Arsip Tag: Ahmad Ridwan Tento

Dwelling time Priok turun, biaya logistik tidak

Pegiat kemaritiman, transportasi & logistik atau Indonesia Maritime Transportation & Logistcs Watch (IMLOW) mengusulkan perlunya transparansi terhadap kegiatan distribusi barang dan logistik yang ditangani oleh pihak asing maupun swasta nasioanal guna menekan biaya logistik di dalam negeri.

JAKARTA (alfijak); Ketua Umum IMLOW, Roely Panggabean mengatakan bentuk transparansi itu bisa dilakukan melalui pengawasan kegiatan logistik dan distribusi barang oleh pihak asing maupun swasta tersebut telah dilaksanakan tender secara terbuka, sepertilazimnya dilakukan oleh BUMN/BUMD di bidang logistik.

“Beban biaya logistik nasional bisa ditekan jika kegiatan logistik yang dilaksanakan oleh perusahaan asing maupun swasta di dalam negeri bisa juga terpantau. Sebab selama ini swasta tidak tersentuh pengawasan,” ujarnya melalui keterangan pers IMLOW, Rabu (1/11/2017).

Roeli mengilustrasikan soal tender angkutan darat melalui trucking dari kegiatan swasta di pabrik atau industri, selama tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehigga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat.

“Selama ini, tidak ada satu aturan pun yang bisa menyentuh pengawasan terhadap swasta di sektor logistik. Bahkan mereka sangat tertutup. Ini saya rasakan, karena saya juga orang swasta,” paparnya.

Praktisi kemaritiman, Ahmad Ridwan Tento mengemukakan saat ini justru diperlukan adanya badan independen yang berfungsi mengawasi distribusi barang dan jasa supaya program Pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam menekan biaya logistik nasional bisa dimaksimalkan.

Mantan Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang kini menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia itu, juga mengusulkan agar kriteria pelanggaran atas persoalan distribusi barang dan jasa terkait dibidang logistik yang tidak transparan ini dimasukan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, imbuh dia, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, melalui paket kebijakan ekonomi belum mampu menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan lantaran kegiatan logistik asing dan swasta di dalam negeri tidak bisa dikontrol dan transparan.

Ridwan mengatakan perlu ditelusuri penyebab utama masih tingginya biaya logistik di Indonesia.

Padahal pemerintah telah membuat beragam terobosan, termasuk menekan waktu tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time dari tujuh hari menjadi 2,5 hari, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok.

“Misalnya, yang kami rasakan sekarang dwelling time di pelabuhan Priok sudah turun, tapi biaya logistik kok tidak kunjung turun seperti yang diharapkan. Ini ada apa?,” ujar Ridwan.

Model efisiensi…?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan contoh yang akan menerapkan upaya menekan efisiensi.

Budi seusai rakor tentang efisiensi pengelolaan pelabuhan di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan efisiensi pelabuhan harus dilakukan untuk dua sisi, yakni waktu dan biaya.

“Kementerian Perhubungan akan membuat Priok menjadi satu pelabuhan percontohan. Orangnya mungkin 50-70 persennya kita ganti yang baru,” katanya.

Pihaknya, lanjut Budi, juga akan menginisiasi agar para karyawan yang bekerja di lingkup pelabuhan bisa masuk kerja saat akhir pekan.

“Sekarang ini sudah masuk karyawannya tapi ada beberapa instansi yang belum masuk seperti bank. Kami minta semua masuk supaya arus barang keluar masuk pada Sabtu-Minggu tetap berjalan,” tuturnya.

Dengan upaya tersebut, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyebut akan ada efisiensi 60 persen hingga 70 persen.

“Kita ada waktu 7 hari sampai seminggu, nanti kita putuskan,” ucapnya.

Budi menjelaskan, efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian mendorong daya saing bisnis Indonesia.

Ia menyebut daya tarik suatu negara bisa dilihat dari biaya pelabuhan yang kompetitif dan tidak memakan banyak waktu.

“Semangatnya kita memang berusaha untuk melakukan perbaikan, mengurangi biaya-biaya agar nilainya (biaya) turun tapi volumenya naik.

Oleh karena itu kami identifikasi semua biaya-biaya baik yang ada di pelabuhan maupun biaya yang ada di Kementerian Perhubungan,” tuturnya. (republika.co.id/antaranews.com/bisnis.com/ac)

ALFI DKI sambut baik SP JICT stop mogok kerja

Kalangan pengusaha dan asosiasi terkait yang berkepentingan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi penghentian aksi mogok kerja pelabuhan oleh Serikat Pekerja JICT terhitung Senin (7/8/2017) petang.

JAKARTA (alfijakarta): Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim menungkapkan dampak aksi mogok pekerja JICT sejak 3 Agustus 2017 telah berdampak signifikan pada kegiatan bisnis jasa kepelabuhanan.

“Syukurlah jika aksi mogok itu sudah dihentikan karena dampaknya cukup besar. Bohong kalau ada yang menyebutkan kegiatan di priok normal, faktanya di lapangan banyak masalahnya, terutama kapal yang dialihkan sandar ke dermaga lain banyak yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Adil Karim yang menyambut positif sikap SP JICT yang menghentikan aksinya sebelum delapan hari mogok yang direncanakan seperti dikutip Poskotanews.com.

Dengan normalnya kembali layanan di terminal petikemas JICT, kata Adil Karim, diharapkan kegiatan bisnis pelabuhan Tanjung Priok normal dan bisa berjalan seperti biasanya kembali. “Saya juga mengapresiasi semua pihak yang mendorong supaya aksi tidak berlarut-larut,” ujar Adil.

Ahmad Ridwan Tento, pengusaha senior yang juga mantan Sekjen GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) juga menyambut positif penghentian mogok massal di JICT.

Sebab selain menganggu kegiatan logistik, juga nama Indonesia citranya menjadi tidak baik di luar negeri, sebab hampir semua kapal yang sandar di terminal petikemas tersebut kebanyakan dari luar negeri.

Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Hally juga menanggapi penghentian aksi mogok tersebut, pengguna jasa logistik pelabuhan ataupun anggota pengusaha truk/container bisa kembali dilayani di tempat tersebut.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar berharap jangan sampai ada aksi mogok lagi. Semua pihak yang terlibat mesti mengedepankan kepentingan nasional. “Intinya semua kan bisa dikomunikasikan,” katanya. (poskotanews.com/ac)