Arsip Tag: Arie Setiadi Moerwanto

Integrasi transaksi tol JORR untungkan angkutan logistik?

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pemberlakuan integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penundaan ini dimanfaatkan Kementerian PUPR untuk terus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar didapat pemahaman komprehensif mengenai integrasi tarif tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan, sosialisasi kepada masyarakat diperlukan, karena saat ini integrasi transaksi ditafsirkan sebagai kenaikan tarif tol.

Padahal, menurut dia, esensi kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol.

Selain itu, hal ini juga merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku di semua ruas tol pada tahun 2019.

Jadi, kata Arie, integrasi pada intinya adalah penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali karena pembangunan Tol JORR dilakukan secara bertahap oleh operator atau badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi terbuka. Pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Apabila diberlakukan integrasi, maka lima gerbang tol (GT) akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan.

“Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment),” cetus Arie.

Perubahan sistem transaksi dari tertutup menjadi terbuka juga mengubah besaran tarif tol JORR.

Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000. Kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 kilometer dengan tarif rata-rata Rp 875 per kilometer.

Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” tuntas Herry.

Dinanti logistik

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) disebut sangat dinanti oleh  pengusaha angkutan logistik. Integrasi tersebut diyakini akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Angkutan logistik disebut merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih menggunakan jalur arteri walaupun padat.

Dengan integrasi transaksi, tarif akan lebih murah sehingga angkutan logistik akan memilih jalan tol sehingga beban jalan arteri akan berkurang.

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka memang mengubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus menjadi sebesar Rp15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp30.000.

“Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, ” ungkap Direktur Human Capital & Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo melalui pers rilis, Sabtu (23/6/2018).

Ruas tol JORR sepanjang 76,43 km terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi, yakni Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).  (kompas.com/sindonews.com/ac)

Kisah dibalik pembangunan tol akses Priok…

Setelah mangkrak dalam kurun waktu lima hingga enam tahun, akhirnya Jalan Tol Akses Tanjung Priok beroperasi pada Minggu (16/4/2017).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung meresmikannya sehari sebelum beroperasinya jalan tol sepanjang 11,4 kilometer tersebut.

Ketika memberikan sambutan, Jokowi menyampaikan berbagai macam keluh kesahnya terkait rintangan yang menghadang pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok.

“Saya ingat sekali ketika jadi Gubernur DKI Jakarta, pembebasan lahan yang terganjal membuat (proyek jalan) dua tahun mangkrak. Alhamdulillah setelah turun ke lapangan beberapa kali itu bisa selesai,” keluh Jokowi, Sabtu (15/4/2017).

Berikutnya, lanjut Jokowi, ketika pembebasan lahan rampung datang lagi masalah lainnya berupa 69 tiang harus dipotong dan diganti karena tidak memenuhi spesifikasi standar seharusnya.

Akibat dua masalah itu, proyek Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini baru bisa rampung pada 2017 ini setelah dimulai konstruksinya sejak awal 2009 silam.

Terkait kendala pembongkaran 69 tiang tersebut, Pemerintah Indonesia dan empat perusahaan Jepang selaku kontraktor yaki PT SMCC Utama Indonesia, PT Kajima Indonesia, Obayashi, dan Tobishima, serta pemerintah Jepang pemberi pinjaman dana sempat terlibat perdebatan sengit sangat intens dan alot.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menggambarkan, perdebatan itu berlangsung hingga dua tahun lamanya. Masing-masing mengemukakan argumentasinya.

“Pemerintah Jepang nggak mau namanya rusak di sini. Mereka melihat ada mutu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Indonesia dan Jepang pun kemudian sepakat untuk memperbaikinya,” tutur Arie.

Kedua pihak, diakui Arie melihat buruknya mutu tiang beton tersebut pada medio 2014 atau tahun ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ke-69 tiang tersebut akhirnya dibongkar dengan menggunakan biaya kontraktor dari Jepang sepenuhnya.

Karena kontraktor Jepang harus membongkar tiang-tiang yang sudah terpasang, Pemerintah Indonesia kemudian memperpanjang waktu pembangunan dan meminimalisasi denda atas hal tersebut.

“Akhir 2014 semua itu dibongkar dan upaya ini jadi bukti kalau kami nggak main-main dengan namanya kualitas infrastruktur, begitu ada yang nggak sesuai ya kami bongkar,” tegas Arie.

Mutu beton, menjadi materi perdebatan, karena tidak sesuai dengan spesifikasi standar.

Menurut Arie, mutu beton yang digunakan untuk membangun 69 tiang itu awalnya bagus ketika masih ada di pabriknya.

Tetapi kemudian akibat kondisi jalanan macet dan lain sebagainya menuju lokasi pembangunan berubah mutunya dan begitu dituang tidak sesuai spesifikasi.

Namun kini, Arie memastikan bahwa Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang dibangun dengan biaya Rp 5 triliun tersebut sudah sesuai standar yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Jokowi sendiri yakin jika Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini bisa menjadi pengurai kemacetan di sekitar kawasan menuju pelabuhan.

Terutama memperlancar penyebaran barang-barang ke pelabuhan lain dan meningkatkan kecepatan kontainer dalam keluar masuk pelabuhan.

“Nantinya ini akan dilewati kurang lebih 3.600 truk setiap hari. Oleh sebab itu ini akan memiliki daya saing kecepatan pengantaran barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok karena ini merupakan main port kita,” papar Jokowi.

Selain itu, meskipun dibangun dalam waktu cukup lama, Jalan Tol Akses Tanjung Priok diklaim menjadi jalan tol ramah lingkungan karena adanya sound barrier atau peredam suara di pinggir-pinggirnya.

“Sehingga Rumah Sakit Koja yang ada di sisi jalan tol tidak akan terganggu sama sekali dengan keramaian di jalan tol,” sambung Arie.

Jalan Tol Akses Tanjung Priok terdiri dari lima seksi yakni Seksi E-1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, dan Seksi E-2 Cilincing-Jampea dengan panjang 2,74 kilometer.

Kemudian Seksi E-2A Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 kilometer, NS Link Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 kilometer, dan NS Direct Ramp dengan panjang 1,1 kilometer.

Untuk Seksi E-1 Rorotan – Cilincing sendiri telah rampung dan dioperasikan tanpa tarif sejak 2011.

Sementara itu, kontraktor pelaksana Jalan Tol Akses Tanjung Priok terdiri dari Kerja Sama Operasi (KSO) kontraktor Jepang dan Indonesia, yakni SMCC- PT Hutama Karya, Kajima-PT Waskita Karya, Obayashi-PT Jaya Konstruksi, dan Tobishima-PT Wijaya Karya.

sumber: kompas.com