Kalangan pengusaha dan asosiasi terkait yang berkepentingan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi penghentian aksi mogok kerja pelabuhan oleh Serikat Pekerja JICT terhitung Senin (7/8/2017) petang.
JAKARTA (alfijakarta): Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim menungkapkan dampak aksi mogok pekerja JICT sejak 3 Agustus 2017 telah berdampak signifikan pada kegiatan bisnis jasa kepelabuhanan.
“Syukurlah jika aksi mogok itu sudah dihentikan karena dampaknya cukup besar. Bohong kalau ada yang menyebutkan kegiatan di priok normal, faktanya di lapangan banyak masalahnya, terutama kapal yang dialihkan sandar ke dermaga lain banyak yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Adil Karim yang menyambut positif sikap SP JICT yang menghentikan aksinya sebelum delapan hari mogok yang direncanakan seperti dikutip Poskotanews.com.
Dengan normalnya kembali layanan di terminal petikemas JICT, kata Adil Karim, diharapkan kegiatan bisnis pelabuhan Tanjung Priok normal dan bisa berjalan seperti biasanya kembali. “Saya juga mengapresiasi semua pihak yang mendorong supaya aksi tidak berlarut-larut,” ujar Adil.
Ahmad Ridwan Tento, pengusaha senior yang juga mantan Sekjen GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) juga menyambut positif penghentian mogok massal di JICT.
Sebab selain menganggu kegiatan logistik, juga nama Indonesia citranya menjadi tidak baik di luar negeri, sebab hampir semua kapal yang sandar di terminal petikemas tersebut kebanyakan dari luar negeri.
Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Hally juga menanggapi penghentian aksi mogok tersebut, pengguna jasa logistik pelabuhan ataupun anggota pengusaha truk/container bisa kembali dilayani di tempat tersebut.
Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar berharap jangan sampai ada aksi mogok lagi. Semua pihak yang terlibat mesti mengedepankan kepentingan nasional. “Intinya semua kan bisa dikomunikasikan,” katanya. (poskotanews.com/ac)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kecewa dengan sikap ratusan karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menggelar demo hari ini. Padahal menurut Luhut, gaji yang mereka dapatkan cukup besar, mencapai Rp 36 juta/bulan.
JAKARTA (alfijakarta): Bahkan Luhut sempat menyinggung gaji yang dia dapatkan lebih rendah dari gaji operator JICT. “Soal pemogokan tadi itu, saya sudah bilang berkali-kali, saya juga bingung wong gajinya nomor dua tertinggi di dunia, Rp 36 juta atau berapa, ya itu operatornya. Saya saja gaji cuma Rp 19 juta, aneh lagi, katanya bonusnya kurang, saya enggak tahu, saya mau cek,” ungkap Luhut saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/8).
Gaji operator JICT lebih gede dari Luhut
Luhut menyatakan, pihaknya akan mencari tahu apa penyebab ratusan karyawan JICT menggelar demo.
Namun dia mengatakan, tidak masuk akal bila alasan ratusan karyawan JICT berdemo karena menuntut kesejahteraan.
“Saya ingin imbau, jangan aneh-anehlah. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya diberi tahu tapi jangan memberikan jadi produksi anu, itu jadi enggak bagus. Itu jadi saya minta kepada kemananan untuk melihat kalau memang perlu diproses hukum kita proses hukum,” sebutnya.
Akibat demo tersebut, PT JICT bergerak cepat dengan memindahkan kegiatan bongkar muat barang ke wilayah pelabuhan terdekat.
Ada 4 terminal yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang fungsinya dimaksimalkan menyusul adanya aksi demo ratusan karyawan JICT yaitu Terminal Operasi 3 PT Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) dan PT Mustika Alam Lestari (MAL).
Dengan cara ini, JICT memastikan pelayanan bongkar muat barang berjalan lancar.
“Demo-demonya enggak jelas itu. Demo itu kalau ada hak dia yang enggak dilakukan, di luar UMR misalnya segala macam, ini kan tidak,” sindirnya.
Mangkir di pengadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang perdana soal gugatan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) yang menggugat perusahaannya, PT JICT.
Namun penggugat ini malah mangkir dan tidak memenuhi panggilan sidang yang dilayangkan pengadilan.
“Jadi penggugat maupun kuasa hukumnya itu tidak hadir pada sidang perdana yang digelar pada hari ini,” ucap Ketua Majelis Hakim, Chris Fajar Sosiawan, Kamis (3/8/2017).
Ketidakhadirannya penggugat didalam sidang perdana, justru menunjukkan ketidakseriusan penggugat terhadap gugatannya sendiri.
Gaji operator JICT lebih gede dari Luhut
Tak hanya itu, bahkan dianggap tak menghormati jalannya proses hukum beserta persidangan.
“Sidang itu dihadiri oleh para tergugat melalui kemuasa hukumnya, antara lain JICT serta PT Pelindo II (turut tergugat I). Sementara itu turut tergugat II, yakni Hutssinson Ports Jakarta Pte Limited tak hadir dalam persidangan tersebut,” kata Chris Fajar Sosiawan.
Chris Fajar Sosiawan mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan sidang dengan cara meminta keabsahannya dokumen beracara para tergugatnya.
Menurut Chris Fajar Sosiawan, kasus tersebut soal perpanjangan kontrak antara Pelindo II dengan PT Hutssinson.
Tidak hanya itu, kata Chris Fajar Sosiawan, dirinya sempat mempertanyakan soal ketidakhadiran pihak penggugat, karena tidak ada pernyataan berhalangan untuk mengikuti sidang yang disampaikan.
“Adapun pihak Hutssinson Ports Jakarta Pte Limited itu, tidak penuhi panggilan sidang, lantaran pihak penggugatnya itu salah masukkan alamat perusahaan. Sehingga soal undangan sidang sidang tidak diterima,” ujar Chris.
Chris Fajar Sosiawan mengakui, kejadian tersebut sudah seharusnya di pihak penggugat memperbaiki gugatannya itu, lantaran hal tersebut bukan kewenangan dari majelis hakim.
Lantaran pihak yang beracara tidak lengkap, kata Chris, majelis hakim terdiri dari Chris, Sutedjo Bimantoro, beserta Dodong Iman Rusdani, memutuskan menunda sidang tersebut.
“Sidang gugatan perdata itu rencananya akan kembali digelar pada Kamis, 24 Agustus 2017. Sidang ditunda 3 pekan, pihak penggugat dan tergugat saya minta untuk hadir,” terang Chris.
Rugi Rp60 miliar
Demo yang dilakukan ratusan karyawan PT. Jakarta International Container Terminal di depan halaman kantor yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Tanjung Priok, Jakarta Utara menyebabkan para pengusaha truk mengalami kerugian besar, akibat molornya proses bongkar muat barang di sekitar pelabuhan.
Hal tersebut dikatakan Kyatmaja Lookman selaku Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Atprindo) Bidang Distribusi dan Logistik kepada Warta Kota, Kamis (3/8).
“Kalau dari kita para pengusaha pemilik truk, peristiwa ini jelas sangat merugikan. Meskipun juga dioper ke operator lain seperti NPCT1 atau yang lain,” jelasnya.Ia mengungkapkan, kendaraan yang dialihkan ke operator lain juga mengalami kendala yakni antrean yang panjang yang juga memakan waktu borngkar muat.
Kyatmaja yang juga pemilik usaha Lookman Djaja menambahkan, jumlah operator angkutan barang yang beroperasi di Tanjung Priuk sekitar 20 ribu.
Jika dihitung estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya aksi itu, miliaran rupiah pendapatan akan hilang selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.
“Jika demonstrasi dilakukan selama satu minggu dan anggap saja kami dialihkan ke operator lain dengan berbagai kendala seperti antrean, estimasi kerugian yang ditimbulkan bisa dua hari kerja. hal ini diakibatkan karena adanya penurunan utilisasi dari potensi antrean di tempat lain,” paparnya.
“Adapun nilai kerugian perhari rata-rata Rp1,5 juta. Jadi jika diakumulasi, nilai kerugian dikalikan jumlah operator sebanyak 20 ribu dan dikalikan dua hari kerja, maka potensi kerugian mencapai 60 miliar,” ia menambahkan.
Ia pun berharap masalah yang menimpa karyawan PT JICT supaya bisa diselesaikan tanpa dilakukan dengan menggelar aksi mogok kerja yang bisa berdampak luas pada roda ekonomi.
Rini agar turun tangan
Aksi mogok yang dilakukan 600 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berimbas ke berbagai lapisan. Dari mulai pengusaha ekspor/impor, pengiriman logistik, pengusaha truk hingga kepercayaan Indonesia di mata internasional.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi meminta agar menteri terkait, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut menyelesaikan persoalan ini.
“Kalau yang namanya mogok sebuah pelabuhan itu, hari ini pun beritanya sudah sampai di seluruh dunia, artinya apa ini soal citra kita sebagai sebuah bangsa, dan kita minta lah kementerian BUMN turun,” ungkap Yukki saat dihubungi detikFinance, Kamis (3/8/2017).
Yukki mengaku, peran Menteri BUMN akan sangat berarti karena, aksi mogok yang dilakukan pekerja JICT, terkait tambahan bonus tahunan, dan program tabungan investasi (PTI) ada pada perjanjian kerja bersama (PKB). Menurutnya, pihak yang paling berkompeten untuk menyelesaikan adalah Menteri BUMN.
“Karena ini dampaknya sudah ke mana-mana. (Kementerian) Perhubungan, dan kepolisian kan sudah buat perencanaan luar. Kalau di situ ada masalah hukum, diselesaikanlah secara hukum. Kalau ada masalah hak dan kewajiban, diselesaikan menurut Kemenaker. Kalau urusannya perjanjian itu kan urusannya BUMN,” ujarnya.
Akibat dari aksi mogok ini, Yukki pun mengaku pihaknya menelan rugi yang tidak sedikit. Meski demikian, dirinya masih menghitung besaran kerugian yang dideritanya, lantaran proses arus barang yang menjadi terhambat.
“Karena kejadiannya hari ini kita belum bisa sebut angkanya berapa. Kita sedang menghitung berapa yang kita derita. Saya yakin nilainya enggak kecil,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya berharap agar skema pengalihan bongkar muat sementara, melalui empat terminal lain, seperti New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International, akan dapat berjalan lancar. Sehingga proses pengiriman barang bisa berjalan tanpa hambatan.
“Jangan sampai kita dikorbankan karena ada kepentingan tertentu, pelabuhan ini kan milik bersama. Kalau perlu pemerintah tegas. Tapi saya harap dengan adanya pengalihan ini semoga lancar-lancar saja,” ujarnya. (kumparan.com/tribunnews.com/detik.com/ac)
Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menangani hampir 70 persen ekspor impor Jabodetabek lumpuh total. Hal itu terjadi akibat mogok pekerja yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB.
JAKARTA (alfijakarta): “95 persen atau lebih dari 650 pekerja melakukan aksi mogok di area lobi kantor JICT,” ujar Sekjen Serikat Pekerja JICT M Firmansyah, Kamis (3/8/2017).
Firmansyah menjelaskan mogok diawali penutupan pelabuhan dan sweeping oleh Direksi JICT pada pukul 03.00 WIB dini hari tadi. “Padahal pekerja mulai mogok pada pukul 07.00 WIB,” kata Firmansyah.
Firmansyah menceritakan sempat terjadi aksi adu mulut, karena Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melarang karyawan melakukan absensi.
Padahal karyawan yang mogok harus absen sesuai ketentuan Undang-Undang. Serikat Pekerja menyayangkan aksi menghalang-halangi tersebut.
Firmansyah memaparkan mogok kerja dilakukan karena dampak dari Perpanjangan Kontrak JICT yang menurut BPK melanggar aturan.
Uang sewa ilegal perpanjangan kontrak JICT yang telah dibayarkan sejak tahun 2015 telah berdampak terhadap pengurangan hak pekerja sebesar 42 persen.
“Padahal pendapatan JICT meningkat 4,6 persen tahun 2016 dan biaya overhead termasuk bonus tantiem Direksi serta komisaris meningkat 18 persen,” kata Firmansyah.
Firmansyah menambahkan pendapatan tahunan JICT sebesar Rp 3,5-4 triliun diduga menjadi incaran investor asing untuk memperpanjang JICT dan melakukan politiasi gaji pekerja.
Kerugian akibat mogok kerja JICT yang rencananya dilakukan mulai 3-10 Agustus 2017 mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan direksi bersedia mengganti rugi yang diakibatkan mogok kepada pengguna jasa JICT.
“Pertanyaannya kenapa Direksi lebih memilih mengambil langkah dengan risiko opportunity loss yang jauh lebih besar dibanding memenuhi hak pekerja sesuai aturan,” ujar Firmansyah.
Kontainer menumpuk
Sekira 600 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) JICT kompak melakukan aksi mogok kerja.
Aksi mogok kerja ini dilakukan untuk menuntut hak-hak para pekerja JICT antara lain bonus tahunan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan program tabungan investasi (PTI).
Firmansyah mengatakan, akibat aksi demo ini, aktivitas bongkar muat peti kemas berhenti total. Menurutnya, terhentinya aktivitas bongkar muat ini sejak pukul 03.00 WIB dini hari.
“Formalnya jam 07.00 pagi tapi direksi sweeping dari jam 03.00 pagi,” ujarnya saat ditemui di Kantor JICT, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Menurut Firmansyah, berhentinya aktivitas bongkar muat membuat crane yang terpasang di terminal JICT juga berhenti beroperasi. Akibatnya banyak kontainer yang menumpuk tak terjamah di terminal JICT.
Oleh karena itu, untuk sementara akses keluar masuk kontainer untuk sementara ditutup. Hal ini guna menghindari adanya penumpukan yang berlebih dari kontainer.
“Ada beberapa kontainer menumpuk di dalam itu juga enggak bisa dibawa keluar,” pungkasnya. (tribunnews.com/detik.com/okezone.com)
Rencana Aksi Mogok Kerja yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) pada 3-10 Agustus, menuai kecaman dari banyak pihak.
JAKARTA (alfijakarta): Pasalnya, ancaman mogok yang disuarakan oleh para buruh JICT tersebut lebih didorong oleh keinginan para buruh agar Direksi JICT memberikan kenaikan bonus kerja kepada mereka.
Sementara, pendapatan buruh JICT sendiri merupakan paling besar dibandingkan perusahaan perusahaan pelabuhan lain di Indonesia, bahkan di kawasan Asia.
Menurut dokumen gaji pekerja JICT yang saat ini tengah beredar luas di kalangan media, disebutkan bahwa gaji pekerja JICT selama 4 tahun belakangan ini terus naik rata-rata 20-25 persen setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.
Selanjutnya dokumen tersebut juga menyebutkan secara detail, penghasilan buruh dan karyawan JICT yang dibagi menjadi 4 level, mulai dari level 4 (junior staf) hingga level 9 (senior manager).
Seorang pekerja dengan level senior manager bahkan bisa menikmati penghasilan bersih Rp 1,6 miliar atau lebih dari Rp 133 juta per bulannya.
Sementara untuk level terendah, yaitu junior staff, JICT memberikan penghasilan (gaji, tunjangan dan bonus) hingga Rp 405 juta setahun atau lebih dari Rp 33,74 juta per bulan sebulan.
Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut juga sudah dibayarkan oleh perusahaan. Terkait aksi mogok tersebut, SP JICT meminta direksi agar membayarkan bonus tambahan untuk kinerja 2016.
Padahal pada 10 Mei 2017 lalu, direksi telah membayarkan bonus sebesar Rp 47 miliar kepada pekerja JICT. Penghasilan pekerja pun di tahun 2017 ini naik 4-5 lipat daripada inflasi 2016.
Akibat sikap SP JICT yang terkesan tidak puas dengan penghasilannya tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi angkat bicara dengan menilai sikap SP JICT tersebut sangat berlebihan.
Menurutnya, ditengah kondisi ekonomi yang sedang melambat saat ini, aksi mogok yang dilakukan pekerja justru akan semakin memperburuk situasi.
Apalagi tuntutan bonus yang disuarakan pekerja sejatinya sudah dibayarkan oleh perusahaan.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi meminta Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) untuk tidak menyandera terminal Tanjung Priok.
Kekhawatiran ini menyusul rencana aksi mogok SP JICT di terminal tersebut.
“Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,” kata Siswanto.
Siswanto menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka.
“Mereka telah menyandera terminal peti kemas sebagai alat bargaining. Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan abuse of power dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka,” kata Siswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/7).
Ditambahkannya, aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.
“Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka. Jadi, tolong, SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu. Jangan sampai publik muak dengan mereka,” katanya.
Dia berharap SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.
“Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini, pungkasnya.
Sebelumnya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai rencana para karyawan Jakarta International Container Terminal mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017 dapat mengganggu iklim investasi Indonesia. Hal itu tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Tanah Air.
“Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Mogok memang hak pekerja tetapi sebaiknya pelayanan tetap jalan,” ujar Ketua ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Rabu (26/7).
Menurutnya, apabila pelayanan tetap jalan shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia.
Pekerja pelabuhan yang mogok tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi, juga diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok. (kini.co.id/infologistic.id/ac).
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai rencana para karyawan Jakarta International Container Terminal mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017 dapat mengganggu iklim investasi Indonesia. Hal ini tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Tanah Air.
JAKARTA (alfijakarta): “Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Mogok memang hak pekerja tetapi sebaiknya pelayanan tetap jalan,” ujar Ketua ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Rabu (26/7).
Menurutnya, apabila pelayanan tetap jalan shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia.
Pekerja pelabuhan yang mogok tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi, juga diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok.
Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan nuansa ketidakpastian bagi shippingline dan pelaku logistik tidak hanya dari eskportir tetapi juga importir. Ujungnya mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apabila mogok terjadi, sebenarnya JICT dan pekerja sendiri akan mengalami kerugian karena tidak melayani shippingline. Ada beberapa pelabuhan lain yang masih terus beroperasi di Priok sehingga tetap ada alternatif lain,” katanya.
Yukki juga menjelaskan masalah yang menjadi penyebab mogok bukanlah permasalahan lama dan sudah dipahami oleh banyak orang.
Bahkan, menurutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Otoritas Pelabuhan juga sudah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan mogok pekerja.
“Sebaiknya permasalahan ini dijauhkan dari kepentingan politik,” tegasnya.
Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.
Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari USD 66,3 juta pada 2015 menjadi USD 44,19 juta pada 2016.
Aksi mogok kerja karyawan JICT rencananya akan dilakukan pada 3-10 Agustus 2017.
Sebelumnya, aksi serupa juga pernah direncanakan tapi dibatalkan setelah ada kesepakatan antara Direksi dan Serikat Pekerja JICT.
INSA responsif
Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, mengatakan ada dampak yang diakibatkan bagi industri pelayaran dan logistik. Hal ini terutama karena aksi terjadi di salah satu terminal yang cukup besar melayani ekspor dan impor.
“Tentu saja, mogok kerja SP JICT akan membuat aktivitas arus barang sangat terganggu, dan mungkin saja akan memberikan dampak keterlambatan barang kebutuhan masyarakat,” jelas Carmelita kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (26/7/2017).
Dampak lainnya adalah kerugian materi yang dialami para pelaku usaha terkait di JICT, seperti pelaku usaha pelayaran, angkutan truk, dan para importir.
Selain itu, jika mogok kerja di JICT benar terjadi tentunya akan memberikan penilaian buruk bagi dunia maritim Indonesia di mata dunia.
“Terlebih saat ini kita sedang menuju untuk menjadi poros maritim dunia,” jelasnya.
Untuk itu, rencana mogok kerja SP JICT, kata Carmelita, harus diantisipasi oleh para stakeholder di pelabuhan.
Antisipasi yang dilakukan misalnya dengan mengalihkan bongkar muat yang sebelumnya di terminal JICT dapat dialihkan sementara pada terminal lain hingga aktivitas berjalan normal.
“Namun tentunya kami mengharapkan mogok kerja dapat dihindari, mengingat pelabuhan yang merupakan objek vital nasional dan roda penggerak ekonomi nasional,” paparnya.
Sebaiknya, kata Carmelita, para pekerja besama manajemen perusahaan dapat duduk bersama dan mencari win-win solution.
Operasional tak terganggu
Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC, Saptono R. Irianto mengatakan rencana mogok yang dilakukan Serikat Pekerja JICT diharapkan tidak akan mengangggu operasional terminal.
Dia menyiratkan, IPC masih memiliki sejumlah termnal yang bisa difungsikan bila operasional terminal JICT mandek. “Istilahnya terserah apa, intinya masih banyak terminal yang bisa menghandle,” ujarnya.
Berdasarkan Laporan Tahunan IPC 2016, terminal JICT mampu melayani arus peti kemas hingga 3 juta TEUs per tahun.
Kapasitas itu didukung oleh lapangan penumpukan seluas 57,5 hektare dan panjang dermaga hingga 2.150 m.
JICT juga dilengkapi quay cranes sebanyak 19 unit dan tubber tyred gantry cranes sebanyak 74 unit.
Operasional terminal JICT juga disokong oleh prime movers and trailers sebanyak 142 unit dan 25 unit peralatan derek lainnya.
Di luar terminal JICT, IPC juga memiliki Terminal Petikemas Koja. Kapasita terminal tersebut telah mencapai 1 juta TEUs dengan dukungan perlatan tujuh unit container crane, 48 unit truk dengan 60 chassis, 25 unit RTG, tiga unit reacstacker.
IPC juga masih memiliki tiga terminal yang dikelola PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Perikemas Kalibaru yang diresmikan pada September 2016. (merdeka.com/viva.co.id/bisnis.com/ac)
Perbaikan dan proyek-proyek pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia mulai melihatkan hasil, terbukti ekonomi bisa tumbuh stabil di atas lima persen dan diharapkan usaha logistik bisa tumbuh hingga 11 persen pada 2018.
JAKARTA (alfijakarta): Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan secara teoretis jika ekonomi tumbuh 5,5% maka pertumbuhan usaha logistik bisa mencapai dua kali lipat, atau hingga 11% pada tahun depan.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugarahawan Hanafi berbincang-bincang dengan sejumlah pengurus DPW usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
“Karena itu kami berani pasang target Indeks Kinerja Logistik atau LPI (Logistics Performance Index dari Bank Dunia, red) Indonesia yang saat ini berada di urutan ke-63 bisa membaik hingga dibawah 50 pada 2018 dan menjadi dibawah urutan ke-40 pada 2019,” kata Yukki usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Selasa (25/7) seperti dikutip Infologistic.id.
Ia memperkirakan, pada 2018 biaya logistik bisa ditekan hingga 23,3% dan optimis pada 2019 biaya logistik RI mencapai 19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan 27% pada 2016.
Dalam acara yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah sangat mengharapkan dukungan positif dari dunia usaha dan terbuka menerima setiap kritikan dan masukan para pengusaha terutama di daerah-daerah yang disparitas harga konsumen masih tinggi dibanding di Pulau Jawa.
Sejumlah pengurus DPW ALFI asyik membahas langkah-langkah organisasi ke depan usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
Menhub meminta pelaku usaha khususnya anggota ALFI bisa menerapkan smart logistics system yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) agar sektor logistik berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.
“Dengan terwujudnya sistem logistik pintar, tentunya akan lebih efisien, praktis, efektif dan produktif sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional,” kata Menhub.
Menhub menjelaskan, pemerintah saat ini mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan meminta ALFI dapat melaporkan kepada Kemhub hal-hal yang menghambat selama ini.
“Menhub pertama di awal dengan gamblang menyatakan sangat terbuka dan menampung setiap masalah dan semua kendala yang terjadi daerah terutama di bagian Tengah dan Timur Indonesia dan DPW-DPW juga tanpa kendala bisa langsung menyampaikan segala keluhan dan masalah yang ada,” kata Yukki.
Yukki mengakui ada beberapa komoditas yang hingga kini disparitas harganya masih tinggi antara Indonesia bagian Barat dibanding Tengah dan Timur.
“Saya sebagai Ketua Umum hanya bisa menyoroti secara chopper view (pandangan dari helikopter). Kalau masalah yang lebih teknis, tentu kawan-kawan DPW di daerah yang lebih paham,” lanjutnya.
Dia menambahkan, iklim usaha logistik di Tanah Air juga sudah mulai kondusif bagi investor asing untuk menekuni bidang tersebut, meski yang besar-besar telah lebih dulu masuk. “Usaha logistik tumbuh hingga 11% tahun depan itu sangat masuk akal.”
Ketu Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugarahawan Hanafi (kiri), Sekretaris Umum ALFI Jakarta Adil Karim dan Sekretaris Eksekutif ALFI Budi Wiyono usai acara HUT ALFI ke-28 di Hotel Borobudur, Jakarta (25/7)
“Sekarang asing sudah bebas masuk ke bidang logistik. Kita sendiri harus segera berbenah diri terutama empat hal yakni harmonisasi regulasi, infrstruktur, fiskal moneter dan SDM. Masalah SDM ini juga sangat krusial,” paparnya.
Saat ini, lanjutnya, ALFI tengah melakukan persiapan untuk membenahi kesiapan SDM logistik terutama untuk pasar ASEAN, dan selanjutnya menyusul ke Cina, Korea, India, Jepang dan Eropa. (ac)
Kapal perang Angkatan Laut China Deng Jiaxian-874 tiba di Jakarta dan bersandar di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (23/7).
Kedatangan kapal perang jenis kapal survei dengan Komandan Kapal Commander Bao Yang dalam rangka technical port calling. Begitu tertulis dalam keterangan resmi yang diautentifikasi Kadispen Lantamal III Ign. M. Pundjung T.
Asops Danlantamal III Jakarta Kolonel Laut (P) Teddie Bernard Hernawan beserta perwira pendamping Lantamal III, Athan China dan pasukan jajaran kehormatan Lantamal III menyabut kapal sandar.
Penyambutan dimeriahkan dengan tari-tarian daerah Jawa Barat dan pengalungan rangkaian bunga melati kepada Komandan Kapal Deng Jiaxian.
Kemudian dilakukan penyerahan plakat dari Komandan Kapal kepada Asops Danlantamal III dan diakhiri dengan kunjungan ke atas kapal survei Deng Jiaxian-874 yang memiliki karakteristik panjang 129,35 meter, lebar 17 meter, draf 8,1 meter, berat 6.025 ton dan jumlah ABK 149 orang.
Kapal perang China itu sandar di Dermaga JICT II Pelabuhan Tanjung Priok hingga tanggal 26 Juli 2017 mendatang.
Ditinju ulang
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada 13 Juni 2017 lalu telah menyerahkan ke DPR hasil audit investigasi perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang ditandatangani 5/8/2014 lalu.
Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara minimal sebesar 306 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337 per dollar AS 2017).
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian tersebut.
Cara-cara untuk memperpanjang kontrak kerja sama tersebut terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil audit tersebut menuai tanggapan dari Koordinator Transparency Port of Indonesia (TPI) Dr. Mappa PB.
“Berdasarkan informasi yang luas beredar, kami menilai temuan BPK lebih banyak pada sisi fraud administratif atau ketaatan prosedural saja. Ini lebih pada memangkas proses birokrasi agar lebih ringkas,” kata Dr Mappa kepada wartawan, Senin (24/7/2017).
Mappa juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam audit yang dikeluarkan BPK tersebut.
“Jika terkait angka dugaan 4,8 triliun rupiah, kami juga punya pandangan berbeda. Kami menilai ada dua kelemahan mendasar dari hasil audit tersebut. Pertama, BPK menggunakan Net Present Value (NPV) untuk menghitung indikasi kerugian negara sedangkan kita tahu bahwa NPV digunakan untuk analisa investasi dengan menggunakan asumsi-asumsi masa depan yang bersifat subyektif bukan berdasarkan fakta.
Kami tidak tahu berapa asumsi yg digunakan dalam menghitung pertumbuhan JICT itu. Apakah asumsi itu sudah memperhitungkan persaingan dengan pelabuhan lain seperti New Port Container Terminal (NPCT) 1 dan 2 dan pelabuhan Patimban yang akan dibangun dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Faktanya kata dia, sejak 2013 sampai sekarang keuntungan JICT bukannya tumbuh, malah semakin melorot. Dengan begitu, secara otomatis deviden yang dibayarkan juga semakin turun.
“Apakah itu sudah diperhitungkan oleh BPK. Lalu berapa asumsi bunga diskonto yang dipakai, apakah BPK bisa meramalkan bunga diskonto untuk 25 tahun ke depan, untuk meramalkan satu tahun ke depan saja sering meleset karena banyak faktor yang mempengaruhi,” ujarnya.
“Kedua, membandingkan hasil pengelolaan sendiri dengan kerjasama dengan investor itu tidak apple to apple. Seharusnya BPK membandingkan apabila JICT dikelola oleh Hutchison dengan operator lain seperti PSA atau Dubai Port. Atau bisa juga membandingkan hasil penerimaan Pelindo II dari perjanjian lama dengan perjanjian yang baru.”
Ia mengaku, menurut data yang ia peroleh, perjanjian baru ini membuat penerimaan Pelindo II menjadi 7 kali lipat jauh lebih besar dari sebelumnya yang hanya 2 kali lipat terutama karena adanya pembayaran tetap rental sebesar USD 85 juta setahun ke Pelindo II.
“Sedangkan pembayaran technical know how ke Hutchison malah dihapuskan. Jadi kami bingung dimana letak kerugian negaranya. Jadi hasil audit BPK ini perlu ditinjau ulang,” tutupnya.
Sebagai informasi, Hutchison adalah pengelola pelabuhan asal Hongkong, Cina, yang mengantongi ijin konsesi sejak 1999 bersama dengan PT Koja. Kontrak perpanjangan JICT kini tengah menjadi sorotan luas di dalam dan luar negeri.
DPP ALFI bekerjasama dengan PT EDII siap menggelar seminar dengan tema “Menjadi Penyedia Jasa Layanan Kepabeanan Terdepan dengan Peningkatan Nilai Tambah Layanan Forwarder Indonesia” pada 10 Agustus 2017 di Hotel Mercure, Jakarta.
JAKARTA (alfijakarta): Menurut rilis yang dibagikan ALFI yang diterima AlfiJakarta kemarin, topik yang akan dibahas adalah khusus mengenai Cross Border System (XBS), yakni satu solusi otomatisasi untuk memenuhi pelaporan deklarasi kepabeanan guna mempercepat proses pengeluaran barang, yang disampaikan oleh pihak GeTS Asia.
Selain itu, juga akan dibahas tentang Trade2Gov, satu layanan aplikasi yang mempermudah dan mempercepat penyampaikan dokumen kepabeanan dan perijinan, disampaikan oleh pihak PT EDII.
Dari pihak ALFI sendiri akan disampaikan topik mengenai Hive, satu medium untuk membangun kerjasama baru di antara sesama freight forwarder se-ASEAN.
Sebagai informasi, PT EDII adalah pelopor penyedia jasa pertukaran data elektronik satu-satunya di Indonesia.
Sementara GeTS Asia adalah penyedia jasa layanan global trade yang berbasis di Singapura.
Keseriusan pemerintah untuk menurunkan biaya logistik sebagai langkah menekan melambungnya harga barang dengan menekan angka dwelling time atau waktu inap peti kemas belum berbuah manis.
Jika di tahun 2016, dwelling time sempat turun di angka 2,9 hari, pada semester I-2017 dwelling time kembali naik di kisaran 3,5 hari.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengatakan kenaikan angka dwelling time pada semester I-2017 karena kenaikan arus barang.
Dia menuturkan, dengan melambungnya kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, hal itu berdampak pada meningkatnya barang yang datang.
Ia menyebut, peralatan untuk mengakomodir arus barang terbilang kurang. Hal ini menyebabkan waktu tunggu penyelesaian dwelling time menjadi bertambah.
“Ada antrean karena kebutuhan barang. Ini otomatis berdampak pada bertambahnya dwell time,” kata Tonny, Jumat (14/7/2017).
Untuk itu, pihaknya masih akan kembali mengevaluasi ihwal permasalahan pada implementasi di lapangan untuk kembali menekan angka dwell time hingga mencapai target yang ditetapkan.
Tonny berjanji, jika ada permasalahan pada proses bongkar muat, maka akan segera diperbaiki. Jika permasalahannya pada proses administrasi, pihaknya akan memberi sanksi pihak yang terbukti bersalah.
Untuk semester II 2017, dia menjanjikan angka dwell time akan kembali menurun ketimbang semester I 2017.
“Kami akan rapat koordinasi dulu,” jelasnya.
sumber: kompas.com
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
