Memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang disampaikan pada masa kampaye Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai direalisasikan.
JAKARTA (alfijak): Satu diantaranya pembangunan Tol Laut yang mengangkut aneka barang kebutuhan pokok menuju wilayah Indonesia Timur untuk mewujudkan pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah saatnya bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Bertahun-tahun kita suka lupa, Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujarnya.
Potensi tersebut, akan dikembangkan lebih luas lagi oleh Pemerintah dan saat ini itu akan diwujudkan melalui program Tol Laut.
“Kita lihat kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi, membaik 15-20 persen,” jelas Luhut.
Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga.
Hingga bulan Desember ini, pemerintah sedikitnya telah merencanakan 15 trayek Tol Laut.
“Tol Laut kan sekarang 13 trayek, itu rencananya menjadi 15 trayek,” ungkap Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Sutrisno.
Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.
Pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.
“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.
Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano.
“Sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo. (tribunnews.com/ac)
Pemerintah akan menerbitkan aturan untuk memangkas biaya logistik jalur laut hingga 50 persen dari 14,9 persen menjadi 7 persen terhadap total biaya produksi pada 2019.
JAKARTA (alfijakarta) “Jumat (pekan) ini kami akan rapat dengan Menteri Perhubungan. Kebijakan sebenarnya finalisasi dengan beberapa kelompok kerja yang sudah bekerja dalam kurun tiga bulan terakhir,” ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kompleks istana Kepresidenan, Rabu (18/10).
Luhut menyampaikan, kebijakan tersebut diambil karena ongkos logistik Indonesia masih terbilang tinggi yakni mencapai 14,9 persen terhadap struktur biaya produk.
Angka itu masih jauh lebih tinggi dari Jepang yang hanya memiliki porsi ongkos logistik 4,9 persen. Jepang merupakan negara yang dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan ongkos logistik.
Jika kebijakan ini efektif, ia berharap ongkos logistik laut bisa ditekan hingga 50 persen dua tahun mendatang, atau menjadi hanya 7 persen pada 2019.
“Angka ini mungkin lebih baik jika makin banyak basis logistik yang jalan,” pungkasnya.
Ia melanjutkan, komponen ongkos yang sekiranya bisa dipangkas adalah kegiatan penanganan kontainer berganda (double handling container) hingga penurunan besaran tarif bea dan cukai.
Namun, menurut dia, peluang penurunan ongkos logistik ini tak hanya berkutat di dua poin tersebut saja.
Selain itu, pemerintah juga akan teliti dalam menghitung penghematan ongkos logistik di masing-masing pelabuhan yang selama ini memiliki besaran komponen biaya berbeda.
Ia mencontohkan, ongkos logistik di pelabuhan Belawan mengambil 15,6 persen dari total harga produk. Sementara itu, ongkos logistik di pelabuhan Makasar hanya sebesar 11,4 persen terhadap pembentuk harga produk.
Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kebijakan ini sebab berdampak baik bagi penurunan disparitas harga. “Kalau penurunan biaya di pelabuhan ini nanti dampaknya besar, semoga bisa lebih baik,” imbuhnya.
Sebagai informasi, upaya pengurangan disparitas harga dari logistik laut dilakukan melalui tol laut.
Saat ini sudah terdapat 13 trayek tol laut dan akan bertambah menjadi 20 rute di tahun depan, dan dianggap berhasil menekan disparitas sebesar 20 hingga 40 persen. (cnnindonesia.com/ac)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kecewa dengan sikap ratusan karyawan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang menggelar demo hari ini. Padahal menurut Luhut, gaji yang mereka dapatkan cukup besar, mencapai Rp 36 juta/bulan.
JAKARTA (alfijakarta): Bahkan Luhut sempat menyinggung gaji yang dia dapatkan lebih rendah dari gaji operator JICT. “Soal pemogokan tadi itu, saya sudah bilang berkali-kali, saya juga bingung wong gajinya nomor dua tertinggi di dunia, Rp 36 juta atau berapa, ya itu operatornya. Saya saja gaji cuma Rp 19 juta, aneh lagi, katanya bonusnya kurang, saya enggak tahu, saya mau cek,” ungkap Luhut saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/8).
Gaji operator JICT lebih gede dari Luhut
Luhut menyatakan, pihaknya akan mencari tahu apa penyebab ratusan karyawan JICT menggelar demo.
Namun dia mengatakan, tidak masuk akal bila alasan ratusan karyawan JICT berdemo karena menuntut kesejahteraan.
“Saya ingin imbau, jangan aneh-anehlah. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya diberi tahu tapi jangan memberikan jadi produksi anu, itu jadi enggak bagus. Itu jadi saya minta kepada kemananan untuk melihat kalau memang perlu diproses hukum kita proses hukum,” sebutnya.
Akibat demo tersebut, PT JICT bergerak cepat dengan memindahkan kegiatan bongkar muat barang ke wilayah pelabuhan terdekat.
Ada 4 terminal yang ada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang fungsinya dimaksimalkan menyusul adanya aksi demo ratusan karyawan JICT yaitu Terminal Operasi 3 PT Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) dan PT Mustika Alam Lestari (MAL).
Dengan cara ini, JICT memastikan pelayanan bongkar muat barang berjalan lancar.
“Demo-demonya enggak jelas itu. Demo itu kalau ada hak dia yang enggak dilakukan, di luar UMR misalnya segala macam, ini kan tidak,” sindirnya.
Mangkir di pengadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang perdana soal gugatan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) yang menggugat perusahaannya, PT JICT.
Namun penggugat ini malah mangkir dan tidak memenuhi panggilan sidang yang dilayangkan pengadilan.
“Jadi penggugat maupun kuasa hukumnya itu tidak hadir pada sidang perdana yang digelar pada hari ini,” ucap Ketua Majelis Hakim, Chris Fajar Sosiawan, Kamis (3/8/2017).
Ketidakhadirannya penggugat didalam sidang perdana, justru menunjukkan ketidakseriusan penggugat terhadap gugatannya sendiri.
Gaji operator JICT lebih gede dari Luhut
Tak hanya itu, bahkan dianggap tak menghormati jalannya proses hukum beserta persidangan.
“Sidang itu dihadiri oleh para tergugat melalui kemuasa hukumnya, antara lain JICT serta PT Pelindo II (turut tergugat I). Sementara itu turut tergugat II, yakni Hutssinson Ports Jakarta Pte Limited tak hadir dalam persidangan tersebut,” kata Chris Fajar Sosiawan.
Chris Fajar Sosiawan mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan sidang dengan cara meminta keabsahannya dokumen beracara para tergugatnya.
Menurut Chris Fajar Sosiawan, kasus tersebut soal perpanjangan kontrak antara Pelindo II dengan PT Hutssinson.
Tidak hanya itu, kata Chris Fajar Sosiawan, dirinya sempat mempertanyakan soal ketidakhadiran pihak penggugat, karena tidak ada pernyataan berhalangan untuk mengikuti sidang yang disampaikan.
“Adapun pihak Hutssinson Ports Jakarta Pte Limited itu, tidak penuhi panggilan sidang, lantaran pihak penggugatnya itu salah masukkan alamat perusahaan. Sehingga soal undangan sidang sidang tidak diterima,” ujar Chris.
Chris Fajar Sosiawan mengakui, kejadian tersebut sudah seharusnya di pihak penggugat memperbaiki gugatannya itu, lantaran hal tersebut bukan kewenangan dari majelis hakim.
Lantaran pihak yang beracara tidak lengkap, kata Chris, majelis hakim terdiri dari Chris, Sutedjo Bimantoro, beserta Dodong Iman Rusdani, memutuskan menunda sidang tersebut.
“Sidang gugatan perdata itu rencananya akan kembali digelar pada Kamis, 24 Agustus 2017. Sidang ditunda 3 pekan, pihak penggugat dan tergugat saya minta untuk hadir,” terang Chris.
Rugi Rp60 miliar
Demo yang dilakukan ratusan karyawan PT. Jakarta International Container Terminal di depan halaman kantor yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Tanjung Priok, Jakarta Utara menyebabkan para pengusaha truk mengalami kerugian besar, akibat molornya proses bongkar muat barang di sekitar pelabuhan.
Hal tersebut dikatakan Kyatmaja Lookman selaku Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Atprindo) Bidang Distribusi dan Logistik kepada Warta Kota, Kamis (3/8).
“Kalau dari kita para pengusaha pemilik truk, peristiwa ini jelas sangat merugikan. Meskipun juga dioper ke operator lain seperti NPCT1 atau yang lain,” jelasnya.Ia mengungkapkan, kendaraan yang dialihkan ke operator lain juga mengalami kendala yakni antrean yang panjang yang juga memakan waktu borngkar muat.
Kyatmaja yang juga pemilik usaha Lookman Djaja menambahkan, jumlah operator angkutan barang yang beroperasi di Tanjung Priuk sekitar 20 ribu.
Jika dihitung estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya aksi itu, miliaran rupiah pendapatan akan hilang selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.
“Jika demonstrasi dilakukan selama satu minggu dan anggap saja kami dialihkan ke operator lain dengan berbagai kendala seperti antrean, estimasi kerugian yang ditimbulkan bisa dua hari kerja. hal ini diakibatkan karena adanya penurunan utilisasi dari potensi antrean di tempat lain,” paparnya.
“Adapun nilai kerugian perhari rata-rata Rp1,5 juta. Jadi jika diakumulasi, nilai kerugian dikalikan jumlah operator sebanyak 20 ribu dan dikalikan dua hari kerja, maka potensi kerugian mencapai 60 miliar,” ia menambahkan.
Ia pun berharap masalah yang menimpa karyawan PT JICT supaya bisa diselesaikan tanpa dilakukan dengan menggelar aksi mogok kerja yang bisa berdampak luas pada roda ekonomi.
Rini agar turun tangan
Aksi mogok yang dilakukan 600 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berimbas ke berbagai lapisan. Dari mulai pengusaha ekspor/impor, pengiriman logistik, pengusaha truk hingga kepercayaan Indonesia di mata internasional.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi meminta agar menteri terkait, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut menyelesaikan persoalan ini.
“Kalau yang namanya mogok sebuah pelabuhan itu, hari ini pun beritanya sudah sampai di seluruh dunia, artinya apa ini soal citra kita sebagai sebuah bangsa, dan kita minta lah kementerian BUMN turun,” ungkap Yukki saat dihubungi detikFinance, Kamis (3/8/2017).
Yukki mengaku, peran Menteri BUMN akan sangat berarti karena, aksi mogok yang dilakukan pekerja JICT, terkait tambahan bonus tahunan, dan program tabungan investasi (PTI) ada pada perjanjian kerja bersama (PKB). Menurutnya, pihak yang paling berkompeten untuk menyelesaikan adalah Menteri BUMN.
“Karena ini dampaknya sudah ke mana-mana. (Kementerian) Perhubungan, dan kepolisian kan sudah buat perencanaan luar. Kalau di situ ada masalah hukum, diselesaikanlah secara hukum. Kalau ada masalah hak dan kewajiban, diselesaikan menurut Kemenaker. Kalau urusannya perjanjian itu kan urusannya BUMN,” ujarnya.
Akibat dari aksi mogok ini, Yukki pun mengaku pihaknya menelan rugi yang tidak sedikit. Meski demikian, dirinya masih menghitung besaran kerugian yang dideritanya, lantaran proses arus barang yang menjadi terhambat.
“Karena kejadiannya hari ini kita belum bisa sebut angkanya berapa. Kita sedang menghitung berapa yang kita derita. Saya yakin nilainya enggak kecil,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya berharap agar skema pengalihan bongkar muat sementara, melalui empat terminal lain, seperti New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International, akan dapat berjalan lancar. Sehingga proses pengiriman barang bisa berjalan tanpa hambatan.
“Jangan sampai kita dikorbankan karena ada kepentingan tertentu, pelabuhan ini kan milik bersama. Kalau perlu pemerintah tegas. Tapi saya harap dengan adanya pengalihan ini semoga lancar-lancar saja,” ujarnya. (kumparan.com/tribunnews.com/detik.com/ac)
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
