Arsip Tag: Basuki Tjahaja Purnama

Ahok: reklamasi tekan biaya logistik DKI

Proyek reklamasi terus menimbulkan pro dan kontra. Terlebih bagi nelayan, khususnya bagi mereka di Teluk Jakarta, reklamasi dianggap tak ubahnya seperti gerbang kepahitan bagi para nelayan.

Sebab, mereka merasa dengan adanya reklamasi, mata pencaharian sebagai nelayan akan terganggu. Mereka menganggap hal tersebut akan menyebabkan kerang, ikan, hingga biota laut di Teluk Jakarta akan mengalami penurunan populasi, bahkan menghilang.

Penolak demi penolakan terhadap reklamasi pun terus digencarkan, beberapa pihak kerap bertanya, kepentingan apakah yang ada di balik reklamasi Teluk Jakarta.

Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mencoba memberikan jawaban seputar mengapa harus ada dan untuk siapa reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok menjawab, reklamasi yang digagas Presiden ke 2 RI Soeharto sebetulnya merupakan ide yang cemerlang. Karena menurut Ahok, Soeharto ingin memanfaatkan reklamasi untuk pertumbuhan ekonomi.

“Kalau reklamasi dilakukan hitungannya akan menyerap tenaga kerja (sebanyak) 1 juta,” ucap Ahok.

Seperti diketahui, bagi Pemprov DKI Jakarta, reklamasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 1985 ini dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan lahan di Pantai Utara Jakarta.

Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat permasalahan banjir rob, sampah, limbah. Sehingga pada tahun 1995, pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam Keppres itu, Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang untuk memberikan izin reklamasi.

Menurut Ahok, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pegawai yang bekerja di pulau reklamasi itu nantinya bisa mendapat tempat tinggal juga di pulau tersebut.

Sebab, pegawai yang kerja di sana tidak akan mampu memiliki tempat tinggal karena mahal. Maka, kata Ahok, solusinya diciptakanlah kontribusi tambahan.

Kontribusi tambahan itu ada yang berupa lima persen tanah yang dijual dan mesti diserahkan kepada Pemprov DKI. Kemudian bagi para pembeli di pulau reklamasi, kata Ahok, setiap 20 tahun saat mereka hendak menyambung sertifikat wajib membayar 5 persen NJOP ke Pemprov DKI.

“Karena seluruh sertifikat pulau itu milik DKI sebetulnya,” ujar Ahok.

Ahok kembali menegaskan kontribusi yang didapat dari pelaksanaan reklamasi, bisa dipergunakan pemerintah untuk membantu menyediakan tempat tinggal bagi pegawai di pulau-pulau tersebut. Nelayan yang terdampak juga bisa disediakan tempat tinggal.

“Terus Tanjung Priok pas ada pulau N, nanti logistik kita, ada O, P, Q lagi, akan lebih murah sekali. Kapal-kapal besar bisa masuk. (Kalau) Kapal besar masuk berarti biaya logistik makin murah,” ujar Ahok.

Mengenai persepsi orang dan beberapa kelompok yang menolak reklamasi, Ahok mengungkapkan dirinya menanggapi hal tersebut dengan santai. Ia mengatakan bahwa dirinya kerap difitnah dengan isu-isu mengenai reklamasi.

“reklamasi dibilang dukung yang bos-bos. Padahal yang bos-bos itu akhirnya apa, buktinya ada yang ketangkep oknum DPRD satu akibat kasus suap di reklamasi,” ujar Ahok.

sumber: liputan6.com

 

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II
Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memberikan tengat waktu hingga hari ini, Kamis (4/8/2016) kepada manajemen Pelindo II terkait langkah penyelesaian dalam mengatasi kepadatan delivery barang dan peti kemas setiap akhir pekan di Terminal 3 pelabuhan tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya tetap mengacu pada Surat Kepala OP sebelumnya yang disampaikan pada Juli 2016 kepada Direksi Pelindo II untuk segera mengambil langkah komprehensif dalam mengurai kepadatan di Terminal 3 Pelabuhan Priok.

“Surat itu memberi waktu dua pekan, dan besok (Kamis 4 Agustus 2016) merupakan batas akhir Pelindo II harus menyampaikan apa yang akan dilakukan terhadap persoalan kepadatan peti kemas di Terminal 3 Priok itu. Kita tunggu sampai besoklah, tetapi koordinasi tetap kita lakukan dengan Pelindo II dalam hal ini,” ujarnya kepada Bisnis seusai menggelar rapat koordinasi dengan stakeholders di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (3/8/2016).

Dia mengatakan langkah rekayasa traffic untuk menghidari kepadatan arus barang dan peti kemas di pelabuhan merupakan tanggung jawab manajemen pelabuhan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Harus ada amdalnya (analisa dampak lingkungan) dan tentunya koordinasi terhadap aktivitas di Terminal 3 pelabuhan Priok itu,” paparnya.

Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok-anak usah Pelindo II-yang mengoperasikan Terminal 3 Pelabuhan Priok, Rima Novianti mengatakan untuk mengurangi tingkat kepadatan yang meyebabkan antrean truk peti kemas di Terminal 3 Priok akan dilakukan pengaturan lebih baik supaya kegiatan di terminal tersebut bisa berjalan lancar.

“Kita terus lakukan kordinasi dengan stakeholders dan intansi di Priok supaya kepadatan tidak terulang lagi pada pekan ini,” ujarnya.

Rima menyatakan kepadatan delivery peti kemas di Terminal 3 Priok tidak sampai menimbulkan kongesti pada kegiatan layanan kapal dan bongkar muat. “Jangan dibilang kongesti dong, itu kan terjadi hanya di saat tertentu saja dan komitmen kita akan memperbaikinya,” paparnya.

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan kepadatan delivery barang di sisi darat pelabuhan berpotensi mengganggu layanan kapal di dermaga jika berlangsung terus menerus sehingga pelabuhan berpotensi kongesti.

Adil mengatakan ALFI merespons positif pernyataan Dirut Pelindo II Elvyn G.Masassya yang akan menyeragamkan tarif layanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges di seluruh terminal peti kemas ekspor impor pelabuhan Priok.

Perang Tarif

Menurut Adil, kepadatan arus peti kemas di Terminal 3 Priok terjadi karena adanya persaingan tarif layanan bongkar muat dengan terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersebut, sehingga pelayaran asing lebih memilih masuk ke Terminal 3 yang saat ini CHC-nya lebih rendah U$10/peti kemas 20 feet ketimbang di terminal peti kemas MAL, JICT dan TPK Koja.

“Pak Elvyn kan sudah bilang akan menyeragamkan tarif-nya dan membuat manajemen traffic yang lebih baik di pelabuhan Priok. Kita tunggu saat realisasinya, sebab kondisi ini hanya menguntungkan kapal asing,” ujar Adil.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja,Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Di seluruh terminal tersebut pelayaran mengutip biaya terminal handling charges (THC) kepada pemilik barang sebesar US$95 untuk peti kemas 20 feet.

Adapun komponen THC yakni CHC yang diterima operator terminal di tambah surcharges yang diperoleh perusahaan pelayaran asing. Namun, jika di Terminal 3 pelabuhan Priok, perusahaan pelayaran hanya membayar CHC ke terminal peti kemas sebesar US$73 per peti kemas 20 feet sedangkan di JICT,TPK Koja dan MAL, CHC sebesar US$ 83/peti kemas 20 feet.

“Pemilik barang bayar tetap US$95 per peti kemas 20 feet sehingga surchages yang dinikmati oleh pemilik kapal asing di Terminal 3 Priok mencapai US$22 per boks,sedangkan jika di JICT, Koja dan MAL surcharges yang dinikmati pelayaran asing hanya US$12 per bok. Ketidakseragaman tarif inilah yang jadi pemicu” ujar Adil.

Dilirik Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui Jakarta Propertindo (BUMD Pemprov DKI Jakarta) mengajak PT Pelindo II (Persero) bersinergi mengembangkan pelabuhan dan kawasan industri terintegrasi di pulau reklamasi O, P, dan Q di Jakarta Utara.

“Kita ingin menjadikan BUMN sebagai mitra untuk mengembangkan Tanjung Priok. Pulau reklamasi O, P, Q bisa dijadikan sebagai kawasan industri untuk petrokimia dan termasuk otomotif,” kata Basuki usai menemui Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis.

Menuru Ahok, sinergi Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan antara PT Jakarta Propertindo (BUMN DKI Jakarta) dengan PT Pelindo II (Persero).

Ia menjelaskan pengembangan Tanjung Priok menjadi pelabuhan terintegrasi dengan pelabuhan lainnya di kawasan itu karena sudah terlalu padat.

“Pelindo II saat ini sudah mengembangkan Tanjung Priok. Dengan sinergi bersama Jakarta Propertindo bisa dikembangkan lagi kawasan pelabuhan dan industri yang lebih luas lagi,” kata Direktur Utama Jakarta Propertindo Satya Heragandhi.

Ia menjelaskan pulau reklamasi disiapkan untuk pelabuhan namun bisa dikembangkan untuk keperluan yang lebih besar, termasuk kawasan industri.

Meski begitu, Satya mengatakan pengembangan kerja sama itu masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan sehingga belum bisa diungkapkan lebih jauh kepada publik.

“Intinya, pengembangan pelabuhan, kawasan industri di Tanjung Priok dan pulau reklamasi O, P, Q itu bisa memangkas biaya logistik dan mempermudah arus distribusi barang,” ujarnya.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan sinergi Pelindo II dengan Jakarta Propertindo dimungkinkan terlebih pelabuhan dan kawasan industri yang bisa dikembangkan mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Marunda.

“Pengembangan pelabuhan di kawasan industri, pergudangan dapat memangkas biaya logistik dan mempermudah arus barang. Secara konseptual disepakati untuk bersinergi dalam mengimplementasikan akan dibentuk tim, akan dibentuk feasibilty study, peruntukan yang paling relevan dari lokasi tersebut,” ujar Evlyn.

Dia mengatakan pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim bersama antara Jakarta Propertindo dan Pelindo II untuk menyelesaikan kajian mendalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan.

sumber: bisnis.com/Antara