Arsip Tag: Inaportnet

Demi Efisiensikan Logistik, Performa Pelabuhan Mesti di Tingkatkan

ALFIJAK – Performa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terus ditingkatkan guna mencapai level efektivitas, efisiensi dan transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengungkapkan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan performa pelabuhan. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa Pelabuhan. Pertama,  adalah hard infrastructure, seperti optimalisasi asset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industry, pembangunan green port atau Pelabuhan ramah lingkungan. Kedua,  soft infrastructure, yaitu peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, esrta  optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet”, kata Arif, di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Arif menyebutkan, guna menciptakan pelayanan di pelabuhan yang efektif, efisien dan transparan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Inaportnet, yaitu sebuah sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet yang terpusat dan mengkolaborasikan standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan.

Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 2016 dan dengan Inaportnet diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan lebih cepat, valid,  transparan dan terstandar.

“Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk nyata dan komitmen bersama dari stakeholder di bidang pelayaran guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan. Inaportnet sebagai bentuk digitalisasi Pelabuhan, diharapkan juga dapat  menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal,” ujar Arif.

Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar arus barang di pelabuhan karena Inaportnet menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24/7 (dua puluh empat jam sehari serta tujuh hari dalam seminggu).

Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Adapun Sistem Internal Kemenhub antara lain meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

“Penerapan Inaportnet yang konsisten dan termonitor dengan baik ,  pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujar Arif.

Digitalisasi

Arif mengemukakan, digitalisasi melalui  layanan Inaportnet antara lain mencakup digitalisasi persetujuan kedatangan kapal,  persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya penetapan pelayanan kapal.

Kemudian,  surat persetujuan olah gerak kapal, persetujuan daftar awak kapal, laporan keberangkatan kapal, laporan kedatangan kapal, laporan kedatangan dan keberangatan kapal serta laporan angkutan barang perusahaan pelayaran dan lain lain.

Menurutnya, dengan system Inaportnet yang terintegrasi, dan melalui QR Code, pengguna dapat mencetak secara mandiri surat-surat persetujuan tadi dan   keabsahan atas hasil layanan kapal dan barang di Pelabuhan.

“Dengan demikian, seluruh proses pelayanan di pelabuhan menjadi lebih terintegrasi dan transparan sehingga dapat terpercaya keabsahannya,”  tegas Arif.

Dalam implementasi Inaportnet ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat mandat untuk memberikan pendampingan kepada para pengguna jasa. Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia pada masing-masing Kantor Cabang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya.

Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) juga harus selalu melakukan evaluasi pelayanan kapal dan barang dengan menggunakan Inaportnet secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan regulasinya.

“Inaportnet sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik. Inaportnet juga menjadi pintu gerbang utama dalam lingkungan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE),” ucap Arif.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi, mengatakan untuk mendorong terciptanya layanan logistik yang efisien dan transparan di bandar udara (bandara) maupun di pelabuhan, pelaku logistik termasuk eksportir dan importir,  sejak awal ALFI telah mendorong implementasi program atau sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

Sistem NLE ini, imbuhnya, dinilai mampu memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Meski begitu, penerapannya pun harus bisa diawasi secara penuh agar semua program bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dan diperlukan kolaborasi semua stakeholders.

“NLE sebagai platform besar-nya,sebagai suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW). Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak terkait,” ucap Yukki.(**)

ALFI Harapkan Inaportnet Terintegrasi INSW

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA–Pebisnis mengharapkan sistem layanan inaportnet di pelabuhan dapat terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) di Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Saat ini sudah terdapat 31 pelabuhan yang mengklaim telah menerapkan inaportnet.

“Dengan terintegrasi INSW, supaya seluruh informasi terkait dengan pergerakan barang dan logitik dapat dilihat oleh semua kalangan dunia usaha,”ujar Adil Karim, Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Adil mengatakan Lembaga NSW yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 44/2018 merupakan lembaga sentral untuk merilis dan mengelola penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan atau kebandarudaraan dan dokumen lain yang terkait layanan ekspor impor secara elektronik.

Dia mengatakan, Lembaga NSW dibentuk untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan konsistensi proses ekspor impor guna mempercepat alur perdagangan internasional serta menciptakan harmonisasi dalam praktik perdagangan global.

“Selain itu juga untuk mendorong kemudahan berusaha. Intinya dunia usaha menyambut baik optimalisasi Lembaga NSW. Makanya kami berharap Inaportnet dapat terintegrasi dengan INSW. Kalau sekarang ini kan belum terkoneksi,”ucap Adil Karim.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di delapan pelabuhan telah menandatangani Pakta Integritas penerapan sistem Inaportnet,pada Jumat (18/10/2019).

Delapan pelabuhan itu yakni; Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Samarinda, Ternate, Kendari, Bontang dan Kotabaru-Batu Licin.

Sebelumnya, 23 pelabuhan juga telah mengimplementasikan inaportnet yakni pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Belawan (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Teluk Bayur (Sumatra Barat), Panjang (Lampung), Banten, Pontianak (Kalimantan Barat), Palembang (Sulawesi Selatan), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat), Pangkal Balam (Pulau Bangka), Pulau Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Belitung), Cirebon, Talang Duku (Jambi), Benoa (Bali), dan Cilacap.

Dengan penambahan 8 pelabuhan itu sehingga saat ini terdapat 31 pelabuhan yang mengimplementasikan sistem inaportnet tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menjelaskan, penerapan Inaportnet di pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan dan terstandar serta biaya yang optimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi quick win Kementerian Perhubungan yang akan diterapkan pada seluruh pelabuhan di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan bahwa penerapan sistem ini harus didukung oleh sistem internal Kemenhub dan sistem yang ada pada badan usaha pelabuhan (BUP).

Adapun sistem internal Kemenhub meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan.(ri)