu berdasarkan produk-produk China yang masuk ke AS. Berikut di antaranya:

Barang AS di China

Daging

– Daging unggas
– Daging beku
– Daging babi
– Ayam beku
– Bebek beku

Buah dan sayuran

– Kentang
– Jamur
– Apel
– Ceri
– Alpukat

Produk turunan susu

– Butter
– Cream
– Yogurt

Ikan

– Salmon merah beku
– Makarel beku
– Tuna beku

Seafood

– Cumi beku
– Lobster
– Gurita
– Sirip ikan hiu
– Bulu babi

Tembakau

– Rokok tembakau
– Cerutu tembakau

Makanan hewan peliharaan

– Makanan kucing kalengan
– Makanan anjing kalengan

Minuman

– Whiskey
– Etanol yang dimodifikasi
– Jus jeruk dengan gula di bawah 20%

Kendaraan

– Kendaraan berpenumpang kecil dan besar
– Kendaraan off-road

Nasib BM di akhir tahun

Kebijakan pemotongan bea masuk impor oleh Amerika Serikat untuk Indonesia sedang ditinjau yang hasilnya baru diketahui akhir 2018.

Jika dari review Indonesia direkomendasikan tidak menerima manfaat kebijakan tersebut, maka produk ekspor Tanah Air ke AS akan dikenakan bea masuk normal yang memengaruhi posisi neraca perdagangan.

Kebijakan pemotongan bea masuk impor tertuang dalam kebijakan perdagangan yang dinamakan Generalized System of Preference (GSP).

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

“Apabila proses review kelayakan ini memberikan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, Indonesia akan kehilangan manfaat setelah rekomendasi tersebut ditetapkan Presiden AS,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (8/7/2018).

Shinta menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menjalani 2 proses review yang dikoordinasikan oleh United States Trade Representative (USTR).

Proses review yang dimaksud adalah kelayakan Indonesia sebagai penerima manfaat GSP dan review tahunan tentang produk-produk yang akan diberi pemotongan bea masuk jika Indonesia ekspor ke AS.

Meski begitu, sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS tidak masuk dalam daftar penerima manfaat GSP.

Berdasarkan laporan GSP AS tahun 2016, Indonesia hanya memeroleh manfaat dari GSP sebesar 1,8 miliar dollar AS dari total nilai ekspor Indonesia ke AS 20 miliar dollar AS.

“Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memeroleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS diekspor Indonesia ke sana,” tutur Shinta.

Secara prinsip, kebijakan GSP diberikan hingga Indonesia sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitaion (CNL). Periode program GSP AS untuk Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang.

Meski kebijakan pemotongan bea masuk impor terancam dicabut melalui proses review ini, Shinta memandang hal itu sebagai langkah untuk tetap menjaga hubungan perdagangan yang strategis antara Indonesia dengan AS.

Terlebih, AS merupakan satu dari tiga pangsa ekspor non-migas Indonesia terbesar, selain Tiongkok dan Jepang.

“Kami juga meyakini GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS,” ujar Shinta. (kompas.com/detik.com/inews.id/ac)