Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

AP II siapkan PLB di Soetta

PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II) melalui anak usahanya PT Angkasa Pura Kargo bakal membangun kawasan pusat logistik berikat (PLB) di Bandara Internasional Soerkarno-Hatta, Tangerang.

PLB dibangun utuk mendukung kinerja bisnis sektor angkutan kargo.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pembangunan PLB juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia di industri kargo udara global.

Selain itu, pembangunan PLB juga untuk mendukung program pemerintah terkait penghematan biaya logistik oleh pelaku usaha.

Pembangunan PLB, kata Awaluddin, terbagi dalam tiga tempat terpisah yang diantaranya Gudang 1 seluas 1.500 meter persegi yang dibangun pada tahun ini.

Kemudian, Gudang 2 dibangun pada 2018 seluas 10.000 meter persegi, dan Gudang 3 yang akan dibangun di Cargo Village Bandara Soekarno-Hatta pada 2019 dengan luas yang sama yakni 10.000 meter persegi.

“Letak Bandara Internasional Soekarno-Hatta cukup dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga tepat apabila dibangun kawasan pusat logistik berikat di bandara,” ujar Awaluddin dalam keterangan resminya, Sabtu (1/4/2017).

Awaluddin menuturkan, potensi pasar dari pusat logistik berikat di Bandara Soekarno-Hatta yakni suku cadang pesawat.

Sebab, suku cadang impor dapat disimpan di gudang PLB dan dilakukan clearance jika suku cadang impor tersebut digunakan keluar dari gudang PLB.

“Adanya pusat logistik berikat di bandara akan memberikan manfaat bagi maskapai yakni dapat menyimpan suku cadang di gudang PLB, waktu perbaikan pesawat dapat dipersingkat, membuat sederhana kontrol terhadap perbaikan dan penyimpanan spare parts, serta pengembangan atau perbaikan bisa dilakukan di lokasi PLB di bandara,” jelasnya.

Adapun kelebihan lain dari PLB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini adalah lokasi yang berada di kawasan bandara.

Sehingga, mempersempit waktu transit untuk proses pengiriman ekspor-impor melalui udara serta adanya pengamanan internal selama 24 jam dan diawasi langsung oleh kepolisian.

Dalam membangun kawasan PLB ini perseroan akan bekerjasama erat dengan pihak terkait diantaranya Bea dan Cukai, maskapai, forwarder, serta pihak-pihak lain seperti perbankan dan sebagainya.

Secara bisnis, pusat logistik berikat ini berpotensi menghasilkan pendapatan dari aktivitas pemanfaatan pergudangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sedikitnya Rp 2,5 triliun dalam satu tahun apabila pergudangan spare parts dilakukan di Indonesia,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pembentukan PLB merupakan salah satu amanat dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada awal tahun lalu, Presiden RI telah meresmikan 11 PLB yang beroperasi.

Adapun digitalisasi juga akan diterapkan di dalam pengoperasian gudang PLB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui aplikasi di smartphone yang disediakan oleh Angkasa Pura Kargo.

Sumber: kompas.com

 

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

KPK ungkap sepak terjang kartel daging impor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti dan informasi adanyanya dugaan “kick back” (suap atau imbalan) kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dari pengusaha Basuki Hariman.

Kick Back itu ditenggarai atas jasanya “mengamankan” sejumlah persoalan kepabeanan yang merundung perusahaan impor daging milik Basuki.

Dugaan itu tak ditepis Wakil Ketua KPK, Basaria. Menurut Basaria, dugaan itu didalami oleh pihaknya.

“Kita dalami dulu,” ungkap Basaria, Selasa (28/3/2017).

Dia memastikan pihaknya tak akan membiarkan begitu saja dugaan tersebut. Ia menegaskan dugaan itu pasti didalami anak buahnya.

“Ia harus (dalami), itu pasti (didalami penyidik KPK),” tegas Basaria.

Basaria bahkan tak menampik pihaknya dapat membuka penyelidikan baru hasil dari pengembangan pengusuatan dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang salah satunya menjerat Basuki Hariman sebagai tersangka.

“Yang pasti untuk sementara itu dihubungkan dengan kasus yang sedang ditangani, apabila didalam penanganan tersebut ada pengembangan atau info yang baru itu bisa ditingkatkan ke penyelidikan,” ujar Basaria.

Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat kepabeanan terungkap dari pemeriksaan sejumlah saksi asal Bea dan Cukai dalam kasus dugaan suap yang menjerat Basuki itu.

Sejumlah pejabat Bea dan Cukai yang telah digarap penyidik KPK yakni, Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris Murdyanto; Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan.

Selain itu, Hary Mulyana selaku Direktu Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; Tahi Bonar Lumban Raja selaku Kepala Direktorat Intelijen Bea Cukai; dan Imron selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebelumnya juga sudah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. Penyidik mengamankan sejumlah bukti dari penggeledahaan itu, salah satunya berupa dokumen.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu menguak sejumlah importir diduga melakukan pelanggaran, mulai dari aksi pemalsuan dokumen hingga penyelundupan.

Di antara perusahaan tersebut yakni PT Impexindo Pratama dan C Sumber laut Perkasa. Kedua perusahaan tersebut tercatat milik Basuki Hariman.

Dalam kasus dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, KPK telah menetapkan bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, Sekretaris Basuki bernama Ng Fenny, Patrialis Akbar, dan seorang perantara bernama Kamaludin.

Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memberi suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar kepada Patrialis.

Diduga, pemberian itu dimaksudkan agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi UU Peternakan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Basuki sendiri berulang kali tak menampik bahwa dirinya berkepentingan dalam permohonan uji materi tersebut. Kepentingan itu menyangkut sektor usaha impor daging yang digelutinya. Termasuk impor daging yang salah satunya dari New Zeland.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pernah menyebut jika Basuki masuk dalam kartel yang mengurus impor daging.

Kartel itu berupaya memonopoli impor daging. Aktifitas kartel impor daging itu terhalang dengan keluarnya UU nomor 41 tahun 2014.

Sebab itu, mereka melakukan sejumlah upaya agar kepentingannya tak terusik. Salah satu cara ditenggarai dengan melakukan uji materi UU tersebut.

“Iya. Dia (Basuki Hariman) itu Kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stempel di perusahannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” kata Laode di kantonya beberapa waktu lalu.

Sumber: jurnas.com

 

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

KPK sebut perusahaan importir Basuki bermasalah dalam kepabeanan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menyebut sejumlah perusahaan bos impor daging, Basuki Hariman bermasalah dalam hal kepabeanan. Permasalahan yang ditenggarai amis praktik korupsi dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai itu tengah dikembangkan lembaga antikorupsi.

Salah satu upaya mendalami tersebut dengan memeriksa sejumlah pejabat Bea dan Cukai beberapa waktu lalu.

Di antara pejabat Bea Cukai yang telah dipanggil dan diperiksa penyidik KPK yakni, Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris Murdyanto; Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan.

Selain itu, Hary Mulyana selaku Direktu Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; Tahi Bonar Lumban Raja selaku Kepala Direktorat Intelijen Bea Cukai; dan Imron selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Mereka berurusan dengan penyidik KPK karena lembaga antikorupsi itu telah mengantongi bukti dan informasi mengenai “permainan” pejabat Bea Cukai terkait kepabeanan perusahaan impor daging Basuki.

“Kelihatannya begitu (Kepabeanan perusahaan impor milik Basuki Hariman bermasalah),” ungkap Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu menguak sejumlah importir diduga melakukan pelanggaran, mulai dari aksi pemalsuan dokumen hingga penyelundupan.

Di antara perusahaan tersebut yakni PT Impexindo Pratama dan C Sumber laut Perkasa. Kedua perusahaan tersebut tercatat milik Basuki Hariman.

Informasi dihimpun Jurnas.com, sejumlah pejabat Bea dan Cukai diduga main mata dengan perusahaan milik Basuki.

Atas bantuan beberapa oknum pejabat Bea Cukai, perusahaan Basuki punya “jalur khusus” dalam impor daging. Termasuk impor daging dari New Zeland.

Keistimewaan ini ditenggarai tak cuma-cuma. Musababnya, ada fulus Basuki yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat Bea Cukai. Lembaga antikorupsi pun telah miliki bukti tersebut.

“Karena itu (kasus ini) masih akan dikembangkan,” ujar Basaria.

Menurut Basaria, persoalan kepabeanan yang tengah ditelisik ini bertalian dengan pengusuatan dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang salah satunya menjerat Basuki Hariman sebagai tersangka.

“Yang pasti untuk sementara itu dihubungkan dengan kasus yang sedang ditangani, apabila didalam penanganan tersebut ada pengembangan atau info yang baru itu bisa ditingkatkan ke penyelidikan,” tandas Basaria.

Sebelumnya, Kepala Bidang dan Penindakan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Imron memilih irit bicara usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Imron bahkan mengklaim terkait kepabeanan perusahaan impor daging Basuki tak pernah bermasalah sehingga harus ditangani pihaknya.

“Ngga, ngga (perusahaan impor daging Basuki tidak pernah bermasalah),” ujar Imron usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Selasa (21/3/2017) malam.

Imron juga mengklaim tak mengenal Basuki. Ia juga enggan berkomentar saat disinggung sejumlah dokumen yang disita penyidik KPK dari kantor pusat Bea Cukai.

“Nanti ditanya ke penyidik saja. Bukan kewenangan saya,” tandas Imron.

Dalam kasus dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, KPK telah menetapkan bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, Sekretaris Basuki bernama Ng Fenny, Patrialis Akbar, dan seorang perantara bernama Kamaludin.

Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memberi suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar kepada Patrialis.

Diduga, pemberian itu dimaksudkan agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi UU Peternakan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Basuki sendiri berulang kali tak menampik bahwa dirinya berkepentingan dalam permohonan uji materi tersebut.

Kepentingan itu menyangkut sektor usaha impor daging yang digelutinya. Termasuk impor daging yang salah satunya dari New Zeland.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pernah menyebut jika Basuki masuk dalam kartel yang mengurus impor daging.

Kartel itu berupaya memonopoli impor daging. Aktifitas kartel impor daging itu terhalang dengan keluarnya UU nomor 41 tahun 2014.

Sebab itu, mereka melakukan sejumlah upaya agar kepentingannya tak terusik. Salah satu cara ditenggarai dengan melakukan uji materi UU tersebut.

“Iya. Dia (Basuki Hariman) itu Kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stempel di perusahannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” kata Laode di kantonya beberapa waktu lalu.

Sumber: jurnas.com

Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Cara Hino jemput bola ke pelabuhan

Tingginya biaya logistik masih menjadi hantu bagi para pelaku usaha di tanah air. Bank Dunia pernah mencatat, biaya logistik di Indonesia rata-rata membutuhkan 25% dari hasil penjualan produk manufaktur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya logistik di Thailand yang hanya 15% atau di Malaysia dan Vietnam yang cuma 13%.

Kenyataan ini rupanya menjadi celah bisnis bagi yang jeli. Salah satunya seperti yang dilakukan PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Penjual kendaraan truk ini berhasil menggandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, khususnya Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan.

Senin dua pekan silam (6/3), di Hotel Grand Melia Jakarta, Hino dan Organda DKI pun meneken perjanjian kerjasama pendistribusian truk untuk peremajaan angkutan pelabuhan Tanjung Priok. Santiko Wardoyo, Direktur Penjualan & Promosi HMSI mengatakan, kerja sama peremajaan truk pelabuhan akan dilakukan bertahap.

Pada tahap awal, Hino akan mendistribusikan 85 unit truk angkutan pelabuhan yang dimiliki oleh PT Iron Bird sebanyak 55 unit dan truk PT Samudera Indonesia 30 unit. Dia berharap kerjasama ini dapat bertambah dan meluas hingga keluar Jakarta.

“Tidak hanya untuk angkutan di pelabuhan, tapi semua jenis angkutan, karena mengikuti regulasi pemerintah,” ujar Santiko kepada Tabloid KONTAN, Senin dua pekan lalu (13/3).

Regulasi pemerintah yang dimaksud Santiko adalah pembatasan usia kendaraan angkutan barang. Asal Anda tahu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Perda ini, tentu, bakal mengancam keberlangsungan armada truk pengangkut barang di wilayah Jakarta dengan usia di atas 10 tahun.

Berdasarkan catatan Angsuspel Organda DKI, kini jumlah armada truk yang melayani angkutan barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai lebih 16.000 unit.

Dari jumlah itu, sekitar 43% usia kendaraan trailer di atas 15 tahun, 16% untuk di atas 10 tahun, dan 41% usia kendaraan antara 1-10 tahun. “Jadi, yang paling mendesak dilakukan peremajaan armada ialah angkutan pelabuhan,” kata Santiko.

Untuk peremajaan unit angkutan pelabuhan, Hino akan mendistribusikan sejumlah model truk. Antara lain Hino New Generation Ranger Tractor Head yang memiliki konfigurasi mulai dari 4×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FG dan SG series serta 6×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FM series. Model truk ini memiliki pilihan tenaga beragam mulai dari 235 PS hingga 350 PS dan daya tarik beban 31 ton sampai 46 ton.

Target 28.000 unit

Dengan banyaknya model pilihan, kata Santiko, pengusaha pelabuhan dapat menyesuaikan dengan bisnis yang mereka geluti. Selain produk yang berkualitas Hino juga mendukung produk ini dengan layanan purna jual yang prima seperti Free Service Program (FSP). Konsumen dapat menikmati layanan servis berkala gratis hingga 2 tahun atau 60.000 kilometer.

Sebagai main dealer Hino di Indonesia, HMSI turut memberikan garansi selama setahun untuk produk tersebut. Santiko berharap, adanya peremajaan unit truk di pelabuhan Tanjung Priok, bisa menekan biaya logistik bagi sejumlah pelaku usaha di dalam negeri. Sebab, kata dia, biaya perawatan kendaraan baru jauh lebih hemat dibandingkan yang sudah uzur.

“Dengan truk baru, running cost pengusaha lebih kecil. Kalau truk tua, sudah banyak belanja onderdil,” katanya.

Apalagi, berdasarkan hitungan Organda, biaya logistik nasional masih sangat tinggi, yaitu 24% dari gross domestic product (GDP) atau biaya produksi.

Kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48%. Jadi, moda transportasi pelabuhan menjadi target utama pemerintah mengatasi penurunan biaya logistik.

Hiroo Kayanoki, Presiden Direktur Hino Motor Sales Indonesia menimpali, pihaknya mengapresiasi langkah Angsuspel Organda DKI yang menggandeng HMSI dalam upaya mendukung program pemerintah menurunkan biaya logistik yang masih tinggi.

“Dengan kerja sama ini Hino akan memberikan best fit product kepada anggota Angsuspel Organda DKI, sehingga target biaya logistik yang rendah dapat tercapai,” tutur Kayanoki.

Ke depan, boleh jadi, bukan hanya Organda DKI yang menjalin kerjasama peremajaan unit angkutan. Pasalnya, DPD Organda Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan sinyal ke arah sana.

Kamis dua pekan silam (9/3), Organda Yogyakarta dan sejumlah pengusaha bus yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Angkutan Pariwisata Yogyakarta (Palapawijaya) mengunjungi pabrik Hino di Purwakarta, Jawa Barat.

Sebagai catatan, pabrik Hino di Purwakarta menempati area seluas 296.000 meter persegi dengan jumlah pekerja sebanyak 2.202 orang.

Pabrik Hino ini memproduksi kendaraan truk dan bus dengan kadar kandungan lokal sekitar 54% untuk model Hino500 Series New Generation Ranger yang merupakan market leader di kelasnya.

Selain itu, ada Hino300 Series Dutro untuk kelas light duty truck dengan kandungan lokal sebanyak sekitar 65%, dan bus untuk berbagai kebutuhan baik itu bus dalam kota, antarkota maupun pariwisata.

Tidak hanya bus bermesin diesel, pabrik Hino memproduksi bus berbahan bakar compressed natural gas (CNG) ramah lingkungan.

Santiko mengatakan, pada tahun 2017, Hino menargetkan penjualan seluruh jenis kendaraan mencapai 28.000 unit.

Target volume penjualan ini naik dibandingkan realisasi penjualan tahun 2016 sebanyak 22.306 unit dan 2015 22.014 unit.

Dari target penjualan di tahun ini, Hino memasang target penjualan truk segmen medium duty truck sebanyak 14.000 unit dan menguasai 65% pangsa pasar.

Sedangkan untuk light duty truck ditargetkan juga dapat terjual 14.000 unit atau menguasai 25% market share.

“Kami menargetkan untuk tahun 2017, jumlah penjualan keseluruhan unit bisa meningkat 25% dari tahun lalu,” kata Santiko dalam keterangan tertulisnya yang diterima KONTAN, Jumat (3/3).

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun ini Hino bakal menggenjot penjualan unit heavy duty truck.

Itu sebabnya, di awal tahun, Hino telah merilis produk terbarunya di segmen heavy duty truck, yakni Hino700 Series Profia SS1E Tractor Head.

Truk yang dilengkapi mesin common rail ini memiliki tenaga 480 PS dengan daya angkut atau Gross Combination Weight (GCW) 55 ton.

Santiko menegaskan, seiring dengan gencarnya pemerintah membangun infrastruktur, maka dibutuhkan unit truk yang tangguh dengan tenaga besar dan daya angkut beban yang kuat.

“Truk ini sangat sesuai untuk transportasi angkutan berat dan muatan khusus di jalan raya,” imbuh Santiko.

Fokus ke purnajual

Santiko mengklaim, model truk terbaru biasa digunakan untuk industri seperti industri baja, industri minyak dan gas, alat berat, dan konstruksi.

Selain itu juga dilengkapi anti lock brake system (ABS) yang berfungsi untuk mengendalikan kendaraan lebih stabil pada saat mengerem. Hal ini untuk mengantisipasi agar roda tidak terkunci saat rem terus menerus diinjak, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Selain mengeluarkan produk anyar, pada tahun ini Hino juga berencana untuk memperluas jaringan penjualannya di seluruh Indonesia.

“Tahun 2016, Hino telah memiliki 166 outlet jaringan penjualan. Sedangkan tahun ini, kami menargetkan jaringan penjualan bisa lebih dari 170 outlet,” kata Santiko.

Selain itu, guna mempermudah pelanggan untuk mencari ketersediaan dan mendapatkan suku cadang, Hino juga meningkatkan jaringan toko suku cadangnya.

“Saat ini, Hino memilki 2.873 toko suku cadang dan ditargetkan tahun 2017 ini dapat tumbuh menjadi 3.073 toko suku cadang,” beber Santiko.

Tidak hanya itu, tahun ini Hino tetap fokus memberikan layanan purna jual yang prima. Hino menyediakan layanan purna jual truk dan bus Hino seperti layanan express maintenance, yaitu perawatan berkala hanya dilakukan dalam 59 menit.

Selain itu, mengusung prinsip total support, Hino ingin memaksimalkan operasional kendaraan dan meminimalkan biaya perawatan. Salah satunya melalui jaringan diler dan cabang, Hino menggelar service campaign “engine overhaul”.

Pada layanan ini, Hino akan memberikan potongan harga khusus untuk jasa over haul dan suku cadang seperti piston, bearing, crankshaft, bearing conrod, bearing camshaft, liner cylinder, ring piston, dan pin kit piston. Layanan purna jual ini akan berlangsung mulai dari Maret sampai Mei 2017.

Untuk suku cadang, Hino memiliki Hino Genuine Part (HGP) yang merupakan suku cadang asli dari dari Jepang dan HMSI Original Parts (HOP) atawa suku cadang lokal yang dibuat dengan kualitas standar Hino di bawah pengawasan Hino Motors ltd Japan.

Untuk menjamin ketersediaannya di seluruh Indonesia, Hino memiliki 5 part depo yang tersebar di Medan, Tangerang, Surabaya, Banjarmasin dan Balikpapan.

Sumber: kontan.co.id

 

 

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

KPK temukan indikasi oknum BC terlibat

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah mengantongi indikasi kuat keterlibatan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai dalam kasus dugaan suap uji materi UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal itu terkait dengan kegiatan impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman, dengan kewenangan di Bea Cukai. Karenanya dalam dua hari terakhir KPK memanggil sejumlah pejabat Bea Cukai.

Salah satu yang ingin didalami soal bukti yang ditemukan termasuk pascapenggeledahan di Ditjen Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Bea Cukai dilakukan untuk mendalam persoalan impor daging oleh perusahaan Basuki.

“Ada singgungannya dengan instansi Bea Cukai. Dan ada bukti, maka kami lakukan penggeledahan,” tegas Febri, Rabu (22/3).

Febri menambahkan, penyidik membutuhkan informasi dari pejabat Bea Cukai itu untuk mengklarifikasi hal yang krusial. “Informasi Bea Cukai sangat penting dalam penyidikan ini,” ujar Febri.

Sejauh ini ada enam pejabat Bea Cukai yang dipanggil penyidik. Mereka adalah Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Aris Murdyanto, Kasi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Bagus Endro Wibowo, dan Kasi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan Wawan Dwi Hermawan.

Kemudian, Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Hary Mulyana, Kepala Direktorat Intelijen Bea Cukai Tahi Bonar Lumban Raja dan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Imron. Tiga nama terakhir hadir memenuhi panggilan, Selasa (21/3).

Febri meminta Bea Cukai untuk kooperatif dalam upaya memberantas korupsi. Saksi yang dipanggil harus hadir.

“Kalau Bea Cukai fokus perbaikan lembaga maka proses penyidikan ini salah satu cara yang bisa didukung bersama-sama,” katanya.

Sumber: fajar.co id

 

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Komitmen BC dukung KPK disoal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang menyatakan siap membantu penuntasan perkara suap pada mantan Hakim MK, Patrialis Akbar (PAK).

Komitmen tersebut dipertanyakan lantaran tiga pejabat di Bea Cukai Tanjung Priok tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada Senin (20/3/2017) kemarin.

‎”Kami harap ada keseriusan dari Bea dan Cukai. Dimana sejak awal penggeledahan menyatakan akan kolaborasi dan kontribusi di proses penegakan hukum,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (21/3/2017).

Febri menuturkan penyidik KPK sangat membutuhkan keterangan dan klarifikasi dari para petugas bea cukai terkait bisnis impor sapi yang dijalankan oleh Basuki Hariman (BHR) penyuap Patrialis Akbar.

Hal ini karena‎ kasus korupsi tersebut bersentuhan dengan kewenangan Bea dan Cukai yang mengawasi transaksi impor serta ekspor.

“Karena indikasi kasus ini terkait dengan salah satunya proses impor daging tentu saja ada kewenangan Bea dan Cukai yang didalami disana,” terang Febri.

Febri menambahkan sebenarnya tidak ada alasan yang signifikan untuk para saksi mangkir dalam pemanggilan kemarin karena seluruh proses untuk menanggil saksi sudah dilakukan sejak jauh hari.

Berikut tiga pejabat Bea dan Cukai Tanjung Priok yang mangkir pada pemeriksaan kemarin, Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris Murdyanto; Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan serta seorang karyawati bernama Ida Johanna Meilani atau Lani.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK), Kamaludin (KM), sebagai perantara suap, dan pengusaha import daging, Basuki Hariman (BHR) beserta sekretarisnya, NG Fenny (NGF).

‎Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 ‎Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sumber: tribunnews.com

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

IKT lirik ekspansi ke Patimban

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbesar nilai ekspor, salah satunya sektor ekspor mobil. Hingga saat ini pengiriman ekspor dan impor mobil di Indonesia harus melalui pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

Direktur Utama PT IKT, Armen Amir, menjelaskan bahwa saat ini ekspor impor mobil di Indonesia sudah di atur secara khusus. Industri otomotif memiliki pelabuhan khusus yang menjadi gerbang ekspor dan impor sejak 2007.

“Dahulu ekspor dan impor mobil masih disatukan di pelabuhan utama Tanjung Priok, bareng dengan barang-barang lainnya. Namun Saat ini ekspor dan impor mobil dilakukan melalui pelabuhan khusus ini,” ucap Armen Rabu (8/3/2017) di Tanjung Priok Jakarta.

Saat ini PT IKT mengelola area pelabuhan seluas 24 hektar, dengan kapasitas tampung 750 ribu unit per tahun.

Namun anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo) tersebut berencana untuk memperbesar area pelabuhan di 2022.

“Pada 2022, pelabuhan ini akan memiliki area 89,5 hektar dengan kapasitas tampung hingga 2,5 juta unit per tahun. Ini akan menjadi terminal kendaraan terbesar kelima di dunia,” bebernya lagi.

Saat ini pelabuhan PT IKT di Tanjung Priok mengurusi distribusi mobil untuk internsional, domestik, dan keperluan Landing Craft Tank (LCT). Namun ke depannya PT IKT berencana untuk menambah pelabuhan khusus untuk mobil di Patimban Subang.

“Kami menunggu pemerintah, nanti 2018 akan di mulai dibangun. Kalau sekiranya pemerintah berketetapan hati menyerahkan Pelindo membangun dan mengoperasikan Patimban, maka kami akan desain Patimban untuk melayani kegiatan internasional dan transit,” ucap Armen.

Dipilihnya Patimban juga bukan tanpa pertimbangan. Patimban dipilih karena melihat pabrikan otomotif mulai mulai merakit produknya di sekitar wilayah tersebut. Sehingga diharapkan dengan dekatnya pabrik dan pelabuhan ini akan membuat distribusi semakin efisien.

Sumber: metrotvnews.com

 

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

DPR desak BKP perluas kerjasama antarlembaga

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mega biodiversity, dimana kekayaan sumber alam hayati merupakan yang terbesar ke dua di dunia setelah Brazil.

Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Banten, Herman Khaeron mengatakan Indonesia memerlukan pertahanan karantina pertanian yang ekstra untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan ekonomi di Tanah Air.

Hal ini sebagai antisipasi masuknya hama dan penyakit tumbuhan atau hewan ke wilayah Indonesia.

“Untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan Karantina Pertanian terhadap potensi ancaman tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan,” kata Herman Khaeron, usai acara pemusnahan berbagai komoditas pertanian yang masuk ke Indonesia secara ilegal bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, di Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (01/3/2017).

Antisipasi Badan Karantina Pertanian terhadap peningkatan tren perdagangan komoditas pertanian secara online menurut data transaksi e-commerce tahun 2016 telah mencapai angka Rp 319,8 triliun.

Herman berharap Karantina Pertanian terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dari aspek pencegahan, dia mengatakan pihaknya juga mendorong Badan Karantina Pertanian untuk terus mengembangkan sistem layanan elektronik guna mengakselerasi layanan publik di bidang perkarantinaan, khususnya ekspor produk pertanian, salah satunya melalui PriokQ Klik.

Sistem layanan ini memungkinkan pengguna jasa Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok dimana sebagian besar layanan ekspor produk melalui pintu ini, dapat memproses, memonitor dan mendapatkan layanan Karantina Pertanian secara mudah, cepat dan bahkan tidak perlu melalui kantor, cukup melalui gawai pribadi.

“Saat ini, PriokQ Klik mendapat sambutan yang cukup baik dengan telah diakses oleh 44.970 pengguna dengan rata-rata 400 akses per hari. Dari sisi manajemen pun kini telah mampu mengevaluasi SLA secara real time. Ke depan inovasi ini akan terus dievaluasi dan diduplikasi pada unit kerja teknis lain,” ujar dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan, pentingnya kesehatan tumbuhan sebagai mata rantai dasar penciptaan pangan dan pakan.

Tanpa produksi tumbuhan maka tidak ada pangan bagi manusia dan juga pakan bagi hewan. Oleh karenanya penyakit pada tumbuhan perlu diantisipasi agar tidak merugikan kesehatan manusia juga perekonomian bangsa.

Banun memberi contoh, wabah penyakit pada tumbuhan yang baru saja merebak di tahun 2013 yakni Cylella Fastidiosa.

Wabah penyakit tersebut menyerang sentra kebun zaitun di Italia yang telah merusak mata pencaharian petani, pemilik pembibitan, para pedagang karena kualitas dan fluktuasi harga minyak zaitun yang tidak stabil.

Juga terjangkitnya nematoda pada pohon Pinus di Portugal yang telah menyebabkan kekrugian ekonomi yang signifikan bagi industri kayu lokal sejak tahun 1999.

Jutaan pohon Pinus hancur, industri pengolahan kayu terkena dampak negatif dan kita tetap berimbas terhadap meningkatkan biaya karena semua kayu Pinus harus dilakukan heat treatment sebelum dapat meninggalkan wilayah Portugal.

“Ke depan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama pada penumpang moda lalulintas baik darat, laut dan udara perlu terus ditingkatkan guna menjamin kesehatan dan keamanan rantai manakan juga stabilitas perdagangan komoditas pertanian kita,” ujar Banun.

Sebagaimana diketahui, acara pemusnahan pelbagai komoditas tumbuhan ilegal asal 20 negara ini merupakan hasil sitaan Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos Besar Jakarta, pada periode triwulan akhir tahun 2016.

Pemusnahan ini bersamaan juga dengan pemusnahan bawaan para penumpang berupa hewan, tumbuhan dan produknya dilakukan dengan cara dibakar pada alat incinerator di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Perdagangan komoditas pertanian asal manca negara melalui online menunjukan tren yang meningkat. Namun, sayangnya belum dibarengi dengan kesadaran untuk memeriksakan kesehatan tumbuhan dan hewan dari negara asal.

Untuk komoditas tumbuhan 20 negara asal komoditas tersebut masing-masing diantaranya, Amerika Serikat, Spanyol, Cekoslovakia, Thailand, Cina, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Singapore, Malaysia, Inggris, Prancis, Filiphinna, Rusia, Australia, Belgia, Brazil, Italia, Saudi Arabia, dan Selandia Baru. Sementara, untuk komoditas hewan berjumlah 242,55 Kg, masing-masing 211 Kg asal China dan sisa dari 4 negara yakni Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan.

Sumber: republika.co.id

 

 

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

DP dukung pengembangan CFS di Priok

Dewan Pelabuhan Tanjung Priok mendukung rencana modernisasi pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Sungkono Ali, anggota Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu aspek yang akan dimodernisasi adalah container freight station (CFS) atau tempat bongkar muat kontainer yang saat ini tersebar di sekitar 15 lokasi di Tanjung Priok.

Dewan Pelabuhan Tanjung Priok adalah wadah komunikasi dan konsultasi antara penyelenggara pelabuhan, para penyedia dan pengguna jasa pelabuhan terkait kegiatan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“CFS hanyalah salah satu aspek modernisasi pelabuhan yang dibahas dalam meeting kemaren. Layanan CFS yang terintegrasi dengan menggunakan IT akan banyak memberikan manfaat positif,” ujar dia, Minggu (26/2).

Menurut dia, layanan CFS dengan IT akan dapat membuat tenaga kerja yang dibutuhkan berbagai pihak salah satunya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi lebih efisien.

Jika selama ini di setiap CFS butuh sekitar dua orang tenaga, 15 CFS yang saat ini beroperasi dibutuhkan minimal 30 orang. Melalui sistem yang terintegrasi dengan IT, jumlahnya bisa dikurangi.

“Manfaatnya sangat besar dengan konsolidasi tata kelola pelabuhan, lebih mudah mengontrol pendapatan negara Bea Cukai,” lanjut dia.

Ke depan, integrasi CFS tidak hanya dalam aspek IT, tetapi juga konsolidasi lokasi, sehingga akan ada satu lokasi khusus CFS untuk less than container load (LCL).

Rencananya, ada lokasi khusus yang disiapkan untuk menjadi lokasi konsolidator CFS.

“Jika nanti ada lokasi khusus, kami siap mendukung tetapi dengan syarat para pelaku (CFS) yang sudah lama tidak digusur. Jadi seandainya disiapkan di satu lokasi khusus, 15 lokasi CFS yang saat ini tidak langsung ditutup,” kata dia.

Sungkono lebih lanjut menjelaskan, di lokasi baru pun sebaiknya PT Pelindo II sebagai otorita pengelola pelabuhan tidak ikut berbisnis. Pelindo II cukup menyediakan tempat sedangkan pengelolanya bisa pengelola CFS yang selama ini berjalan.

“Nanti bisa diatur untuk profit sharing dengan Pelindo. Modernisasi pelabuhan Tanjung Priok harus mendengarkan masukan dari para pelaku (CFS) yang saat ini sudah beroperasi,” ujar dia.

Menurut Sungkono, masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk membahas mengenai CFS dan strategi modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok.

Integrasi layanan CFS nantinya dapat membantu mempercepat menurunkan dwelling time di Tanjung Priok.

Sumber: beritasatu.com