Arsip Tag: Ircham Habib

TPS overbrengen Priok wajib terapkan Auto Gate System

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, akan mewajibkan seluruh pengelola fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) lini 2 di wilayah pabean pelabuhan Priok untuk mengimplementasikan sistem gate otomatis (auto gate) dalam kegiatan pelayanan penerimaan dan pengeluaran peti kemas.

JAKARTA (alfijak): Ircham Habib, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan implementasi auto gate di TPS lini 2 tersebut direncanakan mulai Juli 2018 untuk semua fasilitas TPS di kawasan pabean Priok.

“Kalau TPS lini satu atau terminal peti kemas sudah memberlakukan auto gate sistem tersebut, mulai Juli tahun ini semua TPS di lini 2 Pabean Priok juga akan menerapkannya dan diharapkan hingga akhir tahun ini semua fasilitas TPS di Priok sudah auto gate sistem,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa malam (17/4/2018).

Dia mengungkapkan sistem auto gate akan memudahkan proses pengawasan Bea dan Cukai dalam keluar masuknya peti kemas terhadap kegiatan pindah lokasi penumpukan atau over brengen peti kemas impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan di pelabuhan tersebut.

Penumpukan peti kemas impor di kawasan lini satu pelabuhan Tanjung Priok dibatasi maksimal hanya tiga hari sebagaimana tertuang dalam Permenhub 25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas di empat pelabuhan utama untuk menekan dwelling time.

“TPS lini dua itu merupakan penyangga untuk mengurangi terjadinya kongesti di pelabuhan sekaligus menjaga dwelling time,” paparnya.

Habib mengatakan. dalam alur kegiatan over brengen atau relokasi peti kemas impor yang belum diurus dokumen pabeannya oleh consigne tersebut, diajukan oleh pengelola terminal peti kemas kepada Bea dan Cukai setelah peti kemas impor menumpuk lebih dari tiga hari di kawasan lini satu pelabuhan.

Dalam proses itu, imbuhnya, domain penentuan TPS lini dua yang menjadi lokasi over brengen merupakan domain pengelola terminal peti kemas, dan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya memberikan masukan terkait kondisi yard occupancy ratio (YOR) di TPS lini dua yang merupakan buffer tersebut.

Di pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Adapun fasilitas buffer over brengen peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat 13 pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) yang dikelola PT. Indonesia Air & Marine Supply (Airin), PT Transporindo Lima Perkasa,PT Agung Raya Warehouse, PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Kemudian, TPS Dharma Kartika Bhakti,Lautan Tirta Transportama, Berdikari Logistik, PT.Graha Segara, PT.Primanata Jasa Persada, PT.Wira Mitra Prima, PT.Pesaka Loka Kirana, dan PT.Koja Teramarine, danPT Buana

“Proses pengajuan ke Bea Cukai dalam kegiatan over brengen kami selesaikan dalam waktu lima jam. Dalam hal ini kami tidak ikut dalam business to business-nya, karena itu dengan sistem auto gate akan lebih bisa dipantau berapa kecukupan YOR maupun posisi seluruh peti kemas di TPS lini dua,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini lebih dari 110-an petugas Bea Cukai Pelabuhan Priok melakukan monitoring pada seluruh fasilitas TPS lini dua di kawasan pabean pelabuhan Priok guna menjamin keamanan dan kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan.

Habib mengungkapkan realisasi over brengen pertahunnya yang disetujui Bea dan Cukai Priok mencapai 9% dari seluruh peti kemas impor yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun rata-rata dwelling time peti kemas over brengen itu untuk kategori impor jalur merah mencapai 9 hari, jalur kuning 6 hari dan jalur hijau 3-4 hari. (bisnis.com/ac)

Perlu standarisasi pelayanan kargo impor LCL

Pelayanan kargo impor berstatus less than container load atau LCL di pelabuhan Tanjung Priok memerlukan standardisasi untuk menciptakan layanan yang efisien, efektif dan transparan.

JAKARTA (alfijak): Ircham Habib, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan sampai saat ini belum ada standardisasi untuk layanan barang impor LCL di depo atau tempat penimbunan sementara (TPS).

“Sampai saat ini belum ada standar layanan tersebut,” ujarnya saat berbicara dalam Focus Group Discussion ‘Membedah Peran CFS Center Dalam Menurunkan Biaya Logistik di Pelabuhan’ yang digelar Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia II/IPC di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Acara tersebut dibuka oleh Direktur SDM dan Umum PT. Pelindo II/IPC Rizal Ariansyah dan diikuti pelaku usaha terkait di pelabuha Priok. Sejak akhir 2017, PT. Pelindo II sudah menyiapkan fasilitas pusat konsolidasi kargo atau Container Freight Station (CFS) Center, di area pos 9 atau gate utama pelabuhan Priok.

Habib mengemukakan dalam terminologi kepabeanan tidak ada istilah CFS Center namun hanya mengenal istilah Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang memiliki izin Kemenkeu. “Pengelola CFS Centre merupakan pengusaha TPS yang bertanggung jawab atas seluruh barang yang ditimbun,” paparnya.

Dia mengatakan fasilitas CFS center mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan TPS sehingga berlaku semua ketentuan tentang pemasukan,penimbunan dan pengeluaran barang dari dan ke TPS.

“Jadi secara regulasi dan aturan kami tegaskan tidak pernah mengistimewakan fasilitas dari CFS Centre ini.Tidak ada perlakuan khusus untuk itu,” paparnya.

Direktur SDM dan Umum Pelindo II/IPC Rizal Ariansyah berharap CFS Center di Pelabuhan Priok bisa menjadi pilihan pelaku usaha dalam layanan kargo impor berstatus LCL.

“Kita ingin fokus pada kelancaran arus barang dan efisiensi di pelabuhan Tqnjung Priok,salah satunya melalui penyediaan fasilitas CFS centre di Priok,” ujarnya.

Testimoni

Kantor Bea Cukai Tanjung Priok menegaskan bahwa importir mitra utama (MITA) kepabeanan dan importir jalur hijau tidak mengalami kendala terkait dwell time di International Container Terminal, Tanjung Priok Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan perwakilan instansi kepelabuhanan dalam rapat terbatas di International Container Terminal, Tanjung Priok Jakarta, belum lama ini.

Namun, Dwi mengakui, masih terdapat kendala pada importir jalur kuning dan jalur merah.

“Hampir 50% importir jalur kuning dan jalur merah mulai melakukan kegiatan pre-customs clearance pada hari ketiga setelah kedatangan sarana pengangkut,” ujar Dwi melalui siaran pers, Rabu (11/4/2018).

Begitu juga dalam kegiatan post customs clearance, lanjut dia, sebanyak 45% mengeluarkan barang dari tempat penimbunan sementara pada hari ketiga setelah mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang.

Masalah-masalah tersebut menurutnya akan dikaji untuk mengetahui faktor terbesar apa yang memengaruhinya.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Kantor Bea Cukai Tanjung Priok,

Menhub meminta beberapa pengguna jasa yang hadir untuk memberikan testimoni, kritik, maupun masukan terkait pelayanan dan pelaksanaan kegiatan kepabeanan di pelabuhan.  (sindonews.com/bisnis.com)