Arsip Tag: Jokowi

Kisah dibalik pembangunan tol akses Priok…

Setelah mangkrak dalam kurun waktu lima hingga enam tahun, akhirnya Jalan Tol Akses Tanjung Priok beroperasi pada Minggu (16/4/2017).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung meresmikannya sehari sebelum beroperasinya jalan tol sepanjang 11,4 kilometer tersebut.

Ketika memberikan sambutan, Jokowi menyampaikan berbagai macam keluh kesahnya terkait rintangan yang menghadang pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok.

“Saya ingat sekali ketika jadi Gubernur DKI Jakarta, pembebasan lahan yang terganjal membuat (proyek jalan) dua tahun mangkrak. Alhamdulillah setelah turun ke lapangan beberapa kali itu bisa selesai,” keluh Jokowi, Sabtu (15/4/2017).

Berikutnya, lanjut Jokowi, ketika pembebasan lahan rampung datang lagi masalah lainnya berupa 69 tiang harus dipotong dan diganti karena tidak memenuhi spesifikasi standar seharusnya.

Akibat dua masalah itu, proyek Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini baru bisa rampung pada 2017 ini setelah dimulai konstruksinya sejak awal 2009 silam.

Terkait kendala pembongkaran 69 tiang tersebut, Pemerintah Indonesia dan empat perusahaan Jepang selaku kontraktor yaki PT SMCC Utama Indonesia, PT Kajima Indonesia, Obayashi, dan Tobishima, serta pemerintah Jepang pemberi pinjaman dana sempat terlibat perdebatan sengit sangat intens dan alot.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menggambarkan, perdebatan itu berlangsung hingga dua tahun lamanya. Masing-masing mengemukakan argumentasinya.

“Pemerintah Jepang nggak mau namanya rusak di sini. Mereka melihat ada mutu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Indonesia dan Jepang pun kemudian sepakat untuk memperbaikinya,” tutur Arie.

Kedua pihak, diakui Arie melihat buruknya mutu tiang beton tersebut pada medio 2014 atau tahun ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ke-69 tiang tersebut akhirnya dibongkar dengan menggunakan biaya kontraktor dari Jepang sepenuhnya.

Karena kontraktor Jepang harus membongkar tiang-tiang yang sudah terpasang, Pemerintah Indonesia kemudian memperpanjang waktu pembangunan dan meminimalisasi denda atas hal tersebut.

“Akhir 2014 semua itu dibongkar dan upaya ini jadi bukti kalau kami nggak main-main dengan namanya kualitas infrastruktur, begitu ada yang nggak sesuai ya kami bongkar,” tegas Arie.

Mutu beton, menjadi materi perdebatan, karena tidak sesuai dengan spesifikasi standar.

Menurut Arie, mutu beton yang digunakan untuk membangun 69 tiang itu awalnya bagus ketika masih ada di pabriknya.

Tetapi kemudian akibat kondisi jalanan macet dan lain sebagainya menuju lokasi pembangunan berubah mutunya dan begitu dituang tidak sesuai spesifikasi.

Namun kini, Arie memastikan bahwa Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang dibangun dengan biaya Rp 5 triliun tersebut sudah sesuai standar yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Jokowi sendiri yakin jika Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini bisa menjadi pengurai kemacetan di sekitar kawasan menuju pelabuhan.

Terutama memperlancar penyebaran barang-barang ke pelabuhan lain dan meningkatkan kecepatan kontainer dalam keluar masuk pelabuhan.

“Nantinya ini akan dilewati kurang lebih 3.600 truk setiap hari. Oleh sebab itu ini akan memiliki daya saing kecepatan pengantaran barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok karena ini merupakan main port kita,” papar Jokowi.

Selain itu, meskipun dibangun dalam waktu cukup lama, Jalan Tol Akses Tanjung Priok diklaim menjadi jalan tol ramah lingkungan karena adanya sound barrier atau peredam suara di pinggir-pinggirnya.

“Sehingga Rumah Sakit Koja yang ada di sisi jalan tol tidak akan terganggu sama sekali dengan keramaian di jalan tol,” sambung Arie.

Jalan Tol Akses Tanjung Priok terdiri dari lima seksi yakni Seksi E-1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, dan Seksi E-2 Cilincing-Jampea dengan panjang 2,74 kilometer.

Kemudian Seksi E-2A Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 kilometer, NS Link Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 kilometer, dan NS Direct Ramp dengan panjang 1,1 kilometer.

Untuk Seksi E-1 Rorotan – Cilincing sendiri telah rampung dan dioperasikan tanpa tarif sejak 2011.

Sementara itu, kontraktor pelaksana Jalan Tol Akses Tanjung Priok terdiri dari Kerja Sama Operasi (KSO) kontraktor Jepang dan Indonesia, yakni SMCC- PT Hutama Karya, Kajima-PT Waskita Karya, Obayashi-PT Jaya Konstruksi, dan Tobishima-PT Wijaya Karya.

sumber: kompas.com

Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Tarif gudang RI - Singapura bersaing ketat
Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil.

Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan Cakung dan Balikpapan, serta Cikarang. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia.

“Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Heru mengatakan, setelah gudang raksasa diluncurkan Presiden Jokowi, Singapura langsung menurunkan tarif gudang. Alasannya, sambung dia, sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura akan pindah. Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung.

“Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri,” jelas Heru.

Sistem resi gudang

Demi menjaga pasokan pangan nasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu yang berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika diterapkan secara nasional, maka sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas. Implikasinya dapat menekan tingkat inflasi.

Menurut Mendag Enggar, sistem lelang online yang didukung dengan integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan komoditas.

“Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan bersifat nasional dapat memunculkan pembentukan harga yang lebih baik dan transparan serta menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan,” imbuhnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/12).

Lebih lanjut, integrasi SRG dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak maupun waktu.

“Hal ini akan mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional,” ungkap Mendag.

Tak hanya itu, integrasi ini dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya tekanan inflasi. Menurutnya, terintegrasinya SRG dan PLK dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan inflasi.

“Implementasi SRG dan PLK secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, sehingga inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah berperan mengembangkan SRG danSPLK di daerah karena fluktuasi harga komoditas pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah. Tingkat inflasi daerah ini akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi nasional.

Menko Darmin juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendag. Ia meyakini Sistem Aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Inetgrasi SRG ke dalam kegiatan PLK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek percontohan integrasi SRG dan SPLK telah dilakukan di Jawa Barat, pada gudang-gudang SRG yang terletak di Indramayu, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Bogor.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag juga telah memberikan persetujuan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara Pasar Lelang Online.

Bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia bertugas sebagai lembaga kliring dan penjaminan. Sistem Pos2Pay PT Pos Indonesia dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan dan jaringan logistiknya sebagai sarana pengiriman komoditas.

Selain itu, terdapat beberapa lembaga lain yang terlibat aktif dalam penyiapan dan pelaksanaan integrasi SRG dan SPLK di Jawa Barat, seperti BI, Kantor Perwakilan BI Jabar, Dinas Perindag Jabar, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Dinas Koperindag Kab. Tasikmalaya, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo.

SRG merupakan instrumen perdagangan dan keuangan baru di Indonesia untuk membantu komoditas pertanian memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan agunan lainnya.

Instrumen ini dapat menjadi sarana tunda jual saat panen raya ketika harga komoditas berada pada titik terendah dan membuka akses pembiayaan bagi para petani yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan agunan.

SRG tidak hanya sekedar penyimpanan, namun juga pemberian nilai tambah karena komoditas yang disimpan dapat diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Sedangkan SPLK merupakan sarana pemasaran komoditas yang transparan sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan menjadi lebih ekonomis dan efisien, serta menjadi sumber pasokan kebutuhan komoditas nasional.

Pada saat yang bersamaan, diluncurkan pula aplikasi SRG Mobile berbasis android. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan SRG yang telah terintegrasi dengan kegiatan SPLK.

“SRG Mobile dirancang untuk memudahkan petani pemilik barang/resi gudang. SRG Mobile bisa digunakan untuk simulasi biaya, mengajukan penyimpanan dan pengeluaran komoditas, memperoleh referensi harga komoditas, dan membuat rencana pemasaran melalui PLK,” ujar Enggar.

sumber: liputan6.com/cnnindonesia.com