RI Jepang pertegas integrasi Patimban ke Priok

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.

Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.

Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.

Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.

Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.

Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.

Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.

Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.

Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.

Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.

Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.

Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.

Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.

Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.

Sumber: beritadaerah.co.id

 

 

ALFI khawatir superhub timbulkan double handling untuk kargo domestik

Yukki N. Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga menjabat sebagai Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), mempertanyakan kejelasan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN pelabuhan.

Hal ini, ujarnya, karena tidak ada konsep pelabuhan demikian dalam tata kepelabuhanan nasional ataupun internasional sekalipun.

Berdasarkan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), hub internasional sudah ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut.

“Berkaitan double handling, saya tidak bisa membayangkan kalau [kargo ekspor] dari Sumatra harus ke Jakarta dulu atau Makassar ke Surabaya atau ke Jakarta. Saya melihat ada potensi kenaikan biaya logistik di situ,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/12/2016).

Dia memahami keinginan mendatangkan kapal besar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka persaingan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, operator pelabuhan dan pemerintah harus mengalkulasikan kapasitas volume kapal besar yang dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia.

“Ini tidak ada jaminan. Semua kapal besar itu sudah ada hubungan dengan [pelabuhan] Singapura dan Malaysia,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah dan BUMN harus melihat adanya kargo dengan kebutuhan khusus yang harus cepat dikirim, seperti produk sayur, buah dan ikan segar.

Kargo jenis tersebut tidak mungkin mengunakan sistem pooling di satu pelabuhan karena akan memperlama waktu pengiriman. Kebijakan ini, lanjutnya, akhirnya mematikan direct call ke pelabuhan lain karena menganggu muatan di daerah. “Tidak akan ada [direct call] yang masuk [ke daerah],” ujarnya.

Dia membenarkan ada kemungkinan pengalihan pajak ekspor daerah dari pengapalan internasional ke Ibu kota, lokasi Pelabuhan Tanjung Priok.

Aulia Febrial Fatwa, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, menuturkan penetapan transshipment kapal besar di Pulau Jawa tidak sesuai dengan Sislognas. Di dalam Sislognas, sudah jelas hub internasional di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.

ANCAMAN NASIONAL

Dia menambahkan kebijakan ini akan mengancam keamanan dan pertahanan nasional karena kapal asing masuk langsung ke perairan tengah Indonesia.

Selain itu, dia menilai kebijakan ini jika diterapkan untuk kargo ekspor saja akan berpotensi meningkatkan biaya logistik karena adanya double handling. Biaya logistik tinggi menekan daya saing eksportir. “Kalau ekspor ke Jakarta dulu, itu salah kaprah. Cost-nya seperti apa,” ungkapnya.

Sementara itu, dia menilai jika konsolidasi kargo ditujukan untuk barang impor, pengusaha pelayaran nasional bisa diuntungkan. Di sisi lain, dia mempertanyakan dominasi Pelabuhan Tanjung Priok karena semua arus barang dan peti kemas akan mengalir ke sana.

Senator Nur Bahagia, Guru Besar Teknik ITB, mengatakan kebijakan superhub seharusnya ditekankan untuk konsolidasi barang impor. Sementara itu, dia menegaskan direct call harus tetap mengakomodasi produk ekspor.

“Menurut Sislognas, kita itu mempermudah ekspor dan memberikan barriers to entry untuk impor melalui pintu tertentu. Itu ada konsepnya, daerah terdepan dan terdalam kan,” tegasnya.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan superhub ini nantinya tidak akan menutup kesempatan pelabuhan di bawah BUMN lain untuk melakukan direct call atau pengapalan langsung.

“Direct call atau direct export tetap tercatat di situ. Pemerintah daerah akan mendapat pendapatan dari ekspornya,” paparnya setelah Rakor Pelindo I-IV di Makassar, Senin (20/12).

Dia mencontohkan kargo ekspor dikumpulkan di Tanjung Priok dan dimuat ke dalam kapal besar sehingga tidak perlu melakukan transshipment di Singapura. Konsep superhub ini, lanjutnya, segera diterapkan pada tahun depan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku senang adanya sinergi antara Pelindo I-IV terkait konsep superhub ini.

“Saya senang karena koordinasi mereka saling memberi. Ada kesepakatan antara mereka mengenai hub dan superhub. Yang jadi superhub mungkin ada dua, Priok dan Perak, yang lain hub juga. Proses ekspor terjadi di masing-masing pelabuhan, tetapi transshipment hanya di titik tersebut,” ungkapnya.

Pengusaha di industri logistik mempertanyakan kebijakan BUMN kepelabuhanan terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia I-IV membuat kesepakatan untuk menetapkan dua pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok, untuk menjadi superhub yang fokus menjalankan transshipment atau alih muat ke kapal besar tujuan ekspor. Lanjutkan membaca ALFI khawatir superhub timbulkan double handling untuk kargo domestik

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi sorotan tajam oleh sejumlah kalangan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo sempat marah dibuatnya. Namun kini pihak terkait di Pelabuhan Tanjung Priok nampaknya terus membenahi pelayanan.

Yang terbaru adalah menerapkan pelayanan sistem online. Kendati relatif tertinggal namun langkah ini patut diapresiasi. Sebab sistem online sudah banyak dilakukan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa. Serta meningkatkan pelayanan. Menurut

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, penerapan sistem online saat ini suatu keharusan. Apalagi hal itu juga banyak dilakukan sejumlah instansi. Pihaknya pada 1 November 2016 lalu, telah melakukan ujicoba pelayanan online.

“Cepat atau lambat sistem  akan jalan. Kita sudah lakukan upaya, terkait pelayanan online. Apa saja yang sudah dilakukan. Persiapan-persiapan telah kami lakukan. Sosialisasi sudah kami lakukan bersama stakeholder terkait,” ujarnya Senin kemarin (19/12).

Menurutnya penerapan pelayanan online cukup efektif. Bahkan saat ini dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah 2,91 perhari. Sementara pemerintah menargetkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah harus 2,5 hari.”Kita terus mendorong pelaksanaan penerapan sistem online. Termasuk DO online dan e-trucking,” jelas Nyoman.

Adapun masih adanya  yang mengeluhkan penerapan online, pihaknya berharap mereka paham tupoksinya. Termasuk pengguna jasa. Berkas persyaratan haruslah lengkap. “Sebab kalau tidak, nanti tertolak oleh sistem online,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pengusaha kapal yang tergabung dalam, Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) DKI Jakarta, mengeluhkan adanya denda keterlambatan sandar. Pasalnya, menurut mereka keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh pengusaha kapal. Namun juga stakeholder terkait.

“Kalau ada keterlambatan. Dilakukan pihak lain, tapi tetap asosiasi yang dikenakan denda. Misal, jadwal sudah ada, sandar sudah ada. Kalau terlambat di denda,” ujar Ketua INSA DKI Jakarta Alimudin.

Menurutnya, keterlambatan itu bukan hanya dari pengusaha kapal pelayaran saja. Sementara schedule sudah ditetapkan. “Sebelum sandar, ada schedule waktu untuk sandar. Kalau lebih kena denda. Soal itu, banyak pihak terkait. Jangan dendanya dibebankan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Alimudin mengatakan, keterlambatan juga disebabkan implementasi inaportnet yang belum optimal. Menurutnya, kendala di sistem mempengaruhi proses. Seperti saat sandar. Kalau sistem masalah, harus dimanualkan. Namun maksimal 3 jam, hal itu membuat delay.

“Schedule kapal harus sesuai. Dipandu jam berapa, bongkar muat jam berapa. Itu setelah diberlakukannya inaportnet. Kalau sistem bermasalah, satu jam harus manual. Jangan nunggu sampai tiga jam,” pungkasnya.

PriokQ diperkenalkan

Badan Karantina Pertanian (Barantan) meluncurkan pelayanan berbasis situs online yang diberi nama PriokQ Klik. Dengan fasilitas PriokQ Klik, pelayanan waktu Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien hingga 80% dari sebelumnya.

Dalam keterangan resminya, Barantan menyebut inovasi layanan dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini diterapkan demi mendukung upaya pemerintah mengakselerasi ekspor produk pertanian yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit.

“Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas manusia, barang, dan hewan dan tumbuhan. Sebagai salah satu unit pemerintah, BalaiKarantina Pertanian mencegah peluang masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan,” ungkap Widi Hananto, Ketua Pelaksana Sosialisasi PriokQ dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (20/12).

Dia menjelaskan Balai Karatina Priok akan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi guna memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati atau bio diversity Indonesia.

Selain itu, Barantan memperketat pengawasan diwilayah kerja baik di pelabuhan internasional, dry port, kantor pos, maupun pelabuhan domestik dan penumpang seiring dengan peningkatan jumlah komoditas pertanian yang dilalulintaskan.

“Layanan ini merupakan bentuk dukungan kami pada para eksportir importir pertanian,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Purwo Widianto.

PriokQ Klik! adalah layanan inovasi Karantina pertama di Indonesia. Layanan ini memungkinkan bagi eksportir dan importir produk pertanian untuk memonitor proses permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online.

Q adalah singkatan dari quarantine yang artinya karantina.

Hal ini berbeda dari layanan sebelumnya yang dilakukan secara manual atau antri diloket layanan. Kini pengguna jasa dapat memonitor PPK yang diajukan tanpa harus menunggu, perkiraan biaya yang harus dibayar juga dapat langsung dilihat, pembayaran jasapun dapat dilakukan secara online seperti kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Inovasi pembayaran online ini juga menutup kemungkinan markup biaya karantina yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini mendukung penuh komitmen stop gratifikasi dan pungli.

Penghematan biaya dan bagi pengguna jasa diperkirakan akan mencapai 80% dalam pengurusan jasa karantina, karena tanpa menunggu dan realtime.

Lima keunggulan PriokQ Klik :

1. Tanpa harus menunggu, hasil verifikasi dokumen dapat dimonitor secara online bahkan dinotifikasikan via email,

2. Perkiraan biaya (PNBP) langsung dapat diketahui realtime online, tanpa was-was, anti gratifikasi dan pungli, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dinotifikasikan via email,

3. Nomor dokumen yang harus dikirim ke INSW juga bias langsung dicek secara online, tanpa harus menunggu/mengambil hasil print dokumen, ini juga dinotifikasikan via email,

4. Status pengiriman data karantina ke INSW (Indonesia National Single Window) juga dapat dilihat online, tanpa harus menghubungi petugas, sudah bisa di cek kapanpun dimanapun, bahkan notifikasi dikirim via email,

5. Analisis reject INSW, juga dapat dilakukan secara mandiri, agar pengguna jasa dapat memonitor ketika terjadi reject dari INSW.

sumber: indopos.co.id/bisnis.com

 

Aturan kawasan pabean sudah disederhanakan sejak 2015

Timbun petikemas di pelabuhan, 5 pengelola terminal dipanggil
Timbun petikemas di pelabuhan, 5 pengelola terminal dipanggil

Mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, sekaligus pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut, saat ini sudah diatur dalam satu peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015.

Aturan yang ditetapkan pada 6 April 2015 itu mencabut tiga peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tata laksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro mengatakan yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai.

“Kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama,” ujar Deni.

Pelabuhan laut atau bandar udara, kawasan perbatasan, dry port atau terminal barang, kantor pos, dan kawasan pabean yang berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara merupakan lokasi-lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean.

Deni menambahkan bahwa untuk pengajuan sebagai kawasan pabean, permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung.

“Bea Cukai akan melakukan penelitian untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan akan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan,” katanya.

sumber: viva.co.id

 

 

Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean

Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean
Biaya logistik RI tertinggi kedua se-Asean

Ketua Umum DPP Organda, Andrianto Djokosutono mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang kini masih mencapai 24 persen dari gross domestic product (GDP) atau biaya produksi. Kondisi ini tergolong terbesar kedua di ASEAN.

“Transportasi darat atau truk kontribusi GDP mencapai 48 persen, membuat moda transportasi ini menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik,” ujar Andrianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Barang Organda 2016, Kamis (15/12).

Salah satu solusi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik yakni dengan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya serta mengalihkan sebagian arus pengiriman barang dari darat ke laut melalui program tol laut.

Rakornas tersebut dibuka secara langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto yang dalam kesempatan itu mewakili Menteri Perhubungan.

Juga dihadiri, General Manager Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono, Dirut PT.Indonesia Kendaraan Termimal (IKT), para pengguna jasa pelabuhan Priok dan asosiasi terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto mendukung upaya Angsuspel Organda DKI dan Manajemen Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) akan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya.

Dirut PT IKT Armen Amir mengungkapkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengurangi angkutan kendaraan (car carier) berseleweran di jalan, pihaknya bekerjaaama dengan Angsuspel Organda DKI segera menata operasional armada tersebut.

Tahap pertama semua angkutan kedaraan didaftar di IKT kemudian diberi striker atau TID (Truck Identification Document) yang dapat membuka portal secara otomatis.

“Kami siapkan lahan 1 hektar untuk Car Pooling. Jadi semua car carier berada di IKT dan siap dipanggil melalui sistem berbasis IT jika dibutuhkan,” ujar Armen.

Hub penerbangan

Tak lama lagi 2016 akan berakhir dan berganti memasuki tahun baru 2017. Pekerjaan Kemenhub untuk tahun berjalan ini untuk mewujudkan nawacita yang diimpikan bangsa.

Seperti di sektor Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan reformasi terhadap organisasi untuk memperbaiki kualitas jalur laut melalui program Tol Laut.

“Hasilnya lebih bagus, program ini. membuat bagaimana jalur yang dulu hilang kita temukan lagi bahkan menjadi suatu jalur baru yang dibutuhkan dan menjadi suatu cara baru dan meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Untuk sektor udara, pada 2016 ini menjadi kesempatan di mana Indonesia bisa melakukan penerbangan kembali ke Eropa. Ke depan akan ada penerbangan langsung Rusia menuju Indonesia.

“Ini menunjukkan kinerja di udara yang menunjukkan performa baik di samping menyiapkan Jakarta dan Bali sebagai hub penerbangan nantinya. Untuk laut yang tengah disiapkan jadi hub ialah Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Kemudian di sektor darat, pada tahun ini lebih banyak perbaikan, di antaranya jembatan timbang, pengelolaan terminal A. Menurut Budi, realisasi sektor darat menjadi suatu tanda bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki mengenai pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

“Sedangkan untuk perkeretaapian, perbaikan dan pengerjaan double-double track terus dikerjakan,” terangnya.

sumber: poskotanews.com/okezone.com

 

Truk dilarang masuk tol 23-25 Desember

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

PT Jasa Marga kembali mengingatkan keputusan Kementrian Perhubungan mengenai larangan truk melintas di jalan tol pada 23-26 Desember 016 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.

Perusahaan pengelola jalan tol itu terus menginformasikan melalui akun twitter @PTJASAMARTA, seperti malam ini, Rabu (14/12/2016) pukul 19.30 WIB yang isinya “Mulai 23-26 Desember 2016 untuk kendaraan truk barang dilarang melintas, kecuali kendaraan bermuatan BBM/BBG.

Kementrian Perhubungan menyampaikan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa perayaan hari raya Natal 2016, berlaku mulai 23 Desember 2016 pukul 00.00 WIB sampai dengan 26 Desember 2016 pukul 24.00 WIB.

Larangan tersebut berlaku di ruas jalan tol (1) Merak-Cikupa-Kembangan-JORR W, (2) Kembangan Jakarta-JORR W-Cikunir, (3) Cawang-Dawuan-Purbaleunyi, (4) Cawang-Cikarang Utama-Cikopo-Palimanan-Pejagan-Brebes Timur, dan (5) Cawang-Bogor-Ciawi.

Selain itu juga dijelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2, kecuali pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).

Sumber: bisnis.com

 

Pelindo siapkan interland waterways Priok – Cikarang

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 25 triliun di tahun 2017. Uang yang berasal dari kas perseroan tersebut akan digunakan untuk membangun Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Sorong.

Selain dua pelabuhan tersebut, di tahun 2017, Pelindo II juga berencana membangun Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port.

“Kita akan membangun beberapa pelabuhan baru di Indonesia timur di Sorong, Kalimantan Barat di Kijing juga. Kita akan membangun satu kanal untuk mengatasi masalah kemacetan di interland Tanjung Priok ke Bekasi. Nilai yang kita untuk di tahun 2017 itu lebih kurang sekitar Rp 25 triliun semuanya dari internal,” jelas Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Dengan adanya Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port diharapkan distribusi barang ke daerah industri di Cikarang bisa lebih cepat dan murah. Rencana pembangunan Interland Waterways memanfaatkan jalur sungai yang sudah ada.

“Dengan cara ini maka distribusi barang dari perlabuhan ke pabrikan akan lebih cepat dan ongkosnya bisa lebih murah. Sehingga kemudian daya saing kita bisa lebih baik cost logistik kita juga bisa lebih rendah,” tutur Elvyn.

Selain itu, Pelindo II juga akan mengembangkan New Priok Container Terminal (NPCT) I dan II di tahun 2017. Dalam tahap pertama pengembangan dan pembangunan pelabuhan, Pelindo II menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun.

“Satu pengembangan lebih lanjut Kalibaru akan bangun New Priok Container II dan III. Tahun depan pada tahap pertama alokasikan sekitar Rp 6 triliun,” kata Elvyn.

Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat dan Pelabuhan Sorong ditargetkan selesai di 2019.

“Selesainya 2019 insya Allah,” tutup Elvyn.

Koja menurun

Arus peti kemas melalui terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok hingga Nopember 2016 mencapai 752.697 twenty foot equivalent units (TEUs) atau turun sekitar 15% dibanding pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 902.349 TEUs.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif, mengatakan penurunan volume peti kemas di TPK Koja itu selain dipicu belum membaiknya perdagangan global, juga karena bebarapa pelayaran/customer di TPK Koja yang direbut oleh New Priok Container Terminal One (NPC-1).

“Ada beberapa shipping line yang sebelumnya di TPK Koja kini dilayani di NPCT-1. Hal ini juga menyebabkan volume throughput peti kemas di Koja mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela pelaksanaan kegiatan Donor Darah TPK Koja Peduli, di kantor TPK Koja, Selasa (13/12/2016).

Kegiatan donor darah TPK Koja peduli itu diikuti 99 orang pendonor yang berasal dari karyawan TPK Koja, customer dan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Arif mengatakan, rata-rata peti kemas yang dilayani di TPK Koja setiap bulannya pada tahun 2016 mencapai 67.000 s/d 70.000 TEUs, dan pihaknya optimistis pada tahun 2017 akan mampu meningkatkan market dan pertumbuhan volume peti kemas yang dilayani di terminal.

“Meskipun sekarang ini masih pada masa sulit namun tahun depan kami tetap optimistis throughput di TPK Koja akan tumbuh,” paparnya.

Dia mengatakan, sedangkan arus kunjungan kapal di TPK Koja selama periode Januari-Nopember 2016 sebanyak 597 unit. “Kunjungan kapal tiap bulannya di TPK Koja rata-rata mencapai 50 hingga 65 unit,” ujar dia.

sumber: bisnis.com/detik.com

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop
Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

Bisnis angkutan barang jalur darat atau truk diperkirakan mengalami pertumbuhan volume muatan sebesar 10% hingga 15% pada tahun depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan maraknya pengembangan infrastruktur dalam negeri.

Sugi Purnoto, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bidang Sarana dan Prasarana, mengungkapkan pertumbuhan tidak berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha truk.

“Yang pertama, posisi supply saat ini itu masih lebih tinggi dari demand,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/12).

Hal ini disebabkan karena pengusaha banyak melakukan investasi kendaraan beberapa tahun lalu hingga 2014. Sementara itu, pertumbuhan permintaan angkutan barang tidak sesuai harapan pada 2014-2015.

Artinya, lanjut Sugi, pertumbuhan ekonomi dan logistik ini masih lebih rendah dari populasi angkutan barang pada tahun depan. Namun demikian, angkutan barang jalur darat masih mendominasi transportasi barang di Indonesia, terutama untuk pulau Sumatra, Jawa dan Bali.

“Sumatra, Jawa dan Bali memegang lebih dari 70% share distribusi barang,” katanya. Adapun, pertumbuhan pada tahun depan diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, kendati permintaan armada angkutan truk belum terlalu signifikan.

Banyaknya armada truk saat ini, kata Sugi, masih mampu menutup pertumbuhan volume muatan hingga 20% untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, overcapacity atau kelebihan armada masih ada tahun depan.

Kyatmaja Lookman, CEO PT Lookman Djaja yang juga menjabat sebagai Wakil Letua Umum DPP Aptrindo bidang Distribusi dan Logistik, memprediksikan angkutan truk di sektor infrastruktur akan lebih berkembang tahun depan.

Alasannya, pemerintah masih terus mengenjot pembangunan jalan tol, pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya. “Kendaraan sektor infrastruktur masih menjanjikan,” katanya.

Untuk angkutan truk bagi barang konsumen, dia memperkirakan pertumbuhannya tidak akan signifikan. Bahkan, dia mengatakan bisnis angkutan untuk jenis barang tersebut cenderung stagnan.

Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan customer behaviour (kebiasaan konsumen) dari dua tahun lalu. Menurutnya, konsumen tidak lagi melakukan kegiatan stocking barang sehingga semua kegiatan distribusi barang dilakukan dengan sistem just in time.

Umumnya, pabrik barang konsumsi, elektronik dan otomotif terutama pabrik Jepang kini mengunakan sistem itu. Tidak hanya pabrik, segmen minimarket yang pertumbuhannya melampaui segmen supermarket besar juga menerapkan sistem yang sama.

“Mereka tidak mau ada uang nyangkut di stocking, sehingga sekarang lebih efisien,” katanya. Dari sistem just in time tersebut, beberapa manufaktur sudah mengurangi pengunaan pusat distribusi atau distribution center di kota besar.

Sekarang ini, lanjut Kyatmaja, industri lebih memilih mengunakan fasilitas stock point. “Stock point ini beda. Jika distribution untuk menyimpang barang, stock point hanya sebagai tempat menampung sementara,” paparnya.

Imbasnya, dia mengatakan perusahaan menerima penawaran dari konsumen untuk menyediakan fasilitas gudang untuk melayani cross docking.

Cross docking yakni transporter mengangkut barang dengan truk besar hingga ke satu gudang sementara, kemudian barang tersebut disebar ke beberapa wilayah dengan mengunakan truk yang lebih kecil.

Sistem ini, menurutnya, akan sangat mengurangi biaya gudang. Alhasil, dia melihat properti segmen pergudangan akan terkena dampak dari berubahnya sistem distribusi logistik tersebut.

Terkait dengan overcapacity, dia mengatakan fenomena ini telah menyebabkan harga jual kembali kendaraan truk semakin jatuh. “Akhirnya harga mobil itu tidak beda dengan harga besi tua. Contohnya, truk tahun 1997 dulu bisa dijual Rp200 juta. Sekarang bisa Rp20-30 juta,” ungkapnya.

Dulu pengusaha bisa mengandalkan keuntungan dari harga jual kembali kendaraan. Kini, dia menuturkan hal tersebut tidak bisa diandalkan karena banjir kendaraan. Banyaknya jumlah kendaraan angkutan barang itu juga menimbulkan dampak lain, yakni penurunan tarif sewa. Sepanjang tahun ini, dia menghitung penurunan tarif trucking sudah mencapai 10%.

“Kalau bicara ongkos logistik mahal. Pasti bukan karena truk. Kita dua tahun belum naikin tarif. Tarif tidak naik, solar turun,” ungkapnya. Dia menambahkan kondisi ini masih terasa hingga akhir tahun ini. Namun, dia berharap kondisi bisnis trucking akan jauh lebih baik pada 2017.

Buka 24 jam

Sementara itu, dari Surabaya dilaporkan, sejak tanggal 1 Desember 2016, PT TPS memberikan layanan pengurusan dokumen dan customer service buka serta siap melayani pengguna jasa selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu.

Di mana sebelumnya loket TPS hanya buka pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap hari. Terobosan layanan tersebut merupakan komitmen nyata dari PT TPS dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

“Layanan 24/7 ini adalah komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik, turut mempermudah sekaligus memperlancar kegiatan logistik dengan pelayanan non stop tersebut,” ujar M Solech, Public Relations PT TPS.

Para pengguna jasa tidak perlu menunggu besok hari untuk pengurusan dokumen ekspor-impor atau yang biasa disebut dengan job order. “Kapan saja kami terima dan langsung proses. Selama ini dalam kondisi normal sebelum 24/7 sehari kami melayani sedikitnya 700 job order, dan bulan Desember 2016 ini rata-rata sedikitnya 1.000 pengurusan job order,” tambahnya.

Sebelum pelayanan dokumen 24/7 diberlakukan, sebenarnya arus penerimaan dan pengiriman petikemas yang melalui TPS sudah berjalan dengan baik sesuai standar pengurusan dokumen adalah satu menit untuk satu unit kontainer dengan syarat dokumen-dokumen pendukung ekspor-impor telah lengkap.

“Begitu pula untuk para eksportir kapan pun barang yang akan diekspor siap tidak perlu menunggu lagi di gudang/lapangan penumpukan. Truk yang membawa barang dalam petikemas dapat langsung meluncur ke TPS sambil dokumen job order diurus, dan setelah mendapatkan dokumen job order, truk petikemas yang telah sampai TPS dapat langsung kami layani,” kata Solech.

Menurut Solech, saat ini TPS sedang menyiapkan beberapa program lain sebagai langkah penyempurnaan atas pelayanan kepada konsumen yang ujung-ujungnya adalah demi kepuasan pelanggan, karena throughput di TPS semakin tahun juga semakin meningkat.

Berdasarkan data realisasi petikemas yang melalui TPS ekspor dan impor secara total dalam TEUs sebanyak 1,162,502 atau naik 2,5% dibanding tahun 2015 pada periode yang sama hingga bulan Oktober 2016.

sumber: bisnis.com/beritajatim.com

Operator truk agar manfaatkan IT

Operator truk agar manfaatkan IT
Operator truk agar manfaatkan IT

 

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau supaya pengusaha truk memanfaatkan dan menerapkan sistem angkutan barang berbasis informasi dan tehnologi (IT) untuk memudahkan pengawasan muatan dari dan ke pelabuhan Priok.

Kepala OP Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, selain mengimplementasikan sistem IT juga diperlukan manajemen pengelolaan trucking yang profesional.

“Artinya selain adopsi IT yang mumpuni, usaha trucking termasuk SDM nya juga harus profesional dengan menyiapkan armada yang baik dan laik operasi,”ujarnya saat menjadi pembicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Rabu (7-12-2016).

Nyoman mengatakan, instansinya juga sudah mewajibkan agar semua truk pengangkut barang dan peti kemas di Priok di pasang sticker khusus setelah dilakukan pendataan oleh kantor OP Tanjung Priok.

“Jadi nanti yang tidak ada sticker di trailler tersebut tidak boleh masuk pelabuhan Priok,”paparnya.

Project Director Probis Miles PT.Telkom, Natal Imam Ginting, mengatakan sudah sejak tahun lalu pihaknya bekerjasama dengan Aptrindo DKI dalam pemanfaatan sistem IT untuk trucking di pelabuhan Priok dengan membuat aplikasi berbasis web Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB).

“Sistem ini sudah dimanfaatkan meskipun belum maksimal.Makanya kedepan terus dilakukan inovasi agar lebih menarik,”ujar dia.

Uji kir

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mensinyalir hanya 57% armada angkutan barang di DKI Jakarta yang secara reguler memanfaatkan dan melakukan uji fisik dan kelaikan operasi atau KIR di fasilitas pengujian kendaraan bermotor (PKB) milik Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan tidak ada angka pasti jumlah armada angkutan barang (berbagai jenis) yang beroperasi di DKI Jakarta. Namun, katanya, jika jumlah angkutan barang jenis truk kontener di DKI Jakarta mencapai lebih dari 20.000-an

“Data yang kami peroleh, ternyata hanya 57% angkutan barang di DKI yang reguler uji KIR di PKB Pemprov DKI Jakarta, sedangkan sisanya atau 43% tidak jelas melakukan uji KIR di mana?” ujarnya saat berbicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, bertema ‘Kebijakan Pemerintah Menunjang Angkutan Barang’, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Rapat Konsolidasi DPD Aptrindo DKI Jakarta itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Selain itu juga dihadiri Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Pengelola Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Priok serta Asosiasi Pelaku Usaha terkait seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok.

Mustadjab mengemukakan 43% angkutan barang di DKI Jakarta yang diduga lalai terhadap kewajiban melakukan Uji KIR tersebut sangat rentan terhadap faktor keselamatannya karena kelaikan operasi armadanya patut disangsikan.

Mustadjab mengatakan pihaknya juga mendorong agar setiap kegiatan pengangkutan barang dilindungi oleh asuransi. “Sampai kini kegiatan angkutan barang masih sering alami pencurian dan kecelakaan karenanya perlu di asuransikan untuk memperoleh klaim jika terjadi masalah,” paparnya.

Kadishub Propinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan instansinya mewajibkan seluruh armada angkutan barang di DKI Jakarta untuk lakukan uji KIR. “Tidak ada toleransi semua armada angkutan barang harus uji KIR,” ujarnya.

Dia menegaskan sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa, baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Untuk menggenjot kegiatan Uji KIR angkutan barang di DKI Jakarta Dishub DKI sudah mengizinkan kegiatan uji KIR dilaksanakan oleh pihak swasta.

“Kehadiran fasilitas uji KIR swasta bukan untuk menyaingi fasilitas uji KIR milik Pemprov.Tetapi untuk mensinergikan supaya tetcipta percepatan dalam pelayanan,” ujarnya.

sumber: bisnis.com

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya