Jokowi minta Kapolri bersihkan preman pelabuhan




  • titp

 

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) sehingga menghambat waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi lama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden memberi waktu satu bulan pada institusinya untuk “bersih-bersih” pelabuhan.

“Beliau memberi batas waktu satu bulan agar ada perbaikan di sana,” kata Tito, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9).

Dia mengatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan bekerja di pelabuhan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan yang waktu bongkar muatnya masih di atas tujuh hari, yakni Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Tim ini yang akan mempelajari di tahapan mana yang terjadi hambatan sehingga membuat dwelling time menjadi lama.

Menurut Tito, ada tiga tahapan yang akan diawasi oleh Satgas Polri, yakni tahapan pre-clearance yang berkaitan dengan perizinan, costume clearance yang berhubungan dengan bea cukai serta post-clearance yang melibatkan kewenangan otoritas pelabuhan.

“Katakan lah ditemukan pungli, kita akan bula laporan hotline. Setelah itu akan ada informasi-informasi dari para pengusaha bagian mana yang diperlambat. Nah ini yang kita gebrak,” kata Kapolri.
 

Sumber: HarianTerbit

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com

Bumi Laut bantah tidak kooperatif

hanjin
Hanjin

Biaya logistik nasional ikut terkerek naik lantaran perusahaan forwarder mengeluhkan kesulitan dalam menarik uang jaminan kontainer yang sudah disetorkan kepada agen pelayaran Hanjin Shipping di dalam negeri.

Perusahaan itu melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas impor tetapi perusahaan pelayaran kargo terbesar Korea Selatan itu mengalami kebangkrutan.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan uang jaminan kontainer biasanya dibayarkan kepada perusahaan pelayaran global saat menebus delivery order (DO) untuk kegiatan impor melalui agen pelayaran di dalam negeri.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi kerusakan kontainer, termasuk jika terjadi kelebihan waktu pakai kontainer atau demurage.

Dia mengatakan besarnya uang jaminan kontainer impor itu bervariatif yakni Rp1 juta s/d 2 juta per boks, sedangkan untuk biaya demurrage rata-rata Rp1,5 juta per boks.

Menurut Adil, uang jaminan kontainer itu umumnya dikembalikan jika importasi sudah selesai dan kontainer sudah dikembalikan ke depo pelayaran. Namun, tambahnya, sekarang banyak forwarder yang hendak menarik uang jaminan kontainer di perusahaan keagenan Hanjin Shipping tidak bisa.

“Karena itu, pemerintah melalui instansi terkait harus segera turun tangan, sebab kondisi ini sudah menyebabkan kerugian pemilik barang di dalam negeri dan berimbas pada naiknya biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/9/2016).

Adil mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan perusahaan forwarder di DKI Jakarta akibat sulitnya menarik kembali uang jaminan kontainer di pelayaran Hanjin Shipping melalui agennya di dalam negeri yakni PT BLS. “Alasan mereka sistem sedang off line. Ini tidak masuk akal dan sangat merugikan pemilik barang,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini ratusan kontainer milik Hanjin Shipping juga belum bisa dikeluarkan dari terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok. “Kondisi ini bisa menyebabkan pelabuhan padat,” ujarnya.

Dia mengatakan di Pelabuhan Priok kontainer ekspor Hanjin Shipping sudah tidak ada karena barang telah masuk kapal dan keluar pelabuhan sebelum adanya pengumuman pelayaran itu dinyatakan bangkrut pihak kurator.

Namun, kata dia, berdasarkan informasi manajemen TPK Koja, hingga kini masih ada 160 boks kontainer dan tidak bisa dikeluarkan karena seluruh kewajibannya belum diselesaikan oleh Hanjin Shipping melalui agen kapalnya di Indonesia yakni PT Bumi Laut Shipping (BLS).

Somasi & bantahan

Agen umum Hanjin Shipping untuk Indonesia, PT. Bumi Laut Shipping membantah pihaknya tidak bertindak kooperatif terhadap pihak freight forwarder terkait penghentian operasi mendadak dari maskapai pelayaran asal Korsel itu.

Demikian menurut surat bantahan (somasi) yang dikirimkan lewat kuasa hukum Bumi Laut, ASP & Partners kepada ALFI Jakarta dan bisnis.com kemarin.

“Kami selama ini melayani dan membantu para pelanggan maupun pemasok dan penyedia jasa di dalam mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul akibat terhentinya operasi bisnis Hanjin  Shipping Co Ltd secara mendadak tersebut,” bunyi surat bernomor 092/ASP/IX/16 tersebut.

Sumber: bisnis.com/alfijakarta.com

 

Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban

Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban
Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban

PT Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan tarif baru untuk layanan bongkar muat kontainer ekspor impor atau container handling charges (CHC) di fasilitas Terminal Operasi 3 Pelabuhan Priok, terhadap kapal yang sandar pada pukul 00.00 WIB mulai Kamis, 8 September 2016.

Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok Arif Suhartono mengatakan pihaknya sudah mengumumkan pemberlakuan tarif baru tersebut kepada para pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok melalui surat 7 September 2016.

“Sudah diberlakukan tarif baru di Terminal 3 Priok itu. Sebelumnya, juga sudah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui asosiasi terkait di Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8 September 2016).

Dia mengatakan saat ini tidak ada lagi perbedaan tarif CHC di terminal peti kemas yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. “Sudah seragam tarif di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Pemberlakuan penyeragaman tarif CHC di Terminal Operasi 3 Pelabuhan Priok dituangkan melalui surat yang ditandatanganu Arif Suhartono selaku Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KU.30/7/9/1/PTP-16 tanggal 7 September 2016 yang ditujukan kepada para pengguna jasa di Pelabuhan Priok.

Dalam surat itu disebutkan tarif paket bongkar muat berstatus full container load/ FCL (termasuk uang dermaga) jika menggunakan crane dermaga untuk peti kemas ukuran 20 feet dikenakan US$83/boks sedangkan ukuran 40 feet dikenakan US$124,50/boks.

Adapun untuk peti kemas kosong berukuran 20 feet berstatus FCL dikenakan US$62,25/boks sedangkan ukuran 40 feet US$93,38/boks.

Adapun jika menggunakan crane kapal, tarif paket bongkar muat peti kemas bestatus FCL di terminal 3 Priok untuk ukuran 20 feet dikenakan US$74,70/boks dan ukuran 40 feet US$ 112,05/boks. Adapun untuk peti kemas kosong ukuran 20 feet dikenakan US$56,03/boks dan ukuran 40 feet US$84,04/boks.

Selain itu, juga ditetapkan tarif paket bongkar muat peti kemas isi dengan status less than container load (LCL). Tarif paket peti kemas LCL jika menggunakan crane dermaga untuk peti kemas ukuran 20 feet US$156,46/boks dan ukuran 40 feet US$234,68/boks.

Adapun jika menggunakan crane kapal, tarif paket bongkar muat peti kemas berstatus LCL untuk ukuran 20 feet dikenakan US$140,81/boks dan ukuran 40 feet US$211,21/boks.

Surat pemberitahuan tarif baru layanan bongkar muat peti kemas di Terminal 3 Priok itu juga disampaikan kepada DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jakarta Raya, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Selain itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) DKI, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) DKI dan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan dengan adanya penyeragaman tarif di seluruh terminal peti kemas ekspor impor di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok, hendaknya manajemen Pelindo II dan pengelola pelabuhan Priok harus juga meningkatkan produktivitas pelayanan bongkar muatnya di Terminal 3 Priok sesuai standar yang ada di JICT dan TPK Koja dan Mustika Alam Lestari.

“Kalau tarifnya sudah sama harusnya produktivitas di Terminal 3 juga bisa sama dengan di JICT dan TPK Koja yang saat ini rata-rata mencapai 26-28 boks/crane/hour (BCH). Selain itu fasilitas dan peralatan di terminal 3 juga mestinya di upgrade dari yang ada sekarang,” ujarnya.

Praktisi Kepalabuhanan yang juga General Manager PT Mustika Alam Lestari (MAL) Paul Krisnadi mengatakan saat ini pengelola pelabuhan masih merasakan sulit melakukan investasi baru untuk pengembangan karena tingginya biaya operasional.

Adapun biaya CHC di Priok sebesar US$83 per peti kemas 20 feet belum pernah ada perubahan sejak 2008. “Padahal elemen lain seperti biaya tenaga kerja, maintenance serta energy terus mengalami kenaikan setiap tahun,” ujarnya.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Tanjung Priok, dan NPCT-1.

Namun, selama ini terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok meskipun pemilik barang tetap membayar tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per container 20 feet.

Dari jumlah itu, sebesar US$73 adalah biaya CHC yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT, TPK Koja dan MAL dengan THC US$95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$12/bok dan selebihnya atau US$83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

Masuk Patimban

Pemerintah mendorong PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masuk sebagai operator untuk pelabuhan baru yang akan segera dibangun di Patimban, Subang, Jawa Barat.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengatakan pihaknya melihat jika satu kendali otomatis manajemennya antara Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan di Patimban lebih baik.

“Makanya Pelindo II didorong untuk berpartisipasi di Patimban. Tapi dia cari partner dari Jepang dan dia ikut tender,” ujarnya, Kamis (8 September 2016).

Dia menambahkan Kementerian Perhubungan juga menilai pengaturan bongkar muat kargo akan lebih mudah jika pelabuhan baru ini dikelola satu manajemen yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. “Wilayahnya berdekatan, otomatis mereka bisa mengatur. Itu pertimbangannya.”

Menurutnya, jika operator pelabuhan Patimban berbeda, pemerintah tidak ingin persaingan antara kedua pelabuhan internasional tersebut.

Selain itu, Tonny mengatakan Pelindo II sudah memiliki pengalaman kerjasama dengan pihak asing dalam operasional pelabuhan.

Sayangnya, dia mengungkapkan pihaknya belum tahu partner perusahaan Jepang yang akan digandeng Pelindo II untuk tender operator pelabuhan di Patimban ini.

Sebelum memutuskan hal ini, dia menegaskan kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan Pelindo I-IV untuk menawarkan operasional pelabuhan-pelabuhan UPT dan pelabuhan baru tersebut.

Namun dari pertemuan tersebut, hanya Pelindo II yang mengutarakan komitmennya terhadap pelabuhan Patimban. Sementara itu, dia mengungkapkan Pelindo lain memilih untuk mengambilalih pengelolaan pelabuhan UPT di sekitar wilayah kerjanya.

Menyerahkan pengelolaan pelabuhan yang dibangun dengan dana APBN kepada BUMN atau swasta, lanjutnya, merupakan arahan dari Menhub. “Arahan Pak Menteri agar Kementerian Perhubungan menjadi regulator saja,” katanya.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya sudah menegaskan komitmen perusahaan untuk ikut tender sebagai operator pelabuhan Patimban.

“Pelindo II berminat ikut serta sebagai terminal operator agar ada sinergi dengan Kalibaru sehingga bersifat komplementer, bukan substitusi,” ujarnya, Selasa (7 September 2016).

sumber: tempo.co

 

 

Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang

Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang
Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang

Seiring semakin dinamisnya perkembangan perdagangan dunia, administrasi pabean sebagai penjaga arus barang ekspor dan impor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan atas prosedur kepabeanan yang sederhana, cepat, dan mudah.

Salah satu yang diharapkan masyarakat adalah kemudahan pergerakan barang yang mengikuti pergerakan pemiliknya untuk mengunjungi satu atau beberapa negara sekaligus.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Robert L Marbun mengungkapkan, ATA/CPD Carnet System merupakan jawaban atas sistem pergerakan barang yang lebih sederhana seperti yang diharapkan masyarakat.

ATA/CPD Carnet System adalah prosedur impor sementara dan ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu yang lebih sederhana, cepat dan dapat diprediksi jika dibandingkan dengan sistem yang ada sebelumnya, ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2016).

ATA carnet berlaku untuk barang-barang impor dan ekspor sementara untuk barang-barang dengan keperluan pertunjukan/pameran, alat profesional, pendidikan, keperluan pribadi wisatawan olahraga dan kemanusiaan. Sedangkan CPD carnet ditujukan untuk sarana pengangkut tujuan komersil dan pribadi.

Kemudahan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara), bersama lebih dari 80 negara telah meratifikasi perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Istanbul tersebut.

Menurut Robert, ATA/CPD Carnet System berlaku layaknya paspor dan digunakan sebagai dokumen pabean dalam rangka impor dan ekspor sementara. Sistem ini dapat dijalankan apabila kedua negara (negara asal dan tujuan) telah mengimplementasikan sistem yang sama. Saat ini ATA/CPD Carnet System telah digunakan oleh lebih dari 70 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sistem ini mulai berlaku pada 15 Februari 2015.

Dokumen ATA/CPD Carnet diterbitkan oleh penerbit dan penjamin Carnet yang berlaku secara internasional dan berlaku selama 12 bulan. Terhadap barang yang menggunakan fasilitas Carnet dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor serta tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber: inilah.com

 

BC sederhanakan aturan kawasan pabean

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai telah mengeluarkan peraturan nomor PER-6/BC/2015 tentang mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, sekaligus pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Aturan yang ditetapkan pada 6 April 2015 itu mencabut tiga peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro mengatakan, yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai.
Kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, ungkap Deni.

Pelabuhan laut atau bandar udara, kawasan perbatasan, dry port atau terminal barang, kantor pos, dan kawasan pabean yang berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara merupakan lokasi-lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean.

Untuk pengajuan sebagai kawasan pabean, permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung. Bea Cukai akan melakukan penelitian untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan akan diberikan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan BC atas nama Menteri Keuangan.

Sumber: detik.com

2322308

P

Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari

Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari
Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari

Waktu bongkar barang hingga keluar pelabuhan (dwell time) yang memakan waktu berhari-hari, merupakan masalah klasik pelabuhan di Indonesia. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Elvyn G Masassya, mengatakan ada banyak faktor yang menentukan dwell time bisa menjadi lebih efektif.

Selain itu, berkurangnya dwell time menjadi salah satu faktor turunnya biaya logistik yang akan berdampak pada harga barang. Dengan semakin bertambahnya kapasitas Tanjung Priok, bagaimana strategi Pelindo mengatasi masalah dwell time?

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Elvyn di kantornya, Jalan Pasoso nomor I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (31/8/2016).

Dwell time di Priok saat ini berapa lama?
Total sekarang, rata-rata di Priok dwell time mencapai 3,1-3,2 hari.

Berapa angka dwell time yang wajar untuk pelabuhan besar seperti Tanjung Priok?
Saya kira yang wajar itu memang 2-2,5 hari. Dan seperti yang saya utarakan, dwell time hanya salah satu elemen dalam penurunan biaya logistik. Kalaupun dwell time sudah diperbaiki, maka aspek interland-nya juga harus diperbaiki. Transportasi harus diperbaiki. Dia terintegrasi. Karena bisnis di pelabuhan, karakteristiknya atau konsepnya adalah value chain atau supply chain. Ada rantai yang berisi titik-titik tertentu dalam proses distribusi barang tadi. Dan semua titik ini harus diperbaiki.

Apa strategi yang dilakukan Pelindo untuk memangkas dwell time?
Tentu kita berupaya agar dwell time ini bisa lebih cepat. Ada tanggung jawab masing-masing, baik dari pengelola arus barang dan arus dokumen. Pelabuhan bertanggung jawab dengan pengelolaan arus barang. Bagaimana pengelolaan arus barang bisa cepat, tentu kapal-kapal bisa cepat merapat, cepat bongkar muatnya, sehingga lebih cepat keluar.

Dalam konteks itu kami sudah membangun yang namanya Inaportnet. Ini suatu sistem informasi, sehingga ketika kapal mau masuk, kita sudah tahu kapal itu kapan akan masuk, bawa barang apa saja, berapa jumlahnya, dan nanti akan merapat di terminal yang mana. Ini adalah salah satu pembenahan yang kita lakukan, membangun sistem informasi untuk keluar masuk kapal secara lebih mudah sehingga dia lebih cepat merapat.

Kemudian setelah kapal merapat, dia harus ada proses bongkar muat. Proses bongkar muat ini harus dilakukan dengan peralatan-peralatan yang sesuai. Kalau kapalnya besar, peralatannya harus besar. Sehingga kemudian dalam konsep kita, perhitungan kecepatan bongkar muat ini sudah kita buat standar. Misalnya satu jam bongkar muat, harus mampu menurunkan atau menaikkan 30 kontainer. Setelah itu kemudian dibawa ke penumpukan, lalu diperiksa. Pemeriksaan ini oleh instansi terkait. Setelah diperiksa dibawa keluar.

Bagaimana proses percepatan ini, kami juga segera melakukan review untuk percepatannya. Kami mengusulkan untuk membuat satu tempat yang kita sebut dengan pelayanan terpadu. Jadi 18 kementerian terkait akan ada dalam satu tempat dan secara bersama-sama melakukan pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan lebih cepat. Tentu arus barangnya juga bisa lebih cepat.

Di luar pemeriksaan terpadu ini, kita juga sedang berencana dan sekarang sedang pada tahap koordinasi, percepatan dalam menyiapkan National Single Window (NSW). NSW ini artinya secara sistem. Sehingga dokumen-dokumen itu dari satu pelaku bisa langsung diterima oleh seluruh pihak terkait dan pemeriksaannya tidak lagi secara sequencial tetapi sekaligus. Dengan proses pelayanan satu atap dengan NSW, maka diharapkan nanti paling tidak semuanya selesai satu hari. Maka harapannya kemudian, proses dwell time bisa mencapai at least 2-2,5 hari.

Apakah bisa terjadi penghematan biaya logistik?
Saat ini berdasarkan studi, dari total biaya logistik, 45% nya ada di darat. Ketika barang itu masuk ke pelabuhan dan sampai kepada tujuan, 45%-nya didarat.

Nah bagaimana kita sama-sama menurunkan, tentu di area pelabuhan pun harus dilakukan upaya penurunan biaya logistik. Kemudian di darat pun harus dilakukan upaya penurunan biaya logistik. Langkah-langkah yang kita lakukan tentu tidak boleh sporadis, atau parsial. Dia harus komprehensif dan sistematis.

Dalam konteks pelabuhan sendiri, kami berencana untuk membangun Central Freight Station (CFS). Jadi barang-barang itu akan dikumpulkan dalam satu tempat, nanti kemudian diperiksa di situ. Kemudian proses zonasinya sendiri, sehingga kemudian tahu kapalnya merapat di mana, bawa barang apa. Kemudian peningkatan produktivitas bongkar muatnya sendiri. Yang tadi saya sebut satu jam bisa 30 kontainer.

Di luar itu juga bagaimana kapal itu supaya jangan merapat terlalu lama. Proses bongkar muatnya cepat, dia bawa barang lalu bisa keluar. Nah ini kan menurunkan biaya logistik juga, ongkosnya menjadi lebih murah. Tentu di luar itu ada proses yang harus kita perbaiki, yang selama ini mungkin masih menimbulkan high cost economy. Itu kita turunkan. Seperti berapa lama barang dibawa dari pelabuhan ke kawasannya, berapa biayanya. Jadi semua ini adalah suatu sistem yang saling terkait yang konsepnya adalah port integrated.

Kapan hasilnya bisa dirasakan?
Saya nggak bisa memberikan jaminan, tapi kita mengupayakan ini. Karena proses ini kan melibatkan banyak sekali pihak. Tetapi sekarang kita sedang berkoordinasi secara intensif, membuat action plan, menyiapkan langkah-langkah yang kita sepakati bersama. Saya pribadi tentu berharap, 2017 (dwell time) sudah lebih baik dari sekarang.

Seperti apa roadmap yang disiapkan Pelindo II?

Kami sekarang ini memiliki corporate roadmap baru, ini dimulai tahun 2016 sampai 2020 nanti. Di 2016 ini, secara korporasi Pelindo II masuk pada fase yang saya sebut quick win infrastructure. Itu kita harus menyiapkan secara komprehensif aspek korporasinya. Misalnya bagaimana sistem, prosedur, governance, kita siapkan semua di 2016.

Di 2017, Pelindo II akan masuk pada fase enhancement. Enhancement itu mulai membangun proyek-proyek strategis, mulai melakukan peremajaan untuk alat-alat yang ada sekarang supaya lebih sesuai dengan standar internasional. Kemudian, kami mulai mengembangkan bisnis-bisnis baru, termasuk di bidang perkapalan, di bidang supporting interland, dan terkait properti.

Kemudian di 2018, kami sudah masuk pada fase establishment. Jadi perusahaan sudah bertumbuh secara sustain. Dan di 2019, akan berada pada fase sustainable superior performance. Jadi performance sudah baik dan sudah bisa disetarakan dengan beberapa pelabuhan yang satu kategori. Dan di 2020, mudah-mudahan jika semuanya lancar, Pelindo II sudah masuk pada fase world class. Itu artinya kaidah-kaidah dan standar internasional sudah diterapkan secara utuh dan penuh.

Apa saja proyek strategis yang disiapkan Pelindo II?

Kita sudah siapkan dana. Untuk Kalibaru sekitar Rp 12 triliun. Di luar itu juga kita menyiapkan dana untuk proyek strategis. Salah satunya yang tadi disebutkan adalah kanal atau waterways. Itu kita siapkan dana sekitar Rp 4 triliun. Di luar ini kita juga memiliki pipeline untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Barat, namanya Pelabuhan Kijing.

Ini adalah salah satu komplek pelabuhan modern yang kita bangun bertujuan sebagai pelabuhan internasional, di mana di situ akan ada terminal peti kemas, terminal curah liquid dan kering, dan lokasinya agak ke tengah laut yang akan mempermudah akses dari kapal-kapal untuk datang ke Indonesia bagian tengah dan timur.

Kita menyiapkan di situ untuk tahap pertama, pada kapasitas 1 juta TEUs. Dan berikutnya akan kembangkan sampai 2,5 juta TEUs. Ini salah satu proyek strategis yang sudah ada di pipeline-nya Pelindo II. Total dana investasinya sekitar Rp 5 triliun. Di luar itu juga, kita membangun pelabuhan di Papua, New Sorong. Ini juga suatu proyek nasional.

Bagaimana progres New Sorong saat ini?

Tentu untuk membangun suatu pelabuhan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah rencana induk pelabuhan. Rencana induk pelabuhan itu semacam gambaran, pelabuhan ini nanti mau seperti apa, areanya di mana. Itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan.

Di luar itu tentu kita harus melakukan berbagai studi. Feasibility study, Amdal, kemudian berbagai persyaratan-persyaratan administrasi.

Selain itu, kita juga harus membebaskan lahan. Lahan itu sekarang dimiliki oleh pihak lain, tentu kita harus bebaskan. Ini semua ada fase-fasenya. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kelengkapan administrasi.

Kapan berbagai proyek strategis mulai digarap?

Kita berharap, proyek Sorong ini bisa kita mulai pembangunannya di 2017. Sama seperti Kijing, kita rencanakan akan dimulai 2017. Sama seperti kanal tadi juga, kita akan mulai 2017. Untuk proyek strategis ini kita berharap mendapatkan penugasan dari pemerintah, agar prosesnya menjadi lebih mudah.

sumber: detik.com

Tarif terminal 3 seragam, asing bertambah ramai

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

PT Pelabuhan Indonesia II/IPC akan menyosialisasikan penyeragaman tariff container handling charge di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok dari sebelumnya US$73/boks menjadi US$83 per boks untuk peti kemas ukuran 20 feet.

Tarif tersebut juga diberlakukan sama seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, dan New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Dirut Pelindo II, Elvyn G.Masassya mengatakan Direksi Pelindo II sudah menginstruksikan secara tertulis penyeragaman atau penyesuaian tarif di Terminal 3 Priok dengan terminal peti kemas ekspor impor lainnya di pelabuhan tersebut. “Tetapi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penyeragaman dan penyesuaian tarif tersebut,” ujarnya, Kamis (1/9/2016).

Dia mengatakan setelah dilakukan sosialiasi kepada seluruh pelaku usaha dan asosiasi pengguna jasa terkait di pelabuhan Priok, tarif baru di Terminal 3 bisa diimplementasikan.

Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok Arif Suhartono mengatakan pihaknya akan mulai menyosialisasikan penyesuaian tarif CHC di Terminal 3 Priok itu pada pekan depan kepada pengguna jasa pelabuhan. “Pekan depan (satu minggu dari sekarang) akan kami lakukan sosialisasi tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Penyeragaman tarif di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan untuk menghindari persaingan tarif antarterminal ekspor impor sekaligus menghindari kemacetan atau kepadatan peti kemas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Tanjung Priok, dan NPCT-1.

Namun, selama ini terdapat perbedaan tarif penanganan peti kemas di Terminal 3 Tanjung Priok meskipun pemilik barang tetap membayar tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$95 dolar per kontainer 20 kaki.

Dari jumlah itu, sebesar US$73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT, TPK Koja dan MAL dengan THC US$95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$12/boks dan selebihnya atau US$83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

General Manager TPK Koja Agus Hendrianto mengatakan tidak masalah dengan adanya kebijakan Pelindo II untuk penyeragaman tarif seluruh terminal peti kemas.

“Sekarang kita bersaing berdasarkan service kepada pengguna jasa. TPK Koja saja yang spek alat bongkar muatnya masih di bawah JICT dan NPCT-1 bisa memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa dengan CHC US$ 83/boks,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan asosiasinya belum menerima pemberitahuan rencana sosialisasi tarif CHC untuk di Terminal 3 Pelabuhan Priok itu.

Kendati begitu, dia mengatakan sudah sewajarnya pengelola Terminal 3 Priok mematuhi instruksi Direksi Pelindo II untuk penyeragaman/penyesuaian tarif CHC tersebut. “Tentunya hal itu sudah di pertimbangkan dengan matang supaya tidak terjadi persaingan tarif yang kurang sehat di pelabuhan Priok untuk layanan peti kemas ekspor impor,” ujar dia.

Pelayaran asing bertambah

Minat perusahaan pelayaran untuk menyandarkan kapalnya di terminal kontainer internasional, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) kian tumbuh seiring dengan pertumbuhan kargo ke terminal ini.

Suparjo, Direktur NPCT1, mengatakan sejak terminal baru ini beroperasi secara penuh volume kargo yang masuk terus tumbuh dan rata-rata bongkar muat sudah diatas 1.000 TEUs dengan produktivitas 26-27 boks per jam.

“Volume makin bagus, dan produktivitas juga semakin bagus. Tinggal tunggu peresmian dengan Presiden saja. Tapi secara menyeluruh sudah oke semua,” ujarnya, Kamis (01/09).

Dia mengaku beberapa perusahaan pelayaran internasional banyak yang berminat untuk masuk, namun mereka masih melakukan negosiasi dengan perusahaan. Selain Evergreen yang sudah mulai mengunakan fasilitas ini, dia menuturkan NYK Lines juga siap menyandarkan kapalnya di NPCT1.

“Banyak yang mau masuk cuma masih negosiasi dulu,” paparnya.

Hambar Wiyadi, Corporate Secretary & General Affairs PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang menjadi kontraktor NPCT1, mengatakan Evergreen memiliki tiga rute utama yang terkoneksi dengan NPCT1. Rute tersebut a.l. TFI East (Thailand-Filipina-Indonesia), TMI (Thailan-Malaysia-Indonesia) dan TFI West (Kaohsiung-Sheko-Hong Kong-Jakarta-Semarang-Surabaya-Taipei).

Pada 31 Agustus 2016, Evergreen dengan kapal Uru Bhum berbendera Thailand dan nomor voyage 068107E berhasil sandar di NPCT-1. Dari kapal ini, NPCT1 berhasil melakukan bongkar muat sebanyak 1.109 boks atau 1.705 TEUs.

Ke depannya, dia mengatakan Evergreen sudah berkomitmen untuk melayani rute-rute yang terkoneksi dengan NPCT1 menggunakan kapal 4.000 TEUs.

“Jadi NPCT1 ini sudah mulai diminati oleh shipping lines asing,” ujar Hambar. Bahkan, dia mengaku NPCT1 sudah menjadi transhipment untuk kargo dari Balikpapan, Banjarmasin dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, NPCT1 juga mampu menangani barang berbahaya (dangerous goods) dan overweight/overhead cargo, seperti alat berat.

Pada komersial perdana terminal ini (18/08), Evergreen dengan kapal MV. Uni Perfect berbobot 17,887 GT berbendera Panama berhasil melakukan kegiatan bongkar muat sebanyak 1.120 bok petikemas yang terdiri dari impor 408 boks dan ekspor 712 boks.

Direktur Komersial Saptono R. Irianto mengatakan perusahaan sudah memiliki agenda untuk melakukan roadshow kepada calon pelanggan NPCT1.

Namun, dia menegaskan Pelindo II sebagai pemegang saham ingin mendetailkan kembali program tersebut agar NPCT1 semakin dikenal di kancah internasional.

“Secara korporasi kita mau mendetailkan lagi,” tegasnya.

Sumber: bisnis.com

 

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor
JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

Dua pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok yakni Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja memberlakukan biaya jasa penimbangan peti kemas ekspor di auto gate JICT-TPK Koja sebesar Rp50.000 per boks.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja Nueryono Arif mengatakan pengenaan biaya penimbangan peti kemas ekspor itu sejak 1 Agustus 2016 dan besaran biaya jasa tersebut sudah disetujui pengguna jasa melalui asosiasi terkait yakni Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta dan ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan penimbangan peti kemas di pelabuhan atau verifikasi berat kotor kontener ekspor atau verified gross mass/VGM diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) melalui amendemen SOLAS tahun 1972 Bab IV Pasal 2 tentang keselamatan kapal dan berat kotor peti kemas yang diangkut mulai 1 Juli 2016.

“Sejak 1 Agustus kegiatan VGM sudah berjalan dengan baik di autio gate JICT-Koja, termasuk biayanya juga sudah di berlakukan dan sudah melalui kesepakatan dengan pengguna jasa pelabuhan Priok,” ujarnya kepada, Selasa (30/8/2016).

Arif mengatakan selain biaya jasa penimbangan peti kemas sebesar Rp.50.00/boks juga di berlakukan biaya jasa sertifikasi VGM sebesar Rp75.000/bok jika pemilik barang atau eksportir melakukan sertifikasi VGM-nya di terminal.

Wakil Dirut JICT Riza Erivan juga mengatakan hal yang sama. “Sudah di berlakukan untuk peti kemas yang masuk ke JICT untuk jasa penimbangan di kenakan Rp50.000 yang berlaku sejak kapal yang sandar pada 1 Agustus 2016,” ujarnya.

Terhadap pengenaan biaya penimbangan peti kemas ekspor tersebut, JICT sudah menerbitkan surat edaran No. HM.608/1/4/JICT-2016 yang ditujukan kepada instansi terkait dan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok yang ditandatangani Wakil Dirut JICT Riza Erivan.

Dalam surat edaran JICT itu disebutkan untuk semua peti kemas ekspor full akan melalui alat timbang JICT dan di kenakan biaya jasa penimbangan Rp50.000/boks. Adapun untuk peti kemas yang tidak memiliki sertifikasi VGM, maka JICT akan menerbitkan sertifikat VGM-nya kepada pengguna jasa.

Untuk peti kemas yang sudah memiliki sertifikat VGM, namun terjadi diskrepansi melebihi standar toleransi yang ditetapkan pada saat dilakukan penimbangan di JICT, maka peti kemas tidak dapat dimuat kecuali pengirim/eksportinya me mendapat persetujuan dari shipping line dan selanjutnya PT.JICT akan mengenakan biaya sertifikasi.

Riza menambahkan JICT juga tidak mengizinkan untuk membawa dua unit peti kemas ekspor di atas satu kendaraan (truk) atau angkutan kombo masuk gate JICT.

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan adanya biaya dalam kegiatan penimbangan peti kemas ekspor tersebut setelah dilakukan sosialisasi dan pembahasan dengan pelaku usaha di pelabuhan Priok.

“Sebelumnya kami juga sudah meminta agar dilakukan masa uji coba dan gratis, kalau sekarang dikenakan biaya bisa dimaklumi karena memang ada layanan jasa di situ,” ujarnya.

sumber: bisnis.com

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya