Arsip Tag: pungli

Qadar: awasi pungli di tiap terminal

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pelaku usaha mengharapkan pengelola terminal petikemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengawasan melekat terhadap SDM yang menjadi operator langsung bongkar muat peti kemas di lapangan.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) M.Qadar Djafar mengatakan, pengawasan tersebut untuk menghindari terjadinya praktik kongkalikong atau pungutan liar (pungli) pada layanan jasa kepelabuhanan.

“Soal pengawasan itu harus dilakukan oleh manajemen di masing-masing terminal,”ujarnya kepada Bisnis, Senin (24-10-2016).

Dia mengatakan, saat ini kendati praktik pungli di pelabuhan Priok sudah bisa diminimalisir namun hendaknya pengawasan harus tetap dilakukan dengan menerapkan sistem layanan berbasis online.

Dikonfirmasi Bisnis, pengelola terminal peti kemas Mustika Alam Lestari (MAL) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengklaim sudah tidak ada lagi pungutan liar (pungli) dalam operasional di terminal ekspor impor itu.

General Manager Terminal MAL, Paul Khrisnadi mengatakan pihaknya memastikan akan menindak tegas terhadap praktek pungli dalam kegiatan jada kepelabuhanan.

“Kalau ada karyawan kami yang menerima pungli kepada customer dalam layanan bongkar muat pasti kami pecat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24-10-2016).

Dia juga menyebutkan, untuk menghindari praktik pungli pada layanan jasa kepelabuhan di MAL sudah menerapkan sistem berbasis IT untuk mengontrol para petugasnya di lapangan.

“Kalau barang sudah keluar gate saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi kalau masih di dalam terminal pasti bisa dideteksi jika ada pungli,”tuturnya.

Sumber: bisnis.com

 

 

 

BC kembangkan ISRM percepat custom clearance

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwijono mengatakan institusi bea cukai telah berupaya mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) dengan mengembangkan sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM).

“Bea Cukai telah menerapkan kebijakan ISRM yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan dalam proses ekspor impor,” kata Susiwijono dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Susiwijono menyampaikan, melalui penerapan ISRM yang tidak hanya dilakukan oleh otoritas kepabeanan, tapi juga di seluruh kementerian lembaga di pelabuhan, maka pelaku usaha bisa memiliki identitas tunggal (single indentity) untuk menjalani seluruh proses bisnis.

Dengan demikian, Susiwijono mengharapkan proses dwelling time di pelabuhan yang saat ini telah mengalami penurunan, yaitu rata-rata hanya mencapai 3,3 hari, dengan proses paling cepat berada dalam “customs clearance”, menjadi lebih memadai dan pelayanannya lebih efektif.

“Untuk customs clearance sendiri, hanya berkontribusi paling banyak 0,5 hari pada dwelling time,” kata mantan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas Edward Otto Kanter menambahkan saat ini proses dwelling time bagi pengusaha jalur prioritas masih berada pada angka 3,2 hari dari target pelayanan selama 2,5 hari.

Untuk itu, Edward mengharapkan otoritas terkait di pelabuhan bisa membuat sistem yang lebih terintegrasi antarkementerian lembaga guna mempercepat maupun melancarkan proses ekspor maupun impor.

“Kami juga berterima kasih kepada Bea Cukai yang sudah mengotomasikan proses clearance dengan sistem INSW dan CEISA serta berperan aktif dalam uji coba proyek pengembangan sistem seperti MPNG2, PIB dan PEB versi baru,” ujar Edward.

Selain berupaya mengatasi masalah dwelling time yang dirasakan masih terlalu lama oleh sejumlah pelaku usaha, institusi bea cukai juga fokus untuk mengatasi masalah pungutan liar yang masih terjadi di lingkungan pelabuhan.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok akan memperkuat sistem dan meningkatkan performa kerja untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengguna jasa guna mencegah adanya pungutan liar.

Untuk mengawal kepatuhan dan kinerja petugas, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Fadjar Dony Tjahjadi memastikan pihaknya akan menerjunkan Unit Kepatuhan Internal yang bertugas untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Bea dan Cukai Tanjung Priok, kata dia, juga memiliki program unggulan “Tolak Catat Laporkan” sebagai bentuk strategi pencegahan pungutan liar di lingkungan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia ini.

“Para pengguna jasa dapat membuat laporan dan mengirimkannya ke unit kepatuhan internal untuk ditindaklanjuti hingga tuntas,” kata Fadjar.

Keluhan

Meski demikian, masih ada sejumlah keluhan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dari oknum petugas bea dan cukai yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan pelayanan kepabeanan, yang selama ini telah berjalan baik.

Salah satunya laporan dari PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, padahal rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta adanya upaya transparansi dan tindakan tegas, untuk menjawab kasus keluhan yang muncul akibat kurang primanya pelayanan kepabeanan ini, agar persoalan yang sama tidak kembali di kemudian hari.

“Kalau ternyata penundaan izin re-ekspor ini misalnya tidak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus ada upaya tindakan tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas,” katanya.

Sumber: beritasatu.com

 


tmp_4084-811469867038-1705316809

 

 

Kemenkeu agar sidik permainan di BC

tmp_10804-04042016_bea-cukai_20160404_1715581317179933

 

Kementerian Keuangan didesak untuk menyelidiki dengan tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang masih marak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dikhawatirkan, kondisi ini bakal menggangu iklim investasi dan dunia usaha secara keseluruhan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama aparat hukum harus bisa aktif dan bersikap tegas terhadap dugaan praktik pungli di lembaga tersebut.

Satgas Sapu Bersih Pungli yang dibentuk Presiden juga harus menelusuri hal ini dan memeriksa orang-orang yang berwenang di pelabuhan maupun Kantor Pusat Bea dan Cukai.

“Kalau ternyata penundaan izin reekspor ini misalnya gak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus bisa menindak tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas, sampai ke Dirjen misalnya,” kata Uchok di Jakarta Jumat (21/10).

Dia menambahkan jangan sampai investor dan pengusaha jadi enggan lagi berhubungan dengan Bea dan Cukai yang masih melakukan praktik kotor itu.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Uchok menduga ada keganjilan yang perlu diusut tuntas.

Apalagi jika rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

“Ini kan pembangkangan terhadap perintah atasan. Kantor Pusat BC mesti mempertanyakan hal ini, jika tidak, kuat diduga ada permainan,” serunya.

Seperti diketahui, PT Mitra Perkasa Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang.

Kasus yang bermula dari kesalahan pengiriman barang impor awal Mei lalu, namun penahanan barang masih berlanjut meskipun rekomendasi izin reekspor sudah didapat sejak tanggal 25 Juli lalu.

Hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna reekspor.

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengakui, selama ini indeks di beberapa struktur kepabeanan, baik ekspor atau impor masih belum baik.

Sementara terkait reekspor sendiri, pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas PLB (pusat logistik berikat).

Fasilitas ini dipercaya mampu memberikan added value hingga US$ 5 juta alias Rp 64 miliar (estimasi kurs Rp12.991/USD) bagi perusahaan.

“Memang standar operational prosedur (SOP) harus memberi kepastian usaha dan harus ada kepastian dalam mengurus surat izin reekspor,” ucapnya.

Menurutnya, untuk re-ekspor juga PLB ini tidak ada tarif lagi.

“Karena ini yang timbulkan ranking kita kalah sama mereka, maka kita harapkan pemaksimalan PLB bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejalan dengan target Presiden memerangi pungli, pihaknya juga berencana memberantas segala praktir pungli di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di bea cukai.

Untuk kasus reekspor, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengakui, Kantor Pusat BC sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin reekspor barang yang diimpor oleh PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Hanya, sesuai prosedur, walaupun rekomendasi sudah diterbitkan kantor pusat, keputusan terakhir ada kantor pelayanan teknis yang bersangkutan yakni di Tanjung Priok setelah diteliti,” ujarnya.

Deni mengatakan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai sejauh ini belum menemukan kejanggalan dari proses yang ditempuh oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Namun, dia meyakini hal ini tak terkait dengan pungutan liar (pungli) yang sedang ramai diperbincangkan.

Kerangkanya ini bukan pungli, ini hanya masalah perizinan reekspor barang yang perlu diteliti. Kami di kantor Pusat belum menemukan kejanggalan dari proses tersebut,” tuturnya.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri, diakuinya pihak Kepolisian memang sudah meminta keterangan dari pihak KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Tindakan khusus dari Kantor Pusat belum ada. Kami hanya ikut mengasistensi proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian,” lanjutnya.

Sumber: tribunnews.com

Sri perlu evaluasi kinerja Dirjen BC

Aparat penegak hukum di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung harus tegas menindak para

Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menegaskan, praktik pungli di Ditjen Bea dan Cukai sudah berlangsung lama dan telah menjadi ‘penyakit menahun’. Makanya, harga barang dari dalam negeri kalah saing dengan barang dari negara lain.

“Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain,” katanya ketika dikontak, Kamis (20/10).

Hal itu juga yang dirasanya membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan kategori yang memiliki high cost economy. “Karena jelas dari aspek distribusi jadi ada biaya tambahan,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan kajian bahwa masih banyak pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Bahkan, ada oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang melindungi importir dan eksportir.

Berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Sarmuji mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

SMI menurutnya harus memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan permasalahan ditubuh Bea Cukai.

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

Mulai dari praktik pungli, hingga dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat penyelundupan minuman keras.

“Apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti,” demikian Sarmuji yang juga Wasekjen Partai Golkar ini.

Terpisah, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pencopotan Heru Pambudi penting dilakukan seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran Kementerian/Lembaga yang terlibat pungli.

“Ini memalukan karena Ditjen Bea Cukai melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu,” ketus Uchok.

Sumber: rmol.com

KPK: banyak pungli libatkan BC di Priok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan maraknya penyimpangan yang terjadi di wilayah kepabeanan. Terutama menyangkut masuknya barang-barang di pelabuhan.

Berdasar kajian terkait importasi kepabeanan, KPK menyebut masih banyak pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Tak hanya itu, masih banyak petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang menjadi beking pengusaha nakal.

“Kita sudah kaji importasi kepabeanan. Ada banyak hal yang kita temui di lapangan seperti di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya pungli dan masih ada oknum (Ditjen) Bea dan Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi nakal. Itu fakta tidak bisa dimungkiri,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pemaparan hasil kajian di sektor kepabeanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan, berbagai penyimpangan itu membuat produksi dalam negeri terganggu, disparitas harga semakin mencolok dan merugikan masyarakat secara umum. Meski demikian, Alex, sapaan Alexander Marwata enggan membeberkan modus maupun para petugas yang terlibat pungli di pelabuhan ini.

Dikatakan Alex, untuk memberantas pungli dan berbagai persoalan lain di kepabeanan dan importasi ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor, seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI serta pelaku usaha importasi.

“‎Kami tadi panggil pihak-pihak terkait importasi, dan kepabeanan, seperti pertanian, perhubungan. Kami undang juga penegak hukum dari unsur Kepolisian dan TNI. Karena kan mereka yang bertanggungjawab terhadap pengamanan kepabeanan. Tujuannya, supaya ke depan mampu benahi yang selama ini salah,” kata Alex.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi langkah KPK untuk membenahi persoalan di kepabeanan dan importasi. Heru mengakui berbagai persoalan di kepabeanan dan importasi memiliki persoalan yang kompleks dan perlu diatasi secara bersama-sama oleh para pihak terkait.

“Impor ilegal multidimensi faktornya. Karena itu memang memberantasnya harus menggandeng sejumlah pihak,” katanya.

Heru mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi di sektor kepabeanan dan importasi. Dari sisi regulasi, terdapat 18 pemangku kewenangan terkait kepabeanan dan importasi yang harus dikoordinasikan.

Selain itu, para pelaku usaha seharusnya mengikuti sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi jalannya sistem ini diharapkan tidak menjadi beking dari pengusaha yang nakal.

“Karena itu kami meminta juga aparat penegak hukum mendukung praktik-praktik yang benar dan memberantas yang tidak benar mengenai kepabeanan. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan internal,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

 

tmp_21371-571472996595-2077678884