Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendesak Pelindo II untuk merealisasikan pengoperasian terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai terminal peti kemas khusus untuk melayani kontener domestik.
Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan mengatakan sesuai dengan peruntukkannya fasilitas terminal 3 Priok sangat dibutuhkan untuk kelancaran peti kemas antarpulau atau domestik.
“Terminal 3 Priok itu harusnya untuk domestik bukan ekspor impor,” ujarnya kepada Bisnis, disela-sela stakeholders coffee morning Pelindo II, Senin (20-2-2017).
Dia juga mengatakan, persaingan layanan peti kemas di Priok semakin ketat saat ini bahkan cenderung saling menarik market yang sudah ada mengingat minimnya market baru (shipping line) baru menyusul masih terjadinya pelemahan ekonomi global saat ini.
Bahkan, kata dia, semakin ketatnya persaiangan antar terminal itu sekarang sudah ada tiga shipping line global yang sebelumnya sandar di JICT kini berpindah layanan al; Maersk Line ke Terminal 3 Priok, serta NYK Line dan Evergreen ke New Priok Container Terminal One (NPCT-1).
Riza juga mengatakan, sedangkan fasilitas terminal 2 JICT saat ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pelindo II kendati proses legalisasinya belum rampung.
“JICT akan fokus pada pengembangan fasilitas dan peralatan bongkar muat di terminal JICT-1,” paparnya.
Dia juga mengungkapkan, pada tahun ini JICT hanya menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 2,2 juta twentyfoot equivalent units (TEUs).
PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menargetkan trafik peti kemas tahun ini naik 11,8%.
Perusahaan membidik trafik peti kemas sekitar 6,8 juta unit ekuivalen dua puluh kaki (TEUs).
Seperti diketahui, tahun 2016 Pelindo II menangani 6,08 juta TEUs peti kemas.
Tahun ini, perusahaan akan menambah fasilitas terminal peti kemas dan melanjutkan pengembangan pelabuhan seperti terminal Kalibaru/New Priok untuk container terminal I dan container terminal III.
Sebelumnya, container terminal I telah melaksanakan trial operation pada Januari dan Mei 2016, serta mulai beroperasi secara komersial penuh pada tahun lalu.
Terminal I dan III tersebut dibangun untuk produk-produk liquid seperti gas maupun minyak.
Selain itu, sejumlah proyek juga akan digarap perusahaan antara lain pelabuhan internasional di Kijing, Kalimantan Barat dan di Sorong, Papua.
Kedua pelabuhan itu akan dilengkapi dengan kawasan industri.
Nantinya, Pelindo II akan menggandeng mitra untuk pengembang kawasan industri.
Sedangkan Pelindo II akan menjadi pengelola kawasan tersebut.
Perusahaan juga akan membangun lnland Waterways atau kanal dari Tanjung Priok ke Bekasi.
Upaya ini dilakukan agar distribusi barang dari pelabuhan ke pabrik menjadi lebih cepat.
Dengan demikian akan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.
Tahun 2017, Pelindo II menargetkan pendapatan bisa naik menjadi Rp 10,5 triliun dibandingkan akhir 2016 yang sekitar Rp 9 triliun.
“Total aset tahun ini ditargetkan bisa berkisar Rp 52 triliun, dan belanja modal tanpa equity participation berkisar Rp 4,6 triliun,” ujar Elvyn G. Masassya, Direktur Utama Pelindo II, akhir pekan.
Elvyn mengklaim, perusahaan telah menetapkan corporate roadmap yang sejalan dengan visi baru untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia.
Tahun ini, Pelindo II akan melanjutkan transformasi untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis.
Tarif layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL), dikeluhkan importir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pasalnya, hal itu dianggap memicu biaya tinggi, serta membuat resah.
Adapun, importasi berstatus LCL kargo yakni kegiatan pemasukan barang impor melalui pelabuhan yang terdiri lebih dari satu pemilik barang yang dimuat dalam satu kontainer.
Bahkan bisa lebih dari lima pemilik barang. Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Kemenhub melalui Kantor Otoritas Pelabuhan maupun KSOP segera menetapkan komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL.
”Importir di Pelabuhan Utama Indonesia termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok harus menanggung beban biaya logistik yang tinggi. Karena tarif layanan importasi LCL masih tak terkendali bahkan liar hingga saat ini,” ujar Sekjen BPP GINSI, Achmad Ridwan Tento, Kamis (9/2).
Menurutnya, terkait tarif layanan itu, importir harusnya hanya membayar yang ada service-nya saja (no service no pay).
“Seperti cargo shifting, kan gak ada pekerjaannya, tetapi kok kami tetap ditagih biaya itu,” keluh Ridwan.
Karenanya ia berharap ada ketegasan dari pemerintah dalam hal itu. Yakni untuk segera mengatur komponen tarif layanan impor LCL.
“Pada prinsipnya kami, pengguna jasa, siap memberikan masukkan untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut,” ujar Ridwan.
Menurutnya, akibat tidak adanya kepastian komponen layanan itu, beban biaya tinggi logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari layanan LCL impor mencapai puluhan milliar rupiah setiap bulan.
“Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Sebab aturan pedoman tarif sebelumnya sudah kedaluarsa,” jelas Ridwan.
Menurutnya, pada tahun 2010, tarif layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Priok sudah di atur melalui SK Dirjen Perhubungan Laut No: 42/1/2/DJPL -10 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pemberlakuan Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas kargo impor LCL.
Dalam beleid itu ditegaskan, tarif layanan impor LCL hanya meliputi antara lain, forwarding local charges dan pergudangan.
“Namun karena SK Dirjen Perhubungan Laut itu sudah kedaluarsa saat ini komponen tarif layanan kargo impor LCL semakin liar. Bahkan importir dipungut antara lain biaya administrasi, agency fee, container freight station (CFS) charges, CAF, devaning, delivery order (D/O), document fee, biaya handling atau cargo shifting dan pecah post umum atas layanan importasi LCL,” pungkasnya.
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Tbk dan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) serta Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menjalin sinergi implementasi layanan iCargo.
Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara sosialisasi dengan tema “iCargo: Value Creation to Digitize Indonesian Seaport” yang dihadiri oleh perwakilan anggota APJP dan PPLBI.
Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi IPC menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan melaui layanan digital.
iCargo merupakan solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa (Cargo Owner atau Consignee dan Freight Forwarder) dalam melakukan permohonan dokumen DO secara online tanpa harus datang ke Shipping Line.
Aplikasi ini, memiliki benefit antara lain proses permohonan dokumen DO dilakukan secara online, dengan manfaat terutama dalam efisiensi waktu dan efisiensi biaya, mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga keamanan bertransaksi.
Cara ini juga dapat memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan. Transaksi pun dilakukan secara elektronis dengan metode cashless transaction.
Direktur Utama ILCS, Yusron Hariyadi, mengungkapkan, layanan ini didedikasikan untuk digitalisasi Pelabuhan Indonesia sehingga memudahkan pelaku logistik terutama shipping line.
“Kami berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kepercayaan dalam implementasi iCargo ini. Kami melakukan pengembangan secara terus menerus sehingga layanan ini bermanfaat dan menjadi one stop solution terutama bagi komunitas Pelabuhan Indonesia.
” Kami harap, aplikasi ini membantu proses pengeluaran arus barang menjadi lebih lancar dan termonitor,” kata Yusron, di Jakarta, Rabu (8/2).
KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, diwakili oleh Hermiyana menyatakan, dukungan dan apresiasi terhadap inisiasi digitalisasi yang dilakukan oleh ILCS dengan menelurkan layanan iCargo ini, sehingga dapat mempercepat proses post clearance bahkan mungkin akan membantu menurunkan angka Dwelling Time dan biaya logistik Indonesia.
“iCargo atau DO Online merupakan salah satu impian dan terobosan untuk pelaku ekspor impor terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, inisiasi ini sudah dilakukan sejak lama,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PPLBI yang diwakili oleh Widiyanto menuturkan, seiring dengan semakin berkembangnya industri di Indonesia, bisnis pusat logistik berikat akan terus berkembang dan peran teknologi akan sangat vital.
“Oleh karena itu, dengan adanya iCargo dapat memberikan salah satu jawaban implementasi teknologi di kawasan Pusat Logistik Berikat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai standar internasional,” ujarnya
Dalam kesempatan ini, APJP yang dalam hal ini diwakili oleh Cornelius F Atmadjie menjelaskan, pelaku usaha dimungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi kepelabuhanan dan pencetakan dokumen DO secara online, sehingga security dari proses operasi dapat lebih terjamin, disamping efisiensi dan efektivitas yang meningkat, karena berkurangnya proses manual dalam pengambilan DO.
“Kedepannya, kami berharap iCargo dapat diterapkan di semua Terminal Operator dan shipping line yang terintegrasi dalam iCargo ini,” jelasnya.
Pelabuhan Tanjung Priok akan dijadikan hub internasional supaya ekspor dari daerah tidak lagi lewat Singapura, tetapi langsung dari Indonesia.
R
encananya Priok akan menjadi hub internasional mulai pada semester II-2017.
“Pelaksanaan transhipment port dimulai di semester II tahun 2017 ini,” kata Dirut Pelindo II, Elvyn G Masassya, Rabu (8/2).
Ia mengatakan, saat ini Pelindo II sedang melakukan beberapa upaya untuk menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan shipping line.
Kemudia juga melakukan sosialisasi ke pengguna jasa dan pengusaha terkait dengan adanya rencana ini.
“Saat ini sedang proses administrasi dan kesepakatan bisnis dengan beberapa shipping line. Kemudian sosialisasi ke pengguna jasa/cargo owner dan asosiasi,” kata Elvyn.
Saat ini telah ada 3 perusahaan shipping line yang akan melayani pengiriman ekspor dan impor. Pada tahap pertama, layanan hub internasional ini akan ditujukan ke negara Asia Timur yang muatannya berasal dari Sumatera Tengah, Sumatera Selatan hingga Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Tahap pertama akan dimulai dengan transhipment untuk tujuan Asia Timur yang kargonya berasal dari Sumatera Tengah atau Selatan dan Jawa,” kata Elvyn.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tengah melakukan percepatan pembangunan proyek New Priok, Kalibaru, tahap lanjutan guna memenuhi target Presiden.
Dalam peresmian terminal kontainer, NPCT-1, September 2016, Presiden Joko Widodo meminta BUMN pelabuhan tersebut segera menyelesaian pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT) 2, 3 dan Product Terminal 1 dan 2 pada 2019.
Direktur Teknik dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Dani Rusli Utama mengungkapkan pihaknya telah mengantongi izin lokasi pembuangan sisa tanah reklamasi.
Setelah mengantongi izin, Pelindo II akan terus melakukan pengerukan (dredging) serta reklamasi proyek terminal yang masuk lanjutan fase I tersebut.
“Memang ada permintaan Presiden untuk container terminal [CT] 2 dan 3 selesai 2019, kita berupaya ke arah sana,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (4/1/2017).
Pelindo II, kata Dani, akan mengupayakan percepatan penyelesaian reklamasi dengan metode yang lebih cepat.
Dari semula metode preloading, perusahaan akan melakukan metode vacuum atau soil injection.
“Kalau preloading, kami membutuhkan waktu satu tahun sampai tanahnya baik. Tapi kita akan coba metode lain sehingga prosesnya bisa 50%-60% lebih cepat,” katanya.
Jika penimbunan reklamasi selesai, dia menegaskan konstruksi lapangan penumpukan dan dermaga bisa dilakukan secara simultan.
Secara konstruksi, penimbunan reklamasi dalam proyek pelabuhan harus dilakukan dengan baik dan benar agar lapangan penumpukan yang dibangun di atasnya tidak mudah turun atau amblas.
Sejauh ini, proyek lanjutan dari terminal 1 New Priok telah mencapai 25-35%. Proyek ini terdiri atas kontainer terminal 2, 3 dan terminal produk 1 dan 2.
Kapasitas masing-masing kontainer terminal yang tengah dibangun tersebut mencapai 1,5 juta TEUs. Sementara itu, setiap terminal produk memiliki kapasitas tampung untuk produk minyak bumi sebesar 5 juta meter kubik per tahun.
Dani memperkirakan biaya pembangunan reklamasi untuk kontainer terminal 2 dan 3 serta persiapan konstruksi terminal produk 1 dan 2 telah mencapai Rp6 triliun.
Hingga selesai penuh, Pelindo II harus mengerjakan fase II yang terdiri dari empat terminal kontainer dengan kapasitas per terminal hingga 2 juta TEUs.
Berdasarkan data Pelindo II, fase II ini akan dikerjakan mulai 2018 dan diperkirakan selesai pada 2024.
Industri logistik di Indonesia telah berisi banyak pemain lokal maupun global. Meski telah banyak pemain yang tak kuat bertahan, Ark Supply Chain tak gentar.
Mereka telah menyiapkan dana segar sekitar US$ 50 juta untuk ekspansi.
Mereka ingin berkontribusi lebih besar untuk perbaikan logistik di Indonesia yang masih jauh dari harapan.
“Dana segar senilai US$ 50 juta disiapkan untuk pengembangan perusahaan dalam 5 tahun ke depan, meliputi teknologi, warehouse network, dan ekspansi armada transportasi yang saat ini berjumlah 200 truk,” kata Abdul Rahim Tahir, CEO Group Ark Supply Chain.
Perusahaan yang baru dirintis sejak 2010 dengan nama PT Ark Logistics & Transport ini peluang besar di industri logistik dari sudut pandang Supply Chain Management. Sektor transportasi meliputi udara, laut, kereta, dan truk.
Segmen transportasi Internasional adalah lewat Udara dan laut, serta penanganan di bea dan cukai untuk ekspor dan impor bahan mentah dan bahan jadi.
Abdul Rahim Tahir
“Kami sedang membangun gudang seluas 35.000 m2 di Cibatu Bekasi dan akan siap digunakan pada Juni 2017. Kami sedang siap menggarap sektor e-commerce yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir,” kata dia.
Menurut dia, industri logistik juga masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang kompeten.
Ark Supply Chain menggandeng The Chartered Institute Logistics and Transport yang berpusat di UK melalui cabangnya yakni CILT Indonesia.
Setiap karyawan profesional harus menjalani training dan sertifikasi sebelum ditempatkan ke area tugas logistik di Ark Supply Chain.
Untuk mendorong pertumbuhan bisnis, lanjut dia, manajemen menata bisnis kedalam satu induk perusahaan.
Ark Supply Chain mewadahi PT Ark Logistics & Transport yang bergerak di bidang pergudangan dan distribusi di sektor FMCG, otomotif dan teknologi.
Ada juga unit usaha pengiriman barang melalui laut dan udara, dengan bendera PT MCLogi Ark Indonesia, patungan antara Ark Logistics dengan PT MC Logi, anak usaha Mitsubishi Corporation, Jepang.
“PT MCLogi Ark Indonesia masih dalam proses, targetnya pada Januari 2017 sudah siap beroperasi untuk freight forwarding antarnegara seperti pengiriman mobil-mobil built up dan lainnya. Saat ini, baru ada 3 unit usaha dan tengah menyiapkan 2 unit usaha lainnya. Sehingga, total ada 5 unit usaha di bawah holding,” ujar dia.
Dia menjelaskan, Ark Express dibuat untuk menangkap peluang di pasar e-commerce.
Untuk memenangi persaingan, perseroan akan memperbaiki semua proses pengiriman lewat dukungan teknologi, infrastruktur dan SDM yang unggul.
Pada aspek teknologi, mereka telah memiliki cloud computing, android dan perangkat yang terjangkau.
Dengan begitu, konsumen lebih mudah mengakses dan mengecek status pengiriman barang yang dikirim lewat Ark Express secara real time.
“Saat ini, sistemnya sedang dibangun dan diuji coba. Pada akhir 2016, targetnya perangkat lunak yang sedang kami bangun sudah siap dipakai,” kata dia.
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.
Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.
Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.
Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.
Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).
Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.
Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.
Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.
Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.
Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.
Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.
Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).
Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.
Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.
PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 25 triliun di tahun 2017. Uang yang berasal dari kas perseroan tersebut akan digunakan untuk membangun Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Sorong.
Selain dua pelabuhan tersebut, di tahun 2017, Pelindo II juga berencana membangun Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port.
“Kita akan membangun beberapa pelabuhan baru di Indonesia timur di Sorong, Kalimantan Barat di Kijing juga. Kita akan membangun satu kanal untuk mengatasi masalah kemacetan di interland Tanjung Priok ke Bekasi. Nilai yang kita untuk di tahun 2017 itu lebih kurang sekitar Rp 25 triliun semuanya dari internal,” jelas Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).
Dengan adanya Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port diharapkan distribusi barang ke daerah industri di Cikarang bisa lebih cepat dan murah. Rencana pembangunan Interland Waterways memanfaatkan jalur sungai yang sudah ada.
“Dengan cara ini maka distribusi barang dari perlabuhan ke pabrikan akan lebih cepat dan ongkosnya bisa lebih murah. Sehingga kemudian daya saing kita bisa lebih baik cost logistik kita juga bisa lebih rendah,” tutur Elvyn.
Selain itu, Pelindo II juga akan mengembangkan New Priok Container Terminal (NPCT) I dan II di tahun 2017. Dalam tahap pertama pengembangan dan pembangunan pelabuhan, Pelindo II menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun.
“Satu pengembangan lebih lanjut Kalibaru akan bangun New Priok Container II dan III. Tahun depan pada tahap pertama alokasikan sekitar Rp 6 triliun,” kata Elvyn.
Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat dan Pelabuhan Sorong ditargetkan selesai di 2019.
“Selesainya 2019 insya Allah,” tutup Elvyn.
Koja menurun
Arus peti kemas melalui terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok hingga Nopember 2016 mencapai 752.697 twenty foot equivalent units (TEUs) atau turun sekitar 15% dibanding pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 902.349 TEUs.
Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif, mengatakan penurunan volume peti kemas di TPK Koja itu selain dipicu belum membaiknya perdagangan global, juga karena bebarapa pelayaran/customer di TPK Koja yang direbut oleh New Priok Container Terminal One (NPC-1).
“Ada beberapa shipping line yang sebelumnya di TPK Koja kini dilayani di NPCT-1. Hal ini juga menyebabkan volume throughput peti kemas di Koja mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela pelaksanaan kegiatan Donor Darah TPK Koja Peduli, di kantor TPK Koja, Selasa (13/12/2016).
Kegiatan donor darah TPK Koja peduli itu diikuti 99 orang pendonor yang berasal dari karyawan TPK Koja, customer dan instansi terkait di pelabuhan Priok.
Arif mengatakan, rata-rata peti kemas yang dilayani di TPK Koja setiap bulannya pada tahun 2016 mencapai 67.000 s/d 70.000 TEUs, dan pihaknya optimistis pada tahun 2017 akan mampu meningkatkan market dan pertumbuhan volume peti kemas yang dilayani di terminal.
“Meskipun sekarang ini masih pada masa sulit namun tahun depan kami tetap optimistis throughput di TPK Koja akan tumbuh,” paparnya.
Dia mengatakan, sedangkan arus kunjungan kapal di TPK Koja selama periode Januari-Nopember 2016 sebanyak 597 unit. “Kunjungan kapal tiap bulannya di TPK Koja rata-rata mencapai 50 hingga 65 unit,” ujar dia.
sumber: bisnis.com/detik.com
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
