Usulan perpindahan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, mengacu pada hitungan jika yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas sudah mencapai 65 persen, mendapat sorotan pengusaha. Alasannya, pelabuhan bakal menjadi tempat penimbunan barang.
JAKARTA (alfijak): Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim, usulan itu hanyalah konsep yang sudah usang dan cenderung menyesatkan.
“Kami menilai usulan tersebut berpotensi membuat pelabuhan kongesti dan menggagalkan program pemerintah dalam menekan biaya logistik dan capaian dwelling time,” jelas Adil, Rabu (22/11).
Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantara mengatakan kegiatan relokasi peti kemas impor di Pelabuhan utama tetap harus mengacu pada batas waktu penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan atau terminal petikemas. Itu diatur dalam Permenhub Nomor 25 tahun 2017 tentang batas waktu penumpukan (longstay) di pelabuhan.
“Acuan YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok pernah diterapkan beberapa tahun silam dan yang terjadi adalah pelabuhan seringkali dibanyangi kongesti lantaran fasilitas terminal berubah fungsinya sebagai tempat penimbunan barang,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Adil, pemilik barang impor (perusahaan forwarder) harus menalangi pembayaran biaya penumpukan yang tinggi.
“Hal itu karena berlaku tarif progresif dan pinalti di lini satu pelabuhan,” ujarnya.
Adil menambahkan berdasarkan kajian bersama penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok, telah disepakati bahwa terminal peti kemas harus menjalankan bisnis intinya.
“Yakni sebagai operator bongkar muat. Bukan mengandalkan pendapatan dari biaya penumpukan atau storage,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Adil, mendukung terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2017. tentang batas waktu penumpukan barang impor di empat pelabuhan utama di Indonesia.
Barang impor hanya dibolehkan menumpuk maksimal tiga hari di lini satu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Makassar.
“Peraturan itu sudah sangat efektif menekan dwelling time dan tidak menimbulkan biaya tambahan logistik. Namun jika mengacu YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi justru akan sulit mencapai dwelling time ideal di pelabuhan. Apalagi untuk kurang dari tiga hari,” jelas Adil.
Ia menambahkan, ALFI DKI Jakarta, mendesak Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan dengan tegas implementasi Permenhub 25/2017 itu.
Apalagi, implementasi beleid di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terbatas pada peti kemas impor yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB). Namun sudah menumpuk lebih dari tiga hari di pelabuhan (overbrengen).
“Sedangkan terhadap peti kemas impor yang sudah SPPB meskipun sudah lebih dari tiga hari di pelabuhan belum dilaksanakan relokasi oleh pihak terminal,” pungkasnya. (indopos.co.id/ac)
Era industrialisasi digital mengharuskan semua sektor industri mengimplementasikan sistem digitalisasi guna meningkatkan daya saing industri, tak terkecuali industri angkutan barang.
JAKARTA (alfijak): Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018.
“Kita perlu mengikuti tren digital khususnya dalam bisnis angkutan barang,” ujar Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Ia menambahkan, untuk masuk digitalisasi industri, saat ini kami sudah menggandeng perusahaan telekomunikasi milik BUMN, Telkom melalui program SIAB (Sistem Informasi Angkutan Barang).
“Selain itu, kami juga berusaha untuk masuk kedalam marketplace untuk truk, tapi masih sangat sulit masuknya,” terangnya.
Menurutnya, dengan mencoba masuk digitalisasi ini, tujuannya untuk membantu anggota di Aptrindo dalam pendataan teknis kepada pelaku usaha dan driver truk.
“Dengan digitalisasi ini diharapkan bisa membantu mereka,” ucap Kyatmaja.
Lebih lanjut, ia mengatakan, di Tanjung Priuk saja mobilitas pelabuhan sudah mulai terbaca dan kita bisa meningkatkan atau pengembangan dengan adanya sistem digitalisasi.
“Dengan siatem digital kita bisa mengetahui jadwal shift, pergantian jadwal engkel, serta seberapa lama truk stay di pelabuhan. Karena dengan adanya sistem digital ini perbaikan bisa dilakukan per target,” katanya.
Dengan adanya sistem digitalisasi sudah mengikuti standarisasi International Maritime Organization ( IMO ).
Di IMO semua truk yang masuk harus sudah teridentifikasi. Sampai sekarang truk yang masuk di pelabuhan Tanjung Priok masih belum teridentifikasi lengkap.
“Dengan adanya sistem digital akan lebih optimal, serta akan meningkatkan pendapatan angkutan yang belum bisa didata,” tutupnya.
Truck booking return cargo system
Aptrindo menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018 setelah dirampungkannya koordinasi persiapan dengan seluruh stakeholders dan instansi terkait.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki mengatakan dengan digitalisasi itu diharapkan dapat menekan biaya logistik dari dan ke Priok di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa di atas 25%.
“Sudah saatnya kita siapkan dan implementasikan sistem digital bisnis angkutan barang. Kita mulai dari Priok terlebih dahulu, mengingat hampir 65% volume ekspor impor nasional dilayani melalui pelabuhan ini,” ujarnya.
Dia mengemukakan hal tersebut dalam Seminar & Rapat Kerja Daerah I Tahun 2017 DPD Aptrindo Provinsi DKI Jakarta bertema Era Digitalisasi Dalam Bisnis Angkutan Barang di Jakarta pada Rabu (22/11/2017).
Rakerda tersebut juga dihadiri Kadiahub Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, manajemen PT Pelindo II, asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok, dan 400-an perusahaan angkutan truk di DKI Jakarta.
Mustadjab juga mengatakan dengan digitaliasi bisnis angkutan barang bisa menghilangkan pungli dan adanya keteraturan pergerakan truk sesuai jadwal pengangkutannya/delivery dari dan ke pelabuhan Priok.
“Digitalisasi bisnis angkutan barang juga bisa memperoleh data akurat pergerakan truk dan berapa besar supply dan demand-nya di pelabuhan,” paparnya.
Menurut dia, selama ini di Pelabuhan Priok tidak ada data akurat pergerakan truk dari dan ke pelabuhan tersebut setiap harinya sehingga menyulitkan pihak terkait mengatur rekayasa lalu lintas.
Dia mengatakan digitalisasi juga untuk menghindari tatap muka kegiatan bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi semuanya berpulang pada masing-masing operator truk.
“Soalnya, selama ini pola kerja angkutan barang itu sangat bergantung pada pengemudi. Intinya suka-suka sopir dia mau narik jam berapa. Kondisi ini menyebabkan pergerakan truk tidak bisa diprediksi. Kalau sudah digitalisasi, pergerakan truk barang sudah terjadwal untuk hindari kemacetan.”
Mustadjab juga mengungkapkan untuk mendukung digitalisasi bisnis angkutan barang di Pelabuhan Priok akan diberlakukan truck booking return cargo system (TBRCs) agar setiap truk yang keluar masuk sudah terjadwal dengan baik.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan Pemprov DKI mengapresiasi program digitalisasi sistem bisnis angkutan barang di Ibukota.
“Pemprov tentunya mengapresiasi hal ini, tetapi yang paling penting juga mesti di-support semua pengusaha dan operator truk,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kadishub Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan sertifikat kompetensi pengemudi bagi angkutan barang beracun dan berbahaya (B3) kepada perusahaan anggota Aptrindo DKI Jakarta.
Sertifikasi kompetensi pengemudi itu diterbitkan okeh lembaga insan prima (LIP) yang merupakan lembaga sertifikasi dan kompetensi bidang logistik yang diprakarsai Asosias.i Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Depo Kontener Indonesia (Asdeki), dan Aptrindo. (industry.co.id/bisnis.com/ac)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan tidak masalah dengan rencana kenaikan tarif tol di ruas tol Tangerang-Merak, Gempol-Pandaan, Makassar Seksi 4, dan Cikopo-Palimanan, dengan besaran kenaikan masing-masing tol 7%, pada Selasa, 21 November 2017.
JAKARTA (alfijak): Perusahaan logistik yang tergabung dalam ALFI menanyakan, apa alasan tarif dinaikan sedangkan kemacetan di jalan bebas hambatan ini terus menerus terjadi.
“Sebetulnya kami usul pada saat kemacetan tarif dinaikan ((congestion charge), setelah tidak kembali normal lagi,” tandas Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Okezone.
Dia menyoroti, pasti ada alasan dibalik kenaikan tarif.
Disamping memang sudah resmi ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kita harap setiap tol bukan kenaikan adanya keperluan pembangunan infrastruktur di tempat lain, sehingga dinaikkan,”ujarnya.
ALFI protes pembatasan angkutan logistik tol Cikampek
Dia berharap, kenaikan tarif tol harus disertai dengan analisa kemacetan yang nyatanya masih terus terjadi.
Jalan tol yang fungsinya bebas hambatan, ternyata sudah berubah dengan kemacetan yang berjam-jam.
“Jadi kami usulkan adalah kenaikan saat kemacetan ini terjadi kemacetan, setelah tidak itu kembali normal dan ada contohnya di negara Eropa juga,”tandasnya. (okezone.com/ac)
Dua perusahaan penyedia layanan logistik di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT. Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya, menjadi operator fasilitas pusat konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
JAKARTA (alfijak); PT. MTI merupakan salah satu anak usaha PT. Pelabuhan Indonesia II/ IPC, sedangkan PT. Agung Raya merupakan perusahaan swasta yang berkecimpung pada layanan logistik, pergudangan dan pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan Priok.
Direktur Operasi dan Sistem Informasi Tehnologi Pelindo II, Prasetiadi mengatakan kedua perusahaan itu hanya berperan sebagai operator, sedangkan manajemen pengelolaan fasilitas CFS center dinaungi langsung oleh PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok.
Jika tidak ada kendala berarti, imbuhnya, fasilitas CFS center di pelabuhan Priok bakal resmi dioperasikan pada pekan ini juga mengingat seluruh infrastruktur dan peralatannya sudah siap.
“Fasilitas CFS center di Priok sudah siap 100%.Pelindo II yang investasi termasuk menyediakan racking system, dan sistem IT terintegrasi untuk operasional maupun billing layanan termasuk SDM untuk melayani CFS itu,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (20/11/2017).
Prasetiadi menjelaskan, fasilitas CFS centre di pelabuhan Priok berlokasi dekat dengan gate utama Pos 9 Pelabuhan Priok yang terletak di gudang eks Masaji Kargo Tama (MKT) dan gudang Agung Raya.
Dia juga mengatakan terkait dengan tarif layanan di CFS centre pelabuhan Priok akan mengikuti tarif yang berlaku saat ini sesuai dengan kesepakatan penyedia dan pengguna jasa pelabuhan melalui asosiasi terkait.
“Soal tarif itu domainnya penyedia dan pengguna jasa, kami hanya penyedia fasilitas CFS center tersebut,” paparnya.
Penyediaan fasilitas CFS centre di Pelabuhan Priok dimaksudkan untuk menertibkan layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) yang selama ini dikeluhkan pemilik barang impor di pelabuhan itu lantaran besaran tarif layanannya tidak bisa dikontrol bahkan cenderung liar.
Layanan kargo impor berstatus LCL itu selama ini tersebar di sejumlah fasilitas TPS lini dua yang masih berada diwilayah pabean pelabuhan Tanjung Prio.
Bangun crane
PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III sepakat untuk membangun fasilitas peralatan pelabuhan, crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Direktur Utama Barata Indonesia Silmy Karim mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut merupakan realisasi dari MOU yang telah ditantangani sebelumnya, pada bulan Maret lalu dimana Pelindo III sepakat untuk meningkatkan local content dengan melakukan sinergi dengan perusahaan sesama BUMN.
Menurutnya, kerja sama ini merupakan suatu bisnis model yang diterapkan antara Barata dan Pelindo III dalam rangka mengoptimalkan sinergi BUMN dan meningkatkan semangat lokal konten dalam mewujudkan kemandirian Indonesia dalam produksi crane pelabuhan.
”Selain itu proyek pembangunan crane untuk pelabuhan ini juga merupakan salah satu dukungan dari Barata Indonesia untuk progam konvektivitas khususnya peralatan pelabuhan,” ujar Silmy melalui siaran pers, Senin (20/11).
Dalam paket kerjasama ini, Barata Indonesia akan memproduksi 4 (empat) buah Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) yang akan disewa oleh Pelindo III untuk digunakan di pelabuhan Tanjung Perak.
Barata Indonesia juga akan memberikan pelayanan maintenance terhadap crane yang diproduksi tersebut.
Silmy mengatakan, pembangunan crane bukanlah hal baru bagi perusahaan itu. Sebelumnya, Barata Indonesia juga pernah memproduksi RTGC untuk Pelabuhan Teluk Bayur serta Rail Mounted Harbour Crane (RMHC) untuk Pelabuhan Bontang.
Selain dengan Pelindo III, Barata Indonesia juga telah menjajaki kerjasama dengan Pelindo I, Pelindo II serta Pelindo IV.
Layanan digital TPK
Terminal Peti Kemas (TPK) Koja berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dengan menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
TPK Koja menjadi terminal peti kemas yang pertama menerapkan ISO 9001:2015 di antara perusahaan-perusahaan sejenis lainnya di Tanjung Priok.
Manajer Quality Assurance & SMO TPK Koja Imam Sumedi menjelaskan, pada tahun ini perusahaan telah memulai migrasi dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015, ditandai dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 pada April 2017.
Pada akhir Oktober 2017, TPK Koja dinyatakan tetap layak menyandang sertifikat ISO 9001:2015 setelah dilakukan audit independen.
“Dalam kerangka saya, setidaknya TPK Koja menjadi yang pertama (penerapan ISO 9001:2015). Dan kami juga sudah berhasil meraih peringkat tertinggi score GCG dua tahun berturut-turut di antara seluruh anak perusahaan di bawah Pelindo II. Ke depan, kompetisi di terminal peti kemas akan bergerak ke arah persaingan mutu, kualitas, dan efisiensi,” kata di dalam rilisnya, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Menurutnya, perbaikan utama yang dituntut dalam penerapan standar ISO 9001:2015 antara lain proses bisnis yang lebih terorganisasi (organizing process) dan efisiensi di setiap proses bisnis serta melakukan peningkatan berkelanjutan (continual improvement).
“Mewujudkan ke tiga hal di atas, ISO versi 2015 mensyaratkan pada kemampuan perusahaan mendengar suara pelanggan dan antisipasi risiko bisnis,” ujar dia.
Dia menerangkan, pelanggan sebagai salah satu kunci utama dari pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki arti penting dalam pengembangan proses bisnis.
Pelanggan di sini bisa diartikan shipping line dan cargo owner serta tentu saja para freight forwarder.
“Perbedaan yang berarti dari ISO 2008 dan ISO 2015, kami harus menyerap suara pelanggan, apakah mereka puas dengan kinerja dan pelayanan perusahaan. Kami tidak punya pilihan lain kecuali bicara tentang efisiensi, risiko, dan mendengar suara pelanggan. Ini mesti mengubah paradigma. Tanpa itu kami tidak akan survive,” tuturnya.
Sementara terkait efisiensi, penerapan ISO 9001:2015 menuntut perusahaan untuk memperbaiki efisiensi di setiap proses bisnis yang dijalani.
Dengan proses bisnis yang makin efisien, tentu kinerja akan meningkat yang pada akhirnya bisa menarik lebih banyak pelanggan.
“Contoh, kapal dengan 2.000 boks peti kemas mungkin biasa kita handle 36 jam. Kalau bisa kami selesaikan dalam 24 jam, maka akan ada space waktu yang tercipta. Ulangi itu untuk beberapa kapal berikutnya, maka tercipta akumulasi space yang bisa menarik satu kapal lagi,” imbuh dia.
Dengan demikian, efisiensi dapat membuat semua pihak menjadi sustainable dan lebih mengukur kinerja serta mengendalikan aneka sumber daya, sehingga pelanggan merasa puas.
Salah satu manfaat penerapan ISO 9001:2015 antara lain, peningkatan rasio bongkar muat peti kemas dari kapal atau Box Crane per Hour (BCH).
Imam menjelaskan, rata-rata BCH TPK Koja per September 2017 sudah mencapai 23 boks per jam, meningkat dari periode sama tahun lalu yang mencapai 20.
Selain itu, throughput TPK Koja di pengujung 2017 diprediksi bakal mencapai 1 juta TEUs (Twenty-footer Equivalent Unit) bila mengacu pada throughput Januari-Agustus 2017 yang telah mencapai 654.677 TEUs.
Dia menilai TPK Koja sebagai the second biggest market leader di Tanjung Priok harus mengutamakan mutu, kualitas, dan efisiensi untuk dapat bersaing di antara pelabuhan terminal peti kemas.
Selain itu, TPK Koja juga dalam proses mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan ke depan.
“Digitalisasi dan otomatisasi adalah keniscayaan yang sedang terjadi di TPK Koja. Sebagai contoh para pelanggan telah melakukan billing secara elektronik. Customer membuat sendiri billing, dan memasukkan sendiri pembayaran secara cash-less atau elektronis, berbeda dengan salah satu kompetitor yang masih manual. Ini memang tuntutan dari pelanggan,” papar Imam. (sindonews.com/bisnis.com/ac)
Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengungkapkan barang impor tertahan dan mengendap lama di pelabuhanTanjung Priok akibat adanya gangguan sistem layanan dokumen berbasis online atau satu atap (electronic data interchage/EDI).
JAKARTA (alfijak): EDII dioperasikan oleh PT.Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) untuk aktivitas kepabeanan dan karantina di Pelabuhan Tanjung Priok.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengungkapkan asosiasinya menerima keluhan dari sejumlah importir yang kesulitan dalam proses pengurusan dokumen melalui sistem EDI karena mengalami gangguan sejak Jumat siang (17/11) hingga sore hari ini, Senin (20/11/2017).
Akibatnya, barang impor tertahan dan mengendap lama di pelabuhan karena tidak bisa di proses melalui sistem EDI.
“Kami memperoleh informasi dari petugas kami di lapangan sistemnya itu sedang mengalami masalah, kadang bisa diakses, kadang mati sehingga importir tidak bisa melanjutkan proses dokumen,” ujarnya kepada Bisnis, pada Senin (20/11/2017).
Subandi mengatakan PT EDII selaku penyedia tunggal layanan sistem berbasis online/EDI untuk ekspor impor di Pelabuhan Priok itu mestinya bisa menjamin tidak adanya gangguan sistem dan segera memperbaiki jika ada kendala.
“Apalagi kalau kondisi (gangguan) ini sudah sangat mengganggu aktivitas pemilik barang karena kontener impor tidak bisa segera diproses.Hal ini secara bisnis sangat merugikan importir,” paparnya.
Saat dikonfirmasi Bisnis, Dirut PT.EDII, E.Helmi Wantono mengatakan segera melakukan pengecekan terhadap adanya keluhan para importir di Pelabuhan Tanjung Priok itu.
“Kami cek terlebih dahulu apakah sistem kami yang mengalami gangguan atau bagaimana.Terus terang, saya juga baru mendengar dan belum mendapat laporan kondisi sebenarnya dilapangan,” ujarnya. (bisnis.com/ac)
World Trade Organization (WTO) tahun 2017 mencatat kontribusi Indonesia dalam dalam rantai nilai global (Global Value Chain) masih tergolong rendah, dimana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5, di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar 48,5.
JAKARTA (infolog): Malaysia merupakan negara yang memiliki kontribusi sangat tinggi mencapai 60,8. Begitu juga dengan Thailand sebesar 54,3 dan China sebesar 47,7.
Indeks kontribusi ini mengindikasikan keterlibatan suatu negara dalam produksi sebuah barang yang melibatkan banyak negara saat produksi.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta Indonesia harus mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah ini demi meningkatkan potensi ekonomi Tanah Air dalam rantai nilai global yang menjadi tren saat ini.
“Ini sudah menjadi kecenderungan global. Indonesia harus terlibat aktif dalam proses rantai nilai tersebut,” ujar Arif dalam keterangannya yang dikutip merdeka.com, Minggu (19/11).
Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Indonesia, keuntungan yang dapat diperoleh sangat besar. Indonesia bukan hanya negara yang menyediakan pasar bagi produk global, namun Indonesia justru terlibat dalam proses produksi.
Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah ekspornya lantaran memberikan kontribusi pada rantai nilai global. Dengan demikian, kesempatan membuka lapangan kerja juga semakin lebar.
“Proses global itu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia,” tegas Arif.
Data WTO menyebutkan, kontribusi Indonesia pada Global Value Chain terutama dikontribusikan oleh industri pertambangan, perdagangan wholesale dan ritel, serta pertanian.
Tiga negara utama yang memanfaatkan input barang dari Indonesia tersebut adalah China, Korea Selatan dan Malaysia.
Arif mengingatkan, salah satu tantangan penting terkait keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur publik.
Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik.
Bank Dunia mencatat, indeks infrastruktur Indonesia pada 2016 masih tergolong rendah, yaitu di posisi 2,65. Dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki indeks 3,45,
Indonesia masih tertinggal di sektor infrastruktur. Bahkan indeks infrastruktur Vietnam sudah mencapai 2,70.
Untuk itulah, dia menekankan perlunya perbaikan pada kualitas infrastruktur untuk menekan biaya input produksi serta meningkatkan efisiensi.
Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur secara masif pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, dia mengharapkan kebijakan tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.
“Dengan demikian akan tercipta tingkat kesejahteraan warga yang lebih baik,” tegasnya. (merdeka.com/ac)
Era motor listrik, kian dekat dengan masyarakat Indonesia. Hal itu ditandai dengan upaya pelbagai pihak, yakni pemerintah dan produsen motor dalam menciptakan, lalu menjual motor listrik.
JAKARTA (alfijak): Saat ini ada dua motor listrik yang siap meluncur di Indonesia yaitu Viar Q1 dan Gesits. Sementara tahun lalu, produsen motor terbesar di Indonesia, Honda, juga telah mulai menguji skutik listrik mereka.
Teranyar, jenama Yamaha juga tengah melakukan tes pasar untuk skuter listrik mereka yang bertipe e-Vino di Indonesia. Sebuah produk yang telah dijual di Jepang, Taiwan, dan Eropa.
Motor listrik juga menjadi sasaran perdagangan pihak importir umum yang mendatangkan produknya langsung dari luar negeri.
Garansindo misalnya, yang saat ini telah menyediakan beragam varian motor listrik berlabel Zero Motorcycles.
Saat ini belum ada anggota Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)–Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS–yang telah menjual motor bermesin listrik di Indonesia. Namun, seperti telah disebutkan di atas, semua sudah bersiap menyongsong era motor listrik.
Apalagi pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong pengembangan kendaraan bertenaga listrik di dalam negeri.
Kementerian Perindustrian bahkan telah menyusun peta jalan (roadmap) bagi pengembangan industri otomotif nasional.
Targetnya, produksi mobil listrik sudah mencapai 20 persen dari total produksi kendaraan bermotor nasional pada 2025.
Ketua Umum AISI, Johannes Loman mengatakan, para pelaku industri sepeda motor siap mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Demikian disampaikannya dalam rilis pers yang diterima Beritagar.id (14/11/2017).
Namun, menurut Loman, AISI ingin agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang komprehensif agar kehadiran kendaraan listrik itu tidak malah merugikan konsumen kelak.
Peraturan tersebut mesti menjabarkan secara detail soal kualitas, suku cadang, hingga keamanan motor listrik sehingga bisa menjadi panduan yang memudahkan manufaktur saat merancang kendaraan tersebut.
“Jika tidak diatur dan diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, dikhawatirkan konsumen akan menjadi korban jika suatu saat ada produk motor listrik yang berkualitas rendah beredar di pasar,” kata Loman, yang juga Wakil Presiden Direktur Eksekutif Astra Honda Motor (AHM).
Saat ini para anggota AISI, lanjutnya, tengah mengembangkan model motor listrik berjarak tempuh baik, sehingga para penggunanya tak perlu sering-sering mengisi baterai.
Untuk itu mereka akan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan standar internasional dan menekankan pada unsur keamanan berkendara.
Kualitas produk yang baik, tentunya, akan berdampak kepada harga sepeda motor listrik yang dijual nanti. Loman mengakui bahwa saat ini harga motor listrik masih relatif mahal.
Namun pernyataan AISI soal harga tersebut menjadi dipertanyakan dengan hadirnya Viar Q1. Motor listrik yang sudah mulai dijual itu dibanderol Rp16,2 juta (OTR Jakarta), setara motor bensin kelas menengah.
Sementara Garansindo menyatakan harga Gesits, yang ditargetkan mulai dijual akhir tahun ini, akan di bawah Rp20 juta.
Regulasi baterai
Hal lain yang menjadi konsentrasi AISI adalah soal regulasi pemakaian baterai pada motor listrik.
Sebagai perkumpulan produsen motor, AISI tak ingin menimbulkan masalah baru bagi masyarakat karena pengelolaan baterai motor listrik yang terabaikan dan menjadi limbah.
“Kami tidak ingin niat baik untuk memberikan produk yang ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar malah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat karena unsur safety yang terabaikan dan dampak lingkungan akibat limbah baterai yang tidak diantisipasi sejak dini,” tegas Loman.
Pada Oktober, Wakil Ketua Umum AISI Bidang Industri dan Teknologi, Hari Budianto, dikutip Bisnis.com, mengatakan pihaknya mengusulkan agar pemerintah mengadopsi standardisasi regulasi PBB (UN Regulation 136) sebagai acuan dalam pengembangan baterai listrik, terutama yang terkait dengan standardisasi, teknologi, dan keamanan.
Pada aturan itu berisi pasal-pasal yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan lingkungan untuk kendaraan, sistem, bagian, serta peralatannya.
Pasal-pasal tersebut termasuk persyaratan uji yang berorientasi kinerja, serta prosedur administratif.
Prosedur administratif menyinggung soal sertifikat kesesuaian, serta kepatuhan produksi oleh perusahaan manufaktur untuk membuktikan kemampuan memproduksi serangkaian barang dengan spesifikasi yang sama persis seperti tertera dalam sertifikat kesesuaian. (beritagar.id/ac)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing disamakan dengan menjual aset negara.
JAKARTA (alfijak): Budi menjelaskan pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui skema kerja sama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya menciptakan daya saing layanan publik dan solutif.
Hal ini dalam menyikapi keterbatasan dana APBN, serta efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal.
“Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN, dan risiko pemerintah, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/11).
Menanggapi pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan kerja sama dengan pihak BUMN/ BUMS usaha patungan (joint venture) swasta nasional dan asing pada bandara dan pelabuhan saat ini, Budi kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Selain itu, diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.
Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.
“Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan mengerjasamakan dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung,” katanya.
Dia menuturkan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi, telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Cina, hingga Inggris.
Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini, maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional.
Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu dinilai juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan.
“Itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing, sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan Kuala Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal,” ujarnya.
Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan sehingga APBN dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.
Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi transportasi yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati.
“Jadi bukan APBN lagi,” katanya.
Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir dimana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik.
“Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif,” katanya. (republika.co.id/ac)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai Pelabuhan Tanjung Priok terlebih dulu harus efisien jika ingin menjadi pelabuhan transit atau transhipment port seperti di Singapura.
JAKARTA (alfijak); “Saya pikir ini suatu cita-cita, keinginan yang baik. Yang namanya transhipment itu akan terjadi baru akan diminati, baru akan terjadi, apabila efisien,” kata Budi dalam diskusi yang bertajuk “Mewujudkan Transhipment Jakarta Port” di Jakarta, Selasa.
Untuk mencapai efisiensi, dia menjelaskan, harus tercipta tarif yang murah dan mudah dalam seluruh prosesnya, terutama pindah kapal (transhipment). “Murah dan tidak complicated dan enggak ada preman,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut dia, Pelabuhan tanjung Priok harus melayani tujuh hari dalam seminggu, saat ini diketahui baru lima hari dalam seminggu.
Hal itu, menurut dia, membuat para pelaku usaha beralih ke negara tetangga untuk mengirimkan barangnya.
“Sabtu-Minggu itu boleh masuk, tapi enggak ada yang tanda tangan dokumen, artinya barang itu enggak bisa keluar, enggak cleared,” ucapnya.
Terkait tarif, Budi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengevaluasi harga yang ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai kurang kompetitif.
“Kita bandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi kompetitor kita, kalau di sana 10, di sini 20, turunkanlah jadi 12 atau 13, kalau sudah sama ya bagus,” tuturnya.
Karena itu, Budi mengusulkan agar Pelabuhan Tanjung Priok diuji coba mengalami perombakan secara keseluruhan, termasuk jajaran pimpinannya.
“Priok itu kita jadikan satu kantor di mana ada pimpinan baru yang memang tidak ada latar belakang pelabuhan, sebagian besar diganti semuanya. Dengan lembaran baru itu, kita akan menerima masukan berbagai pihak, SOP apa yang bermasalah, orang mana saja yang kurang kooperatif,” ujarnya.
Budi mengajak seluruh pihak, baik itu Kementerian Perhubungan sendiri, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untu bersama-sama menciptakan pelabuhan yang efisien.
Adapun, untuk peningkatan volume, Ia mengimbau agar seluruh pengiriman barang dipusatkan di Tanjung Priok untuk mendorong adanya kapal yang berlayar langsung.
“Kemanfaatan ekonomis dan waktu akan dinikmati oleh pemain-pemain kita sendiri dan akhirnya orang yakin untik membuat industri di Indonesia. Kalau kita sendiri tidak mau menciptakan harga yang lebih singkat, rasa percaya diri investor belum ada,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan dengan hadirnya perusahaan pelayaran Prancis, Compagnie Maritime d`Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM), yang berlayar seminggu sekali, memberikan tanda-tanda peningkatan daya saing.
Meskipun, dia berharap lebih dari seminggu sekali ditambah dengan pengoperasian kapal RoRo (Roll on/Roll off) untuk barang yang belum berjalan signifikan.
Saat ini, Budi menyebutkan tingkat keterisian CMA-CGM masih berkisar di 50 persen.
Namun, seiring dengan dikebutkan pembangunan Pelabuhan Patimban, dia berharap bisa merangsang daya saing dari Pelabuhan Tanjung Priok sendiri.
“Kalau kita memberikan suatu layanan yang baik, dengan harga murah, waktu pendek dengan dua pelabuhan akan menyedot investasi ke sini, tinggal kita menata diri kita untuk kompetitif. Mudah-mudahan dengan adanya Patimban ini, Priok lebih mengerti akan ada kompetisi,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengaku pihaknya sudah menyiapkan agar Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan transit.
“Bukan cuma jadi transhipment, tapi secara geografis sudah strategis di antara pelabuhan lain, kita sudah datangkan mother vessel (kapal induk), peralatan dan pelayanan sudah memadai, kami sudah digitalisasi,” katanya.
Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi
Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fajarudin mengatakan seluruh pengiriman dokumen sudah sistem daring (online).
“Cara dukung transhipment, kuncinya harus lakukan simplifikasi, otomatisasi, fasilitas kepabeanan supaya bisa mengurangi biaya logistik nasional,” ujarnya.
Biaya logistik tinggi
Tingginya biaya logistik yang diperkirakan berkontribusi 30–36 persen terhadap total biaya operasional masih menjadi rintangan besar bagi importir.
Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Anton Sihombing mengatakan, tingginya biaya logistik membuat daya saing Indonesia di negara-negara ASEAN berada di posisi keempat untuk parameter logistic performance index (LPI).
Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.
’’Meski dwelling time (waktu tunggu di pelabuhan) sudah tercapai seperti waktu yang diinginkan, cost bukannya turun, malah naik,’’ katanya, Senin (13/11).
Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi
Karena itu, pihaknya meminta seluruh pengurus Ginsi bekerja sama dengan instansi maupun asosiasi terkait.
’’Misalnya, kami minta tiap ada kenaikan tarif di pelabuhan harus diikutsertakan,’’ imbuh Anton.
Ketua Ginsi DKI Jakarta Subandi menuturkan, kontribusi biaya logistik di Malaysia dan Singapura kurang dari 20 persen.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, selisihnya signifikan.
Dampak tingginya biaya itu tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga importir.
Importir terbebani dengan harga jual barang yang tinggi dan besarnya biaya yang ditanggung, tapi margin yang diperoleh rendah.
’’Kondisi tersebut memburuk jika mengacu pada upaya pemerintah yang sedang mendorong daya beli masyarakat,’’ tuturnya.
Potensi barang tidak laku menjadi besar. Pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha cukup signifikan.
’’Sangat mungkin importir gulung tikar,’’ lanjut Subandi.
Komponen yang berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik, antara lain, biaya bongkar muat di pelabuhan, uang jaminan untuk pelayaran asing, dan biaya perbaikan kontainer.
’’Ginsi sedang berupaya menghilangkan komponen uang jaminan,’’ paparnya.
Uang jaminan itu diberikan importir kepada perusahaan pelayaran. Tujuannya, mengantisipasi klaim kerusakan kontainer.
Sekjen Ginsi Erwin Taufan menambahkan, pengaruh tingginya biaya logistik terhadap kegiatan operasional importer cukup besar.
Terutama importir yang mengantongi angka pengenal importir-produsen (API-P). ’
’Ketika memutuskan tidak belanja, mereka akan tidur. Nah, yang mengambil untung adalah negara lain yang bea masuknya nol persen,’’ terangnya.
Karena itu, dibutuhkan regulasi keberpihakan yang bisa melindungi industri dalam negeri.
”Impor tidak bisa dilarang, tapi boleh diproteksi,” ucap Erwin.
Dokumen ekspor lambat
Sebelumnya, perusahaan pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) mengeluhkan lambatnya proses pengurusan dokumen di Pelabuhan Tanjung Priok.
Presiden Direktur CMA-CGM Indonesia Farid Belbouab menuturkan, saat ini pengiriman kargo ke Amerika Serikat dari Tanjung Priok tumbuh 200%.
Namun, pihaknya menilai proses pengurusan dokumen di Tanjung Priok, khususnya dari kapal utama (mother vessel) ke kapal kecil (feeder) terlalu lama. (antaranews.com/jpnn.com/ac)
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
