Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Rilis Media

Jakarta Tetap Pegang Peran Ekonomi

Jakarta-Alfijak : Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru menyebut Jakarta tetap memegang peranan penting sebagai pusat ekonomi nusantara, meski nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara. Karenanya, ia melihat pembenahan Jakarta tetap diperlukan.

Seperti diketahui, pemerintah berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jika tidak ada aral melintang, proses perpindahan akan dimulai pada 2024 nanti.

“Saatnya jejak-jejak ekologis yang dipijak di daerah ini diringankan dengan membenahi fasilitas dan infrastruktur yang kelak ditinggal lembaga pemerintah pusat di kemudian hari,” ujarnya, seperti dilansir Antara, Minggu (1/9).

Beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian, yakni pembenahan aspek keramahan lingkungan, seperti peredaman kebisingan, ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan infrastruktur jalan.

Hal itu perlu dilakukan menimbang Jakarta bisa saja diberikan otonomi daerah dan kemungkinan tidak berbenturan banyak kepentingan. Sehingga, menurut Diheim, pengelolaannya menjadi lebih leluasa.

Sebab, Jakarta yang berpotensi menjadi destinasi wisata, sambung dia, rentan terkena bencana alam, seperti banjir dan gempa. Ia juga menyoroti pengelolaan air di Jakarta yang banyak menyerap air tanah, sehingga memicu kenaikan permukaan air.

Kemudian, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan biopori yang memadai dapat menjadi opsi untuk memitigasi, sekaligus membenahi infrastruktur sistem trotoar yang lebih ramah untuk pejalan kaki.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simajorang meyakini bahwa pemindahan ibu kota nantinya tidak akan berdampak besar terhadap kegiatan bisnis, ekonomi, serta perputaran uang di Jakarta.

Ia yakin Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia. Pasalnya, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara ASEAN. Posisi tersebut menjadikan Jakarta jendela bagi para pengusaha dari luar Indonesia.

Di sisi lain, Sarman juga memperkirakan perpindahan ibu kota justru akan berdampak pada peningkatan produktivitas usaha di Jakarta. Pasalnya, pemindahan tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat kemacetan.

“Misalnya, kelancaran logistik, kelancaran transportasi dan pengiriman barang akan lebih cepat. Jadi, sebenarnya itu tidak signifikan mengurangi perputaran uang dan juga bisnis di Jakarta,” terang dia.(ri)

Rilis Media

Investasi Sektor Logistik Diprediksi Tumbuh

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia berharap investasi di sektor logistik menyasar properti, pergudangan, otomasi hingga digitalisasi mengingat tingginya minat dari sektor tersebut.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan investasi di bidang liogistik khususnya di pergudangan dan transportasi sudah dapat diprediksi terus menanjak dan faktor utamanya penyesuaian terhadap perubahan di proses rantai pasok atau supply chain.

Selain itu, dia melihat banyak aktivitas peremajaan unit transportasi dan investasi baru di kegiatan tambang yang turut mendorong investasi baru.

“Kami melihat [investasi] ini belum maksimal harusnya bisa lebih tinggi lagi karena banyak yang masih melihat kondisi ekonomi global yang masih belum kembali normal,” ujarnya.

Dia berharap lebih banyak investasi masuk di sektor-sektor properti, pergudangan, digitalisasi mengingat masih banyak pengembangan yang perlu dilakukan guna mendorong daya saing logistik Indonesia.

Dia menyebut sektor properti logistik untuk pergudangan, otomasi, digitalisasi, unit truck dan alat berat lainnya untuk pertambangan masih sangat membutuhkan tambahan investasi.

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi ke depan akan lebih baik. Fokus terhadap ekspor menjadi sangat penting terutama terhadap produk jadi,” katanya.

Dia menekankan perlu menurunkan biaya logistik, agar investasi masuk ke Indonesia, sehingga tingkat kepercayaan investasi bisa  terus ditingkatkan. “Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan logistik masa akan datang,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi mencapai Rp71,8 triliun atau 18 persen dari total realisasi secara keseluruhan pada semester I/2019.(ri)

Rilis Media

Faspay & Prahu-Hub Garap Pasar Logistik RI

JAKARTA- Dua startup yakni Faspay dan Prahu-Hub berkolaborasi untuk menggarap pasar logistik di Indonesia.

Keduanya fokus mengatasi tantangan pengiriman barang di Tanah Air. Faspay merupakan perusahaan teknologi finansial (fintech) di bidang pembayaran.Sedangkan Prahu-Hub adalah marketplace terkait pengiriman barang (online forwarder marketplace).

Melalui kerja sama ini, layanan Faspay akan memudahkan pengguna Prahu-Hub dalam melakukan pembayaran.

CEO Faspay Eddy Tju berharap kerja sama ini dapat mendukung pertumbuhan jumlah pengguna Prahu-Hub. Ia juga optimistis, kolaborasi ini akan membantu pemerintah mewujudkan program logistik 4.0.

“Dampak yang berkesinambung juga diharapkan terjadi pada ekonomi Indonesia. Sebab, dengan adanya kemudahan di industri logistik dan pembayarannya, maka akan mendorong para pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam terwujudnya ekonomi digital,” katanya dalam siaran pers, Selasa (20/8/2019).

Dia mengatakan, Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau membuat industri logistik menghadapi beragam tantangan mulai dari jarak, waktu hingga tingginya biaya pengiriman barang. Sejak 2015, pemerintah pun gencar menekan biaya logistik dengan membangun 20 pelabuhan di berbagai daerah.

Pembangunan infrastruktur itu bertujuan agar beberapa daerah bisa dijangkau menggunakan kapal laut. “Melalui kerjasama ini, Faspay berharap akan mempercepat dan mempermudah proses pembayaran para pelaku usaha yang merupakan pengguna jasa dari Prahu-Hub,” katanya.

Faspay berdiri pada 2009. Perusahaan ini merupakan salah satu subsidiari dari bisnis teknologi informatika, ASTEL Group. Fintech ini dapat memproses berbagai macam metode pembayaran online seperti kartu kredit, internet banking, virtual account, mobile banking, e-money, retail payment hingga kredit online.

Saat ini Faspay telah memproses lebih dari dua juta transaksi setiap tahunnya untuk 100 lebih bank di Indonesia. Perusahaan ini menggaet lebih dari 1.500 bisnis online sebagai mitra dalam layanan pembayaran. Sedangkan Prahu-Hub berdiri pada 2017, dan merupakan salah satu produk dari perusahaan di bidang logistic, PT Indotank.

Startup ini fokus pada platform marketplace untuk mendekatkan pengguna dan penyedia layanan logistik. Mereka melayani hampir semua rute pelabuhan di Indonesia, baik layanan Door to Door, Door to Port, Port to Door maupun Port to Port.

Kedua startup ini merupakan lulusan program Alibaba Netpreneur Training Indonesia angkatan pertama, yang diselenggarakan pada 29 Juli hingga 7 Agustus 2019 di Hangzhou, Tiongkok.

Penandatanganan kerja sama ini pun dilakukan berbarengan dengan acara tersebut. Program itu digelar oleh lini pendidikan dari Alibaba Group, Alibaba Business School bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Acara ini diikuti oleh 50 Netpreneur dari berbagai sektor mulai dari manufaktur, makanan dan minuman (F&B), keuangan, transportasi dan logistik hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). /sumber:katadata.co.id.

Rilis Media

ALFI : Uang Jaminan Kontainer Impor Masih Hantui Pebisnis di Priok

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Kutipan uang jaminan kontainer untuk kegiatan importasi oleh agen pelayaran asing di pelabuhan Tanjung Priok masih terus terjadi.

Kondisi ini dinilai pebisnis sangat membebani cost logistik sehingga menghambat daya saing komoditi nasional yang dikapalkan melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, adanya kutipan uang jaminan kontener secara langsung (cash) itu masih dialami perusahaan forwarder dan logistik maupun pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang mewakili pemilik barang di pelabuhan Priok.

Padahal, imbuhnya, uang jaminan kontainer impor dapat di-cover melalui asuransi, dan olehkarenanya Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus tegas menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tentang penghapusan uang jaminan kontainer.

Widijanto mengatakan, agen pelayaran asing yang menolak mematuhi ketentuan beleid itu semestinya dikenai sanksi tegas oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Priok.

“Bila perlu kapal asing jangan boleh sandar kalau gak mau ikutin aturan yang telah ditetapkan Kemenhub.Ini kan negara hukum siapapun mesti memetuhinya termasuk kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan Priok,”ujarnya kepada beritakapal.com, pada Rabu (14/8/2019).

Selain harus tegas terhadap pelayaran asing, kata Widijanto, semua stake holder terlibat dengan pengambilan dokumen delivery DO Online antara lain, Perbankan, Bea Cukai , Pelayaran , Terminal, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), maupun Depo harus melaksanakan kerja 24 jam sehari/ 7 hari seminggu (24/7).

“Semua aturan yang sudah dibuat seperti penghapusan uang jaminan kontainer cuma jadi macan ompong kalau gak ada tindaklanjut pengawasan dan sanksi tegas dilapangan,”paparnya.

Sebelumnya, Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak agen kapal asing yang hingga kini masih mengutip uang jaminan kontainer dalam kegiatan importasi di pelabuhan secara tunai.

“Ginsi sudah melaporkan dan menyampaikan datanya kepada Kemenhub, kita minta dibedah saya, pihak mana yang mengkontribusi biaya tinggi logistik selama ini,”ujar Sekjen BPP GINSI, Erwin Taufan.

Menurut Taufan, sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, uang jaminan kontainer tidak lagi berbentuk uang tunai yang disetorkan kepada pelayaran asing pengangkut impor melalui agennya di Indonesia.

Tetapi, uang jaminan kontainer itu bisa berupa surat pernyataan dari pemilik barang maupun perwakilan yang mengurus barang itu, atau melalui insurance guaranty.(ri)

Rilis Media

MSA Kargo Perluas Layanan Logistik di Yogyakarta

BANTUL– Pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY yang tinggi seiring hadirnya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo menjadi daya tarik bagi masuknya investor.

Hal ini mendorong MSA Kargo untuk mendirikan gudang logistik center yang bisa menampung petikemas dan pengiriman barang ke berbagai daerah. Tidak hanya itu, mereka siap menjembatani dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Hari ini kita resmikan Gudang Logistik Center, dalam menyambut dioperasionalkannya bandara YIA,” kata Chairman MSA Kargo, Monang Sianipar, di sela-sela peresmian gudang MSA Kargo di Jalur Lingkar Selatan, Dusun Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul, pekan lalu.

Gudang ini menempati lahan seluas 500 meter persegi, dengan fasilitas yang lengkap dan istimewa. Setidaknya akan mampu menampung dua hingga tiga kontainer. Hal ini sangat membantu industri manufaktur, baik perajin maupun produsen barang yang hendak mengirim barang ke luar negeri.

“Mereka tidak perlu lagi membawa barang yang hendak di ekspor ke luar negeri. Adanya gudang ini ongkos pengiriman lebih murah,” ucapnya.

Menurut, Monang, Yogyakarta masih menjadi daerah tujuan wisata dengan perkembangan industri manufaktur yang terus meningkat. Hal ini akan mendorong semakin meningkatnya transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Apalagi dengan hadirnya YIA menjadikan ketersedian infrastruktur jalur udara semakin terbuka. “Gudang ini akan membantu berkembang transportasi barang ke berbagai tempat tujuan,” katanya.

MSA Kargo telah menyebar di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari Medan ada dua tempat, Jakarta lima lokasi, Bandung (2), Batam dan Balikpapan masing-masing satu, Ujung Pandang (2), Surabaya (2), Denpasar (4), Semarang, Solo dan Yogyakarta masing-masing dua, serta Jepara (1).

“Kami ingin membuat hotel barang dan membuat quality system sebagai garansi atas produk utama dengan mengutamakan kenyamanan, yakni safety dan security system,” ujar Regional Manager Jawa Tengah, Gandhi Yudi Widodo.

Selama ini, potensi ekspor impor di Yogyakarta kebanyakan pada handicraft, furniture, hingga tekstil. Pihaknya juga banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multi nasional yang mengedepankan sistem mutu dalam industri transportasi.

Sejak tahun 1999 MSA Kargo telah mendapat Sertifikasi Kompentensi ISO 9902 yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Services.

Rilis Media

ALFI Desak Evaluasi Pembatasan Angkutan Logistik

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA: Pengusaha forwarder dan logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan barang ke pelabuhan di Indonesia yang sudah sangat merugikan kegiatan distribusi dan logistik.

Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan dari pembatasan kendaraan itu ditaksir mencapai Rp 6 triliun per tahun.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang itu selayaknya tidak ada.

“Ini soal pilihan pemerintah, mau mendahulukan ekonomi atau tidak. Saya tegas menyampaikan ini supaya kalau nanti eskpor tidak tercapai logistik yang disalahkan karena mahal. Padahal jam kerja kita dibatasi,” kata Yukki.

Menurut Yukki, pembatasan kendaraan angkutan barang ke pelabuhan dan bandara ini terjadi sudah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan ALFI juga sudah kerap menyuarakan masalah tersebut berikut solusinya. Namun sejauh ini, pembatasan masih terus berlangsung.

“Ambil contoh yang kita usulkan dan kita dorong adalah daerah Cikampek untuk dicabut pembatasan waktu jamnya mulai pukul 06.00 sampai 09.00 untuk golong III ke atas. Kita mengusulkan ada satu line khusus untuk angkutan barang. Pembatasan tentunya setiap daerah berbeda-beda,” ungkapnya.

Menurut Yukki, masalah pembatasan kendaraan ini merata terjadi di sejumlah pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor, yakni pelabuhan di Palembang, Kalimantan Barat, Manado, Medan dan Bali.

Pembatasan tersebut tentu sangat disayangkan mengingat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dan menggunakan biaya tinggi tetapi tidak dioptimalkan. Seluruh anggota ALFI yang jumlahnya mencapai 3.412 dan tersebar 34 provinsi berharap pemerintah pusat segera bertindak.

“Semestinya tidak harus menungu Pak Jokowi dilantik. Pemerintah segera menurunkan tim khusus ke lapangan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi, apalagi pembatasan ini sudah sangat mengganggu distribusi dan logistik barang,” ujarnya.

Yukki menjelaskan, sektor transportasi darat itu menguasai dari moda satu kegiatan transportasi kurang lebih 70 persen untuk domestik dan eskpor 30 persen.

“Bisa dibayangkan kalau ada pembatasan kendaraan, kalau dari biaya logistik nasional sebesar Rp 1.783 triliun kita ambil 15 persen itu artinya ada Rp 230 triliun. Dari jumlah itu kalau kita ambil transportsi darat 40 persen aja berarti ada Rp 60 trliun. Dari jumlah itu kita ambil 10 persen berarti ada Rp 6 triliun. Itulah kerugian akibat pembatasan kendaraan di jalan. Kerugian itu juga belum termasuk multiplier effect di pelabuhan dan lainnya,” tandas Yukki.

Yukki menambahkan, pihaknya berharap pemerintah baru ini melanjutkan komitmen untuk mengkonektivitaskan antara pelabuhan dan bandara ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat UMKM serta industri pangan dan lainnya. “Termasuk komitmen untuk melakukan penghematan biaya logistik 5 persen dari GDP kita, yakni menjadi 18 persen hingga 19 persen,” tegas Yukki.(ri)

Rilis Media

ALFI : Perizinan JPT Lewat OSS Membingungkan

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha freight forwarder pemegang izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta mengeluhkan semerawutnya proses pengajuan perizinan berusaha secara online.

Saat ini, prosedur perizinan JPT dilaksanakan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada saat proses pengajuan izin baru maupun perbaharuan perizinan.

Adil Karim, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan dari perusahaan forwarder pemegang izin JPT terhadap proses pengajuan perizinan itu.

Pasalnya, kata dia, klasifikasi JPT di sistem perizinan OSS seharusnya masuk pada kelompok jenis usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya (sesuai KBLI 5229), namun saat di upload melalui sistem OSS kini JPT bergeser ke kelompok atau induk klasifikasi usaha Aktivitas Penunjang Perairan (KBLI 5222).

“Akibatnya, saat dilakukan upload proses perizinan JPT itu tidak terbaca sesuai aturan KBLI meskipun izin usaha JPT yang diajukan statusnya tereport (muncul) namun tertera belum efektif,”ujar Adil, Senin (22/7/2019).

Dia mengatakan, lantaran dianggap izin JPT belum efektif melalui sistem OSS itu, maka pemohon izin JPT, kembali diminta berbagai persyaratan tambahan pemenuhan prasarana dasar sesuai kebutuhan seperti izin lokasi, izin lingkungan atau amdal, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

“Padahal kegiatan JPT atau freight forwarder lebih di dominasi pada aktivitas keagenan, dokumen dan clearance pabean yang bersifat administratif, gak perlu izin-izin tambahan seperti itu,”paparnya.

Menurut Adil, ada ketidaksinkronan antara aturan KBLI dengan modul OSS, sehingga ALFI mendesak agar proses pengajuan ijin JPT melalui OSS tetap menginduk pada kelompok usaha yang sebenarnya, yakni aktivitas penunjang angkutan lainnya, dan bukan berinduk pada aktivitas penunjang perairan.

Adil menegaskan, dengan fenomena lapangan yang terjadi saat ini, maka proses pengajuan izin JPT melalui OSS itu kini telah bertentangan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneaia (KBLI) sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.19 tahun 2017 yang ditandatangani Kepala BPS Suharyanto pada Februari 2017.(ri)

Rilis Media

Belum Semua Terminal Peti Kemas di Priok Bebas Keluhan Pungli

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), menyatakan pelabuhan Tanjung Priok belum sepenuhnya bebas dari keluhan praktik pungutan liar (pungli).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku bisnis forwarder anggota ALFI, hanya di terminal peti kemas Mustika Alam Lestari (MAL) pelabuhan Tanjung Priok, yang komitmen tidak terjadi pungli.

“Kalau terminal lainnya masih ada keluhan pebisnis soal pungli khususnya terhadap barang yang hendak di behandle/diperiksa serta pergerakan peti kemas.Padahal menurut sepengetahuan kami biaya pemeriksaan dan gerakan peti kemas sudah tercantum di nota tagihan,”ujarnya.

Oleh karenanya, pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok agar bisa mempertanggung jawabkan biaya-biaya yang sudah dipungut, jangan ada lagi biaya lain selain yang tercantum di nota tagihan.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas,yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari, dan Terminal 3 Tanjung Priok yang dikelola IPC TPK-anak usaha Pelindo II.

Widijanto mengatakan, ALFI optimistis pihak regulator dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mampu menyelesaikan persoalan yang masih ada di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Apalagi, imbuhnya, Kantor OP Tanjung Priok cukup responsif dalam melibatkan stakeholders guna mencari solusi setiap kali terdapat permasalahan di pelabuhan.

“Berdasarkan kinerja terminal MAL di Priok perlu dicontoh oleh para pengelola terminal lainnya bagaimana cara memberantas pungli tersebut,” ucapnya.

Widijanto juga menegaskan, pelaku usaha forwarder mendukung sepenuhnya pelayanan 24/7 di pelabuhan Tanjung Priok, apalagi pengawasan dan keharusan layanan itu telah diatur melalui Surat Edaran Kantor OP Tanjung Priok Nomor UM.003/3/20/OP.Tpk 18 pada 31 Januari 2018.(ri)

Rilis Media

Pencabutan BBM Subsidi Untuk Truk Logistik Berpotensi Kurangi Daya Saing Ekspor

JAKARTA- Pebisnis logistik menilai penghapusan BBM solar subsidi untuk angkutan umum terutama angkutan barang dalam rangka kegiatan rantai pasok industri, bakal memperburuk daya saing produk ekspor karena biaya logistik ikut melambung.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bidang Rantai Pasok, Digital Logistik dan e-Commerce, mengatakan, penghapusan BBM Solar Subsidi berpotensi mencetus inflasi komoditas pokok di daerah khususnya wilayah Timur Indonesia yang jauh dari Pusat industri produsen.

“Dalam hal kebijakan antisipasi pembatasan pemakaian solar seharusnya di Prioritaskan dengan menyediakan energi alternatif (diversifikasi energi) yang mampu mendukung efisiensi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor,” ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Trismawan mengatakan, dalam situasi neraca perdagangan yang terjadi saat ini, maka dikhawatirkan bahwa penghapusan nilai subsidi BBM solar subsidi dapat pula memicu semakin tidak terkendalinya defisit neraca perdagangan.

“Jadi mesti dicari solusinya yang lebih bijak atas persoalan yang terjadi, bukan lantas ingin mencabut subsidi BBM truk logistik,”ucapnya.

Namun, pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyampaikan alasan untuk pencabutan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi truk logistik, dan lebih memilih menggunakan BBM Solar Industri.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, saat ini banyak para pengusaha truk di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan BBM Solar subsidi sehingga sangat memukul aktivitas trucking dan menghambat layanan logistik.

“Banyak anggota kami di daerah-daerah kesulitan memperoleh BBM Solar subsidi itu. Setelah kami croscek saat rapat dengan BPH Migas ternyata kuota BBM jenis itu kini semakin menipis. Kami setuju cabut subsidi dan gunakan harga BBM Industri saja asalkan kegiatan logistik tetap lancar,” ujarnya, usai mengikuti pertemuan itu, pada Selasa (16/7/2019).

Rapat tersebut juga diikuti PT.Pertamina (Persero), PT.AKR Corporindo Tbk, dan DPP Hiswana Migas, dan stakeholders terkait.

Gemilang mengatakan, BPH migas menyampaikan perlunya pembatasan volume penggunaan BBM Solar bersubsidi terhadap truk barang yang memiliki roda diatas 4 roda mengingat potensi adanya over kuota penggunaan jenis BBM tertentu /JBT (solar subsidi).

Berdasarkan data BPH Migas,kata dia, kuota JBT jenis minyak Solar tahun 2019 secara nasional sebesar 14,5 juta KL (dicadangkan 500.000 KL), adapun realisasi Januari s/d 31 Mei 2019 mencapai 6,4 juta KL atau sebesar 45,73% dari kuota penetapan.

Berdasarkan realisasi tersebut (dimana realisasi seharusnya sebesar 41% dari kuota penetapan), apabila tidak dilakukan pengendalian pendistribusian JBT jenis minyak Solar maka berpotensi over kuota tahun 2019.

Jika hal ini tidak diantisipasi, BPH Migas menyatakan akan ada 498 kabupaten/kota yang berpotensi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019, dan 16 kabupaten/kota yang under kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun ini.

Bahkan berdasarkan realisasi harian,maka diprognosakan bahwa kuota JBT sebesar 14.500.000 KL akan habis tersalurkan pada 8 Desember 2019, dengan kata lain 23 hari di akhir tahun 2019 tidak tersedia lagi JBT jenis minyak Solar, untuk itu diperlukan pengendalian dalam penyaluran JBT jenis minyak Solar itu.

Sedangkan, prognosa realisasi hingga Desember 2019 sebesar 15.474.211 KL (diperlukan penghematan sebesar 974,211 KL) sehingga tidak terjadi over kuota JBT jenis minyak Solar pada tahun 2019.(ri)