Arsip Tag: Tanjung Priok

Kontainer Limbah Impor, Berpotensi Hambat Logistik & Cemari Lingkungan Priok.

 

JAKARTA- Pegiat logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW), mengingatkan lingkungan maritim di pelabuhan Tanjung Priok berpotensi tercemar akibat masih mengendapnya ratusan bok peti kemas berisi limbah plastik impor mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di pelabuhan itu.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengatakan, oleh karenanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok selaku regulator tertinggi di pelabuhan itu agar dapat bertindak.

Caranya, dengan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan maritim dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Mengingat ribuan peti kemas berisi limbah plastik yg diduga mengandung B3 tersebut kini masih berada di pelabuhan Priok, yang dalam jangka waktu tertentu berpotensi mencemari lingkungan pelabuhan, maka diharapkan OP selaku gubernur di pelabuhan harus mencari solusi dengan memanggil semua pihak terkait dengan permasalahan limbah B3 tersebut,” ujarnya, pada Minggu (6/10/2019).

Dia mengatakan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Undang-Undang No: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai tugas untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sesuai beleid itu, maka sudah sewajarnya OP memanggil dan mengundang para perusahaan importir sampah plastik impor beserta seluruh stake holder terkait untuk mencari solusi mengatasi pencemaran lingkungan maritim khususnya di pelabuhan.

Dalam kaitan ini, kata Ridwan, Otoritas Pelabuhan bisa juga melibatkan Bea dan Cukai setempat, Kementerian Lingkungan Hidup san Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Operator Terminal Peti Kemas serta Pengelola Tempat Peninbunan Sementata (TPS) wilayah pabean Pelabuhan Priok guna mencari solusi dari permasalahan importasi limbah plastik mengandung B3 itu.

“Mesti dilakukan gerakan kepedulian secara bersama lintas sektoral untuk menghalau permasalahan limbah itu. Mengingat hal ini terjadi di pelabuhan maka menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan untuk lebih reaktif dalam mengkordinasikan dengan stakeholders terkait,”ucapnya.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan pembiaran dan berlarutnya penanganan kontainer limbah plastik B3 berpotensi mengganggu kelancaran arus logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

“Jika kontainer-kontainer limbah B3 itu menjadi long stay akan memengaruhi yard occupancy ratio di pelabuhan yang berdampak pada kelancaran logistik,”ujarnya.

Hambat Logistik

Anwar Sata, Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor/Impor dan Antar Pulau- Kadin Indonesia, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan berupa keluhan para pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok mengenai mengendapnya kontainer limbah impor itu.

Dia mengatakan, kondisi kontainer limbah impor tersebut dianggap telah mengganggu kelancaran arus barang dan harus segera dilakukan reekspor.

“Memang sudah ada yang di reekspor namun itu masih sebagian kecil.Hingga saat ini ratusan kontainer limbah plastik mengandung B3 itu masih tersebar mengendap dilini satu pelabuhan Priok. Bagaimana kelanjutan reekspornya?,” tanya Anwar.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

BPTJ Imbau Truk Logistik  Gunakan Gate Koja Barat, Begini Respon ALFI & Aptrindo

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pelaku usaha logistik di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku heran karena pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan edaran supaya angkutan barang menggunakan tol Koja Barat-Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kok edaran BPTJ seperti itu, terus siapa yang membayar tarif tolnya, karena gate Koja Barat belum terintegrasi dengan gate Kebon Bawang.Kalau seperti ini justru biaya logistik jadi bertambah,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Adil mengingatkan agar BPTJ tidak mencampuri urusan business to business (b to b) layanan logistik antara penyedia dan pengguna jasa.

“Jangan kebablasan lah, kalau BPTJ mau ngatur kelancaran lalu lintas di jalan raya Jabodetabek boleh-boleh saja namun jangan serta merta menyentuh b to b nya.Kecuali tarif tol Koja Barat mau digratiskan,”ucapnya.

Adil Karim menyatakan hal itu merespon adanya surat edaran Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono melalui suratnya No:AI.3018/1/1/BPTJ.2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Organda.

Surat edaran (SE) kepala BPTJ itu menyebutkan, dalam rangka efektifitas penggunaa jaringan lalu lintas di dalam dan disekitar pelabuhan Tanjung Priok secara terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, BPTJ dan Pemprov DKI Jakarta, bahwa mulai 8 Juli 2019 agar pengemudi angkutan barang golongan III,IV dan V menggunakan gerbang tol Koja Barat.

Untuk itu, Aptrindo dan Organda diminta untuk menghimbau kepada pengusaha angkutan dapat memberikan biaya tambahan kepada transporter guna pembayaran tarif tol sesuai tarif yang berlaku.

SE Kepala BPTJ itu juga ditembuskan kepada Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, asosiasinya sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar gate Koja Barat di integrasikan dengan gate Kebon Bawang, Tanjung Priok.

“Integrasi kedua gate itu agar tidak terjadi dua kali pembayaran dalam jarak hanya sekitar satu kilometer saja,”ujar Gemilang.

Dia mengatakan, selama ini angkutan barang menghindari gate Koja Barat yang terletak tepat di depan pintu keluar/masuk terminal peti kemas Koja karena belum terintegrasi tarifnya dengan gate tol Kebon Bawang yang berada di jalan Yos Sudarso.

“Truk yang hendak masuk gate tol Kebon Bawang dari pelabuhan Priok memilih lewat arteri/non tol ketimbang harus bayar tarif dua kali,”ucapnya.(ri)

Priok Diminta Optimalisasi Layanan Ekspor

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan dilaksanakan setiap hari.

Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu.

Menteri Perhubungan menegaskan hal ini usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7/2019).

Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.

Menhub mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja.

Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelas Menhub.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.

“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ujar Menhub.

Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.

“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub.(ri)

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)