Arsip Tag: Arman Yahya

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

 

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Pengusaha jasa titipan dan freight forwarder mengeluhkan tidak adanya sosialisasi atas Surat Edaran dari PT Angkasa Pura II terkait tata tertib memasuki Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo pada 17 Mei 2016 yang menimbulkan gangguan proses pengiriman barang.

Suharso, Shipping Manager PT Pan Brothers Tbk. yang berlokasi di Boyolali, Sragen, Jawa Tengah mengeluhkan barang yang dikirimkan melalui truk-nya mendapatkan larangan masuk ke lini satu Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Terminal Kargo pada Senin, (23/5/2016) dengan alasan tidak memiliki pass atau stiker.

“Angkasa Pura baru memberlakukan aturan itu pada 17 Mei 2016, padahal aturan ini sudah lama ada tetapi tidak ada sosialisasi dan implementasi yang baik. Kami memandang aturan ini menjadi tidak konsisten karena angkutan selama ini dibiarkan bebas masuk kesana sekarang tiba-tiba diatur lagi tanpa sosialisasi,” keluh Suharso kepada Bisnis, Selasa (24/5/2016).

Koordinator Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Tangerang ini menyatakan pekan lalu pada tanggal 17–19 Mei 2016 memang tengah dilakukan audit dari European Union (EU) di Bandara Soekarno Hatta. Audit tersebut membuat Angkasa Pura II (AP II) dan Otoritas Bandara lekas-lekas mengetatkan kembali aturan yang sebanrnya sudah diberlakukan sejak 2015.

“Sebelum audit EU, aturan itu tak terlalu tegas. Otomatis pelaku usaha dari luar Jakarta atau yang tidak memiliki gudang di kawasan kargo Soetta jadi kelimpungan, ini secara otomatis mengganggu arus logistik akibat penundaan ekspor-impor kami,” terang Suharso.

Suharso mengakui ketergesaan ini membuatnya juga harus segera menghubungi klien truk untuk mengurus izin pass masuk ke lini satu. Dia juga mengimbau jika aturan tersebut ingin diberlakukan dengan baik, seharusnya ada mekanisme ideal bagaimana mendaftarkan truk atau mobil masuk ke kawasan kargo.

Suharso menolak jika aturan hanya mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu adalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta. Hal itu dipandang tidak adil bagi perusahaan lain yang berlokasi di luar kota Jakarta.

“Otoritas Bandara harus memikirkan implikasi dari kecerobohan implementasi aturan ini. Harusnya ada sosialisasi dengan waktu yang cukup, tidak dadakan. Otoritas Bandara juga harus menjamin apakah pass itu bisa mengamankan lini satu dengan steril? Kami dukung aturan asal jangan mengacaukan rantai logistik,” tutur Suharso.

Suharso mengingatkan kecerobohan pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta membuat kerugian bagi perusahaan. “Perusahaan saya tentu merugi, karena harus menunggu proses pembuatan pass, kalau lama barang harus dititip dan ada biaya sewa gudang, biaya sewa gudang per malam sekitar Rp1.250 per kilo,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya menyatakan AP II dan Otoritas Bandara seharusnya tidak melakukan diskriminasi dengan mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu hanyalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta.

“Hal itu diskriminasi namanya, harusnya ada pilihan yang diberikan bagi perusahaan di luar kawasan Soetta juga,” tutur Arman.

Hal senada juga dialami oleh Hari Sugiandi, pemilik PT Rush Cargo Nusantara. Kepada Bisnis, Hari menceritakan pihaknya mengalami kesulitan untuk memasukkan barang ke lini satu pada Selasa, 24 Mei 2016, akibat tidak ada sosialisasi aturan pass atau stiker masuk ke DKT.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Herson mengatakan aturan dengan Surat Edaran (SE) Nomor PEN.12.03./00.16.3/05/2016/0010 itu sudah lama diberlakukan.

Pasalnya SE tentang Tata Tertib Memasuki Kawasan DKT di Area Terminal Kargos sebelumnya bernomor 12.03/00.16.3/09/2015/1156 dikeluarkan pada 28 September 2015 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2015. SE itu sudah menyebutkan aturan tersebut disusun sesuai Peraturan Menteri No.33/2015 tentang pengendalian jalan masuk (access control) ke DKT.

“Tanda izin masuk berupa stiker bagi kendaraan pribadi maupun pengangkut kargo dan pos itu sudah lama. Mungkin implementasinya belum optimal. Saya juga yang sebelumnya sebagai Otban di Kualanamu kaget dan risih karena aturan itu di Soetta tidak terimplementasi dengan baik,” ungkap Herson.

Herson yang baru resmi menjadi Kepala Otban Soetta sejak 19 Mei 2016 lalu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisais kepada semua stakeholder terkait tentang implementasi aturan tersebut secara lebih serius.

“Kami menyambut baik kritik dari audit European Union bahwa area lini satu itu harus steril. Kami jadi mendapatkan PR bahwa yang terjadi di gudang kargo bandara Soekarno Hatta ini belum sesuai dengan aturan internasional dan kami akan berusaha memperbaiki dengan implementasi serius,” tambahnya.

Herson mengakui kritik dari pihak European Union sangat penting mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Open Sky, oleh sebab itu pengelola bandara harus memperhatikan sterilisasi kawasan dengan baik.

“Saya mau semua ini dibereskan, terutama soal tatanan kargo. Karena selanjutnya akan ada pengiriman barang keluar negeri, akan sulit pihak luar negeri menerima barang dari Jakarta kalau DKT tidak steril, makanya kami undang Uni Eropa dan ICAO melalukan audit,” jelasnya.

sumber: bisnis.com

Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com