Arsip Tag: Sugihardjo

Tol Laut kunci turunkan disparitas harga

Memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang disampaikan pada masa kampaye Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai direalisasikan. 

JAKARTA (alfijak): Satu diantaranya pembangunan Tol Laut yang mengangkut aneka barang kebutuhan pokok menuju wilayah Indonesia Timur untuk mewujudkan pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah saatnya bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Bertahun-tahun kita suka lupa, Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujarnya.

Potensi tersebut, akan dikembangkan lebih luas lagi oleh Pemerintah dan saat ini itu akan diwujudkan melalui program Tol Laut.

“Kita lihat kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi, membaik 15-20 persen,” jelas Luhut.

Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok,  pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah terpencil  untuk bisa membuat keseimbangan harga.

Hingga bulan Desember ini, pemerintah sedikitnya telah merencanakan 15 trayek Tol Laut.

“Tol Laut kan sekarang 13 trayek, itu rencananya menjadi 15 trayek,” ungkap Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Sutrisno.

Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.

Pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.

“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.

Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano.

“Sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo. (tribunnews.com/ac)

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar
Pelindo II bangun kanal ke Cikarang kejar pasar kargo Jabar

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan kecepatan produktivitas bongkar muat di terminal dan tersedianya market kargo ekspor impor yang cukup menjadi kunci utama agar terminal Kalibaru/NPCT-1 dapat disinggahi kapal berukuran besar atau mother vessel.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas terminal Kalibaru atau New Priok Terminal Container One (NPCT-1) yang diproyeksikan mampu melayani kapal peti kemas dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 TEUs, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas bongkar muat serta giatnya mencari pasar kargo dari wilayah hinterland.

“Tanpa produktivitas bongkar muat yang bagus dan kargo yang memadai mustahil kapal besar akan mau singgah. Jadi pengelola NPCT-1 harus lebih gencar memarket fasilitas nya kepada pemilik barang di wilayah hinterland atau industry yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29-8-2016).

Adil mengatakan, saat ini rata-rata tingkat produktivitas bongkar muat peti kemas di NPCT-1 mencapai 26 boxes/crane/hour (BCH) atau masih lebih rendah ketimbang di JICT dan TPK Koja yang rata-rata 28 BCH.

ALFI, kata dia, menyambut positif adanya NPCT-1 sebagai terminal peti kemas baru di pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan pilihan kepada pelaku usaha logistik di pelabuhan selain fasilitas terminal eksisting al; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan Mustika Alam Lestari (MAL).

“Namun kuncinya kalau NPCT-1 mau bersaing dan menarik kargo lebih banyak, produktivitas BCH-nya juga harus di tingkatkan. Selain itu perlu komunikasi yang intensif dengan para asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut NPCT-1, Suparjo mengatakan bahwa saat ini produktivitas bongkar muat di terminal tersebut sudah lebih baik. “Saat ini rata-rata sudah mencapai 26 BCH,” ujarnya melalui telpon.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sodik Harjono mengharapkan keberadaan terminal baru NPCT-1 dapat mengurai persoalan kepadatan arus barang di pelabuhan Priok serta memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Produktivitas NPCT-1 harusnya bisa melebihi JICT dan TPK Koja, dan keberadaannya berpengarus positif bagi masyarakat di sekitar pelabuhan Priok,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC menyatakan, dengan kehadiran NPCT1, diharapkan kapal peti kemas bermuatan besar tidak perlu lagi singgah di Singapura.

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, pelabuhan yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 itu dibangun berdasarkan standar internasional dan steril.

NPCT1 memiliki luas lahan sekitar 32 Hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016, dengan kedalaman -14 meter low wter spring (LWs).

Siapkan Rp3,6 triliun

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massaya mengatakan pihaknya mempersiapkan sekitar Rp 3,6 triliun untuk membangun kanal yang menghubungkan Tanjung Priok ke Cikarang, Bekasi. Kanal sepanjang 40 kilometer tersebut nantinya akan dijadikan jalur bagi konteiner untuk langsung mendistribukan barang ke tempat tujuan.

Elvyn mengatakan kanal tersebut akan membuat efisiensi angkutan barang di Indonesia. Kanal Inland Waterways ini akan menggunakan sungai sebagai jalur angkut dagang. Kanal tersebut nantinya bisa dilewati kapal tongkang yang bisa mengangkut 150 kontainer.

“Kita siapkan Rp 3,6 triliun untuk bangun kanal. Dengan kanal itu akan menghilangkan kongesti dan arus barang lebih cepat,” ujar Elvyn di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Senin (29/8).

Menurutnya, saat ini prosesnya tengah menanti persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum dilakukan pengerukan dan pelebaran daerah aliran sungai menjadi 50-100 meter, agar bisa dilalui kapal-kapal tongkang pengangkut kontainer.

Pembuatan kanal  ini pun menjadi salah satu rencana strategis Pelindo II tahun ini. Proyek ini sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, dan Pelabuhan Kijing.

Lapor kesiapan

Elvyn G Masassya menyambangi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. Pembicaraan ini guna melakukan perbaikan transportasi dan infrastruktur darat.

Elvyn mengaku pertemuan ini hanya dalam rangka melaporkan perkembangan PT Pelindo II (Persero) dalam rangka mendukung tol laut dan konektivitas khususnya antar pulau.

“Beliau memberi arahan bagaimana dipercepat proses konektivitas mengatasi constrain-constrain yang ada. Khususnya interland darat kalau barang datang ke pelabuhan kan harus dibawa ke darat,” ucapnya saat ditemui usai pertemuan di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kemudian, Elvyn mengaku juga melaporkan kesiapan perseroan dalam mengoperasikan terminal baru Tanjung Priok yakni Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal 1. Selain itu, juga melaporkan kesiapan dalam membangun beberapa pelabuhan baru di Pantai Kijing, Kalimantan Barat dan Sorong, Papua.

“Membangun kanal memudahkan distribusi kontainer dari Priok ke Cikarang melalui jalur sungai. Saya laporkan itu, beliau berikan support,” tuturnya.

“Intinya sama konektivitas dan tol laut bagaimana Pelindo II lebih berperan mempercepat konektivitas termasuk gagasan operasikan sebagai pelabuhan yang selama ini di Kementerian Perhubungan, UPT, untuk kita kelola dan dikembangkan,” tambah dia.

Ambil alih pelabuhan

BUMN pelabuhan tengah mematangkan pemetaan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias P. Moedak mengatakan berdasarkan pemetaan pihaknya hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan.

“Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil,” ujarnya, Senin (29/8/2016).

Alasannya, dia mengaku perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang cukup di sana sehingga tidak perlu menambah SDM baru untuk tempat yang baru. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhannya akan lebih mudah.

Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi di beberapa pelabuhan a.l. Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.

Lebih lanjut, dia mengaku tidak ada pelabuhan UPT di Kalimantan yang akan diambilalih. Berkaitan dengan model bisnis, dia mengatakan Pelindo III ingin sistemnya berupa bagi hasil dengan pemerintah atau kerjasama pemanfaatan (KSP).

“Kita ingin bagi hasil bukan bayar sewa,” tegasnya kepada Bisnis.

Namun, keinginan tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengaku perusahaannya sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.

“Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis.

Atas keputusan tersebut, dia menegaskan Pelindo I telah siap mengoperasikan dua pelabuhan UPT tersebut dalam waktu dekat, yakni kurang dari tiga bulan.

Untuk pelabuhan UPT lain, dia belum bisa mengungkapkan karena perlu proses dan waktu yang lebih lama untuk pengambilalihannya. “Yang lain perlu waktu atau baru bisa dioperasikan tahun depan,” katanya.

Pelindo II mengaku sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya mengatakan pihaknya tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, setelah peninjauan selesai barulah Pelindo II akan mengajukan pelabuhan mana saja yang akan diambilalih operasinya.

“Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan,” ujarnya selepas kunjungan Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27/8/2016).

Adapun selain pelabuhan tersebut, Elvyn mengungkapkan Pelindo II juga tertarik untuk masuk dan mengelola satu pelabuhan di Batam yang menjadi wilayah BP Batam.

Terkait bisnis model yang akan diambil, dia mengaku pihaknya masih harus mengkaji lagi lebih dalam karena ketika Pelindo II masuk ke pelabuhan tersebut maka perusahaan harus menanamkan modal untuk pengadaan alat.

“Ketika kita masuk di sana kita harus mengadakan peralatan. Kebutuhan peralatan ini tentu harus disesuaikan dengan lokasi pelabuhannya,” paparnya.

Secara umum, dia melihat sistem sewa menjadi pilihan model bisnis kerjasama yang paling memungkinkan dalam pengambilalihan operasional pelabuhan pemerintah ini. “Ya kalau sewa, kita bisa lihat prospek ke depannya bagaimana.”

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pelabuhan UPT yang akan dikerjasamakan dengan BUMN adalah pelabuhan yang tidak memiliki Unit Pengelola Pelabuhan (UPP).

“Jadi ada KSOP. Misalnya, KSOP di Bima, dia regulator tapi punya dermaga juga yang sebelahnya ada Pelindo III. Daripada kita keluar cost yang besar, sementara pendapatan sebatas regulasi. Itu yang akan kita tawarkan,” ujarnya.

Dia mengatakan model bisnis tepat untuk situasi ini adalah kerjasama pemanfaatan (KSP). Dengan sistem ini, maka BUP BUMN harus membagi hasil pendapatan mereka. Contoh lain, Di Ambon, Pelindo IV memiliki dermaga yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.

Untuk kasus ini, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnisnya. Sejauh ini, dia memaparkan ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau KSP. Dengan model PMN, pihak Pelindo tidak perlu membayar sewa dan bagi hasil kepada pemerintah.

Namun, dia menegaskan dua model bisnis ini tetap mensyaratkan BUP BUMN untuk membayar biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelabuhan tersebut.

Sejauh ini, dia mengaku Pelindo IV telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut. “Mereka sih lebih senang aset-aset itu di-KSP-kan,” ujarnya.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan model bisnis pengambilalihan operasi ini harus dikaji lebih dalam dengan BPK.

Dengan demikian, dia menuturkan perlahan Kementerian Perhubungan hanya akan fokus sebagai regulator dan mengoperasikan pelabuhan kecil yang belum diminati.

“Pelabuhan mana yang mau dikelola swasta dan mana yang mau dikelola Pelindo, ini sedang digarap. Sekarang bagaimana kita memetakan bersama-sama melihat kelayakan lokasi, aspek finansial dan aspek legalnya,” tegasnya, Jumat (26/8/2016).

sumber: republika.co.id/bisnis.com/okezone.com