Arsip Tag: Menhub

Priok Diminta Optimalisasi Layanan Ekspor

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan dilaksanakan setiap hari.

Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu.

Menteri Perhubungan menegaskan hal ini usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7/2019).

Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.

Menhub mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja.

Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelas Menhub.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.

“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ujar Menhub.

Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.

“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub.(ri)

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)

Menhub: Logistik Ujung Tombak Ekonomi

JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar pertemuan dengan pengusaha truk dan pengemudi truk yang tergabung dalam Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengungkapkan pentingnya peran mereka dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Mereka yang berprofesi sebagai sopir truk punya peran di sektor logistik. Untuk itu, mereka adalah ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik.

“Pengemudi baik secara individu maupun kelompok adalah satu kegiatan yang sangat mendukung logistik. Kita tahu bahwa logistik menjadi ujung tombak kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi karya di Kantor PT IPC, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Dia menilai, profesi pengemudi truk adalah pekerjaan mulia. Banyak kegiatan yang bergantung pada mereka.

“Kan kita bayangin kenapa mulia, bagaimana mungkin keseharian kita ditentukan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kita makan nasi di piring pun mereka bawa dari tempat yang jauh ke tempat mereka, atau minum teh secangkir dengan manis, gulanya dibawa dari satu tempat oleh pengemudi,” jelasnya.

Untuk itu, perhatian pemerintah harus diberikan ke para pengemudi truk ini, misalnya dari sisi keselamatan.

“Oleh karenanya layak kita sampaikan sebagai profesi mulia dan sebagai upaya kita memuliakan mereka kita perhatikan keselamatan. Keselamatan tidak berdiri sendiri,” sebutnya.(ri)