ALFI: Status war risk Priok sarat kepentingan bisnis asuransi global

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mensinyalir penilaian Joint War Commite (JWC) yang memasukkan area perairan dan pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam zona rawan perang atau war risk, sarat dengan kepentingan bisnis asuransi marine/kapal.

JAKARTA (alfijak); Atas pengkondisian melalui status JWC itu, pihak asuransi bisa mengenakan premi yang tidak sedikit lantaran pengangkutan kargo rute internasional dari dan ke Pelabuhan Priok dianggap dalam ancaman/bahaya perang maupun pembajakan.

“Kami melihat ini sangat kental dengan kepentingan pihak asuransi global yang mencover pengangkutan kargo internasional. Meskipun fakta lapangan, layanan di perairan dan pelabuhan Priok selama ini tergolong aman,” ujar Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, Adil Karim kepada Bisnis.com, Rabu (7/2/2018).

Adil mengungkapkan pemerintah RI mesti menyikapi dengan bijaksana melalui upaya perbaikan terhadap penilaian JWC itu.

“Ya, mesti bijaklah menyikapinya.Sterilisasi kawasan perairan dan pelabuhan Priok yang sudah comply dengan ISPS code mesti ditingkatkan lagi. Tapi JWC juga harus bisa membuktikan dasarnya apa menilai pelabuhan Priok masuk war risk,” paparnya.

Adil mengatakan ALFI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya nota protes sebagai upaya yang akan dilakukan Kemenhub dan Kementerian Luar Negeri terhadap penilaian JWC yang mengkategorikan Tanjung Priok rawan perang dan perompakan itu.

ALFI juga mengharapkan, selain fokus pada aspek keselamatan pelayanan di perairan sejumlah pelabuhan termasuk di Tanjung Priok, hendaknya pemerintah juga mesti komitmen pada upaya penurunan biaya logistik nasional yang selama ini masih membebani dunia usaha.

adil karim
adil karim

“Logikanya, dari sisi laut itu jika biaya asuransi kapal internasional yang melayani Priok bertambah besar, lalu dikoversikan dalam tarif pengapalan, efeknya juga memengaruhi biaya logistik di sisi daratnya,” ujar Adil.

Kementerian Perhubungan telah menyatakan akan menyurati Kementerian Luar Negeri agar mengajukan nota protes ke JWC terkait status Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai rawan.

JWC merupakan komite yang mewakili perusahaan asuransi yang berbasis di London. JWC menilai Tanjung Priok masihi rawan karena banyak laporan tindak kejahatan di area pelabuhan maupun di atas kapal. (bisnis.com/ac)

Transportasi & pergudangan catat rekor pertumbuhan tertinggi

Badan Pusat Statistik telah melansir bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07% sepanjang 2017. Berdasarkan sektor, transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor yang paling bersinar sepanjang tahun lalu.

JAKARTA (alfijak): Data BPS yang dikutip Selasa (6/2/2018) menunjukkan, transportasi dan pergudangan mencetak pertumbuhan 8,49% secara tahunan, atau pertumbuhan kedua tertinggi setelah sektor informasi & komunikasi yang tumbuh 9,81%.

Dalam catatan Bisnis.com, sejak 2015 sektor transportasi & pergudangan mengalami akselerasi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Pada 2017, kontribusi transportasi & pergudangan mencapai 5,41% sedangkan pada 2016 dan 2015 masing-masing 5,20% dan 5,02%.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pertumbuhan sektor transportasi tak lepas dari realisasi pembangunan proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Aptrindo Kyatmaja Lookman mengatakan proyek infrastruktur turut mengerek sektor transportasi karena bahan bangunan dan peralatan perlu dimobilisasi ke lokasi proyek.

Kyatmaja menuturkan, sejalan dengan geliat proyek infrastruktur, anggota Aptrindo juga menambah armada. Penambahan armada bahkan lebih sering dilakukan karena usia pakai yang lebih pendek.

“Untuk segmen lainnya memang ada peningkatan dari 2016 tapi tidak banyak. Kalaupun ada peningkatan, itu dari sektor lain seperti e-commerce,” jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/2/2019).

Tahun ini Aptrindo tetap optimistis akan prospek transportasi. Kyatmaja menuturkan, pihaknya berharap laju konsumsi terutama menjelang Hari Raya bisa menjadi faktor pendorong.

Konsumsi menurut Kyatmaja menjadi faktor kunci bagi sektor transportasi karena laju konsumsi akan mempengaruhi sektor manufaktur secara langsung. Adapun, kinerja sektor transportasi juga dipengaruhi kinerja manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmeilita Hartoto mengatakan kinerja transportasi yang moncer juga mendorong arus penanaman modal.

“Kami melihat beberapa kebijakan pemerintah juga telah mendorong tumbuh kembangnya investasi di sektor ini,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung sektor transportasi menurut Carmeilita yaitu Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017 yang menyangkut Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.

Dia menambahkan, konsistensi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur juga ikut mempengaruhi iklim investasi sektor transportasi pada 2017.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, penanaman modal dalam negeri di sektor transportasi, peralatan transportasi, telekomunikasi, dan pergudangan mencapai Rp35,78 triliun atau tumbuh 25,57%.

Sementara itu, realisasi investasi asing di sektor yang sama mencapai US$3,17 miliar atau naik 2,63%. (bisnis.com/ac)

Pelindo tambah CFS & kembangkan CBL

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) akan memperbanyak Container Freight Station (CFS) Center atau pusat konsolidasi kargo di pelabuhan yang masih dalam wilayah kerja Pelindo II. Saat ini, CFS Center baru terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JAKARTA (alfijak); Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, menuturkan CFS Center dibuat untuk transparansi biaya yang penyimpanan kontainer impor berstatus
Less Than Container Load (LCL) yang masih dalam pengawasan kepabeanan.

“Intergrasi CFS atau pembuatan CFS Center juga akan diterapkan di pelabuhan lain yang masih dalam wilayah kerja Pelindo II,” katanya di Kantor Pusat Pelindo II, Jakarta, Senin (5/2).

Dia pun mengungkapkan sejak CFS Center dibuka pada 20 November 2017, volume transaksi penanganan kontainer LCL terus meningkat.

Pada saat pembukaan layanan itu, CFS Center rata-rata per hari melayani sekitar 42 transaksi.

“Sedang pada 18 Januari 2018, volume transaksi mencapai 5.564 transaksi atau 309 transaksi per hari,” jelas Elvyn.

CFS Center ke depan akan terus menyempurnakan layanan dengan tambahan fitur baru seperti multi channel payment dan invoice langsung ke pemilik barang.Saat ini layanan CFS Center baru mencakup manajemen data pelanggan, pembayaran elektronik,

tracking cargo, hingga sistem yang berjalan online dan beroperasi 24 jam.

“Target kami dalam setahun dapat meng-handle layanan kontainer LCL sebanyak 120.000 transaksi,” tegasnya.Rp2 Triliun untuk CBL

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) akan membangun Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) sebagai jalur kapal, yang menghubungkan Tanjung Priok dengan Cikarang.Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, dalam diskusi Media Visit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018, mengatakan pembangunan CBL akan dimulai triwulan pertama 2018.

 Elvyn mengatakan, proyek Kanal CBL merupakan upaya optimalisasi jalur sungai dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang dan penghubung antara pelabuhan dengan area hinterland, sehingga dapat mengurangi kepadatan jalan di darat dan diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya.

Proyek tersebut dibangun tiga tahap, yang akan dilengkapi dengan terminal peti kemas dan terminal curah yang diharapkan selesai pada 2021.

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Dani Rusli menyebutkan investasi proyek Kanal CBL, yaitu Rp2-3 triliun.

“Kita akan lakukan bertahap dulu dari kecil bisnisnya, setelah matang baru kita jadikan lebih besar. Yang penting kita masuk dulu, jangan sampai besar-besaran tapi bisnisnya tidak jalan,” ujarnya.

Untuk tahap awal, Dani mengatakan kapasitas akan diuji coba 500.000 TEUs per tahun, baru akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi satu hingga 1,5 juta TEUs per tahun.

“Target operasional tahap I, empat sampai lima kapal setiap empat jam, kalau sudah jalan bisa 10-15 kapal,” katanya.

Saat ini, dia menjelaskan masih dalam proses perizinan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar tidak mengganggu fungsi aslinya sebagai pengendali banjir.

“Kita koordinasi dengan PUPR ada beberapa bagian yang kita uji jangan sampai mengganggu fungsi utama sebagai pengendali banjir. Dari investasi yang paling penting adalah kesisteman. Yang sedang dilakukan adalah proses perizinan yang tidak mudah,” katanya.

Dani berharap dengan adanya CBL, bisa memberikan alternatif moda di antara moda darat dan kereta api, sehingga bisa menawarkan efesiensi pengiriman barang.

“Kalau kita sekali angkut itu 90 boks kalau pakai mobil atau truk itu panjangnya kurang leih 1,5 kilometer ‘kan mengurangi polusi dan kemacetan. Tapi, kita harus punya biaya yang bersaing, ini yang sedang kita kaji,” kata Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II ini. (kumparan.com/tempo.co/antara/ac)

 


Enggartiasto: 90 Persen produk e-commerce barang impor

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang kesal. Penyebabnya adalah menjamurnya produk-produk impor di toko-toko online (e-commerce). Pelaku usaha e-commerce pun akan segera dipanggil.

JAKARTA (alfijak); Enggar mengungkapkan, salah satu pengusaha e-com­merce mengakui mayoritas produk yang dijual e-commerce adalah barang impor.

Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil para pelaku usaha e-commerce agar menjual produk lokal

“Salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta hanya 100 ribu domestiknya. Artinya itu di bawah 10 persen produk dalam negeri yang dijual melalui mar­ket place,” katanya di Jakarta.

Dia berharap, e-commerce mulai memperbanyak men­jual produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Minimal, produk dari UKM binaan yang memang sudah terseleksi secara kualitas. Kepala Dinas Provinsi harus menjamin produknya agar konsumen tidak kapok.

“Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-commerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita di­jadikan pasar oleh produk luar,” terang dia.

Selain itu, kata dia, untuk e-commerce luar negeri yang mengirimkan barang ke Tanah Air rencananya akan dibuatkan aturan agar barang yang mereka kirimkan ke Indonesia harus dimasukkan terlebih dahulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Selama ini mereka dengan mu­dah mengirimkan barang tanpa dikenakan pajak.

“Mereka tidak bayar pajak, apalagi tenaga kerja dan seba­gainya. Ini bagian dari yang harus kita rumuskan,” jelasnya.

Ketua Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengungkapkan, bere­darnya produk impor di online merupakan transformasi toko konvensional. Awalnya produk impor sudah ada di toko-toko konvensional, baik Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun distributor. Setelah industri e-commerce merebak, barang tersebut dijual secara online.

“Barang impor e-commerce itu karena adanya barang offline. Jadi sebenarnya barang impor yang dijual di online itu barang offline. Jadi kalau mau ditanya kenapa banyak barang impor di online, ya karena banyak barang impor di offline,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Dia hanya mencontohkan kategori populer di e-commerce adalah ponsel. Sedangkan di toko konvensional, ponsel juga produk yang populer. Sementara pada umumnya ponsel merupa­kan barang impor.

“Jadi ini perlu diluruskan. Betul barang impor banyak beredar, tapi itu karena sudah ada di offline, dan temen-temen itu membuka toko online karena dia sudah berjualan di offline,” tegasnya.

Menurut dia, era digital mo­mentum yang tepat mendorong produk dalam negeri. Secara umum produk lokal dihasilkan oleh UKM, meskipun ada be­berapa dari perusahaan besar seperti Wardah, Viva, atau Mas­pion untuk elektroniknya.

Namun, kata dia, konsumen Indonesia sendiri lebih mencari barang branded karena sudah terjamin kualitasnya. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan memberi edukasi kepada UKM.

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru
Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru

“Ini harus paralel kalau kita ingin mendorong produk lokal. Karena dengan teknologi produk lokal bisa lebih cepat terjual,” katanya.

Dalam jangka pendek, Au­lia mengimbau pemerintah segera menyusun langkah konkret guna membantu UKM. Sebagai penganut ekonomi kerakyatan, dan terbukti pe­nopang ekonomi saat krisis, sudah seharusnya pemerintah memberdayakan UKM.

“Jangka panjangnya, pemer­intah melakukan inisiatif dan itu terkait regulasi yang mendorong mereka. Yang belum ada saat ini adalah sinkronisasi antara semua pihak. Semuanya ngomongin UKM, tapi belum tersinkronisasi kalau saya lihat, perlu menya­makan langkah, kita harus cari terobosan,” cetusnya.

Memang dalam beberapa tahun terakhir, industri e-com­merce meningkat signifikan. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi peningkatan jumlah produk-produk buatan Indone­sia yang dipasarkan di platform belanja daring. (rmol.co/ac)

ALFI: kargo udara tumbuh hingga 10 persen

Prospek binis kargo udara domestik pada 2018 ini diprediksi akan naik 8-10% dari tahun sebelumnya. Pelaku jasa kurir yang mulai merambah daerah pelosok menjadi penopangnya.

JAKARTA (alfijak) Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan maraknya belanja daring oleh konsumen di luar Pulau Jawa membuat pengiriman barang via udara meningkat. “Kenaikan dalam tahap e-commerce sudah menjangkau ke seluruh pelosok,” katanya hari ini, Minggu (4/2/2018).

Selain itu, maskapai penerbangan yang meningkatkan jumlah penerbangan membuat biaya layangan pengiriman menjadi lebih murah.

Menurut Arman, pelaku usaha memanfaatkan maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air yang sedang gencar menambah rute penerbangan.

Di sisi lain layanan pesawat yang tujuan utamanya mengantar orang ini membuat bagasi pesawat tidak terisi. Hal tersebut membuat maskapai menawarkan jasa pengiriman dengan harga terjangkau.

“Contohnya penerbangan dari Jayapura dan Sorong pasti kosong [bagasi],” tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan pendapatan perseroan sebanyak Rp4,2 triliun atau 59% berasal dari bisnis aeronautika.

Sisanya, Rp2,9 triliun atau 41% berasal dari bisnis non-aeronautika.

Selama 2017, AP I mencatat peningkatan trafik pesawat sebesar 3,5% dari 764.531 pergerakan pada 2016 menjadi 791.496 pergerakan pada 2017.

Sementara itu, trafik penumpang tumbuh 6% dari 84,7 juta orang pada 2016 menjadi 89,7 juta orang pada 2017.

Adapun, kinerja bisnis kargo tumbuh 11,4% dari 362 juta kg pada 2016, menjadi 403 juta kg pada 2017. (bisnis.com/ac)

DO online diberlakukan di Priok, 381 importir dapat kemudahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggeber perbaikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka akan menjadikan perbaikan tersebut sebagai pilot project perbaikan arus barang di pelabuhan lain.

JAKARTA (alfjak): Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, perbaikan arus barang tersebut akan dilakukan dengan banyak cara.

Pertama, dengan menerapkan pelayanan bukti penyerahan barang secara elektronik (DO Online) atas barang impor di Pelabuhan Priok.

“Akhir Februari ini akan ada dedikasi DO Online,” katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Kedua, mengoreksi tarif pelayanan di pelabuhan. Budi mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Maklum saja, kalau dilakukan, kebijakan pengurangan tarif akan berdampak kepada penurunan target penerimaan negara bukan pajak sektor perhubungan.

Sementara, langkah ketiga, menambah waktu pelayanan. Menurut Budi, selama ini, waktu pelayanan di pelabuhan hanya lima hari. “Kami ingin dilakukan tujuh hari, ruang yang masih kosong kami minta dioptimalkan,” katanya.

Diberi kemudahan

Pemerintah berjanji akan mempermudah proses importasi bagi 381 perusahaan importir yang selama ini patuh dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Kemudahan akan diberikan dalam bentuk penghapusan verifikasi barang impor yang tergolong dilarang atau terbatas (lartas) dari pelabuhan ke lokasi importir masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan lartas yang diperiksa di pelabuhan dan rencananya mulai digulirkan besok (1/2).

Dengan langkah ini, 381 perusahaan tersebut bisa menghemat biaya logistik dan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

“Kami mempelajari perusahaan besar yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia, di mana ada 381 perusahaan yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran aneh-aneh. Mereka layak impornya untuk tidak diperika di pelabuhan,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Pemerintah rencananya akan mengurangi jumlah barang golongan lartas dari 5.229 HS code sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) menjadi 2.371 HS code mulai esok hari.

Dengan demiklian, verifikasi barang impor ini tidak dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melainkan di gudang importir masing-masing dan diverifikasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Meski demikian, menurut Darmin, jumlah HS code yang disederhanakan bagi 381 perusahaan ini berbeda dengan jumlah HS code yang disederhanakan mulai Februari nanti.

Sehingga, ini memperkecil jumlah barang yang masuk kategori lartas di Indonesia.

Melengkapi ucapan Darmin, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebut, perusahaan-perusahaan importir yang dianggap bereputasi tinggi rata-rata bergerak di sektor otomotif, kimia, dan perbaikan pesawat.

Beberapa diantaranya adalah PT Astra Daihatsu Motor dan PT Garuda Maintenance Facility Tbk. (kontan.co.id/bontangpost.id/ac)

Pengusaha truk keluhkan perlakuan pajak

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, para pengusaha jasa angkutan barang dan logistik perlu memperoleh insentif.

Bahkan, Misbakhun siap mengawal permintaan para pengusaha angkutan barang dan logistik dalam memperjuangkan insentif.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat berbicara pada seminar perpajakan bertema “Kebijakan Perpajakan dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Angkutan Barang dan Logistik yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan KADIN Indonesia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (31/01).

Menurutnya, kunci permasalahan yang dialami pelaku usaha angkutan barang dan logistik ada pada kontrak legal drafting.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan, selama ini para pengusaha angkutan menggunakan istilah ‘kontrak sewa’ dalam menyediakan jasa.

Akibatnya, mereka terkena Pejak Penghasilan (PPh) 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Tetapi kalau pada kontrak sewa itu jasa logistik, maka tidak terkena PPh,” katanya.

Lebih lanjut Misbakhun mencontohkan, pengusaha truk yang armadanya disewa akan terkena PPN atas sewa jasa.

Tapi, jika pengusaha itu menyediakan jasa logistik, maka tidak akan tidak akan terkena PPh.

“Hal ini (pajak, red) karena jasa logistik pengusaha yang digunakan. Ketika menggunakan jasa logistik pengusaha, di dalamnya ada usaha integral dari jasa logistik,” terang Misbakhun.

Pada kesempatan itu ada peserta seminar yang bertanya mengapa jasa angkutan barang dan logistik tidak diperlakukan seperti jasa angkutan udara yang terkena PPN jasa freight forwarding 1 persen.

Menurut Misbakhun, ada terminologi yang berbeda sehingga perlakuannya secara pajak tak bisa disamakan.

Karena itu Misbakhun menyarankan kepada para pelaku usaha angkutan barang dan logistik supaya meminta perlakuan khusus dan tidak disamakan dengan angkutan umum.

Pasalnya, tidak mungkin terkena pajak sewa dan PPN.

Selain itu, Misbakhun juga menyarankan para pengusaha angkutan barang dan logistik berkomunikasi dengan pemerintah.

Sebab, hal itu menyangkut masalah keberpihakan, penciptaan lapangan kerja, hingga dampaknya pada aspek bisnis lainnya.

Menurutnya, jika para pengusaha mengajukan permohonan ke Ditjen Pajak pasti akan dipertimbangkan.

“Pasti ada win win solutions,” ucapnya.

Misbakhun menambahkan, pemerintah pasti akan mengapresiasi kiprah Aptrindo selama ini.

“Asosiasi ini untuk melindungi kepentingan pajak dalam berusaha. Bapak tetap bayar pajak tapi jangan kena kontrak ini itu. Kalau asosiasi sudah ngajukan permintaan khusus ke pemerintah, saya akan kawal,” tegasnya. (beritasatu.com/ac)

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru, sektor logistik disoal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih aktif membuka pasar baru untuk ekspor produk Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

JAKARTA (alfijak); Jokowi mengatakan, selama ini ekspor Indonesia kalah jauh tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia bahkan Vietnam. Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih besar yang bisa menciptakan lebih banyak produk ekspor.‎

“Thailand penduduknya seperempat dari kita, menghasilkan 1,5 kali ekspor Indonesia. Vietnam du per lima penduduknya, menghasilkan 1,2 kali ekspor negara kita. Malaysia penduduknya seperdelapan menghasilkan 1,3 kali ekspor kita,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Jokowi, ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain lantaran Indonesia selama ini hanya berkutat pada ekspor ke negara-negara yang sudah ada. Padahal banyak peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produknya ke negara-negara baru atau nontradisional.

“Kita terlalu monoton ngurus pasar-pasar tradisional. Sudah bertahun-tahun kita ditinggal, negara lain yang mulai mengintervensi pasar-pasar baru,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pakistan dan Bangladesh merupakan pasar ekspor yang potensial lantaran jumlah penduduknya yang besar. Namun selama ini Indonesia tidak benar-benar menggarap pasar di kedua nama tersebut.

“Kita tidak pernah menengok Pakistan misalnya, penduduknya 207juta, dibiarkan tidak kita urus. Bangldesh misalnya, penduduknya bukan kecil, 160 juta. Ini pasar besar. meskipun kita sudah surplus tapi masih terlalu kecil angkanya. Bahkan kemarin ada expo di Bangladesh, kita tidak ikut. Semua negara ikut, kita nggak ikut,” jelas dia.

Hal-hal seperti ini, lanjut Jokowi, harusnya menjadi perhatian bagi Kemendag beserta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan. Sehingga negara-negara tersebut bisa secara serius digarap guna meningkatkan ekspor nasional.‎

“Kesalahan-kesalahan seperti ini yang rutin kita ulang-ulang dan enggak pernah kita perbaiki. Ini ada yang keliru. Saya ulang lagi , ada yang keliru. Dan tugas Dirjen (Direktur Jenderal), ITPC, Atase untuk membenahi ini, pasti ada keliru,” tandas dia.

Ditutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengevaluasi keberadaan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri.

Sebab jika tidak produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, ITPC dan Atase tersebut lebih baik ditutup.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2018 di Istana Negara, pagi ini.

Dalam Raker tersebut, Jokowi mempertanyakan fungsi dan tugas dari ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri selama ini.

Harusnya, keberadaan kedua perwakilan Indonesia di bidang perdagangan tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk membuka pasar ekspor yang lebih besar.

“Kita bekerja tapi sebetulnya kalau dibandingkan dan yang hasilnya harus kita harus ngomong apa adanya, IPTC dan Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegen, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” ujar Jokowidi Istana Negara, Rabu (31/1/2018).

Jika tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan, Jokowi menginstruksikan agar ITPC dan Atase tersebut ditutup.

Sebab, tidak sedikit uang negara yang dihabiskan untuk membiayai ITPC dan Atase di luar negeri.

“Bertahun-tahun kita miliki ITPC, apa yang dilakukan? Apa mau kita terus-teruskan. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat, ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil, banyak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Perdagangan untuk segera mengevaluasi keberadaan ITPC dan Atase Perdagangan ini. Jangan hanya sekedar menggelar rapat namun tidak memberikan hasil yan signifikan terhadap peningkatan ekspor nasional.

“Oleh sebab itu setelah pembukaan pada pagi hari ini Pak Menteri tolong secara detail dievaluasi , dikoreksi, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Jangan kita Raker-Raker, kita harus memunculkan suatu yang baru. Supaya kita bersaing dengan negara-negara lain,” tandas dia.

Buka baru

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan penambahan tiga kantor Indonesian Trade Promotion Center di tiga negara untuk mempermudah proses dagang di wilayah tersebut.

Tiga negara yang akan diusulkan yakni Bangladesh, Rusia, dan Pakistan. Masing-masing kantor ITPC akan dibuka di Dhaka (Bangladesh), Karaci (Pakistan) serta Vladivostok (Rusia). Sementara pemerintah juga berencana membuka kantor Atase Perdagangan di Islamabad Pakistan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mengusulkan hal tersebut pada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Namun sebelumnya sudah disampaikan secara lisan. Belum diketahui kapan realisasi pembukaan kantor ITPC baru inu dibuka.

“Kita buka kantor baru agar proses perdagangan semakin efektif,” kata Mendag Enggar saat konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Press Room Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sementara itu sejak 2017, pemerintah telah merelokasi tiga kantor ITPC. Artinya kantor yang ada ditutup untuk dibuka ke negara lain. Dua diantaranya yakni dari Lyon Perancis ke Istanbul Turki dan dari Kopenhagen Denmark ke Hanoi Vietnam.

Mendag mengaku tidak mengetahui kenapa ITPC dibangun di Kopenhagen. Setelah melihat tidak adanya dampak positif, pihaknya memutuskan untuk menutupnya sekaligus memindah ke negara lain.

“Kami juga sudah membuka kantor ITPC di Shanghai pada 2017,” sebutnya.

Enggar menyebut sesuai perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan menjadikan ITPC sebagai ujung tombak perdagangan di masing-masing negara. Selain itu pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terhadap kantor yang sudah dibangun sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan mencakup dampak kantor ITPC terhadap perdagangan di negara tersebut. Selain itu jumlah penduduk dan potensi perdagangan juga menjadi salah satu nilai yang akan dijadikan landasan untuk mempertahankan ITPC yang ada.

“Nanti kami evaluasi kembali negara yang ada ITPC dari sisi perdagangan jumlah penduduk, dan apakah memberi dampak. Kalau tidak, akan kami relokasi [ke negara lain],” sebutnya.

ITPC bertugas sebagai badan yang mempromosikan produk asal Indonesia ke negara penempatannya. Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian akan melakukan sinergi untuk lebih giat melakukan promosi pada setiap pameran yang dilaksanakan di luar negeri.

Tidak efisien

Meski mencatat surplus yang semakin besar, perdagangan Indonesia masih menghadapi persoalan. Utamanya, biaya logistik di dalam negeri yang tidak efisien, bahkan lebih mahal dibanding negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mahalnya biaya logistik di Indonesia tak hanya terjadi pada angkutan laut dan udara, tetapi juga pada kegiatan pergudangan, pengiriman, hingga kegiatan pendukung lainnya.

“Data tahun 2016, rasio antara logistik dan Produk Domestik Bruto (PDB) kita itu 24%,” kata Darmin dalam acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Rabu (31/1).

Sementara biaya rasio biaya logistik negara lain, lebih rendah hampir setengahnya, yaitu 15% dari PDB.

Darmin melanjutkan, ekspor Indonesia juga masih memiliki kekurangan, yaitu sebagian besar diserahkan dengan free on board (FOB). Artinya, eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal.

Sebaliknya, impor Indonesia justru cost and freight (C&F). Artinya, eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan, yaitu pelabuhan terdekat importir, tetapi tidak termasuk biaya asuransi.

“Kelemahan itu yang harus dibebani dan bersamaan masuk ke aktivitas ekonomi digital. Bagusnya dari dulu dibenahi. Tetapi karena belum ya sekarang dibenahi,” tambahnya. (liputan6.com/bisnis.com/kontan.co.id/ac)