Arsip Tag: Indonesia National Single Window (INSW)

ALFI Harapkan Inaportnet Terintegrasi INSW

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA–Pebisnis mengharapkan sistem layanan inaportnet di pelabuhan dapat terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) di Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Saat ini sudah terdapat 31 pelabuhan yang mengklaim telah menerapkan inaportnet.

“Dengan terintegrasi INSW, supaya seluruh informasi terkait dengan pergerakan barang dan logitik dapat dilihat oleh semua kalangan dunia usaha,”ujar Adil Karim, Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Adil mengatakan Lembaga NSW yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 44/2018 merupakan lembaga sentral untuk merilis dan mengelola penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan atau kebandarudaraan dan dokumen lain yang terkait layanan ekspor impor secara elektronik.

Dia mengatakan, Lembaga NSW dibentuk untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan konsistensi proses ekspor impor guna mempercepat alur perdagangan internasional serta menciptakan harmonisasi dalam praktik perdagangan global.

“Selain itu juga untuk mendorong kemudahan berusaha. Intinya dunia usaha menyambut baik optimalisasi Lembaga NSW. Makanya kami berharap Inaportnet dapat terintegrasi dengan INSW. Kalau sekarang ini kan belum terkoneksi,”ucap Adil Karim.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di delapan pelabuhan telah menandatangani Pakta Integritas penerapan sistem Inaportnet,pada Jumat (18/10/2019).

Delapan pelabuhan itu yakni; Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Samarinda, Ternate, Kendari, Bontang dan Kotabaru-Batu Licin.

Sebelumnya, 23 pelabuhan juga telah mengimplementasikan inaportnet yakni pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Belawan (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Teluk Bayur (Sumatra Barat), Panjang (Lampung), Banten, Pontianak (Kalimantan Barat), Palembang (Sulawesi Selatan), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat), Pangkal Balam (Pulau Bangka), Pulau Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Belitung), Cirebon, Talang Duku (Jambi), Benoa (Bali), dan Cilacap.

Dengan penambahan 8 pelabuhan itu sehingga saat ini terdapat 31 pelabuhan yang mengimplementasikan sistem inaportnet tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menjelaskan, penerapan Inaportnet di pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan dan terstandar serta biaya yang optimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi quick win Kementerian Perhubungan yang akan diterapkan pada seluruh pelabuhan di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan bahwa penerapan sistem ini harus didukung oleh sistem internal Kemenhub dan sistem yang ada pada badan usaha pelabuhan (BUP).

Adapun sistem internal Kemenhub meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan.(ri)

INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time
INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

Efektivitas Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok sering kali dipertanyakan. Sebab, koordinasi antar 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memegang peranan terhadap lamanya waktu inap barang atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dinilai tidak berjalan baik.

Oleh sebab itu, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) hari ini melakukan rapat koordinasi (rakor) di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terkait INSW.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, hasil usulan dalam rakor adalah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW). Berupa penguatan aturan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam INSW.

Selama ini, lanjut Yuddy, belum begitu efektif dalam hal standard operation procedure (SOP) dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang menangani kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

 “Jadi, intinya ada usulan untuk merevisi atau memperbaiki Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang INSW,” ujarnya saat ditemui usai rakor di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Dia menjelaskan, revisi Perpres berkaitan dengan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki unit khusus dan terkoneksi secara sistem dengan INSW pusat.

Dengan demikian, diperlukan adanya kewenangan yang lebih besar dari INSW. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat INSW benar-benar mengikuti SOP yang ada. Selain itu, dapat mempercepat mulai dari dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor dan impor.

“Kementerian-kementerian atau badan dan lembaga yang mengeluarkan izin ini betul-betul mengikuti SOP yang dapat mempercepat dari mulai dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor-impor,” pungkasnya.

Masih jauh dari target

Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menurunkan waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dilakukan agar ekspor Indonesia mampu dilaksanakan lebih cepat sehingga produk-produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk global.

Presiden Jokowi meminta agar dwelling time bisa ditekan hingga dua hari, melihat Malaysia yang sudah mampu dua hari dan Singapura yang hanya satu hari. Indonesia sendiri, masih kalah jauh dari kedua negara tersebut.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika dwelling time saat ini masih jauh dari harapan presiden. Meski sudah mampu ditekan dari kisaran 6-7 hari menjadi 3,3 hari saat ini, namun perlu ditekan kembali agar mampu menggejot ekspor.

Dwelling time sekarang masih belum (sesuai harapan Presiden Jokowi),” ujar Darmin singkat saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016) malam.

Pihaknya masih terus berupaya agar dwelling time terus dapat ditekan sehingga sesuai dengan keinginan Jokowi. Akan tetapi, untuk mencapainya bukanlah perkara mudah. Sebab, membutuhkan waktu agar bisa menyamakan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

“Kita memang mau mengarah menjadi dua hari, sesuai permintaan Presiden. Tapi masih butuh waktu sebenarnya. Ada tadi cara itu, tapi perlu perubahan sejumlah peraturan operasional,” imbuh dia.

Salah satu yang kini diupayakan adalah penguatan kelembagaan dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW). Darmin pun memanggil menteri-menteri terkait dan menyepakati untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal INSW.

Portal INSW menjadi salah satu ujung tombak cepat-lambatnya ekspor impor. Sebab izin ekspor impor yang ada di kementerian menjadi lebih mudah diberikan pada pengusaha melalui portal INSW. Dampaknya, mampu menekan dwelling time.

“Kita memang harus memperkuat kelembagaan INSW supaya mereka lebih bisa koordinasi agardwelling time bisa ditekan. Revisi Perpresnya sedang dipersiapkan dan mudah-mudahan cepat selesainya,” pungkas Darmin.

sumber: okezone.com/metrotvnews.com