Kemenkeu agar sidik permainan di BC

tmp_10804-04042016_bea-cukai_20160404_1715581317179933

 

Kementerian Keuangan didesak untuk menyelidiki dengan tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang masih marak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dikhawatirkan, kondisi ini bakal menggangu iklim investasi dan dunia usaha secara keseluruhan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama aparat hukum harus bisa aktif dan bersikap tegas terhadap dugaan praktik pungli di lembaga tersebut.

Satgas Sapu Bersih Pungli yang dibentuk Presiden juga harus menelusuri hal ini dan memeriksa orang-orang yang berwenang di pelabuhan maupun Kantor Pusat Bea dan Cukai.

“Kalau ternyata penundaan izin reekspor ini misalnya gak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus bisa menindak tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas, sampai ke Dirjen misalnya,” kata Uchok di Jakarta Jumat (21/10).

Dia menambahkan jangan sampai investor dan pengusaha jadi enggan lagi berhubungan dengan Bea dan Cukai yang masih melakukan praktik kotor itu.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Uchok menduga ada keganjilan yang perlu diusut tuntas.

Apalagi jika rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

“Ini kan pembangkangan terhadap perintah atasan. Kantor Pusat BC mesti mempertanyakan hal ini, jika tidak, kuat diduga ada permainan,” serunya.

Seperti diketahui, PT Mitra Perkasa Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang.

Kasus yang bermula dari kesalahan pengiriman barang impor awal Mei lalu, namun penahanan barang masih berlanjut meskipun rekomendasi izin reekspor sudah didapat sejak tanggal 25 Juli lalu.

Hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna reekspor.

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengakui, selama ini indeks di beberapa struktur kepabeanan, baik ekspor atau impor masih belum baik.

Sementara terkait reekspor sendiri, pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas PLB (pusat logistik berikat).

Fasilitas ini dipercaya mampu memberikan added value hingga US$ 5 juta alias Rp 64 miliar (estimasi kurs Rp12.991/USD) bagi perusahaan.

“Memang standar operational prosedur (SOP) harus memberi kepastian usaha dan harus ada kepastian dalam mengurus surat izin reekspor,” ucapnya.

Menurutnya, untuk re-ekspor juga PLB ini tidak ada tarif lagi.

“Karena ini yang timbulkan ranking kita kalah sama mereka, maka kita harapkan pemaksimalan PLB bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejalan dengan target Presiden memerangi pungli, pihaknya juga berencana memberantas segala praktir pungli di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di bea cukai.

Untuk kasus reekspor, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengakui, Kantor Pusat BC sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin reekspor barang yang diimpor oleh PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Hanya, sesuai prosedur, walaupun rekomendasi sudah diterbitkan kantor pusat, keputusan terakhir ada kantor pelayanan teknis yang bersangkutan yakni di Tanjung Priok setelah diteliti,” ujarnya.

Deni mengatakan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai sejauh ini belum menemukan kejanggalan dari proses yang ditempuh oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Namun, dia meyakini hal ini tak terkait dengan pungutan liar (pungli) yang sedang ramai diperbincangkan.

Kerangkanya ini bukan pungli, ini hanya masalah perizinan reekspor barang yang perlu diteliti. Kami di kantor Pusat belum menemukan kejanggalan dari proses tersebut,” tuturnya.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri, diakuinya pihak Kepolisian memang sudah meminta keterangan dari pihak KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Tindakan khusus dari Kantor Pusat belum ada. Kami hanya ikut mengasistensi proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian,” lanjutnya.

Sumber: tribunnews.com

Sri perlu evaluasi kinerja Dirjen BC

Aparat penegak hukum di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung harus tegas menindak para

Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menegaskan, praktik pungli di Ditjen Bea dan Cukai sudah berlangsung lama dan telah menjadi ‘penyakit menahun’. Makanya, harga barang dari dalam negeri kalah saing dengan barang dari negara lain.

“Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain,” katanya ketika dikontak, Kamis (20/10).

Hal itu juga yang dirasanya membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan kategori yang memiliki high cost economy. “Karena jelas dari aspek distribusi jadi ada biaya tambahan,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan kajian bahwa masih banyak pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Bahkan, ada oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang melindungi importir dan eksportir.

Berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Sarmuji mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

SMI menurutnya harus memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan permasalahan ditubuh Bea Cukai.

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

Mulai dari praktik pungli, hingga dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat penyelundupan minuman keras.

“Apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti,” demikian Sarmuji yang juga Wasekjen Partai Golkar ini.

Terpisah, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pencopotan Heru Pambudi penting dilakukan seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran Kementerian/Lembaga yang terlibat pungli.

“Ini memalukan karena Ditjen Bea Cukai melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu,” ketus Uchok.

Sumber: rmol.com

Polisi periksa pejabat BC Priok terkait ijin reekspor

Penyidik Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) mengagendakan pemeriksaan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok terkait dugaan penyalahgunaan wewenang perizinan reekspor yang diajukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

Kapolrestro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/10/2016), membenarkan pejabat berinisial Dn menjadi terlapor yang diadukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Pasti akan ditindaklanjuti laporannya,” kata Kombes Daniel Bolly Tifaona.

Bolly menyatakan penyidik kepolisian akan menelusuri alasan pihak KPUBC Tipe A Tajung Priok tidak menerbitkan izin reekspor padahal PT Mitra Perkasa Mandiri telah mengantongi rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan penyidik kepolisian juga harus menelusuri dugaan maladministrasi yang berkaitan dengan masalah penundaan izin reekspor tersebut.

“Sebab dugaan mal administrasi dapat saja muncul jika dikaitkan dengan penggunaan kewenangan yang salah,” tutur Adrianus.

Sebelumnya, manajemen PT Mitra Perkara Mandiri melaporkan seorang pejabat KPUBC Tipe A Tanjung Priok terkait penyalahgunaan wewenang ke Polres Metro Jakarta Utara.

Bahkan PT Mitra Perkasa Mandiri kembali melayangkan Surat Nomor 0031/SP-MPM/X/2016, namun pihak KPUBC Tipe A Tanjung Priok tidak pernah menerbitkan persetujuan reeskpor.

Laporan itu berawal ketika manajemen PT Mitra Perkasa Mandiri memesan barang “plastic resin” (PP Homopolymer) HP401H, 4.800 kilogram per bags dengan kuantitas mencapai 120.00 MT kepada Bizaffinitity PTE Ltd Singapore pada 6 Mei 2016.

Berdasarkan pesanan itu, Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan barang melalui Pelayaran Pacific International Lines (PTE) LTD ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 30 Mei 2016.

Saat pengiriman barang terjadi kesalahan sehingga Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan surat kepada PT Mitra Perkasa Mandiri pada 2 Juni 2016 yang menginformasikan pengiriman kontainer tertukar dengan konsumen Bizaffinity PTE LTD di Filipina.

Selanjutnya, PT Mitra Perkasa Mandiri mengajukan permohonan pembatalan BC 2.3 melalui Surat Pelapor Nomor 005/SP/MPM/VI/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Tangerang pada 3 Juni 2016.

Pelapor juga mengirimkan permohonan reekspor kepada KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat Nomor 0001/MPM-SP/VI/2016.

Petugas P2 Ditjen Bea Cukai memeriksa muatan barang pada kontainer itu pada 3-25 Juli 2016 kemudian isi barang diserahkan kepada PT Mitra Perkasa Mandiri importir untuk selanjutnya dilakukan reekspor dengan pengawasan KPUBC Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Nomor S-329/BC.10/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

Pihak perusahaan itu kembali mengajukan reekspor barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui Surat Nomor 0020/MPM-SP/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016.

Sumber: tribunnews.com

 

 

 

 

 

 

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

KPK: banyak pungli libatkan BC di Priok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan maraknya penyimpangan yang terjadi di wilayah kepabeanan. Terutama menyangkut masuknya barang-barang di pelabuhan.

Berdasar kajian terkait importasi kepabeanan, KPK menyebut masih banyak pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Tak hanya itu, masih banyak petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang menjadi beking pengusaha nakal.

“Kita sudah kaji importasi kepabeanan. Ada banyak hal yang kita temui di lapangan seperti di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya pungli dan masih ada oknum (Ditjen) Bea dan Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi nakal. Itu fakta tidak bisa dimungkiri,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pemaparan hasil kajian di sektor kepabeanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan, berbagai penyimpangan itu membuat produksi dalam negeri terganggu, disparitas harga semakin mencolok dan merugikan masyarakat secara umum. Meski demikian, Alex, sapaan Alexander Marwata enggan membeberkan modus maupun para petugas yang terlibat pungli di pelabuhan ini.

Dikatakan Alex, untuk memberantas pungli dan berbagai persoalan lain di kepabeanan dan importasi ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor, seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI serta pelaku usaha importasi.

“‎Kami tadi panggil pihak-pihak terkait importasi, dan kepabeanan, seperti pertanian, perhubungan. Kami undang juga penegak hukum dari unsur Kepolisian dan TNI. Karena kan mereka yang bertanggungjawab terhadap pengamanan kepabeanan. Tujuannya, supaya ke depan mampu benahi yang selama ini salah,” kata Alex.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi langkah KPK untuk membenahi persoalan di kepabeanan dan importasi. Heru mengakui berbagai persoalan di kepabeanan dan importasi memiliki persoalan yang kompleks dan perlu diatasi secara bersama-sama oleh para pihak terkait.

“Impor ilegal multidimensi faktornya. Karena itu memang memberantasnya harus menggandeng sejumlah pihak,” katanya.

Heru mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi di sektor kepabeanan dan importasi. Dari sisi regulasi, terdapat 18 pemangku kewenangan terkait kepabeanan dan importasi yang harus dikoordinasikan.

Selain itu, para pelaku usaha seharusnya mengikuti sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi jalannya sistem ini diharapkan tidak menjadi beking dari pengusaha yang nakal.

“Karena itu kami meminta juga aparat penegak hukum mendukung praktik-praktik yang benar dan memberantas yang tidak benar mengenai kepabeanan. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan internal,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

 

tmp_21371-571472996595-2077678884

 

 

Kemenhub perlu tangani tarif liar LCL

Importir mendesak Kementerian Perhubungan turun tangan untuk mengevaluasi formulasi, komponen dan tarif layanan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

Hal itu didesak supaya tercapai kesepakatan tarif baru antar penyedia dan pengguna jasa guna menghilangkan praktik kutipan liar di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sekjen Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan sepanjang tidak ada evaluasi dan dibuat kesepakatan baru tarif layanan kargo impor bersatatus less than container load (LCL) tersebut.

Menurutnya, instansi terkait sulit mengawai praktik yang masuk kategori pungutan liar (pungli) dalam layanan impor tersebut.

“Bagaimana mau diawasi, kalau tidak ada acuan tarifnya. Sebab, kesepakatan tarif penyedia dan pengguna jasa soal layanan imor LCL itu sudah kedaluarsa sejak 2010. Akibatnya tarif-tarif liar pada layanan kargo impor tersebut masih saja berlangsung sampai sekarang,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/10/2016).

Ridwan mengemukakan yang paling dirugikan atas kondisi seperti ini adalah perusahaan importir yang melakukan pemasukan barang melalui pelabuhan Priok dengan status importasi LCL.

“Ginsi sudah sering mengeluh soal liarnya tarif layanan importasi LCL di Priok itu,” tuturnya.

Dia mengatakan tidak mau mempersoalkan dengan ada atau tidaknya fasilitas terpadu yang akan disiapkan Pelindo II untuk menangani kargo impor LCL di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, yang terpenting tarifnya single billing dan sudah ada kesepakatan penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan.

“Seharusnya yang melakukan pengawasan tarif tersebut Otoritas Pelabuhan. Tetapi sekarang bagaimana mau ngawasin kalau kesepakatan tarif nya sudah tidak berlaku,” tuturnya.

Ridwan mengatakan, penyederhanaan sistem tarif atau melalui single billing layanan kargo impor LCL di Priok bisa diterapkan dengan mekanisme operator gudang langsung menagihkan kepada pemilik barang.

“Selama ini sistem penagihan layanan LCL impor yakni operator gudang yang nagih ke perusahaan forwarder, kemudian forwarder menagih ke pengguna jasa,” paparnya.

Sesuai dengan kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa pelabuhan Priok 2010, komponen biaya LCL cargo impor yang sudah disepakati untuk forwarder charges a.l CFS charges, DO charges, agency charges, dan administrasi.

Adapun biaya local charges untuk layanan LCL kargo impor hanya diberlakukan komponen tarif a.l delivery, mekanis, cargo shifting, surveyor, penumpukan, administrasi, behandle dan surcharges.

Namun, di luar komponen tersebut masih ada pemilik barang impor yang dikutip komponen biaya tambahan seperti devaning atau pecah pos yang mencapai Rp2,13 juta/cbm, biaya lain-lain Rp2,8 juta/dokumen, serta administrasi delivery order (DO) Rp1,45 juta.

Kian liarnya kutipan biaya penanganan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, diduga lemahnya pengawasan operator dan instansi terkait akibat tidak adanya fasilitas terpadu dalam penanganan layanan jenis kargo impor tersebut.

Dikonfirmasi Bisnis per telepon (17/10), Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II Prasetiadi mengatakan BUMN tersebut masih terus melakukan kordinasi dengan instansi dalam penyiapan fasilitas logistik terpadu di pelabuhan Priok.

“Rencananya fasilitas itu berada di area pergudangan Pos Sembilan Pelabuhan Priok,” ujarnya.

Sumber: bisnis.com

 


INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup
INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

 

 

 

Menyoal tarif progresif & dwelling time

Oleh Effnu Subiyanto

Setelah diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok Januari lalu, tarif progresif juga akan diberlakukan di Tanjung Perak, Surabaya. Gabungan importir Seluruh Indonesia (Ginsi) keberatan karena justru akan memicu biaya ekonomi tinggi baru. Jika ingin menyelesaikan dwelling time (waktu tunggu) bukan menaikkan tarif penggudangan pelabuhan.

Hal yang sama diberlakukan di Belawan, Tanjung Emas, dan pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar. Berturut-turut angka dwelling time di Tanjung Perak adalah 7-8 hari, Belawan 7-8 hari), Tanjung Emas 4-5 hari dan Sukarno-Hatta 6-7 hari. Di Tanjung Priok memang sangat drastis karena mengenakan free of charge sehari setelah tanggal Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari semula tiga hari.

Lepas 24 jam barang tidak dikeluarkan dari gudang, kontainer 20 feet membayar 244.000 rupiah/hari. Dasar perhitungannya: bea 27.200 rupiah per boks dikalikan 900 persen. Besaran tarif progresif ini ditetapkan dalam Permenhub No 117/2015.

Banyak sekali upaya pemerintah menyelesaikan dwelling time. Tahun lalu dibentuk Single Risk Management (SRM), kini tidak terdengar kabarnya. Kebijakan SRM jika satu institusi yang terkait di pelabuhan berjumlah 21 kementerian/lembaga hijau maka hijau seluruhnya. Artinya pemprosesan dokumen kepabeanan lebih cepat. Setelah SRM, pemerintah meluncurkan tarif progresif.

Sungguh, persoalan dwelling time aktivitas bongkar muat di pelabuhan utama dikeluhkan para pengguna jasa kepelabuhanan. Tidak hanya eksportir dan importir, namun jasa broker, agen inklaring, jasa perusahaan bongkar muat (PBM) dan perusahaan inland trucking juga mengeluhkan kinerja lamban proses rilis kargo kapal.

Menaikkan tarif penggudangan secara spektakuler justru memicu ekonomi biaya tinggi baru. Di Tanjung Priok kini dipasangi rel kereta dengan kapasitas 18 kontainer sekali angkut. Ujung-ujungnya tambahan biaya baru. Sejauh ini dwelling time paling minim 7 hari. Ini masih kalah jauh dengan rekor pelabuhan Singapura, 4 jam.

Memang ada 21 instansi terkait pelabuhan, namun yang paling dapat disorot Direktorat Jenderal Bea Cukai. Akhirnya yang terjadi kinerja Bea Cukai selalu disorot negatif karena dianggap penyebab utama persoalan waktu tunggu. Rata-rata dwelling time jalur hijau 7 hari kerja, jalur kuning 9 hari kerja dan akan mencapai 30 hari. Jika terkena jalur merah tidak menentu.

Singkat dan lamanya kargo di pelabuhan amat tergantung jumlah kontainer yang harus diperiksa dan jumlah tenaga inspeksi Bea Cukai.

Memahami proses di pelabuhan sebetulnya tidak sulit. Kawasan pelabuhan berada di bawah otoritas BUMN Pelindo. Sementara formalitas pabean wewenang Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Seluruh instansi yang menitipkan regulasi berjumlah 21, tidak semuanya terlibat dan diperlukan dalam satu kegiatan di pelabuhan. Jika kargonya berhubungan dengan obat tentu saja hanya BPOM dan karantina yang diperlukan.

Jika dalam bentuk mesin biasa, sama sekali tidak diperlukan izin instansi karena diwakilkan sistem harmonisasi (HS code). Namun jika memiliki fasilitas impor tentu saja ada beberapa dokumen instansi lain yang diperlukan.

Tidak Tahu

Persoalannya, tidak semua pemilik barang mengetahui memproses kargonya agar segera bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Studi Subiyanto, E (2015) 100 persen importir tidak mengetahui jadwal kedatangan kapal. Bahkan sangat minim yang memahami mekanisme perdagangan internasional. Seluruh pengurusan dilakukan agen, broker atau perusahaan freight forwarder. Beban importir akan semakin berat jika agen kongkalikong dengan oknum petugas depo maskapai pelayaran dan gudang pelabuhan.

Regulasi sebetulnya perlu direlaksasi yang pro pemilik barang. Otoritas pelabuhan Pelindo dan Bea Cukai (BC) dapat menginformasikan kedatangan kapal kepada pemilik barang dan perlu dinotifikasi kesiapan dokumen untuk formalitas pabean. Submit dokumen dalam bentuk penyampaian dokumen BC1.0 atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dapat lebih dini dilakukan. Syukur sebelum kapal sandar, begitu kapal sandar submit BC2.0 dapat segera dilakukan untuk mendapat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

Relaksasi kedua dapat dilakukan dalam kondisi emergensi seperti tahun lalu. BC dapat segera merilis SPPB khusus, diikuti pemeriksaan lokasi gudang pemilik barang. Importir tertentu yang reputasi baik, taat pajak, dan kooperatif layak mendapat relaksasi khusus tersebut berupa langsung pengeluaran barang.

Kedatangan barang diinformasikan dan importir hanya menyediakan peralatan angkut keluar wilayah pelabuhan. Importir dengan kualifikasi jalur merah tentu saja tidak layak terima relaksasi.

Kebijakan relaksasi dibarengi kebesaran jiwa otoritas pelabuhan Pelindo yang merelakan sebagian profitnya karena kargo kapal sebentar di pelabuhan. Namun ketika kinerja pelabuhan meningkat dan kepercayaan kapal internasional tumbuh, frekuensi lalu lintas kargo internasional akan meningkat yang menguntungkan Pelindo.

Sebagai ilustrasi, di Teluk Lamong, Jatim, memiliki kawasan 38 hektare. Ternyata hanya mampu memberi throughput 700 ribu kontainer per tahun. Luas lahan sebetulnya mampu diisi 12.667 kontainer ukuran 40 feet dan akan berjumlah 4,6 juta FEUs per tahun. Namun apa daya, kapasitas throughput hanya dipasang 1,5 juta TEUs. Artinya 12.667 kontainer itu dalam siklus setiap 45 hari.

Jadi rata-rata setiap kontainer mengendap di pelabuhan selama 45 hari. Sebab realisasinya setengah dari kapasitas terpasang. Maka, siklus kontainer bahkan mengerikan sampai 90 hari. Pelabuhan Singapura berkinerja mengesankan. Kapasitas lahan pelabuhan hanya mampu menampung 30 juta TEUs dalam setahun. Namun tahun lalu kinerjanya mencapai 64,10 juta TEUs per tahun. Artinya pelabuhan Singapura menyingkatkan waktu penggudangan agar lalu lintas kargo internasional lancar menuju pelabuhan akhir.

Para awak kapal menjadi betah berlama-lama di kota Singapura, sehingga banyak memberi devisa. Pendapatan pelabuhan mungkin lebih kecil, namun pendapatan dan ekonomi negara secara keseluruhan mendapat manfaat.

Persoalannya akankah Pelindo rela membiarkan uang sewa gudang 45 hari atau 90 hari hilang demi menekan dwelling time. Pendapatan Pelindo minimal 22,5 juta rupiah per kontainer dalam kurun waktu itu. Sebetulnya penyelesaian dwelling time mudah jika dibarengi niat jernih. Kebijakan sekarang dengan menaikkan tarif gudang progresif di pelabuhan justru memunculkan ekonomi biaya tinggi baru.

Penulis doktor ekonomi Unair

Sumber: koran jakarta

 

 

tmp_2613-screen-shot-2016-10-16-at-11-51-32-pm-1225648016

 

 

Pengusaha desak birokrasi perijinan eksim dipangkas

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor
JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta optimistis masa inap barang atau dwelling time di Pelabuhan Priok bisa kurang dari 3 hari.

Pengurangan itu bisa dilakukan dengan cara memangkas birokrasi perizinan ekspor impor melalui pemberdayaan portal Indonesia National Single Window (INSW) secara menyeluruh.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan, untuk menekan dwelling time hendaknya pemerintah fokus mengimplementasikan INSW, sehingga seluruh dokumen perizinan ekspor impor dilayani pada sistem layanan tunggal berbasis IT tersebut.

Dia juga mengatakan, pelabuhan Priok sebagai port of destination yang juga berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat seharusnya di topang dengan kesiapan seluruh instansi terkait atau kementerian dan lembaga (K/L) dalam proses percepatan perizinan untuk menekan dwelling time.

Adil menyatakan, saat ini justru terjadi salah tafsir jika ada yang menganggap sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok itu dapat dilakukan dengan mengalihkan tujuan akhir barang impor ke lokasi pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat.

“Tidak ada kaitannya keberadaan pelabuhan darat seperti halnya CDP itu untuk menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab CDP itu kan juga sebagai port of destination (POD) dan dalam hal ini penetapan POD itu tertuang dalam kesepakatan pengangkutan antara pemilik barang impor dan perusahaan pelayaran pengangkutnya,”ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/10/2016).

Adil mengatakan, salah satu pemangkasan proses birokrasi dan perizinan terkait ekpor impor itu al; dokumen perizinan komoditi yang terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) yang masih harus berurusan dengan banyak instansi, serta belum adanya sistem delivery order (DO) online yang di terbitkan oleh perusahaan pelayaran asing melalui keagenannya di dalam negri.

“Jadi menyoroti soal dwelling time itu jangan hanya soal bongkar muat karena kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di Priok itu sudah ada service level agreement (SLA)-nya,” tuturnya.

Dwelling time,imbuhnya lebih menyangkut soal perizinan yang masih berbelit sehingga barang menumpuk lama di pelabuhan padahal barang/kontener sudah di bongkar dan berada di di container yard namun tidak bisa keluar pelabuhan.

Karena itulah, ujar Adil, Kemenhub menerbitkan Permenhub 116/2016 yang membatasi paling lama kontener menumpuk di pelabuhan Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar hanya tiga hari.

“Seharusnya Permenhub ini juga menjadi acuan instansi yang terlibat dalam proses perizinan ekapor impor supaya bisa mempercepat pelayananannya.Makanya INSW harus dijalankan oleh seluruh instansi tersebut,”tuturnya.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, instansi sudah mengumpulkan seluruh stakeholder dan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Priok untuk mendorong penurunan dwelling time kurang dari 3 hari.

“Hari ini (Kamis,13/10/2016) sudah dilakukan pertemuan kordinasi dengan stakeholder sebagai upaya menurunkan dwelling time di Priok,” ujarnya.

Dikatakan, terkait implementasi DO online pelayaran juga menjadi perhatian serius yang mendesak dilaksanakan.

“Penerapan DO online itu merupakan salah satu poin penting yang dibahas agar dwelling time bisa kurang dari tiga hari di Priok

Dihubungi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Kepabeanan Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Djafar mengatakan,selama ini untuk menyelesaikan dokumen DO online di pelayaran saja menghabiskan waktu rata-rata satu hingga dua hari karena agen pelayaran belum beroperasi .

Sumber: bisnis.com

 

 

 

Dwelling time Priok terkendala pre-custom clearance

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, salah satu faktor yang membuat waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time menjadi lama adalah pada proses pre custome clearance. Di mana, pada proses ini bongkar muat barang mesti mendapat restu dari beberapa lembaga atau instansi.

Pada proses ini izin mesti mendapat restu dari pejabat setingkat eselon I.

Yang jadi masalah di pre custome di mana ada 8 instansi di situ dan sebagian ditandatangani eselon I. Bagaimana mungkin satu hari ribuan dokumen eselon I harus tanda tangan,” kata dia dalam acara Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Thamrin Nine Jakarta, Senin (10/10/2016).

Namun berkat koordinasi yang baik, kini perizinan tersebut mulai dipermudah. Salah satunya, di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberlakukan izin secara online.

“Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, Departemen Perhubungan dari 74 izin, 60 sudah online. 14 sudah lakukan satu klarifikasi,” kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan ketentuan supaya barang di pelabuhan tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari.

Dari situ, pemerintah meminta operator untuk memberikan tempat supaya ada penampungan di luar pelabuhan.

“Pelindo I-IV sudah menyiapkan di luar akan memberikan ruang. Tempatnya lebih lega kalau nggak ada, 30 hari di situ,” ujar dia.

Terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pemerintah menargetkan menjadi 2,5 hari.

Dia mengatakan, dwelling time di pelabuhan tersebut kini mengalami perbaikan.

“Dwelling time hal yang banyak dibicarakan. Saya apresiasi Pelindo II yang melakukan perbaikan dulu 5,7 hari menjadi 3,2 hari. Kita minta kurang 2,5 hari,” tandas dia.

Sumber: liputan6.com

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

 

Barang lambat keluar karena ijin bermasalah

Lamanya pengurusan izin di pelabuhan, kini tengah menjadi sorotan serius bagi pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo menegaskan, untuk terus mempercepat dwelling time, atau waktu bongkar muat barang di pelabuhan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Doddy Edward meminta, agar pengusaha menyelesaikan dulu izin impor, sesuai aturan sebelum melakukan impor.

Aturan tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015.

“Itu sesuai dengan amanah Permendag Nomor 48. Jadi, segala persyaratan, segala rekomendasi, dan lain-lainnya itu itu harus di-clear-kan dulu, baru dia lakukan proses importasi,” kata Doddy, ditemui usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 10 Oktober 2016.

Selama ini, kata Edward, tak jarang para pelaku usaha melakukan importasi sebelum menyelesaikan izin-izin yang diperlukan.

Sehingga, ketika barang telah sampai di pelabuhan akan memakan waktu yang lama untuk mengeluarkannya.

“Sedapat mungkin, pada saat mereka melakukan proses meminta izin, jadi ini izinnya diproses dulu, baru mereka melakukan impor,” kata Doddy.

Doddy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai hal ini.

Sehingga, waktu bongkar muat di pelabuhan dapat dipercepat sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono.

Sumber: viva.co.id

tmp_32422-65756_ilustrasi_peti_kemas_ekspor_impor_pelabuhan_663_382-233172407

 

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya