Pemerintah siapkan tax holiday bagi Pusat Logistik Berikat

Pemerintah siapkan tax holiday bagi Pusat Logistik Berikat

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan skema baru insentif pajak untuk menarik lebih banyak investasi di Tanah Air. Insentif perpajakan itu berupa tax holiday, tax allowance, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pusat Logistik Berikat (PLB).

JAKARTA (alfijak) : Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan mengatakan bahwa aturan insetif pajak ini akan berlaku pada pekan ini. Perubahan skema pajak ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Revisi skema pajak ini sudah sesuai dengan PMK, dua hari atau tiga hari ini bakal ditandatangani dan bisa diterapkan,” ujar Robert di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Robert mengatakan bahwa dalam revisi ini, ada sejumlah perbedaan antara aturan lama dengan aturan yang baru. Dia mencontohkan, jika dulu yang mendapatkan insentif tax holiday adalah wajib pajak baru atau perusahaan baru, maka kini insentif juga diberikan pada penanaman modal baru, sehingga perusahaan lama yang melakukan ekspansi pun bisa mengajukan tax holiday.

Dengan begitu, penentuan perusahaan yang bisa mendapat insentif kini lebih pasti dan dengan jangka waktu bebas pajak yang juga lebih pasti. Dia menjelaskan, investasi senilai Rp500 miliar sampai Rp1 triliun bakal mendapat fasilitas bebas pajak penghasilan (PPh) selama lima tahun.

Kemudian, investasi di atas Rp1 triliun sampai Rp5 triliun diberikan insentif bebas PPh selama 10 tahun. Berikutnya, di atas Rp15 triliun sampai Rp30 triliun bebas PPh selama 15 tahun, dan yang tertinggi yaitu investasi di atas Rp30 triliun memperoleh insentif bebas PPh selama 20 tahun.

Di skema baru itu juga ada masa transisi selama dua tahun yang memberikan diskon 50% pajak bagi investor yang masa tax holiday-nya sudah habis. Sementara dalam aturan yang lama tidak ada pengaturan mengenai masa transisi.

PLB generasi kedua

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB) jadi generasi ke dua.

Pengembangan yang dimaksud salah satunya memperluas cakupan PLB generasi pertama yang hanya mendukung kegiatan industri.

“PLB generasi ke dua yang diluncurkan Presiden 27 Maret 2018 kemarin untuk supporting industri, ekonomi digital, ketahanan nasional, distribusi dan hub logistik, serta industri kecil dan menengah (IKM),” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Heru menjelaskan, secara lebih rinci, pihaknya akan mewujudkan PLB generasi ke dua menjadi delapan bentuk, yaitu PLB Industri Besar, PLB IKM, PLB Barang Jadi, PLB E-Commerce, PLB Bahan Pokok, PLB Hub Kargo Udara, PLB Floating Storage, dan PLB Bursa Komoditas.

Adapun dalam kebijakan PLB, barang yang dimasukkan dari luar negeri melalui PLB statusnya belum dianggap sebagai barang impor, sehingga belum dikenakan kewajiban sebagai barang impor.

Sementara, produk lokal yang akan diekspor melalui PLB statusnya telah dianggap ekspor.

Heru mencatat, dengan kehadiran PLB generasi pertama yang diluncurkan Presiden Joko Widodo 10 Maret 2016 silam, sudah terasa sejumlah manfaat dalam bidang logistik.

Hal yang cukup terasa adalah peningkatan efisiensi biaya logistik berimbas pada penurunan dwelling time, meningkatnya cash flow perusahaan, turunnya biaya penimbunan barang dan biaya penelusuran teknis.

Efisiensi terjadi karena sebelum ada PLB, beberapa proses logistik dilakukan di luar negeri, seperti untuk menimbun barang dan penelusuran teknis.

Bahkan, penghematan sewa tempat penimbunan oleh importir alat berat mencapai 1,5 juta dolar AS per tahun.

Penghematan juga terjadi pada pemotongan biaya kargo dari satu pengguna PLB, penurunan biaya storage, efisiensi biaya penyimpanan barang sebesar Rp 7,18 juta per kontainer untuk tiga bulan, hingga pemindahan tiga gudang dari Singapura ke Indonesia seluas 12.736 meter persegi oleh importir alat berat.

“Capaian PLB generasi pertama dari tingkat okupansinya telah full utilization, menurunkan lead time jadi 1,62 hari, dengan inventory yang ditimbun di PLB sampai 2,6 miliar dolar AS serta inventory ex Singapura yang ditimbun di PLB sampai 606 juta dolar AS,” tutur Heru. (sindonews.com/kompas.com/ac)