Arsip Tag: Desi Arryani

ATI siap pangkas tarif tol 50% tapi belum berdampak signifikan

Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman mengatakan, penurunan tarif jalan tol yang dilakukan pemerintah belum secara signifikan menekan biaya logistik, sebab hanya sekitar 1-5 persen saja alami penurunan.

JAKARTA (alfijak): “Itu ada paling cuma 1-5 persen lah, paling banyak juga itu kalau buat biaya tol. Paling banyak,” ujar Kyatmaja, saat dihubungi VIVA, Senin 26 Maret 2018.

Menurut dia, saat ini, para supir truk juga belum secara penuh menggunakan jalur tol, karena belum terhubung seluruhnya.

Di mana, saat ini yang dilalui hanya jalur-jalur lama seperti Tol Jakarta-Merak, Jakarta-Bandung, Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek, Semarang-Ungaran, Surabaya-Gersik, Surabaya-Porong. Sehingga, umumnya para supir lebih melalui jalur pantura, yang memakan waktu lebih banyak.

“Tetapi, di luar itu kita enggak pakai tol loh. Pakainya itu jalur pantura. Nah, ketika ada penurunan biaya untuk semua, baru ada dampaknya. Karena, tolnya belum nyambung. Masih patah-patah. Nanti, kalau sudah nyambung, Jakarta-Surabaya mungkin itu baru ada dampak yang cukup signifikan,” ujarnya.

Ilustrasi truk dan kendaraan berat melintas di jalan raya.

Selain itu, lanjut Kyatmaja, penurunan tarif tol ini juga tidak akan berimplikasi banyak terhadap biaya logistik, karena banyak biaya lain atau biaya utilitas yang masih membebani biaya logistik seperti biaya pergudangan, administrasi dan transportasi lainnya.

“Namun, pada dasarnya biaya peningkatan utilitas kendaraan, enggak bisa kalau penurunan biayanya itu enggak berimbang dari tol saja. Enggak ada bedanyan juga buat kita, kalau biayanya itu lebih tinggi loh dari utilisasi yang kita dapat,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyayangkan sikap Presiden yang hanya menyerap aspirasi supir truk saja tanpa mengajak para pengusaha atau asosiasi logistik dalam mengelaborasi penurunan tarif tol, sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan.

“Selama ini kan, manajemen uang jalan itu kan di supir. Namanya manajemen uang jalan. Mereka dikasih uang buat dikelola sendiri, gitu kan, supir-supir itu. Kalau dari sisi kita, selama supir itu biayanya enggak membengkak dia naik tol, ya dia oke naik. Selama biayanya naik, ya dia enggak mau,” ungkapnya.

Karenanya, dia berharap, agar bisa menekan biaya logistik lebih efektif dan lebih efisien, pemerintah sudah seharusnya melibatkan para pelaku usaha yang bergerak di bidang logistik.

“Nah, ini ujung-ujungnya bagaimana meningkatkan utilisasi dan mengakomodir biaya tol. Itu presiden enggak cuma bisa dengarin supir itu, harus mengundang pengusahanya,” ujarnya.

Siap diskon 50%

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rahman mengumpulkan para pelaku usaha jalan tol di Jakarta, Senin (26/3/2018) siang.

Langkah ini diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan wacana untuk menurunkan tarif tol guna menekan biaya distribusi logistik.

Menurut Fatchur, asosiasi siap mendukung langkah yang digagas Presiden. Pasalnya, kehadiran tol diyakini turut berperan dalam menekan biaya distribusi logistik ke masyarakat.

“Kami sendiri sangat mendukung kalau negara ini melakukan upaya agar (harga) barang semakin kompetitif,” kata Fatchur kepada Kompas.com.

Ia pun memastikan, asosiasi siap memberikan diskon atau potongan tarif 50 persen lebih murah bagi truk Golongan 3, 4, dan 5 yang mengangkut sembilan bahan pokok (sembako).

Namun, hal serupa tidak berlaku bagi truk yang mengangkut barang lain, seperti kendaraan bermotor, mobil, atau barang komersial lainnya.

“Jadi kita, kalau boleh usulkan ke pemerintah, bagi Golongan 3, 4, dan 5 yang mengangkut sembako akan diberi diskon,” sebut Fatchur.

Demikian pula, kebijakan ini juga tidak akan diberlakukan bagi kendaraan Golongan I dan II.

Soal realisasi, Fatchur mengaku, tidak akan terlalu sulit. Sepanjang, usulan dari asosiasi tersebut diterima oleh pemerintah.

“Nanti dalam pelaksanaannya kita taruh kit tersendiri. Dia (supir) ngetap, tapi nanti ada orang (yang menandai) oh ini logistik, (tinggal) pencet. Saya kira pelaksanaannya mudah,” tutup dia.

Menteri berkumpul

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambangi Kementerian Koordinator (Kemenko Perekonomian) untuk membahas soal penurunan tarif tol untuk transportasi logistik.

Basuki bersama rombongan hadir di Gedung Kemko Pereknomian pada pukul 14.20 WIB.

“Ya, ini mau laporan soal tarif tol,” ungkapnya singkat kepada wartawan, Senin (26/3).

Adapun pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Selain Basuki, hadir juga Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani dalam pertemuan itu.

Sekadar tahu saja, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat memanggil Basuki untuk mengkaji tarif tol untuk transportasi logistik yang dinilai terlalu mahal.

Setidaknya terdapat tiga hal yang bisa dilakukan agar tarif tol logistik saat turun.

Ketiganya yakni memperpanjang konsesi, menggabungkan golongan kendaraan, dan memberikan insentif tax holiday.

Menurut Jokowi, pemberian insentif tax holiday terhadap proyek pioner itu bisa menekan biaya tarif tol.

“Banyak jalan yang bisa ditempuh kalo dilihat secara detail,” ungkapnya pekan lalu.

Adapun menurut perhitungannya, dengan ketiga opsi itu setidaknya tarif tol untuk logistik bisa turun kisaran 15-30%.

Ia pun mengaku saat ini pengkajian itu dilakukan satu per satu ruas tol di Indonesia.

“Baru dihitung satu-satu jangan minta cepetlah,” tegasnya.

Adapun nantinya peraturan terkait hal ini akan di atur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait.

Tak ganggu iklim investasi

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mengimbau pemerintah untuk tidak mengganggu iklim industri dalam penyusunan skema penurunan tarif tol transportasi logistik.

Ketua ATI Fatchur Rohman mengaku, hingga saat ini pihaknya belum diajak bicara oleh pemerintah terkait usulan penurunan tarif tol ini. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini sudah mengintervensi dan cukup mengganggu iklim investasi.

Pasalnya, tarif tol sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. UU tersebut menyebutkan, tarif tol dapat naik selama dua tahun sesuai dengan inflasi.

“Jadi, kalau sampai diturunkan apa tidak menyalahi UU? Itu sudah bentuk dari intervensi. Padahal, UU bersifat eksekutif yang patut dijalani,” ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/3).

Apalagi, dia menilai para investor baik asing maupun lokal sangat rentan dengan hal tersebut. Sehingga ditakutkan, kepercayaan investor akan turun dan berimbas sangat besar. Terlebih, Indonesia masih butuh investasi khususnya di sektor infrastruktur.

Fatchur juga menyampaikan, jika ingin memberi kemudahan bagi industri logistik jangan dilihat dari satu sisi saja yakni dari tarif tol, tapi juga secara keseluruhan mulai dari tarif tol dan harga truk.

“Tapi ini kenapa efeknya juga sampai ke kendaraan pribadi yang sebetulnya, mereka masih mampu untuk membayar,” tambahnya.

“Kalau memang fokusnya ke logistik ya fokus saja, misal kendaraan membawa beras bisa diberikan potongan 50% dong,” sambungnya.

Untuk itu, pemerintah juga diimbau untuk tidak terburu-buru dalam menyusun aturan ini.

Pasalnya, dampak dari penurunan ini akan luas hingga ke perbankan, karena 70% dari dana investasi tol berasal dari perbankan.

Sehingga jika konsesi diperpanjang, maka akan timbul kecenderungan gagal bayar ke bank. Insentif cash deficiency support (CDS) yang dicanangkan pemerintah pun juga dinilai belum jelas.

“Maka dari itu harus adanya suatu pertemuan untuk ini, karena investasi di jalan tol itu tidak murah dan berefek jangka panjang, jadi tolong dipikirkan juga kami ini,” tutup Fatchur.

Bertemu ATI

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan bertemu dengan ATI besok, Selasa (27/3).

“Karena semuanya harus sudah selesai sebelum laporan ke Presiden,” ungkapnya di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian siang ini.

Dia mengatakan, cash deficiency support (CDS) ditawarkan pemerintah untuk memberikan pinjaman bagi BUJT. Pinjaman itu pun akan dilakukan lewat PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia.

Meski begitu, terkait nilainya, Basuki bilang masih disusun oleh Kementerian Keuangan.

“Yang pasti kami dari pemerintah tidak mungkin membiarkan investor kesulitan,” tambahnya.

Sekadar tahu saja, CDS merupakan insentif dari pemerintah untuk menambal adanya kelebihan dalam menanggung biaya karena konsesi diperpanjang.

Wakil Menteri Keuangan Madiarsmo pun bilang, terkait insentif terkait masalah keuangan akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti akan ada PMK, masih disusun, karena nantinya bukan hanya tax holiday ada instrumen baru,” ujar dia.  (kompas.com/viva.co.ic/kontan.co.id/ac)

Jasa Marga sederhanakan golongan truk, masa konsesi diperpanjang

Sebagai tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan penggabungan golongan kendaraan. Golongan yang akan digabungkan, yaitu golongan III, golongan IV dan golongan V.

‎JAKARTA (alfijak): Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani mengatakan, tujuan utama dari penurunan tarif tol ini yaitu untuk menurunkan biaya logistik. Oleh sebab itu, yang menjadi prioritas adalah untuk angkutan logistik seperti truk.

“Kita berharap kan tujuannya tol untuk logistik nasional. Kalau pemain logistik, pengendara truk ini tidak masuk tol kan sayang. Jadi terutama yang berubah adalah golongan,” ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Penggabungan golongan yang dimaksud, lanjut dia, untuk golongan III, golongan IV, dan golongan V digabungkan menjadi satu golongan, yaitu golongan III. Dengan demikian, golongan kendaraan dalam penentuan tarif tol menjadi lebih sederhana, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.

‎‎”Dari sebelumnya golongan I, II, III, IV, V, menjadi I, II, III. Jadi yang sebelumnya III, IV, V menjadi satu, namanya golongan III. Itu turun. Kalau golongan I relatif enggak berubah. Jadi diharapkan kendaraan besar masuk ke tol. Jadi golongan I tetap, golongan II tetap,” Desi menjelaskan.

Menurutnya, penggabungan golongan ini akan berlaku untuk ruas tol baru dan akan beroperasi. Sementara ruas tol lama masih akan dilakukan kajian terlebih dulu.

‎‎”Sementara (tol) yang akan beroperasi. Mungkin bertahap. Kita belum tahu, finalnya mungkin sebelum hari Kamis ini (pekan depan),” tukas Desi.

Gratis dengan catatan

Rencana pemerintah untuk mengurangi tarif tol, khususnya bagi angkutan logistik dinilai sudah cukup tepat, bahkan bill perlu digratiskan dengan catatan.

Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menuturkan meski langkah itu cukup bagus, namun masalah jalan tol bukan dalam biayanya.

“Sebenarnya, masalahnya bukan dalam biaya tolnya, tetapi karena macet, sehingga produktivitas truk dan juga produsen jauh berkurang,” kata Djoko, Minggu (25/3).

Menurutnya, pemerintah perlu menggratiskan tarif tol untuk angkutan logistik namun perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh angkutan logistik seperti kecepatan angkutan logistik minimal 40 km/jam, dan dilarang ODOL (over dimention dan over load).

“Jika melanggar, denda setinggi-tingginya. Bangun jembatan timbang sebagai alat kontrol ODOL. Jika ketahuan melanggar, keluarkan di pintu tol terdekat dan kenakan denda setinggi-tingginya,” katanya.

Menurutnya, denda tersebut akan ditetapkan kepada pemilik barang, perusahaan angkutan dan pengemudinya seperti yang diberlakukan di Korea Selatan.

Adapun, agar skenario penggratisan tarif tol bagi angkutan logistik itu berjalan mulus, Djoko mengusulkan dua opsi, yaitu perpanjangan masa konsesi jalan tol yang dipegang Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau meninggikan tarif bagi kendaraan pribadi golongan I.

“BUJT dapat diberi kompensasi masa konsesi ditambah, atau menaikkan tarif tol untuk kendaraan pribadi.”

Adapun perpanjangan masa konsesi dibenarkan oleh Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan nantinya pengelola tol akan diberi konsesi lebih panjang seiring dengan penurunan tarif tersebut.

Perpanjangan konsesi

Budi menuturkan persatuan harga kilometer (tarif jalan tol) nantinya akan lebih rendah pada kisaran 10%–15%.

“Membahas jalan tol, kami mengapresiasi semua kementerian dan lembaga yang sudah membangun jalan tol. Namun harus memberikan keringanan kepada masyarakat. Ada indikasi untuk angkutan barang terutama untuk truk logistik,” kata Budi Karya, Minggu, (25/3).

Tak hanya perpanjangan masa konsesi, Budi Karya mengatakan pengelola tol juga akan diberi kemudahan pajak.

Lebih lanjut, Pemerintah juga lakukan pengklasifikasian dari truk-truk logistik yang akan diubah.

“Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di jalan tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp180.000 akan menjadi Rp90.000.”

Budi mengatakan kebijakan itu akan diatur dalam peraturan menteri PUPR yang rencananya akan dikeluarkan pada Rabu mendatang. “Peraturan Menteri PUPR akan keluar Selasa atau Rabu, maka berlaku.”

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap tarif tol turun hingga 20 persen menyusul kebijakan perpanjangan konsesi jalan tol bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Penurunan karena perpanjangan konsesi dan beban pajak sekitar 15-20 persen. Jadi bisa-bisa tarifnya tinggal separuh,” kata Budi usai memberikan sambutan pada HUT Papernusa Ke-1 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Jakarta, Minggu.

Selain itu, Budi menjelaskan untuk angkutan barang akan diberi keringanan pajak agar biaya logistik bisa ditekan.

“Angkutan barang yang paling besar akan turun dua kali, yakni pengklasifikasian turun hingga 40 persen,” katanya.

Dia menambahkan nantinya ada perubahan klasifikasi truk-truk logistik.

“Pengklasifikasian dari truk-truk logistik diubah. Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di jalan tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp 180.000 akan menjadi Rp 90.000,” katanya.

Dia mengatakan kebijakan tersbut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pekan depan.

“Akan keluar Selasa atau Rabu, maka berlaku,” katanya.

Menhub menambahkan upaya tersebut untuk meringankan beban masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tarif tol golongan I yang berlaku pada 1980 hanya Rp 200-300 per kilometer.

Kemudian, naik pada 2000-2010 menjadi Rp 600-700 per kilometer.

Tarif terus naik pada periode 2010-2017, tarif tol yang berlaku di kisaran Rp 900-1.300 per kilometer mengacu pada inflasi yang terjadi setiap tahun.

Untuk itu, pemerintah berencana menurunkan tarif saat ini menjadi di bawah Rp 1.000 per kilometer, namun akan merugikan BUJT.

Turun hingga 30 persen

Presiden Joko Widodo meminta tarif tol untuk angkutan logistik bisa turun antara 20-30%. Penurunan tariff tol itu juga diharapkan dapat direalisasikan pada akhir Maret 2018.

“Saya hanya minta kepada Menteri PUPR (Pekerjaan Umum), Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, agar tariff tol yang berhubungan dengan transportasi logistik, transportasi barang, itu bisa diturunkan sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Joko Widodo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3).

Presiden mengatakan, perhitungan pengurangan tarif tol itu sudah ia dapatkan. Namun, masih menunggu kajian mengenai keringanan pajak (tax holiday) dan lama konsesi yang dapat diperpanjang kepada badan usaha.

“Saya pikir, mungkin bisa turun 20-30%. Ini secepatcepatnya, mungkin minggu depan, akhir bulan ini sudah,” tambah Presiden.

Kendati demikian, Presiden mengaku belum mengetahui ruas-ruas tol mana yang akan terkena penurunan tarif ini.

“Ini baru dihitung satu per satu. jangan minta cepat-cepat lah, terutama untuk logistik,” ujar  Presiden, seperti dikutip dari Antara.

Dia juga menegaskan, penurunan tarif tol untuk angkutan logistik ini tidak akan memengaruhi pengembalian investasi kepada investor.

Hal itu karena penurunan tarif tol akan diiringi dengan penambahan konsesi, agar cost dari pembangunan jalan tol dapat bisa dikembalikan kepada investor.

Penambahan konsesi juga tidak perlu dikhawatirkan karena jalan tol tersebut tetap milik negara.

“Ini yang kita urus kepemilikan, atau urusan efisiensi dan daya saing? Yang kita urus kan efisiensi dan daya saing, barangnya (jalan tol) kan ada di negara kita, barangnya ada di Indonesia. Kalau itu dipindah kepemilikannya, kemudian dibawa pulang, itu baru ramai. Kita harus mulai seperti itu, kepemilikan itu masih milik negara, semua konsesi milik negara,” jelas Presiden. (liputan6.com/bisnis.com/beritasatu.com/ac)