Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Tarif gudang RI - Singapura bersaing ketat
Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil.

Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan Cakung dan Balikpapan, serta Cikarang. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia.

“Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Heru mengatakan, setelah gudang raksasa diluncurkan Presiden Jokowi, Singapura langsung menurunkan tarif gudang. Alasannya, sambung dia, sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura akan pindah. Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung.

“Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri,” jelas Heru.

Sistem resi gudang

Demi menjaga pasokan pangan nasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu yang berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika diterapkan secara nasional, maka sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas. Implikasinya dapat menekan tingkat inflasi.

Menurut Mendag Enggar, sistem lelang online yang didukung dengan integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan komoditas.

“Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan bersifat nasional dapat memunculkan pembentukan harga yang lebih baik dan transparan serta menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan,” imbuhnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/12).

Lebih lanjut, integrasi SRG dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak maupun waktu.

“Hal ini akan mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional,” ungkap Mendag.

Tak hanya itu, integrasi ini dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya tekanan inflasi. Menurutnya, terintegrasinya SRG dan PLK dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan inflasi.

“Implementasi SRG dan PLK secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, sehingga inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah berperan mengembangkan SRG danSPLK di daerah karena fluktuasi harga komoditas pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah. Tingkat inflasi daerah ini akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi nasional.

Menko Darmin juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendag. Ia meyakini Sistem Aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Inetgrasi SRG ke dalam kegiatan PLK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek percontohan integrasi SRG dan SPLK telah dilakukan di Jawa Barat, pada gudang-gudang SRG yang terletak di Indramayu, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Bogor.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag juga telah memberikan persetujuan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara Pasar Lelang Online.

Bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia bertugas sebagai lembaga kliring dan penjaminan. Sistem Pos2Pay PT Pos Indonesia dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan dan jaringan logistiknya sebagai sarana pengiriman komoditas.

Selain itu, terdapat beberapa lembaga lain yang terlibat aktif dalam penyiapan dan pelaksanaan integrasi SRG dan SPLK di Jawa Barat, seperti BI, Kantor Perwakilan BI Jabar, Dinas Perindag Jabar, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Dinas Koperindag Kab. Tasikmalaya, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo.

SRG merupakan instrumen perdagangan dan keuangan baru di Indonesia untuk membantu komoditas pertanian memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan agunan lainnya.

Instrumen ini dapat menjadi sarana tunda jual saat panen raya ketika harga komoditas berada pada titik terendah dan membuka akses pembiayaan bagi para petani yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan agunan.

SRG tidak hanya sekedar penyimpanan, namun juga pemberian nilai tambah karena komoditas yang disimpan dapat diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Sedangkan SPLK merupakan sarana pemasaran komoditas yang transparan sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan menjadi lebih ekonomis dan efisien, serta menjadi sumber pasokan kebutuhan komoditas nasional.

Pada saat yang bersamaan, diluncurkan pula aplikasi SRG Mobile berbasis android. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan SRG yang telah terintegrasi dengan kegiatan SPLK.

“SRG Mobile dirancang untuk memudahkan petani pemilik barang/resi gudang. SRG Mobile bisa digunakan untuk simulasi biaya, mengajukan penyimpanan dan pengeluaran komoditas, memperoleh referensi harga komoditas, dan membuat rencana pemasaran melalui PLK,” ujar Enggar.

sumber: liputan6.com/cnnindonesia.com

 

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berada di dalam mobilnya usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/15.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno (HS). HS ditangkap setelah terbukti menerima uang senilai Rp1,3 miliar dari salah seorang pengusaha.

Hal ini pun sontak berdampak pada kekecewaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, hal ini terjadi pada saat reformasi perpajakan tengah dilakukan.

“Mereka (pegawai pajak yang bersih) luka, mereka kecewa. Saya luka, saya kecewa,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga cukup geram dengan terjadinya OTT ini. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa hal ini merupakan wujud ketamakan dari pegawai Ditjen Pajak.

“Saya dalam hal ini sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan baik di Pajak , baik di Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Perimbangan Keuangan, perbendaharaan, bahwa perang terhadap korupsi dan mereka yang memiliki keinginan untuk merusak konstitusi, ini kan ketamakan yang tidak terbatas dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani hal ini tidak dapat diantisipasi dengan memberikan kenaikan gaji pada jajaran pegawai pajak. Sebab, kenaikan tetap tidak akan mengubah niat oknum pegawai pajak untuk melakukan pungutan liar.

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali lipat pun ini enggak akan pernah cukup untuk ketamakan. Saya enggak akan pernah mampu untuk naikkan gaji Rp1 miliar eselon III,” jelasnya.

Sri pun juga menuliskan kekecewaannya dalam secarik surat. Surat ini ia tulis setelah menggelar konferensi pers di KPK. Dalam surat ini, Sri Mulyani meminta kepada pegawai Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan layanannya kepada masyakarat.

“Seluruh jajaran dan staf Kementerian Keuangan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang kepala subbit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat bea cukai oleh Kepolisan RI di Semarang,” tulis Sri Mulyani

“Kekecewaan kita harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Sri Mulyani bahkan juga sempat salah menyebutkan nama Ditjen Pajak menjadi Direktorat Jenderal Korupsi. Disinyalir hal itu dilakukan Sri Mulyani tidak dengan sengaja lantara dirinya terlalu bersemangat dalam berpidato. Meskipun belum lama ini ada satu oknum Ditjen Pajak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu dan utamanya Direktorat Jenderal Korupsi, eh kok Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak di dalam melawan korupsi selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya sembari tersenyum malu.

Namun, ditengah kekecewaannya, Sri Mulyani kembali mengingatkan kepada para pegawai pajak untuk tetap menjaga integritas. Setiap wajib pajak, dilarang menerima apapun dalam bentuk apapun.

Sri Mulyani berharap, jajaran Ditjen Pajak dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh. Reformasi pun perlu dilakukan dengan menggunakan konsep revolusi mental dari Presiden Joko Widodo.

“Tidak boleh beri apapun, dalam bentuk apapun, yang kita perkirakan bahwa dia berhubungan dengan pekerjaan kita. Tidak memberikan atau tidak menerima. Di sesuatu yang kita ucapkan di atas kitab suci, yang ada di samping atau di atas Anda,” imbuhnya.

Pegawai pajak juga diminta untuk mengingatkan layanan kepada para wajib pajak. Meskipun telah menggunakan sistem self assessment, namun peningkatan layanan tetap perlu dilakukan.

Peningkatan layanan ini pun juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai pudar terhadap Ditjen Pajak. Tak hanya WP, rasa percaya diri pegawai pajak juga harus dipupuk.

“Tidak hanya menunjukkan bahwa Anda punya komitmen, tapi Anda adalah tulang punggung yang luar bias penting bagi republik ini bagi kepentingan nasional,” pungkasnya.

Komitmen internal

Ketika pemerintah tengah gencar melaksanakan program amnesti pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dan menyusun basis data perpajakan yang baru, seorang pejabat pajak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak urung, penangkapan pejabat pajak ini membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kecewa. Menkeu pun bertekad tidak boleh ada lagi terjadi korupsi di Ditjen Pajak.

Maklum, peristiwa itu terjadi ketika pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang memang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Apalagi peristiwa penangkapan yang mencoreng pemerintah itu terjadi di tengah seringnya masyarakat mendapat informasi tentang tindakan korupsi oleh aparat pajak seperti kasus yang melibatkan Gayus HP Tambunan.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dan R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Dari lokasi diamankan uang sebesar Rp1,9 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan ia menyambut positif langkah KPK tersebut dan merupakan sinyal jelas pihaknya dalam memerangi praktik pungli dan korupsi.

“Itu sudah disampaikan kepada jajaran di Kemenkeu. Kami sudah sampaikan peringatan bahwa kini saatnya untuk melakukan perbaikan, kalau tidak, akan ada penindakan dari institusi di dalam sendiri atau akan ada institusi di luar yang bertindak,” katanya.

Menkeu juga menegaskan tidak boleh terjadi korupsi lagi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak.

Karena itu, ia akan memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh pegawai sehingga kejadian pegawai yang tertangkap tangan oleh KPK tidak terulang kembali.

Bagi Sri Mulyani, tindakan yang dilakukan oknum Ditjen Pajak itu mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip dan tata kelola yang baik, efektivitas dan kejujuran yang selama ini menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Kemenkeu, dalam hal ini Ditjen Pajak.

Menkeu menyebutkan penangkapan pejabat Ditjen Pajak itu merupakan hasil kerja sama KPK dengan Itjen Kemenkeu.

“Informasi awal berasal dari kami, ada unit-unit yang mengawasi di Kemenkeu dan untuk menindak dilakukan kerja sama dengan KPK,” katanya.

Ia menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.

Ia mengakui masih ada kerawanan yang terjadi dari sisi penegakan hukum, terutama pegawai yang terlibat dalam pemeriksaan maupun penagihan pajak, karena sebagian besar kasus pelanggaran hukum terjadi dari bagian tersebut.

Untuk itu, ia mengatakan akan ada upaya untuk memperkuat sistem teknologi informasi agar interaksi pegawai dengan wajib pajak (WP) makin berkurang dan tagihan pajak yang disampaikan tidak menimbulkan sengketa maupun persoalan baru.

Namun, ia menegaskan, apabila dibutuhkan interaksi antara pegawai dengan WP terkait pemeriksaan lanjutan, maka diperlukan suatu standar operasi prosedur yang jelas agar proses pengawasan dapat lebih mudah dan berkualitas.

Kaji remunerasi Selain itu, Menkeu juga akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 mengenai tunjangan remunerasi bagi pegawai pajak yang justru menimbulkan beban tersendiri dan tidak memberikan manfaat kepada kinerja, terutama bagi pegawai lapangan.

“Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres, sehingga insentifnya tidak seperti sekarang ini, kalau level direktur ke atas aman, tapi eselon III justru mereka itu yang mengalami pendekatan dengan wajib pajak. Jadi, kami sudah mendengar ‘feedback’ dan menjadi bahan bagi kami,” kata Menkeu.

Sri Mulyani siap memberikan “reward and punishment” yang seimbang kepada para pegawai pajak maupun bea cukai bagi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan UU Aparatur Sipil Negara maupun yang berprestasi.

“Saya terus terang tidak pernah segan. Dulu masalah Gayus, bagian unit sampai direkturnya saya copot. Saya tidak akan melakukan hal yang semena-mena. Kita tetap melihat ‘maximum punishment’ dan sinyal yang salah harus ditindak. Tapi jajaran baik harus diproteksi dan ‘reward’ yang sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Kronologi Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan kronologi OTT pada Senin (21/11) malam di daerah Kemayoran.

OTT dilakukan terhadap R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) dan Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

Turut juga diamankan tiga orang staf RRN, masing-masing di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Surabaya serta seorang sopir dan ajudan HS.

Pada Senin (21/11), pukul 20.00 WIB terjadi penyerahan uang dari RRN ke HS di kediaman RRN di Springhill Residences, Kemayoran. Usai penyerahan, penyidik mengamankan HS beserta supir dan ajudan pada pukul 20.30 WIB saat ke luar dari kediaman RRN.

“Dari lokasi diamankan uang sejumlah 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar,” kata Agus.

Setelah itu, penyidik menuju kediaman RRN untuk mengamankan RRN untuk kemudian membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan. Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing. Selain itu penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya Agus menyatakan uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP antara lain terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp78 miliar.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara antara pimpinan dan seluruh penyidik, dan memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka.

Sebagai pemberi, RRN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sebagai penerima, HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Yakin berintegritas Menkeu Sri Mulyani meyakini masih banyak pegawai yang memiliki integritas dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat.

Ia memastikan langkah-langkah pembersihan terhadap oknum pegawai DJP yang nakal akan terus dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepercayaan kepada para pembayar pajak yang patuh.

“Kami akan melakukan secara konsisten, untuk menyampaikan kepada ‘tax payer’ dan masyarakat Indonesia, bahwa kami akan terus melakukan pembersihan di dalam dan kepada pembayar pajak yang tidak membayar pajak,” kata Menkeu.

sumber: okezone,com/netralnews.com

 

 

ALFI tak persoalkan sentra CFS & buffer area asal tarif liar LCL ditertibkan

 

widijanto2

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) tidak keberatan dengan adanya fasilitas konsolidasi kargo ekspor impor atau container freigh station (CFS) centre dan fasilitas buffer untuk peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan di pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan penyiapan kedua fasilitas penopang kelancaran logistik di pelabuhan itu perlu juga di dukung oleh kepastian tarif layanannya melalui persetujuan penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan.

“Buat kami gak masalah soal dimana fasilitas CFS centre dan buffer peti kemas impor tersebut. Tetapi soal mekanisme dan komponen tarif layanannya mesti di atur dulu oleh Otoritas Pelabuhan Priok. Sebab sekarang ini terjadi tarif liar pada layanan kargo impor berstatus less than container load di Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29-11-2016).

Widijanto mengatakan, panduan komponen dan tarif layanan peti kemas impor berstatus less than container load (LCL) di Priok sudah kedaluarsa sejak 2010.

“Karena itu Kemenhub melalui OP Tanjung Priok harus segera memperbaharui panduan tarif layanan itu,”ujarnya.

Menurut Widijanto, OP Tanjung Priok bisa mengambil tindakan tegas jika sudah ada aturan pedoman tarif layanan peti kemas impor LCL di Priok yang terbaru, hingga sanksi pencabutan izin terhadap forwarder yang melanggar ketentuan itu.

Sementara itu, Ketua Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki) Pelabuhan Tanjung Priok, Syamsul Hadi mengatakan, fasilitas buffer peti kemas impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau sudah clearance kepabeanaan namun melewati batas maksimum penumpukan di lini satu pelabuhan hendaknya berada di kawasan lini dua pelabuhan Priok.

“Kalau fasilitas buffer peti kemas impor yang sudah SPPB itu ada di dalam pelabuhan atau lini satu justru tidak akan memperbaiki dwelling time. Seharusnya yang namanya buffer itu adanya diluar pelabuhan,”ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29-11-2016).

Melalui suratnya Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta kepada Direksi Pelindo II tanggal 28 Nopember 2016, OP Tanjung Priok menyutujui usulan Pelindo II untuk menyediakan fasilitas konsolidasi barang ekspor impor atau container freigh station (CFS) centre dan buffer area peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan dalam rangka pengawasan satu atap layanan logistik di Pelabuhan Priok.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, surat itu sekaligus merupakan dukungan OP Tanjung Priok untuk penyiapan kedua fasilitas tersebut dalam rangka mendorong Pelindo II mensukseskan program menurunkan biaya logistik dan efisiensi jasa kepelabuhanan di Priok.

“Sekarang bolanya ada di Pelindo II untuk menjalankannya di pelabuhan Priok karena disitu juga terkait soal investasi yang mesti dipersiapkan,”paparnya.

Nyoman mengungkapkan, persetujuan OP Priok terkait pengembangan dan penyiapan fasilitas CFS centre dan buffer area peti kemas impor di Priok itu setelah melewati kajian komprehensif dan analisa tim bersama oleh OP Priok, Pelindo II dan masukkan dari pengguna jasa di pelabuhan

Tolak pindah

Pebisnis di Pelabuhan Tanjung Priok menolak rencana pemindahan peti kemas impor dari Tanjung Priok ke Cikarang Dry Port (CDP) karena dugaan tingginya dwelling time peti kemas Priok menyusul masih panjangnya birokrasi perizinan di beberapa kementrian dan lembaga.

Sekjen Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Subandi mengatakan pemerintah harus serius dan sungguh-sungguh mengawasi dan mengevaluasi proses perizinan dokumen barang ex impor di 18 kementrian dan lembaga bukan memindahkan petikemas ex impor ke Cikarang Dry Port ( CDP.

Hal itu karena upaya tersebut berpotensi menimbulkan biaya tinggi dan tentu tidak sesuai dengan upaya menurunkan dwelling time utuk tujuan menekan biaya logistik di Pelabuhan Priok.

Dia mengatakan jika masih ada peti kemas ex Import yang mengendap di pelabuhan mestinya dipindahkan ke back up area ataupun buffer area yang dipersiapkan untuk menampung peti kemas yang sudah mengendap tiga hari atau lebih.

Pemindahan tersebut dinilainya sangat lazim dilakukan di pelabuhan seluruh dunia. “Jangan sampai ribut soal dwelling time ternyata bukan untuk mengatasi persoalan tingginya biaya logistik di pelabuhan tetapi ada tujuan lain,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/11/2016).

Subandi yang juga menjabat Ketua Bidang Kepelabuhanan dan kepabeanan Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) itu juga prihatin karena beredar kabar saat ini pemerintah akan mengeluarkan peraturan agar seluruh peti kemas yang dibongkar di Tanjung Priok dipindahkan ke Cikarang Dry Port (CDP).

Kebijakan itu dikecualikan untuk peti kemas jalur merah yang jumlahnya kurang lebih 8% dari total peti kemas ex Impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Jika pengalihan kontainer dari Priok ke CDP ini terjadi berarti sesungguhnya kebijakan presiden soal penurunan dwelling time untuk tujuan menekan biaya logistik ada yang menunggangi untuk kepentingan pihak tertentu ataupun koorporasi, karena yang terjadi justru biaya logistik akan semakin tinggi,” paparnya.

Menurut dia, GINSI menolak jika pemerintah tetap memaksakan untuk memindahkan peti kemas dari Tanjung Priok ke CDP dengan mencantumkan CDP sebagai pelabuhan bongkar, padahal selama ini pelabuhan bongkar (POD) yang tercantum di B/L adalah Tanjung Priok.

Menurut Subandi, jika pemindahan peti kemas Priok ke Cikarang Dry Port tetap dilaksanakan, ada indikasi praktek monopoli dan pemaksaan melalui regulasi, serta tidak ada yang mengontrol tarif yang berlaku di pelabuhan darat tersebut.

“Dampak lainnya, importir juga akan mengeluarkan biaya tambahan yang tinggi akibat barangnya dipindahkan ke CDP, baik biaya pemindahan maupun biaya transportasi ke lokasi pabrik. Ini karena tidak semua gudang pemilik barang berada di Cikarang tetapi juga tersebar di Tangerang, Balaraja, Cikande, Cilegon, Bogor,” tuturnya.

sumber: bisnis.com

 

 

Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor

Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor
Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang sengaja diimpor oleh industri kecil dan menengah berorientasi ekspor.

“Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah serta mendorong berkembangnya industri kecil menengah,” ujar Sri Mulyani dikutip dari lembar peraturan, Minggu (27/11).

Sri juga mengatakan pembebasan bea impor dan PPn barang mewah diharapkan dapat mendukung daya saing industri nasional dan dapat memenuhi kebutuhan barang dalam negeri sebagai substitusi barang impor.

Fasilitas tersebut juga diperlukan untuk memperluas rantai pasok barang atau membuka saluran penjualan hasil produksi industri kecil dan menengah.

Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang atau Bahan Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Beleid tersebut diteken oleh Sri Mulyani dan telah diundangkan pada 21 November lalu.

Melalui Persyaratan

Kendati demikian, untuk memperoleh fasilitas tersebut sang pemohon harus melewati beberapa prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Di antaranya, industri kecil menengah tersebut harus merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari badan usaha besar.

Bagi industri kecil, industri tersebut harus memiliki kekayaan bersih atau nilai investasi dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara bagi industri menengah harus memiliki nilai investasi mencapai Rp500 juta rupiah hingga Rp10 miliar dengan hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Sementara itu, fasilitas pemberian fasilitas tidak akan diberikan bagi badan usaha atau perorangan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan maupun cukai.

Insentif tersebut juga tidak akan berlaku bagi perusahaan maupun badan usaha yang telah ditetapkan pailit oleh pengadilan untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana maupun penetapan pailit.

Sedih & kecewa

Perasaan Menteri Keuangan Sri Mulyani bak dicabik-cabik oleh anak buahnya sendiri, lantaran Handang Sukarno selaku Kasubdit Bukti Permulaan ‎Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan langsung ditetapkan tersangka. Kejadian ini membuat hati Sri Mulyani kecewa dan meluapkannya dengan menulis surat pakai tangan.

Handang langsung dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Kasubdit Bukti Permulaan ‎Direktorat Penegakan Hukum usai ditetapkan tersangka.

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani pun seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak. Negeri ini patut berbangga akan kinerja Ditjen Pajak menyukseskan tax amnesty periode I. Namun seketika disuguhkan kenyataan pahit.

Kekecewaannya terlihat cukup jelas, ketika Sri Mulyani mengirimkan ‘surat cinta’ yang ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak melalui akun Facebook-nya. Kata-kata kekecewaannya juga tertuang jelas dalam surat yang dituliskannya sendiri dengan tinta berwarna hitam.

“Seluruh jajaran dan staf Kementerian Keuangan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang Kepala Subbit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat Bea Cukai oleh Kepolisan RI di Semarang,” kata Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Namun, jika dilihat secara utuh, surat tersebut sebenarnya berisi ajakan untuk seluruh pegawai Ditjen Pajak agar memperbaiki dan menjaga citra Ditjen Pajak. Dirinya meminta agar kejadian OTT terkait penyuapan tersebut tidak menjatuhkan semangat para pegawai Ditjen Pajak.

Tak hanya itu. Sri Mulyani lebih ‘pedas’ dalam berpidato. Hal itu terlihat ketika dirinya memberikan pidato di acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diadakan di Bursa Efek Indonesia kemarin.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani kembali menyinggung kejadian OTT penyuapan di Ditjen Pajak. Bahkan, dirinya menyebut oknum tersebut sebagai pengkhianat negara. Sebab dengan kasus tersebut akan melunturkan semangat masyarakat dalam membayar pajak.

Bahkan, Sri Mulyani juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman paling berat kepada oknum pegawai pajak tersebut. Hukumannya harus mampu memberikan efek jera kepada pegawai lainnya.

Hukuman yang berat harus dilakukan, sebab menurut Sri Mulyani kredibilitas pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dibeli oleh apapun.

Di depan direksi PT BEI, Sri Mulyani juga menyindir komisaris, direksi hingga pemegang saham perusahaan terbuka di pasar modal. Dia menyinggung minimnya keikutsertaan mereka dalam program pengampunan pajak alias tax amnesty, yang tercermin dari tarif tebusan yang dibayarkan masih sangat minim.

“Untuk komisaris bahkan paling rendah hanya Rp1 juta. Mungkin ini dia lupa punya tas atau sepatu yang dibeli di Prancis lalu ikut tax amnesty,” cetusnya.

Sri Mulyani juga blakblakan dengan membuka data-data dari perusahaan sekuritas yang belum ikut tax amnesty. Menurutnya, secara keseluruhan masih banyak perusahaan sekuritas yang belum ikut program tax amnesty.

“Di Sumatera dari 2 WP hanya ada 1 WP yang ikut tax amnesty, 50%. Jumlahnya Rp9,1 miliar. Lalu di Pulau Kalimantan ada 1 WP jumlahnya Rp221 juta. Lalu di Pulau Jawa ada 492 WP, ikut tax amnesty ada 284 WP dengan tebusan Rp633,1 miliar. Dan daerah Indonesia Timur masih nol Rupiah,” ungkapnya.

Para BUMN pun terkena imbas dari perubahan ‘mood’ Sri Mulyani. Dia menyindir bahwa selama ini negara telah banyak memberikan bantuan modal kepada berupa penyertaan modal negara kepada BUMN. Bahkan, sejak tahun 2015 lalu, jumlahnya pun mencapai Rp160 triliun.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, diharapkan perusahaan BUMN dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan penerimaan negara. Bahkan, Sri pun berekspektasi perusahaan BUMN dapat memberikan kontribusi sebesar 4 kali lipat yang diberikan oleh negara.

“Kalau ada Rp1 dalam belanja pemerintah untuk bayar gaji Rp1 ya Rp1. Tapi kalau saya pakai untuk PMN berbeda, berapa yang diberikan harus kembali hingga 3-4 kali,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo memandang, adanya oknum dalam sebuah organisasi yang besar merupakan hal yang wajar, asalkan oknum tersebut benar-benar dapat diproses.

“Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti Direktorat Jenderal Pajak, di sana ada berapa ribu, satu yang seperti itu yang penting dibekuk,” tuturnya di JCC, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Akan tetapi, Jokowi berpesan kepada penegak hukum akan menindak oknum tersebut seberat mungkin. Hal itu agar menimbulkan efek jera dan tidak diikuti oleh pegawai Ditjen Pajak lainnya.

“Sudah, jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi di gebuk lagi,” pungkasnya.

Bukan tax amnesty

Hingga 25 November 2016, jumlah uang tebusan yang masuk ke negara dari program amnesti pajak mencapai sebesar Rp 94,89 triliun.

Angka ini tentu sangat kecil dibandingkan dengan outlook penerimaan perpajakan hingga akhir tahun yang sebesar Rp 1.302,2 triliun.

“Jadi langsung bisa diketahui bahwa mayoritas penerimaan perpajakan bukan dari tax amnesty. Jadi, kalau mau menanyakan kebijakan apa setelah tax amnesty, ya fokusnya adalah meningkatkan penerimaan pajak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

Untuk mencapai pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15 persen tahun depan, wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas dalam upaya pengumpulan pajak.

Langkah yang dinilai efektif itu termasuk menggunakan data-data yang sudah ada dari berbagai instansi, data tax amnesty, serta fokus pada sektor-sektor yang dianggap mudah untuk digali potensi pajaknya namun selama ini diabaikan.

“Saya sudah minta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, sekarang Anda berdua duduk sering-sering deh, mengakurkan data,” kata Ani.

Ani yakin, Ditjen Bea Cukai memiliki banyak data pelaku ekspor dan impor serta aktivitasnya. Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga mempunyai data-data penegakkan hukum (enforcement) dalam aktivitas ekspor-impor.

“Tidak perlu harus Pak Heru (Dirjen Bea Cukai) dan Pak Ken (Dirjen Pajak) duduk secara fisik. Yang penting datanya duduk sama-sama. Staf dan karyawannya bisa saling akses,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Koordinasi yang efektif antar-ditjen tersebut akan sangat membantu pengumpulan pajak. Apalagi jumlah aparat pajak yang bertambah tidak cukup siginifikan selama satu dasawarsa, dibandingkan pertumbuhan wajib pajak.

“Kalau mereka (aparat pajak) dibantu data seperti itu kan tidak perlu mencari dari awal. Jadi efektivitas itu yang dilakukan. Dan itu masuk dalam agenda reformasi tim pajak yang akan kami buat, supaya momentum penerimaan pajak setelah tax amnesty tetap positif,” kata Ani.

sumber: kompas.com/okezone.com/cnnindonesia.com

 

ALFI: pungli di Priok dibiarkan tambah parah

widijanto
widijanto

Pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari penanganan kargo impor berstatus di bawah satu kontainer alias less than container load (LCL) terindikasi semakin parah bahkan terus terjadi dan hingga kini lantaran belum ada satu instansi terkait pun di pelabuhan tersebut mengatasinya.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan asosiasinya sangat prihatin dengan pembiaran atas kondisi pungli yang berasal dari layanan kargo impor LCL di pelabuhan Priok itu.

“Sudah sering kali kami utarakan dan sampaikan soal pungli kargo impor LCL itu tetapi tidak ada respons dari instansi terkait. Seharusnya Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok lebih peka atas kondisi ini,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (21/11/2016).

Akibat tidak adanya respons serius dari instansi terkait dan manajemen Pelindo II Priok terhadap masalah ini, katanya, sampai sekarang ini ALFI DKI banyak menerima keluhan dan protes dari pemilik barang impor LCL yang merasa dikemplang oleh forwarder konsolidator di pelabuhan itu yang memungut tarif layanan kargo impor LCL di luar batas kewajaran.

“ALFI setuju ditertibkan saja, bila perlu jika ada anggota kami yang memungut tarif layanan kargo impor LCL di Priok yang tidak wajar silakan diberikan sanksi tegas oleh instansi berwenang,” tuturnya.

Widijanto menyampaikan hal tersebut sekaligus menegaskan komitmen ALFI dalam mendukung program pemerintah menekan biaya logistik serta memberantas pungutan liar di sektor jasa kepelabuhanan dan angkutan laut.

Dia mengatakan pemilik barang impor di Priok sering kali dikutip biaya-biaya tambahan seperti devaning atau pecah pos yang mencapai Rp2,13 juta/cbm, biaya lain-lain Rp2,8 juta per dokumen, serta administrasi delivery order (DO) Rp1,45 juta.

Selain itu, juga ada kutipan biaya overbrengen charges yang mencapai Rp300.000/m3, bahkan ada istilah biaya tuslah (toeslagh) yang mencapai Rp375.000 per dokumen, stiker Rp50.000, dan biaya surveyor berkisar Rp50.000/m3.

Padahal, komponen biaya LCL cargo impor yang sudah disepakati asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuba Priok pada 2010 untuk forwarder charges a.l. CFS charges, DO Charges, agency charges, dan administrasi.

Adapun biaya local charges untuk layanan LCL cargo impor hanya diberlakukan komponen tarif a.l: delivery, mekanis, cargo shifting, surveyor, penumpukan, administrasi, behandle dan surcharges.

“Ini [pungli] kan sudah enggak benar. Kalau mau usaha ya jangan begitu caranya. Ini namanya bikin biaya logistik tinggi dan masuk kategori pungli,” tandas Widijanto sambil menunjukkan bukti-bukti dokumen invoice layanan kargo impor LCL di Priok yang diadukan ke ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan bahkan persoalan layanan kargo impor LCL tersebut sudah banyak yang dilaporkan langsung oleh pemilik barangnya ke Kementerian Perdagangan.

sumber: bisnis.com

 

Jokowi minta Kapolri bersihkan preman pelabuhan




  • titp

 

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) sehingga menghambat waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi lama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden memberi waktu satu bulan pada institusinya untuk “bersih-bersih” pelabuhan.

“Beliau memberi batas waktu satu bulan agar ada perbaikan di sana,” kata Tito, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9).

Dia mengatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan bekerja di pelabuhan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan yang waktu bongkar muatnya masih di atas tujuh hari, yakni Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Tim ini yang akan mempelajari di tahapan mana yang terjadi hambatan sehingga membuat dwelling time menjadi lama.

Menurut Tito, ada tiga tahapan yang akan diawasi oleh Satgas Polri, yakni tahapan pre-clearance yang berkaitan dengan perizinan, costume clearance yang berhubungan dengan bea cukai serta post-clearance yang melibatkan kewenangan otoritas pelabuhan.

“Katakan lah ditemukan pungli, kita akan bula laporan hotline. Setelah itu akan ada informasi-informasi dari para pengusaha bagian mana yang diperlambat. Nah ini yang kita gebrak,” kata Kapolri.
 

Sumber: HarianTerbit

Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari

Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari
Elvyn: dwelling time itu sewajarnya 2 hari

Waktu bongkar barang hingga keluar pelabuhan (dwell time) yang memakan waktu berhari-hari, merupakan masalah klasik pelabuhan di Indonesia. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Elvyn G Masassya, mengatakan ada banyak faktor yang menentukan dwell time bisa menjadi lebih efektif.

Selain itu, berkurangnya dwell time menjadi salah satu faktor turunnya biaya logistik yang akan berdampak pada harga barang. Dengan semakin bertambahnya kapasitas Tanjung Priok, bagaimana strategi Pelindo mengatasi masalah dwell time?

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Elvyn di kantornya, Jalan Pasoso nomor I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (31/8/2016).

Dwell time di Priok saat ini berapa lama?
Total sekarang, rata-rata di Priok dwell time mencapai 3,1-3,2 hari.

Berapa angka dwell time yang wajar untuk pelabuhan besar seperti Tanjung Priok?
Saya kira yang wajar itu memang 2-2,5 hari. Dan seperti yang saya utarakan, dwell time hanya salah satu elemen dalam penurunan biaya logistik. Kalaupun dwell time sudah diperbaiki, maka aspek interland-nya juga harus diperbaiki. Transportasi harus diperbaiki. Dia terintegrasi. Karena bisnis di pelabuhan, karakteristiknya atau konsepnya adalah value chain atau supply chain. Ada rantai yang berisi titik-titik tertentu dalam proses distribusi barang tadi. Dan semua titik ini harus diperbaiki.

Apa strategi yang dilakukan Pelindo untuk memangkas dwell time?
Tentu kita berupaya agar dwell time ini bisa lebih cepat. Ada tanggung jawab masing-masing, baik dari pengelola arus barang dan arus dokumen. Pelabuhan bertanggung jawab dengan pengelolaan arus barang. Bagaimana pengelolaan arus barang bisa cepat, tentu kapal-kapal bisa cepat merapat, cepat bongkar muatnya, sehingga lebih cepat keluar.

Dalam konteks itu kami sudah membangun yang namanya Inaportnet. Ini suatu sistem informasi, sehingga ketika kapal mau masuk, kita sudah tahu kapal itu kapan akan masuk, bawa barang apa saja, berapa jumlahnya, dan nanti akan merapat di terminal yang mana. Ini adalah salah satu pembenahan yang kita lakukan, membangun sistem informasi untuk keluar masuk kapal secara lebih mudah sehingga dia lebih cepat merapat.

Kemudian setelah kapal merapat, dia harus ada proses bongkar muat. Proses bongkar muat ini harus dilakukan dengan peralatan-peralatan yang sesuai. Kalau kapalnya besar, peralatannya harus besar. Sehingga kemudian dalam konsep kita, perhitungan kecepatan bongkar muat ini sudah kita buat standar. Misalnya satu jam bongkar muat, harus mampu menurunkan atau menaikkan 30 kontainer. Setelah itu kemudian dibawa ke penumpukan, lalu diperiksa. Pemeriksaan ini oleh instansi terkait. Setelah diperiksa dibawa keluar.

Bagaimana proses percepatan ini, kami juga segera melakukan review untuk percepatannya. Kami mengusulkan untuk membuat satu tempat yang kita sebut dengan pelayanan terpadu. Jadi 18 kementerian terkait akan ada dalam satu tempat dan secara bersama-sama melakukan pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan lebih cepat. Tentu arus barangnya juga bisa lebih cepat.

Di luar pemeriksaan terpadu ini, kita juga sedang berencana dan sekarang sedang pada tahap koordinasi, percepatan dalam menyiapkan National Single Window (NSW). NSW ini artinya secara sistem. Sehingga dokumen-dokumen itu dari satu pelaku bisa langsung diterima oleh seluruh pihak terkait dan pemeriksaannya tidak lagi secara sequencial tetapi sekaligus. Dengan proses pelayanan satu atap dengan NSW, maka diharapkan nanti paling tidak semuanya selesai satu hari. Maka harapannya kemudian, proses dwell time bisa mencapai at least 2-2,5 hari.

Apakah bisa terjadi penghematan biaya logistik?
Saat ini berdasarkan studi, dari total biaya logistik, 45% nya ada di darat. Ketika barang itu masuk ke pelabuhan dan sampai kepada tujuan, 45%-nya didarat.

Nah bagaimana kita sama-sama menurunkan, tentu di area pelabuhan pun harus dilakukan upaya penurunan biaya logistik. Kemudian di darat pun harus dilakukan upaya penurunan biaya logistik. Langkah-langkah yang kita lakukan tentu tidak boleh sporadis, atau parsial. Dia harus komprehensif dan sistematis.

Dalam konteks pelabuhan sendiri, kami berencana untuk membangun Central Freight Station (CFS). Jadi barang-barang itu akan dikumpulkan dalam satu tempat, nanti kemudian diperiksa di situ. Kemudian proses zonasinya sendiri, sehingga kemudian tahu kapalnya merapat di mana, bawa barang apa. Kemudian peningkatan produktivitas bongkar muatnya sendiri. Yang tadi saya sebut satu jam bisa 30 kontainer.

Di luar itu juga bagaimana kapal itu supaya jangan merapat terlalu lama. Proses bongkar muatnya cepat, dia bawa barang lalu bisa keluar. Nah ini kan menurunkan biaya logistik juga, ongkosnya menjadi lebih murah. Tentu di luar itu ada proses yang harus kita perbaiki, yang selama ini mungkin masih menimbulkan high cost economy. Itu kita turunkan. Seperti berapa lama barang dibawa dari pelabuhan ke kawasannya, berapa biayanya. Jadi semua ini adalah suatu sistem yang saling terkait yang konsepnya adalah port integrated.

Kapan hasilnya bisa dirasakan?
Saya nggak bisa memberikan jaminan, tapi kita mengupayakan ini. Karena proses ini kan melibatkan banyak sekali pihak. Tetapi sekarang kita sedang berkoordinasi secara intensif, membuat action plan, menyiapkan langkah-langkah yang kita sepakati bersama. Saya pribadi tentu berharap, 2017 (dwell time) sudah lebih baik dari sekarang.

Seperti apa roadmap yang disiapkan Pelindo II?

Kami sekarang ini memiliki corporate roadmap baru, ini dimulai tahun 2016 sampai 2020 nanti. Di 2016 ini, secara korporasi Pelindo II masuk pada fase yang saya sebut quick win infrastructure. Itu kita harus menyiapkan secara komprehensif aspek korporasinya. Misalnya bagaimana sistem, prosedur, governance, kita siapkan semua di 2016.

Di 2017, Pelindo II akan masuk pada fase enhancement. Enhancement itu mulai membangun proyek-proyek strategis, mulai melakukan peremajaan untuk alat-alat yang ada sekarang supaya lebih sesuai dengan standar internasional. Kemudian, kami mulai mengembangkan bisnis-bisnis baru, termasuk di bidang perkapalan, di bidang supporting interland, dan terkait properti.

Kemudian di 2018, kami sudah masuk pada fase establishment. Jadi perusahaan sudah bertumbuh secara sustain. Dan di 2019, akan berada pada fase sustainable superior performance. Jadi performance sudah baik dan sudah bisa disetarakan dengan beberapa pelabuhan yang satu kategori. Dan di 2020, mudah-mudahan jika semuanya lancar, Pelindo II sudah masuk pada fase world class. Itu artinya kaidah-kaidah dan standar internasional sudah diterapkan secara utuh dan penuh.

Apa saja proyek strategis yang disiapkan Pelindo II?

Kita sudah siapkan dana. Untuk Kalibaru sekitar Rp 12 triliun. Di luar itu juga kita menyiapkan dana untuk proyek strategis. Salah satunya yang tadi disebutkan adalah kanal atau waterways. Itu kita siapkan dana sekitar Rp 4 triliun. Di luar ini kita juga memiliki pipeline untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Barat, namanya Pelabuhan Kijing.

Ini adalah salah satu komplek pelabuhan modern yang kita bangun bertujuan sebagai pelabuhan internasional, di mana di situ akan ada terminal peti kemas, terminal curah liquid dan kering, dan lokasinya agak ke tengah laut yang akan mempermudah akses dari kapal-kapal untuk datang ke Indonesia bagian tengah dan timur.

Kita menyiapkan di situ untuk tahap pertama, pada kapasitas 1 juta TEUs. Dan berikutnya akan kembangkan sampai 2,5 juta TEUs. Ini salah satu proyek strategis yang sudah ada di pipeline-nya Pelindo II. Total dana investasinya sekitar Rp 5 triliun. Di luar itu juga, kita membangun pelabuhan di Papua, New Sorong. Ini juga suatu proyek nasional.

Bagaimana progres New Sorong saat ini?

Tentu untuk membangun suatu pelabuhan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah rencana induk pelabuhan. Rencana induk pelabuhan itu semacam gambaran, pelabuhan ini nanti mau seperti apa, areanya di mana. Itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan.

Di luar itu tentu kita harus melakukan berbagai studi. Feasibility study, Amdal, kemudian berbagai persyaratan-persyaratan administrasi.

Selain itu, kita juga harus membebaskan lahan. Lahan itu sekarang dimiliki oleh pihak lain, tentu kita harus bebaskan. Ini semua ada fase-fasenya. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kelengkapan administrasi.

Kapan berbagai proyek strategis mulai digarap?

Kita berharap, proyek Sorong ini bisa kita mulai pembangunannya di 2017. Sama seperti Kijing, kita rencanakan akan dimulai 2017. Sama seperti kanal tadi juga, kita akan mulai 2017. Untuk proyek strategis ini kita berharap mendapatkan penugasan dari pemerintah, agar prosesnya menjadi lebih mudah.

sumber: detik.com

Budi perlu lebih memperhatikan angkutan barang

Budi perlu lebih memperhatikan ke angkutan barang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Presiden Joko Widodo melakukan perombakan terhadap 12 menteri dan satu kepala badan dalam Kabinet Kerja. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berharap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan perhatian lebih dengan mendorong terciptanya dinamisasi kegiatan angkutan barang untuk mendukung konektivitas transportasi dan logistik sebagaimana yang ditargetkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kendati fokus program Kemenhub terkait keselamatan dan kenyamanan angkutan penumpang umum cukup penting. Namun, hendaknya Kemenhub tidak mengesampingkan kebutuhan para pelaku usaha logistik demi terciptanya usaha angkutan barang yang lebih baik dan efisien.

“Terkait dengan hal tersebut, Aptrindo siap memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada Kemenhub. Saya juga sampaikan ucapan selamat bekerja untuk Menhub Budi Karya Sumadi dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ignasius Jonan yang selama ini juga sudah memberikan sumbangsihnya pada perkembangan usaha angkutan barang nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/7/2016).

Gemilang mengatakan Aptrindo juga berharap hasil reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK jilid II yang diumumkan kemarin (27/7), dapat memberikan angin segar berupa kebijakan baru dalam mendorong kinerja pelayanan yang jauh lebih baik di sektor transportasi dan logistik.

“Selama ini yang kami rasakan regulasi Kemenhub masih berpihak pada angkutan penumpang dan umum, padahal angkutan barang juga sama pentingnya, karena itu harus ada terobosan demi konektivitas logistik yang ideal,” tuturnya.

Dia mengatakan perbaikan pelayanan angkutan barang dalam menekan biaya logistik ini pengaruhnya sangat besar mendorong pertumbuhan perekonomian nasional lantaran kelancaran dan keamanan arus barang sangat berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

“Kalau arus barang lancar dan tanpa ada pungutan liar di jalan dan saat distribusi barang tentu saja hal tersebut dapat menekan cost logistic dan membuat harga barang semakin bisa bersaing sehingga daya beli masyarakat juga bertambah,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan saat ini pengusaha truk, khususnya di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius terkait adanya kebijakan berupa Perda DKI Jakarta No. 5/2014 tentang pembatasan usia kendaraan maksimal 10 tahun.

Padahal, kata dia, di Jakarta terdapat pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan dan tersibuk di Indonesia dengan volume arus barang ekspor impor dan domestik mencapai lebih dari 65% secara nasional.

Gemilang menyebutkan kegiatan truk di Jakarta secara umum adalah mengangkut barang/kontainer dari Tanjung Priok ke Jabodetabek atau sebaliknya, dengan rata rata jarak tempuh setiap hari di Jakarta adalah 150 km dengan hari kerja 25 hari dalam sebulan.

Benahi bandara & pelabuhan

PT Pelabuhan Indonesia II menyusun strategi untuk memperbaiki rantai pasokan angkutan barang di pelabuhan guna menurunkan biaya logistik dengan melakukan sejumlah perbaikan.

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Dani Rusli Utama menyatakan pihaknya secara serius melakukan perbaikan infrastruktur dan suprastruktur untuk meningkatkan produktivitas kinerja kepelabuhan.

“Kami sudah melakukan peningkatan produktivitas misalnya di Pelabuhan Panjang yang bongkar muat 40000 ton membutuhkan waktu 21 hari sekarang bisa dikerjakan hanya dalam 5 hari. Ada save cost dari 16 hari,” ucap Dani di BUMN Executive Club, Kamis (28/7/2016).

Hal sama juga dilakukan di Pelabuhan Palembang, yang 300 ton pada awalnya membutuhkan 10 hari, kini bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Berkat perubahan itu pupuk yang dikirim melalui Pelabuhan Panjang mengalami peningkatan kapasitas. Awalnya hanya 70.000 ton per hari, kini bisa menangkut 150.000 ton.

Dani optimistis penurunan biaya logistik akan tercapai dengan beroperasinya Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal.

“Kita sekarang sudah bisa melayani 18.000 TEUs di Terminal Kalibaru . Beberapa project yang akan kami selesaikan dalam waktu dekat terkait masterplan dan penggunaan Inaportnet serta custom,” jelas Dani lagi.

Dani menyatakan Pelindo II tengah memastikan terciptanya mekanisme supply-chain yang terintegrasi. Kini pemerintah sudah mewujudkan pengangkutan barang door to door melalui pusat logistik berikat (PLB). Oleh sebab itu, pelabuhan harus berubah wujud menjadi rangkaian supply chain yang terpadu.

Sementara itu Faik Fahmi, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura II (AP II) menyatakan pertumbuhan penerbangan bergerak signifikan sekitar 10%, dan penambahan bandara pun semakin signifikan.

“Misalnya saja Garuda dan Lion hampir setiap bulan mendatangkan pesawat baru, tetapi marginnya belum stabil. Persoalan lain yang muncul di bisnis penerbangan adalah keterbatasan kapasitas,” ungkap Faik.

4 Tantangan besar

Empat tantangan besar masih mengadang bisnis sejumlah operator pelabuhan di Asia hingga akhir tahun ini, terutama bagi pelabuhan alih muat atau transshipment.

Tantangan tersebut a.l. pertumbuhan ekonomi global yang belum membaik, rendahnya harga komoditas, tingginya komitmen belanja modal (capital expenditure/capex) dan industri pelayaran yang dilanda isu kelebihan kapasitas (overcapacity).

Ray Tay, VP Senior Analyst Moodys, mengatakan kendati pemangkasan biaya operasional dan optimalisasi pasar dominan telah dilakukan, pelabuhan Asia tetap ditantang ketahananya terhadap empat isu di atas.

“Sektor ini tengah bergulat dengan pertumbuhan negatif kargo China, sementara pelambatan ekonomi eropa dan rendahnya harga komoditas masih melanda,” ujarnya dalam laporan Moody’s, Kamis (28/7/2016).

Di sisi lain, operator pelabuhan di Asia ini umumnya mengenjot belanja modal mereka untuk pembangunan fasilitas dalam rangka menarik lebih banyak kapal berukuran besar untuk masuk.

Sementara itu, industri pelayaran yang tengah dilanda overcapacity justru membawa dampak bagi pelabuhan menggerakan capex mereka untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan pelayaran.

Dari masalah ini, Moody’s melihat pelabuhan transshipment menjadi pelabuhan yang banyak terkena dampak.

“PSA Corporation dan Hutchison Port Holdings yang merupakan pelabuhan alih muat ke kapal baru lebih banyak terkena dampak dibandingkan dengan pelabuhan akhir/masuk seperti Pelabuhan Adani dan Special Economic Zone,” ujar Ray.

Alasannya, dia menuturkan pelabuhan transshipment tersebut lebih rentan akan tekanan kompetisi. Banyaknya sebaran kapal berukuran besar telah membuat pelabuhan transshipment harus meningkatkan fasilitas mereka, jika ingin tetap melayani pelayaran sebagai pelabuhan hub.

Rendahnya harga bahan bakar juga berdampak bagi pelabuhan transshipment karena kapal yang biasanya mampir akhirnya memilih untuk berlayar langsung ke tempat tujuan.

Yang tidak kalah berpengaruh, inisiatif China ‘One Belt, One Road’ yang banyak mengalirkan dana investasi ke kawasan yang lebih kecil, seperti Asia Tenggara, telah mengalihkan bisnis beberapa pelabuhan transshipment yang sudah ada.

Lebih lanjut, transshipment juga terpengaruh dengan konsolidasi perusahaan pelayaran karena merger antar perusahaan dapata memicu grup dengan saham lebih besar memilih pelabuhan yang berbeda sebagai hub-nya.

Sementara itu, pelabuhan akhir/masuk (gateway port) layaknya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak yang masing-masing dikelola Pelindo II dan Pelindo III memiliki permintaan pasar yang pasti karena pelabuhan jenis ini melayani wilayah dengan populasi besar dan kawasan industri.

“Namun pada saat yang bersamaan, gateway port lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik.”

Berkaitan dengan volume barang (throughput), Moody’s memperkirakan arus kontainer akan di pelabuhan Asia akan mengalami tekanan sepanjang dua tahun ke depan.

Namun, Ray melihat pelabuhan milik APSEZ di India akan tetap kuat, mengingat joint venture yang dilakukan perusahaan dan kerja samanya dengan perusahaan pelayaran besar. Selain itu, pelabuhan di sekitarnya tengah menghadapi hambatan kapasitas.

sumber: bisnis.com