Arsip Tag: perizinan jpt

ALFI : Perizinan JPT Lewat OSS Membingungkan

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha freight forwarder pemegang izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta mengeluhkan semerawutnya proses pengajuan perizinan berusaha secara online.

Saat ini, prosedur perizinan JPT dilaksanakan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada saat proses pengajuan izin baru maupun perbaharuan perizinan.

Adil Karim, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan dari perusahaan forwarder pemegang izin JPT terhadap proses pengajuan perizinan itu.

Pasalnya, kata dia, klasifikasi JPT di sistem perizinan OSS seharusnya masuk pada kelompok jenis usaha Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya (sesuai KBLI 5229), namun saat di upload melalui sistem OSS kini JPT bergeser ke kelompok atau induk klasifikasi usaha Aktivitas Penunjang Perairan (KBLI 5222).

“Akibatnya, saat dilakukan upload proses perizinan JPT itu tidak terbaca sesuai aturan KBLI meskipun izin usaha JPT yang diajukan statusnya tereport (muncul) namun tertera belum efektif,”ujar Adil, Senin (22/7/2019).

Dia mengatakan, lantaran dianggap izin JPT belum efektif melalui sistem OSS itu, maka pemohon izin JPT, kembali diminta berbagai persyaratan tambahan pemenuhan prasarana dasar sesuai kebutuhan seperti izin lokasi, izin lingkungan atau amdal, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

“Padahal kegiatan JPT atau freight forwarder lebih di dominasi pada aktivitas keagenan, dokumen dan clearance pabean yang bersifat administratif, gak perlu izin-izin tambahan seperti itu,”paparnya.

Menurut Adil, ada ketidaksinkronan antara aturan KBLI dengan modul OSS, sehingga ALFI mendesak agar proses pengajuan ijin JPT melalui OSS tetap menginduk pada kelompok usaha yang sebenarnya, yakni aktivitas penunjang angkutan lainnya, dan bukan berinduk pada aktivitas penunjang perairan.

Adil menegaskan, dengan fenomena lapangan yang terjadi saat ini, maka proses pengajuan izin JPT melalui OSS itu kini telah bertentangan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneaia (KBLI) sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.19 tahun 2017 yang ditandatangani Kepala BPS Suharyanto pada Februari 2017.(ri)