Arsip Tag: ALFI

Rilis Media

Yukki : Sistem Digital Security Untuk Pacu Daya Saing Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng salah satu anak Perusahaan Perum Peruri yaitu PT. Peruri Digital Security untuk mengintegrasikan sistem pengamanan (security) dan labelling pada aktivitas logistik berbasis IT/online.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama Pengembangan Sistem Label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik itu telah dilakukan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dengan Direktur Utama PT. Peruri Digital Security, pada 26 Juni 2019.

Yukki mengatakan, ALFI saat ini juga sedang mengembangkan digitalisasi logistik untuk menyongsong era industry 4.0, dengan program Smart Logistics melalui modul – modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, IoT, pergudangan, depo dan data exchange atau pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (2/7/2019).

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarder Association itu, mengatakan kerjasama global terkait platform teknologi yang berbasis communities network akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform Smart Logistics tersebut.

“Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni,”ucapnya.

Keamanan digital tersebut,imbuhnya, tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT).

Selain itu mencakup komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

“Tahap awal sistem ini, kami akan sosialisasikan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan,”tuturnya.

Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Dia mengatakan, ALFI kini terus mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Yukki menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan digital platform itu yang meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration.

“Dengan pengembangan tersebut ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di Asean, Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin,”ujar Yukki.(ri)

Rilis Media

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)

Rilis Media

ALFI Dorong Kerjasama Global Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA – Perkembangan industri yang memasuki era 4.0, digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan, dengan perkembangan itu, cepat atau lambat digitalisasi telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah logistik.

Saat ini kesiapan ALFI untuk menyongsong era industry 4.0, dengan dua hal. Pertama, menyiapkan sumber daya manusianya dengan berbagai pelatihan melalui ALFI institute.

Kedua, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisasi Smart Logistics yang dibangun dalam Website ALFI (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap.

Saat ini,imbuhnya, modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

Yukki mengatakan, pada tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, karena pergerakan arus barang tidak hanya melalui jalur laut saja.

“Selanjutnya kita kembangkan di IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data), tak lupa sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing,” papar Yukki juga Chairman Asean Freight Forwarder Association.

Yukki juga menambahkan bahwa, ALFI saat ini sedang dalam proses menjalin kerjasama global baik kerjasama platform teknologi, maupun communities network, dimulai dari tingkat ASEAN, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin.

Tren Otomatisasi

Kerjasama tersebut meliputi teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

Tahap awal sosialisasi tersebut di atas akan dilaksanakan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan. Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Yukki mengatakan, dalam konteks platfrom digital ini, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik dan bicara digitalisasi, yang perlu di antisipiasi baik dalam dunia pelayaran dan logistik adalah kecepatan untuk beradaptasi dan agilitas serta transparansi dalam proses internal dan eksternal.

Menurutnya, ALFI yang saat ini mengembangkan Rantai Pasok Berbasis Digital guna meningkatkan Daya Saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif, tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, pembangunan kolaborasi digital platform ini juga meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration sehingga ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di ASEAN, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin.(ri)

Rilis Media

RI Buka Jalur Alternatif Konektivitas Logistik Global

SINGAPURA – Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi, meyakini aliansi tersebut akan menjadi platform untuk kerjasama bisnis dan investasi, dimana anggota AFFA dapat menjalin kontak dan mengeksplorasi peluang bisnis yang tersedia.

“Juga dapat menikmati skema insentif  yang disediakan oleh Pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Guangxi Daerah Otonomi Zhuang dan Pemerintah Kota Nanning,”ujar Yukki, pada Senin (13/5/2019).

Menurutnya, AFFA telah sepakat untuk membuka kantor perwakilan di Guangxi sebagai dukungan layanan administratif dan konsultasi untuk aplikasi bisnis dan pendaftaran perusahaan bagi para anggotanya. Hal ini sekaligus sebuah momen yang  strategis dan historis antara kedua wilayah.

Yukki juga telah menyampaikan pernyataannya tersebut melalui wawancara singkat selama Forum Bisnis China-Asean yang digelar di Mandarin Orchard Hotel di Singapore pada hari ini, Senin 13-Mei 2019.

Dikatakan Yukki, pada September 2018, Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Federasi Logistik & Pembelian Cina (CFLP) dan Kamar Dagang Internasional Cina (CCOIC Guangxi), Nanning Internasional Logistics Park China-Singapura (CSILP) menandatangani MOU untuk Pembentukan Aliansi Transportasi Multimodal China – Asean, bertepatan dengan KTT Investasi Bisnis Asean (CABIS) ke 15 Tiongkok.

Guangxi, sebagai pintu gerbang utama belt and road initiative (BRI) dan koridor darat-laut baru di China barat yang menghubungkan negara-negara Asean, dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional melalui sistem transportasi multimoda.

Yukki mengungkapkan, aliansi itu akan memperkuat perdagangan multilateral dalam bidang logistik dan rantai pasokan, yang membuka babak baru kerja sama transportasi multimoda China-Asean sebagai bentuk kontribusi  signifikan pada BRI dan koridor darat-laut baru.

“Aliansi akan memainkan peran penting sebagai platform untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara China dan negara-negara Asean dan memungkinkan pembagian sumber daya di kawasan,” papar Yukki.

Pada pertemua itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut diundang sekaligus mewakili sektor logistik di Indonesia.

ALFI termasuk di antara undangan dari sepuluh negara Asean mewakili sektor logistik yang diakui sebagai operator transportasi multimoda di kawasan.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Iman Gandi, juga telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan CSILP dan Otoritas Provinsi Guangxi terkait aliansi transportasi multimodal.

Partisipasi ALFI dalam BRI,  terutama Nanning, merupakan langkah penting bagi pemain logistik dan produk unggulan nasional untuk memiliki koneksi alternatif transportasi multimoda melalui hub di wilayah barat China.

“Kami percaya ada banyak peluang bisnis yang luar biasa antara China dan Indonesia, oleh karena itu ALFI akan terus mengikuti perkembangan dan mengambil bagian dalam BRI ini,” ucap Iman Gandi.(ri)

Rilis Media

ALFI Dorong Integrasi Sarana Logistik KIMA

MAKASSAR-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( ALFI ) menyatakan, pebisnis logistik turut berkomitmen dalam pembangunan kawasan timur Indonesia dengan mendorong perbaikan ekosistem rantai pasok termasuk optimalisasi peran logistiknya.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, asosiasinya cukup aktif mendukung penyediaan sarana logistik yang terintegrasi di kawasan industri Makassar (KIMA).

Dukungan itu dimulai merealisasikan tersedianya fasilitas depo peti kemas dan pendirian pusat logistik berikat (PLB) di kawasan tersebut.

Dia menambahkan, PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekosistem logistik sehingga mampu menekan risiko fluktuasi harga bahan baku dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku secara tepat waktu.

“Dengan efisiensi itu dapat mendorong meningkatnya perdagangan Indonesia Timur ke pasar global,”ujar Yukki, dikutip dari beritakapal.com.

Yukki mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat, yang diselenggarakan di Makassar, Rabu (13/3/2019).

Acara seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat itu  dihadiri oleh para pelaku industri dan lembaga pemerintah terkait.

Abdul Muis, Direktur Utama PT KIMA, mengatakan realisasi pembangunan PLB di Kawasan Industri Makassar akan melibatkan seluruh instansi dan stakeholder terkait.

Bahkan, PT KIMA telah melakukan investasi serta menyiapkan lahan sekitar area kawasan itu seluas 3 HA.

“FGD Pusat Logistik Berikat KIMA, sebagai wadah untuk memberikan informasi rencana realisasi pendirian PLB di KIMA Makassar serta manfaat bagi para stakeholder terkait,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kantor Bea dan Cukai setempat juga memaparkan tentang sejarah lahirnya PLB di Indonesia dan aturan-aturan yang mendukung kegiatan itu.

Kehadiran PLB KIMA diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis lantaran bisa memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Bea Masuk-PDRI saat pengeluaran untuk meningkatkan daya saing tujuan ekspor.

Trismawan Sanjaya, Executive officer PT Sumisho Global Logistics Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum DPP ALFI bidang supply chain dan e-commerce menjelaskan manfaat PLB khususnya bagi pelaku usaha di Sulawesi Selatan.

“Di industri manufaktur, dengan kehadiran PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik, ketersedian bahan baku tepat waktu, menghindari biaya penumpukan di pelabuhan.Sehingga dapat menata biaya produksi dalam rangka memberikan kesimbangan harga pokok produksi dengan harga prokok penjualan agar dapat meningkatkan produk ekspor dengan daya saing global,”ucapnya.

Ketua ALFI Sulselbar, Syaifudin Ipho mengatakan, PLB di kawasan Industri Makassar dapat meningkatkan ekosistem logistik di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur serta mendukung perindustrian logistik untuk para anggota ALFI di wilayah ini.(ri)

Rilis Media

ALFI Dorong RI Siapkan Sistem Suplychain Digital

JAKARTA: Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, Indonesia perlu membangun sistem rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju sistem perdagangan domestik dan internasional yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kemajuan sistem perdagangan dalam kerangka logistik saat ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang ada sekarang yakni bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.

“Marilah kita melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi. Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi,” ujar Yukki di Jakarta,kemarin.

Dia mengatakan, seiring dengan perkembangan industri yang memasuki era 4.0, digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena cepat atau lambat digitalisasi telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah sektor logistik.

Menghadapi era itu, imbuhnya, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisas smart logistics yang dibangun dalam platform khusus (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap.

“Melalui portal itu, saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery,” paparnya.

Menurutnya, pada saat ini industri logistik berada di perjalanan atau menuju pada Industri 4.0 dimana pertumbuhan berada pada kecepatan atau dari economy of scale ke economy of speed dan mempengaruhi hampir di semua Industri termasuk di bidang mata rantai pasok (supplychain) maupun e-logistics.

Yukki mengatakan, transformasi digital dari revolusi industri ketig menuju Industri 4.0 adalah gabungan  operasional dengan industri digital. Penggabungan akselerator dalam inovasi itu, salah satunya dengan implementasi IOT (internet of things), dimana ALFI telah memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan platform tersebut.

“ALFI akan terus melakukan sosialisasi secara intensive agar platform tersebut dalam dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya,” ucapnya.

Dalam konteks platfrom digital di sektor logistik ini, kata dia, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik namun diperlukan inovasi dan kesamaan presepsi dari semua stakeholder dan pemerintah selaku regulator.(ari)

Legal & Regulasi, Rilis Media

ALFI & APBMI dukung aturan no service no pay

Dunia usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi dan mendukung rencana Menteri Perhubungan membuat regulasi No Service No Pay di pelabuhan untuk megurangi cost logistic dan menggenjot daya saing industri dalam negeri.

Sekretaris Wiilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan hendaknya regulasi yang disiapkan harus menekankan adanya service level agrement (SLA) pada setiap kegiatan jasa kepelabuhan.

“Dengan demikian, bisa diukur tingkat ketepatan waktu dan kecepatan layanan serta biaya yang timbul,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).

Dia menegaskan sudah seharusnya kita menghilangkan budaya pungli yang merusak sendi perekonomian masyarakat di tengah persaingan ekonomi global.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto berharap pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan aturan No Service No Pay tersebut.

“Kami pasti dukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Namun aturan itu harus dikomunikasikan dahulu dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pihaknya telah menyiapkan peraturan menteri yang akan dikeluarkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Dia melihat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dilakukan mengunakan mesin sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak.

“Sekarang sudah mekanisasi dengan alat. Namanya alat itu kan efisiensinya semakin tinggi. Berarti tidak ada lagi orang angkut, mobil yang dipindahkan atau menunggu dan lain sebagainya,” paparnya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (6/11).

Selama ini, dia menilai praktik mengutip bayaran tanpa ada layanan membuat daya saing pelabuhan di Indonesia rendah. “Secara tidak langsung kejadian di Surabaya karena itu, ada yang no service tapi pay. Ini terus dipanen oleh beberapa orang karena mereka tidak kerja,” ungkap Menhub.

Nantinya, dia berharap peraturan ini harus disesuaikan dengan ketersediaan alat bongkar muat di pelabuhan. Menhub optimistis peraturan ini tidak akan menimbulkan gejolak karena dia berpikir langkah ini merupakan kesempatan untuk semua pihak melakukan reformasi diri.

“Jangan lagi kita mendapatkan manfaat dari apa yang tidak kita berikan. Saya pikir satu saat bisa kita mengerti,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sengsara karena aturan baru ini. Yang lebih tertekan, lanjutnya, adalah koperasi TKBM. Menurutnya, koperasi TKBM sering kali memungut biaya yang besar selama ini.

Namun, sebelum mengeluarkan peraturan ini, dia menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan sepakat pihaknya akan tetap melindungi koperasi.

“Tetap harus dilindungi, tidak boleh kita mematikan koperasi. Berimbanglah,” ujarnya.

Saat ini, draf peraturan menteri tersebut tengah disempurnakan. Dia mengatakan peraturan baru itu akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber: bisnis.com

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407