Arsip Tag: Siswanto Rusdi

Pelabuhan itu milik publik, bukan Serikat Pekerja!

Rencana Aksi Mogok Kerja yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) pada 3-10 Agustus, menuai kecaman dari banyak pihak.

JAKARTA (alfijakarta): Pasalnya, ancaman mogok yang disuarakan oleh para buruh JICT tersebut lebih didorong oleh keinginan para buruh agar Direksi JICT memberikan kenaikan bonus kerja kepada mereka.

Sementara, pendapatan buruh JICT sendiri merupakan paling besar dibandingkan perusahaan perusahaan pelabuhan lain di Indonesia, bahkan di kawasan Asia.

Menurut dokumen gaji pekerja JICT yang saat ini tengah beredar luas di kalangan media, disebutkan bahwa gaji pekerja JICT selama 4 tahun belakangan ini terus naik rata-rata 20-25 persen setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.

Selanjutnya dokumen tersebut juga menyebutkan secara detail, penghasilan buruh dan karyawan JICT yang dibagi menjadi 4 level, mulai dari level 4 (junior staf) hingga level 9 (senior manager).

Seorang pekerja dengan level senior manager bahkan bisa menikmati penghasilan bersih Rp 1,6 miliar atau lebih dari Rp 133 juta per bulannya.

Sementara untuk level terendah, yaitu junior staff, JICT memberikan penghasilan (gaji, tunjangan dan bonus) hingga Rp 405 juta setahun atau lebih dari Rp 33,74 juta per bulan sebulan.

Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut juga sudah dibayarkan oleh perusahaan. Terkait aksi mogok tersebut, SP JICT meminta direksi agar membayarkan bonus tambahan untuk kinerja 2016.

Padahal pada 10 Mei 2017 lalu, direksi telah membayarkan bonus sebesar Rp 47 miliar kepada pekerja JICT. Penghasilan pekerja pun di tahun 2017 ini naik 4-5 lipat daripada inflasi 2016.

Akibat sikap SP JICT yang terkesan tidak puas dengan penghasilannya tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi angkat bicara dengan menilai sikap SP JICT tersebut sangat berlebihan.

Menurutnya, ditengah kondisi ekonomi yang sedang melambat saat ini, aksi mogok yang dilakukan pekerja justru akan semakin memperburuk situasi.

Apalagi tuntutan bonus yang disuarakan pekerja sejatinya sudah dibayarkan oleh perusahaan.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi meminta Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) untuk tidak menyandera terminal Tanjung Priok.

Kekhawatiran ini menyusul rencana aksi mogok SP JICT di terminal tersebut.

“Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,” kata Siswanto.

Siswanto menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka.

“Mereka telah menyandera terminal peti kemas sebagai alat bargaining. Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan abuse of power dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka,” kata Siswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/7).

Ditambahkannya, aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.

“Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka. Jadi, tolong, SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu. Jangan sampai publik muak dengan mereka,” katanya.

Dia berharap SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.

“Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini, pungkasnya.

Sebelumnya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai rencana para karyawan Jakarta International Container Terminal mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017 dapat mengganggu iklim investasi Indonesia. Hal itu tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Tanah Air.

“Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Mogok memang hak pekerja tetapi sebaiknya pelayanan tetap jalan,” ujar Ketua ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Rabu (26/7).

Menurutnya, apabila pelayanan tetap jalan shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia.

Pekerja pelabuhan yang mogok tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi, juga diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok.  (kini.co.id/infologistic.id/ac).

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id