Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

PTI mulai operasikan Terminal Marunda Center

PT Pelabuhan Tegar Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian konsesi untuk Terminal Marunda Center sebagai terminal umum pada wilayah Pelabuhan Marunda dengan pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Kementerian Perhubungan.

JAKARTA (alfijakarta): Terminal Marunda Center (MCT) berlokasi di dalam Kawasan Industri Marunda Center di Bekasi, Jawa Barat dan merupakan terminal serbaguna (multi purpose terminal) untuk melayani beberapa jenis kargo yaitu antara lain kargo Curah Cair, kargo Curah Kering, Kargo Umum dan kargo RoRo.

Terminal Marunda Center terdiri dari Terminal 1A dan Terminal 1B. Terminal 1A telah di operasikan sejak Q3 tahun 2014 dengan panjang dermaga 600 meter, kedalaman kolam pelabuhan 6.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 10.000 DWT.

Terminal 1B saat ini sedang dalam proses pembangunan dan akan siap dioperasikan pada awal kuartal III tahun 2017 dengan panjang dermaga 1.020 meter, kedalaman kolam pelabuhan 9.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT.

Selain fasilitas dermaga, juga memiliki fasilitas lainnya yaitu fasilitas Rack Pipa yang dapat digunakan untuk kargo jenis curah cair, fasilitas penyimpanan barang yang memadai sesuai dengan jenis kargo.

Terminal Marunda Center juga telah memiliki sertifikasi international yaitu International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Fasilitas lainnya yang tersedia adalah SMART Gate system, CCTV monitor, dan Pengawasan udara tanpa awak (Drone Surveillance).

Seluruh kegiatan operasional terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang professional dan bersertifikasi serta di dukung oleh sistem operasi terminal yang bernama sistem Marunda On Line.

Dengan berlokasi di bagian timur dari area JABODETABEK (greater Jakarta area), maka dapat mendukung para pengguna jasa pelabuhan yang ada di dalam Kawasan Industri Marunda Center dan juga diharapkan berfungsi sebagai salah satu pilihan akses/pintu gerbang terhadap kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, dan lainnya. Dengan demikian terminal Marunda Center memiliki peranan penting untuk mendukung program Tol Laut.

Dhrubajyoti Das, Direktur Utama Pelabuhan Tegar Indonesia mengungkapkan pihaknya ingin fokus
pada keselamatan, produktivitas penanganan barang dan pendekatan berbasis pelanggan

“Kami selalu secara terus-menerus berusaha untuk menawarkan usulan yang baik kepada seluruh pelanggan agar tetap selalu memberikan dukungan dan pada akhirnya berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap sector logistics di Indonesia agar lebih efisien dan efektif,” kata Dhrubajyoti dalam keterangan resminya, Rabu (24/5).

PT Pelabuhan Tegar Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki dan mengoperasikan Terminal Marunda Center. BUP ini dibentuk berdasarkan hasil kerjasama antara pemilik Kawasan Industri Marunda Center dengan Jurong Port Singapore sebagai operator terminal multi purpose terbaik di Asia Pasifik selama 6 tahun berturut-turut.

Terminal Marunda Center adalah terminal umum milik swasta yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Dengan adanya penandatanganan Perjanjian Konsesi pada hari ini maka telah menunjukkan bukti nyata keterlibatan korporasi swasta di dalam bidang kepelabuhanan di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor KSOP Marunda, Anggiat Douglas Silitonga dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI), Dhrubajyoti Das, di Kantor KSOP Marunda, Rabu (24/05/2017), dengan disaksikan Kasubsit Pelayanan Jasa dan Usaha Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ciptadi.

Terminal Marunda Center (TMC) merupakan terminal serba guna (multi purpose) yang melayani beberapa jenis kargo, diantaranya curah cair, kargo curah kering, kargo umum, dan RoRo.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, A Tonny Budiono, posisi Terminal Marunda Center (TMC) yang hanya 9 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dan menjadi akses pintu gerbang kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Kerawang.

“TMC memiliki peran penting dalam mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dan pendukung tol laut,” jelasnya.

Direktur Utama PTI Dhrubajyoti mengemukakan, keselamatan, produktivitas penanganan barang, dan pendekatan berbasis pelanggan menjadi fokus utama dalam melayani.

“Kami secara terus menerus berusaha untuk menawarkan usulan kepada pelanggan agar senantiasa memberikan dukungan sebagai kontribusi positif terhadap sektor logistik menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Dirjen Tonny menambahkan, TMC memiliki dua terminal 1A dan 1B. Terminal 1A telah dioperasikan sejak 2014 dan memiliki panjang dermaga 600 m, kedalaman kolam pelabuhan 6,5 LWS, dan mampu melayani sandar kapal hingga berkapasitas 10.000 DWT.

Sedangkan Terminal 1B saat ini sedang dalam proses finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung pada kuartal 3 tahun ini. Nantinya Terminal 1B ini mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT. (kontan.co.id/krjogja.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

PPJK dukung fasilitas pendeteksi barang di Priok

Pengusaha Pengurusan Jasa transportasi & Kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi percepatan pemeriksaan barang menyusul telah dioperasikannya fasilitas laboratorium deteksi barang di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan setempat.

JAKARTA (alfijakarta): Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar, mengatakan sebelumnya untuk kegiatan deteksi barang—yang berkaitan dengan penentuan jika terjadi perbedaan penyampaian nomor harmony system (HS) code—memakan waktu lama, namun kini lebih cepat.

“Dengan adanya laboratorium untuk mendeteksi barang impor itu, importir sekarang juga tak bisa main-main lagi dengan memanipulasi nomor HS,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Selasa (30/5/2017).

Qadar berharap fasilitas laboratorium seperti itu tidak hanya disiapkan di Pelabuhan Priok, tetapi juga dapat disediakan Bea dan Cukai di pelabuhan utama lainnya yang melayani kegiatan ekspor impor seperti pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Makassar, dan Belawan Medan.

Pada akhir pekan lalu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan fasilitas Customs and Excise Laboratory (CEL), untuk kegiatan deteksi barang ekspor maupun impor.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan laboratorium ini untuk mendeteksi secara akurat item barang ekspor impor dengan dokumen yang diajukannya, sehingga mempercepat dan memudahkan dalam menetapkan HS code.

“Sebelumnya deteksi barang mesti dikirim ke kantor pusat Bea Cukai melalui balai pengujian dan identifikasi barang,” ujarnya.

Fajar mengatakan di Pelabuhan Priok terdapat 600-an item barang yang diperiksa di laboratorium Bea Cukai tersebut.

“Laboratorium itu untuk percepatan arus barang, karena pemeriksaan hanya perlu waktu singkat, hanya dalam hitungan menit,” kata Fajar.

sumber: bisnis.com

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Widijanto: CFS Center perlu libatkan pelaku logistik

Fasilitas kargo konsolidasi untuk kegiatan impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sulit difungsikan secara optimal atau berpotensi idle (tak aktif) jika tidak melibatkan pelaku logistik yang sudah menangani layanan kargo impor berstatus LCL di pelabuhan tersebut.

Kargo berstatus LCL atau less than container load merupakan barang impor yang dimuat dalam satu kontainer namun dimiliki lebih dari satu dokumen/pemilik barang.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan selama ini layanan kargo LCL impor Priok ditangani oleh perusahaan forwarder yang bermitra dengan pengelola gudang di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.

“Jadi sulit kalau mau dipusatkan kegiatan layanan LCL impor itu dalam CFS center di Priok. Jangan sampai mubazir nantinya. Soalnya kegiatan LCL impor itu captive market-nya forwarder selama ini,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/5/2017).

Dia mengatakan selama ini fungsi forwarder maupun logistik bertanggung jawab dalam mewakili pemilik barang dalam kegiatan jasa transportasi yang bersifat door to door service.

“Sehingga kalau fasilitas CFS center di Priok itu mau optimal dan bisa berjalan mestinya melibatkan forwarder sebagai mitra kerjanya. Kalau soal business to businessnya bisa kita bicarakan,” tegasnya.

Penyiapan fasilitas CFS centre di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan hasil perubahan rencana induk pelabuhan (RIP) di Pelabuhan Priok yang diinisiasi sebelumnya oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam rencana awal, fasilitas CFS center di Priok itu seharusnya sudah bisa disiapkan dan dioperasikan pada kuartal pertama 2017. Namun penelusuran Bisnis, hingga kini belum ada tanda-tanda diwujudkannya fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok tersebut.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gde Saputera mengatakan, sesuai dengan RIP Tanjung Priok, fasilitas itu akan tetap disiapkan di pelabuhan Priok.

“Engga ada pembatalan soal rencana itu (CFS center). Itu sudah terkandung dalam RIP Priok. Mungkin mundur waktunya karena perlu persiapan yang lebih matang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/5).

sumber: bisnis.com

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

GAPMMI: arus keluar barang impor agar prioritaskan bahan baku

Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Sejumlah pelaku industri menilai bahwa pemerintah harus bisa menciptakan proses sistem memilah dengan lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan. Pasalnya karena harus digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri.

“Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi. Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Jadi soal arus keluar barang impor di pelabuhan harus ada pemantauan lebih jeli lagi,” tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, beberapa waktu lalu.

Bahkan, kalau perlu, ditambah lagi dengan jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi.

“Proses sistem dalam arus jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Lantas secara regulasi atau persyaratan produk impor pun harus dipantau lebih ketat dalam upaya keamanan konsumen nasional,” ujar Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Termasuk arus keluar barang impor mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

“Di setiap Kementrian terkait harus satu kata, jangan lagi ada yang menolak dan menerima sehingga kebijakan tidak berjalan,” ujar Adhi, mengingatkan.

Apagi kata Adhi stigma bahwa barang impor jangan dianggap membuka pintu untuk semua barang masuk secara leluasa. Artinya detail arus keluar barang impor tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

sumber: penamerdeka.com

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

CMA-CGM kirim kapal 10.000 TEUs ke Priok Juni

Kapal peti kemas berkapasitas sekitar 10.000 TEUs akan bersandar di dermaga Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Juni 2017.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II Prasetyadi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Kamis, mengatakan perusahaan pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime dAffretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) telah melakukan koordinasi untuk kedatangan kapal peti kemas dengan ukuran raksasa berlabuh ke Indoensia.

“Awal Juni, CMA-CGM akan meningkatkan kapalnya menjadi 10.000 TEUs. Mereka sudah menyurati Pak Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana untuk koordinasi,” katanya.

Prasetyadi menjelaskan perusahaan pelayaran itu berniat meningkatkan kapasitas kapal pengangkutnya lantaran adanya tren peningkatan.

Ia menjelaskan tingkat okupansi (keterisian) untuk kapal 8.500 TEUs yang tinggi dinilai tidak lagi cukup untuk membawa muatan barang.

Terlebih, pelayanan baru bernama Java South East Asia Express Services atau “JAX Services”, yang nelayani rute Tanjung Priok, Jakarta ke West Coast, Los Angeles dan Oakland, Amerika Serikat, dengan sistem sandar minggu secara rutin (weekly call) itu juga singah di Thailand dan Vietnam.

“Okupansi saat kapal 8.500 TEUs datang itu pertama sekitar 1.600 TEUs, yang kedua meningkaymt jadi 2.000 TEUs, ketiga 2.600 TEUs dan kemarin sudah 3.000 TEUs dari Jakarta. Kapalnya kan menuju Thailand dan Vietnam juga, jadi sampai Los Angeles sudah penuh,” katanya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Pelindo II Saptono R Irianto dalam kesempatan yang sama, menuturkan kapal berukuran besar bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok setelah pihaknya dan CMA-CGM menjalin kerja sama.

Pelabuhan Tanjung Priok juga terus melakukan perbaikan sistem, fasilitas maupun infrastruktur, serta tarif pelayanan agar mampu berkompetisi dengan pelabuhan dunia.

Sebagai lokasi konsolidasi kargo dari seluruh wilayah Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional sehingga kegiatan ekspor impor tidak perlu melalui Singapura.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan sebagai pusat konsolidasi, Saptono optimistis kapal besar akan datang karena eksportir dan importir akan lebih memilih Pelabuhan Tanjung Priok ketimbang Singapura.

“Pelindo II punya fasilitas untuk kapal besar, seperti kedalaman yang sudah minus 16 meter, jadi kapal besar akan datang,” katanya.

Salah satu kapal milik CMA-CGM dengan kapasitas 8.500 TEUs untuk pertama kalinya telah sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada 9 April lalu.

Hadirnya kapal peti kemas terbesar pertama di Indonesia itu diharapkan dapat memicu hadirnya kapal besar lain untuk singgah di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan demikian, sesuai misi pemerintah, pelabuhan yang berlokasi di utara Jakarta itu dapat berkompetisi dan menjadi salah satu pelabuhan transshipment di kawasan Asia Tenggara.

sumber: kompas.com/antaranews.com

Peluang Usaha, Siapa Mengapa

ALFI berharap pertumbuhan usaha logistik membaik tahun ini

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI berharap sektor transportasi dan logistik tahun ini secara konstan mengalami pertumbuhan yang baik.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu 4,92 % dan tahun berjalan 2017 ini adalah 5,01%.

“Khususnya untuk bidang logistik dan transportasi kami rasakan pada bulan Januari dan Februari tetapi hal ini tidak diikuti pada pada bulan Maret yang mengalami penurunan kembali ini termasul jasa logistik yang melalui udara,” jelas Yukki kepada Bisnis, Minggu (7/5).

Dia mengatakan kenaikan ini tidak terlepas juga dari peningkatan yang terjadi pada negara Asean +3 yang terdiri dari Cina,Jepang dan Korea sekalipun berada ditengah maraknya ketidakpastian ekonomi global dan sebagai penggerak utamanya adalah Tiongkok dan Jepang.

Yukki menilai, selain kekuatan nasional yang besar di Asean dimana jumlah penduduk Indonesia 40% menjadi modal besar negara maka pelaku usaha pun harus aktif bergerak di negara Asean lain-nya.

“Termasuk tiga negara diatas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi di negara Asean pun cukup baik bahkan ada yang diatas Indonesia,” terang Yukki.

Misalnya, Myanmar, Filippna dan Vietnam di tahun ini dapat mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memasuki persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus dengan cara mendorong deregulasi. Misalnya, menghilangkan tarif-tarif yang tinggi.

Pasalnya, dibandingkan negara ASEAN lain pelabuhan udara maupun laut Indonesia dikelola oleh BUMN. Hal itu dan pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi ini.

“KIta dukung untuk terus dilakukan agar produk-produk dalam negeri yang akan melakukan ekspor semakin dapat berkompetisi,” jelasnya.

Ship follow the trade

Upaya pemerintah mendatangkan kapal-kapal kontainer raksasa untuk menggenjot industri logistik diapresiasi oleh pelaku usaha.

Yukki mengatakan, pemilik barang bakal lebih diuntungkan dengan dari sisi biaya dan waktu tempuh.

Meskipun secara volume belum sesuai harapan, tetapi upaya ini perlu didukung dan disosialisasikan karena dia yakin belum banyak pihak yang tahu.

“Arahnya sudah benar. Hanya tinggal bagaimana kita dorong karena ship follow the trade,” katanya kepada Bisnis, Minggu (7/5/2017).

Sebagaimana diketahui, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran asal Perancis Compagnie Maritime d’Affretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM).

Dengan adanya kerja sama ini, kapal kontainer raksasa CMA-CGM bisa melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan pelayaran langsung (direct call) ke Los Angeles Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia dan Filipina juga baru saja membuka rute kapal roll on-roll off (Ro-ro) antara Bitung dan Davao, Filipina.

Rute ini membuat ongkos transportasi antar dua negara menjadi lebih murah dan waktu pelayaran jadi lebih singkat.

Pemerintah juga tengah menyiapkan rencana kedatangan pelayaran internasional perdana lainnya untuk melayari Pelabuhan Kuala Tanjung.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan Bitung dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional.

sumber: bisnis.com

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Sri: kriteria hub logistik Aspas perlu diperjelas

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, industri logistik Indonesia dapat dikatakan kalah bersaing dan belum bisa menjadi hub logistik di kawasan Asia Pasifik. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap hal tersebut bisa segera terwujud.

Oleh karena itu, ia meminta para pelaku usaha dan pengurus Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi dirinya agar bisa mewujudkan mimpi tersebut. Yakni, mampu bersaing dengan pusat logistik negara tetangga.

“Saya ingin Anda kasih saya PR untuk lima tahun ke depan supaya mimpi ini terwujud. Saya ini ibarat murid yang minta ke gurunya supaya dikasih PR. Kalau gurunya malas kasih PR, saya malah minta PR,” katanya di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu), Jakarta, Rabu (12/4).

Meski minta diberikan PR, ada beberapa gagasan yang dikemukakan Sri Mulyana soal mimpi tersebut. Pertama, menyatukan definisi mengenai hub logistik Asia Pasifik itu sendiri. Dengan definisi yang jelas, maka target ke depan akan lebih mudah untuk disusun.

“Saya ingin tahu kriterianya apa? Volume? Model bisnis? Kecapatan pelayanan? Infrastruktur? Coba kita bikin list untuk jadi hub Asia Pasifik. Untuk enam bulan ke depan, antara PLBI ini ada regular meeting, coba dipikirkan membuat kriteria yang jelas,” ujarnya.

Kedua, membuat ukuran kemajuan yang jelas, sehingga pada tahun berikutnya sudah bisa dilihat kemajuan yang dicapai oleh sektor logistik dan apa yang hendak dicapai.

Pasalnya, ia ingin mengkombinasikannya dengan sejumlah asumsi makro ekonomi yang telah dipetakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi masyarakat hingga laju investasi yang diharapkan.

Ketiga, ia ingin agar pembangunan PLB dapat dilakukan secara tersebar supaya tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Bahkan hingga mampu berkembang ke daerah perbatasan sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perbatasan itu the real front gate of Indonesia, bukan Jakarta dan Tanjung Priok saja. Saya ingin tahu ini mungkin tidak? Saya harus dengar dari real players,” ucapnya.

Keempat, ia ingin pembangunan PLB dilakukan berdasarkan pemetaan sektor industri yang dinilai sangat perlu dan penting memiliki PLB di dekat sumber produksi hingga pasar hasil produksi.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah punya cerita besar soal PLBI, oleh karena itu kerjasama yang ada di dalamnya perlu semakin koheren, cepat, dan maju menjadi lebih baik lagi.

Tidak puas

Menteri Keuangan Sri Mulyani menantang Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk membuat target pencapaian lima tahun mendatang. Pasalnya, nilai barang atau inventori yang tersimpan dalam PLB selama satu tahun terakhir baru mencapai Rp1,16 triliun.

“Tadi beberapa testimoni itu sangat membantu dan membuat kita berbesar hati tapi saya bukan pejabat yang mudah dipuaskan,” ujar Sri dalam acara satu tahun Pusat Logistik Berikat di ruang Merauke, Gedung DJBC, Rawamangun, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Menurutnya, harus ada target perluasan komoditas dalam PLB. Pelaku usaha harus bisa merujuk data statistik ekspor-impor Indonesia dengan negara yang menjadi hub barang yang diimpor.

“Kalau investasi kita tumbuh 6-10 persen per tahun berapa yang bisa kita pindah ke indonesia. Kalau konsumsi kita tumbuh 5-6 persen per tahun berpa yang bisa dipindah ke Indonesia. Jadi harus bikin roadmap lima tahun ke depan,” tuturnya.

Selain itu, PLB harus memetakan wilayah dan diharmonisasi dengan target Pemerintah mengurangi ketimpangan agar aktivitas ekonomi tidak menumpuk di pulau Jawa.

“Harus dipikirkan lokasi mana yang masih tertinggal. Jadi harus dikaitkan dengan program Presiden membangun daerah-daerah perbatasan. Jangan hanya Cengkareng atau Tanjung Priok saja tapi harusnya seluruh perbatasan itu jadi front gate. Itu harus dilihat feasibility dan possibilitynya,” tegas mantan Deputi Gubernur Bank Dunia ini.

Ketua Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indoesia (PPLBI) Eti Puspitasari mengatakan, animo pelaku usaha selama setahun PLB berdiri cukup tinggi. Menurutnya, beberapa perusahaan sudah menyampaikan pipelinenya untuk menambah kawasan PLB di KIT seperti Sulawesi dan Papua dengan luasan sekitar 7 hektar tahun ini.

“Kita perlu petunjuk teknis, meski sebenarnya sudah ada KMK, PMK terkait. Misalnya untuk transaksi oleh non-BUT di dalam PLB, apakah pencatatannya PPNnya ini nihil atau PPN tidak dipungut mengingat di situ kan tidak ada PPN local,” pungkas dia.

sumber: metrotvnews.com/kontan.co.id

 

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

Yukki: praktik monopoli BUMN ancam swasta

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik monopoli membuat pelaku usaha swasta khawatir akan adanya persaingan tidak sehat yang berpotensi “mematikan” usaha perusahaan swasta. Selain itu, hal ini juga menyurutkan minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

“Monopoli BUMN yang terjadi untuk kesekian kalinya membuat iklim usaha menjadi tidak sehat, mengancam kelangsungan usaha swasta, dan tidak berkeadilan. Lebih lagi, praktik kartel dan monopoli ini tidak menarik untuk investor menanam modal di Indonesia,” ujar Yukki dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Yukki tersebut menyusul rencana sinergi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia bersama Angkasa Pura II untuk mengintegrasikan kargo pada lima bandara terbesar di Indonesia antarala lain Jakarta, Surabaya, Medan. Makassar, dan Denpasar.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo mengatakan, kerja sama antara Garuda Indonesia Cargo dengan PT Angkasa Pura Kargo akan diberlakukan pada empat bandara tak hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo, Denny Fikri, menyatakan kerjasama ini bisa mendogkrak pendapatan perusahaan yang baru berusia satu tahun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Yukki menilai adanya kecenderungan monopoli yang dilakukan kedua BUMN tersebut. Kendati demikan ia mengaku ikut berbangga bila perusahaan-perusahaan BUMN bisa tumbuh besar.

“Kami terus terang ikut berbangga bila perusahaan- perusahaan BUMN tumbuh besar. Namun, kami meminta kepada pemerintah agar memperhatikan juga keseimbangan dan kelanjutan sektor usaha yang dimiliki pihak swasta. Sebab, perusahaan swasta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing,” ungkap Yukki yang juga Ketua Umum AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) tersebut.

Selain berpotensi “mematikan” usaha sektor swasta, sambung Yukki, praktik monopoli juga memberi efek buruk terhadap iklim investasi dan performa logistik di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Syarkawi Rauf mengatakan berjanji akan melakukan kajian terkait sinergi antara PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Kargo dari segi hukum maupun dampak yang ditimbulkan.

“KPPU akan melakukan kajian terhadap sinergi tersebut terkait dasar hukum dan dampaknya terhadap praktik monopoli,” ujar Syarkawi.

Disparitas
Kasus monopoli pun turut memicu reaksi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia. Ia meminta agar peran KPPU diperkuat untuk mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.

Ia mengatakan, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

“Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian complang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik ke atas. Ini yang harus kita perangi untuk pemerataan,” tandas Bahlil.

sumber: beritasatu.com

 

Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Ahok: reklamasi tekan biaya logistik DKI

Proyek reklamasi terus menimbulkan pro dan kontra. Terlebih bagi nelayan, khususnya bagi mereka di Teluk Jakarta, reklamasi dianggap tak ubahnya seperti gerbang kepahitan bagi para nelayan.

Sebab, mereka merasa dengan adanya reklamasi, mata pencaharian sebagai nelayan akan terganggu. Mereka menganggap hal tersebut akan menyebabkan kerang, ikan, hingga biota laut di Teluk Jakarta akan mengalami penurunan populasi, bahkan menghilang.

Penolak demi penolakan terhadap reklamasi pun terus digencarkan, beberapa pihak kerap bertanya, kepentingan apakah yang ada di balik reklamasi Teluk Jakarta.

Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mencoba memberikan jawaban seputar mengapa harus ada dan untuk siapa reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok menjawab, reklamasi yang digagas Presiden ke 2 RI Soeharto sebetulnya merupakan ide yang cemerlang. Karena menurut Ahok, Soeharto ingin memanfaatkan reklamasi untuk pertumbuhan ekonomi.

“Kalau reklamasi dilakukan hitungannya akan menyerap tenaga kerja (sebanyak) 1 juta,” ucap Ahok.

Seperti diketahui, bagi Pemprov DKI Jakarta, reklamasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 1985 ini dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan lahan di Pantai Utara Jakarta.

Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat permasalahan banjir rob, sampah, limbah. Sehingga pada tahun 1995, pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam Keppres itu, Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang untuk memberikan izin reklamasi.

Menurut Ahok, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pegawai yang bekerja di pulau reklamasi itu nantinya bisa mendapat tempat tinggal juga di pulau tersebut.

Sebab, pegawai yang kerja di sana tidak akan mampu memiliki tempat tinggal karena mahal. Maka, kata Ahok, solusinya diciptakanlah kontribusi tambahan.

Kontribusi tambahan itu ada yang berupa lima persen tanah yang dijual dan mesti diserahkan kepada Pemprov DKI. Kemudian bagi para pembeli di pulau reklamasi, kata Ahok, setiap 20 tahun saat mereka hendak menyambung sertifikat wajib membayar 5 persen NJOP ke Pemprov DKI.

“Karena seluruh sertifikat pulau itu milik DKI sebetulnya,” ujar Ahok.

Ahok kembali menegaskan kontribusi yang didapat dari pelaksanaan reklamasi, bisa dipergunakan pemerintah untuk membantu menyediakan tempat tinggal bagi pegawai di pulau-pulau tersebut. Nelayan yang terdampak juga bisa disediakan tempat tinggal.

“Terus Tanjung Priok pas ada pulau N, nanti logistik kita, ada O, P, Q lagi, akan lebih murah sekali. Kapal-kapal besar bisa masuk. (Kalau) Kapal besar masuk berarti biaya logistik makin murah,” ujar Ahok.

Mengenai persepsi orang dan beberapa kelompok yang menolak reklamasi, Ahok mengungkapkan dirinya menanggapi hal tersebut dengan santai. Ia mengatakan bahwa dirinya kerap difitnah dengan isu-isu mengenai reklamasi.

“reklamasi dibilang dukung yang bos-bos. Padahal yang bos-bos itu akhirnya apa, buktinya ada yang ketangkep oknum DPRD satu akibat kasus suap di reklamasi,” ujar Ahok.

sumber: liputan6.com