Arsip Tag: adil karim

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

ALFI: Ada Peluang Sektor Logistik Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Mobilisasi dan distribusi barang maupun logistik untuk kebutuhan Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu peluang yang bisa diserap perusahaan logistik nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan logistik nasiomal bisa berperan dalam layanan distribusi logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan barang/sarana lainnya guna mendukung suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, dari awal hingga akhir.

“Pesta demokrasi lima tahunan mesti kita sambut dengan suka cita. Dan yang kami lihat dari sisi bisnis bahwa hal itu juga merupakan salah satu peluang bagi usaha logistik untuk mengembangkan marketnya, perluas networkingnya dalam memberikan layanan logistik, mulai dari tahapan Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

ALFI berharap dalam tahun dinamika perpolitikan nasional saat ini, semua elemen bangsa termasuk kalangan dunia usaha dapat sama-sama menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus tumbuh.

Adil juga menyampaikan optimisme proyeksi pertumbuhan sektor logistik pada tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang, mengingat Pemerintah juga optimistis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 sebesar 5,1%-5,3% atau lebih tinggi dari proyeksi  perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.

Adil mengemukakan perkuatan lini domestik dan program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan industri domestik, termasuk menjaga konsumsi didalam negeri juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global saat ini,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Adil,  pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan saat ini untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus betkelanjutan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.[*]

Perkuatan Domestik, Bikin Aktivitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Situasi ekonomi nasional yang tumbuh positif di 2022 diharapkan akan terus berlanjut di 2023. Untuk itu program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri.

Hal tersebut di kemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, di Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri domestik juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global pada tahun ini.

“Penguatan lini domestik industrinya, menjaga konsumsi domestiknya juga perlu dijaga, termasuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus dioptimalkan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Adil.

Dia juga mengatakan, dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31% pada tahun 2022 lalu, saat ini aktivitas dunia usaha termasuk sektor bisnis logistik di Indonesia kembali bergerak tumbuh.

“Di DKI Jakarta saja, mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan-perusahan baru di sektor logistik sejak awal tahun 2023 ini. Fenomena itu dapat kami lihat dengan bergabungnya sejumlah perusahaan forwarder dan logistik di DKI tersebut menjadi anggota ALFI,” ucap Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarra menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 13,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen.

Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,46 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2023 sebesar 0,34 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2023 sebesar 0,34 persen.[*]

ALFI Jakarta Desak Semua Impor Wajib Periksa Karantina di Priok, Menggunakan Hico-Scan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mendesak semua barang impor yang wajib periksa karantina wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara tetpadu melalui alat pemindai peti kemas atau Hico Scan (X-Ray).

“Dengan menggunakan Hico Scan, sudah terbukti pemeriksaan barang impor lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pengguna jasa pelabuhan untuk mewujudkan biaya logistik efisien,” ujar Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim kepada wartawan Rabu (18/1).

Adil mengatakan, sudah sejak lama ALFI DKI Jakarta menyampaikan ke pihak Balai Karantina Tanjung Priok supaya kegiatan inspeksi karantina dapat melalui tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di kawasan pabean Tanjung Priok, bukan di lapangan terminal peti kemas (lini satu) pelabuhan.

“Kalau melalui TPFT dari sisi biaya dan SDM petugas pemeriksanya lebih efektif karena sudah terpadu. Tetapi kenapa sampai kini masih ada yang di periksa di lapangan TPK Koja Priok ?. Mestinya dialihkan saja ke TPFT yang sudah dilengkapi dengan Hico-Scan, untuk memudahkan petugas karantina dan mengurangi pertemuan langsung (personal) serta memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik,” ucap Adil Karim.

Percepatan Layanan

Penggunaan HiCo-Scan pada kegiatan pemeriksaan atau behandle peti kemas impor di TPF, selain untuk percepatan layanan, juga diharapkan dapat menekan biaya demurage importasi maupun storage di terminal maupun cost logistik di TPFT.

“Sehingga hal ini menjadi bagian relaksasi bagi importir dalam rangka menurunkan biaya logistik di Indonesia,” papar Adil.

Bahkan, terhitung 9 Januari 2023, tarif paket behandle peti kemas impor yang menggunakan alat pemindai (Hico-Scan) dan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, mulai di berlakukan.

Hal tersebut menyusul telah adanya kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa yakni pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dengan pengguna jasa yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Kesepakatan bersama itu juga diketahui oleh Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menempatkan Alat pemindai (X Ray) peti kemas itu pada tempat pemeriksan fisik terpadu atau TPFT Graha Segara, di kawasan  pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan Hi-Co Scan/ X-Ray System atau alat Pemindai tersebut, telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.[*]

ALFI DKI Usulkan eks JICT-2 untuk Layani Domestik

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak Pelindo segera merealisasikan revitalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di Pelabuhan Tanjung Priok, untuk optimalisasi layanan peti kemas domestik, menambah kapasitas terpasang, dan kelancaran arus barang dan logistik.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, fasilitas eks JICT-2 yang sudah idle selama lebih 6 tahun itu idealnya bisa difungsikan dan dimanfaatkan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas domestik yang pergerakan pertumbuhannya cukup signifikan setiap tahunnya di pelabuhan Priok.

“Optimalisasi fasilitas eks JICT-2 itu sekaligus dalam rangka menyiapkan terminal khusus domestik yang lebih representatif di pelabuhan Priok, dengan pengelolaan yang lebih profesional (dedicated) guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa,” ujar Adil Karim.

Adil mengatakan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks JICT-2 itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

ALFI DKI, imbuhnya, juga mengingatkan supaya Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mendorong Pelindo untuk segera merevitalisasi fasilitas eks JICT-2 yang selama ini tidak termanfaatkan secara komersial atau idle tersebut.

“Pelabuhan Tanjung Priok jangan hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Tetapi layanan kontener domestik juga mestinya mendapat perhatian yang sama. Apalagi saat ini potensi domestik sangat besar, ” ucap Adil.

Isue Global

Adil Karim mengatakan besarnya potensi domestik diharapkan menjadi tumpuan dari terpaan isue resesi global tahun depan dan diharapkan tidak terlalu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang investasi, perdagangan domestik, konsusmsi dan daya beli dalam negeri bisa terjaga.

“Potensi domestik kita itu sangat besar, hal inilah yang kami yakini kita bisa tetap survive di tengah isu resesi global tahun depan. Tetapi kita tidak boleh lengah, tetap harus hati-hati,” ujar Adil Karim.

Dia juga mengatakan, untuk bisa survive, berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah seperti peningkatan keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) serta hilirasi industri mesti terus dilakukan.

Hilirisasi, imbuh Adil, merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

“Jadi pemerintah mesti memaksimalkan pertumbuhan ekonomi domestik dan konsisten dalam kebijakannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk soal hilirisasi industri itu,” ucap Adil.

Rencana Pelindo

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyatakan akan merevitalisasi fungsi fasilitas eks terminal 2-Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok.

Dirut Pelindo Arif Suhartono mengatakan, revitalisasi fasilitas tersebut dengan melakukan perbaikan container yard serta pendalaman kolam dermaga eks JICT-2  dari sebelumnya -9 meter low water spring (LWs) menjadi -12 meter LWs.

“Proses itu (memperdalam) dermaga eks JICT-2 akan kita lakukan. Dan nantinya tetap peruntukkan fasilitas terminal tersebut untuk layanan kontainer,” ujarnya.

Kendati begitu, Dirut Pelindo belum bersedia memastikan apakah peruntukkan eks JICT-2 itu nantinya untuk layanan kontainer ocean going (ekspor impor) atau antarpulau (domestik) lantaran saat ini juga sedang dilakukan pengembangan new priok container terminal (NPCT) atau NPCT-2 guna menambah kapasitas layanan kontainer ocean going.

“Yang jelas kita arahnya akan proses perbaikan eks JICT-2, namun untuk domestik atau internasional kita lihat nanti, belum kita putuskan,” tegas Arif.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lima fasilitas terminal kontainer yang melayani ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok yakni, JICT, TPK Koja, NPCT-1, Teminal MAL (NPH) dan Terminal 3 Pabuhan Tanjung Priok.(*)

ALFI Dorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global

ALFIJAK – Tahun  2023 akan menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang  dengan keunikan sendiri setelah hampir tiga tahun disrupsi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam Supply Chain Dunia.

Oleh karenanya, ekosistem logistik Nasional  perlu terhubung secara global dengan kolaborasi aktif pelaku dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) ALFI 2022 yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

Yukki mengemukakan, diantara efek dari pandemi COVID-19 adalah meningkatnya biaya hidup, dan gejolak geopolitik yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023.

“Bagian tantangan terberat yang melanda industri logistik telah berkurang, tetapi masalah baru muncul seiring dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Yukki menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang tidak seperti tahun lainnya untuk industri logistik, yakni sebuah tahun yang harus siap dihadapi apapun tantangannya.

Hikmah pandemi, imbuhnya, dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan bahwa persiapan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, apapun keadaannya.

Disisi lain, Supply Chain akan tetap berhadapan pada tantangan dan masalah yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.

“Karenanya, pada tahun 2023 membutuhkan profesionalisme perusahaan forwarder domestik dan internasional yang tangguh dan siap untuk apa pun. Agility, fleksibilitas, visibilitas dan digitalisasi, adalah kunci untuk mengatasi tantangan kedepan,” paparnya.

Yukki mengungkapkan, McKinsey dalam laporannya menyatakan bahwa 90% pemimpin bidang rantai pasok dunia melaporkan telah berinvestasi dalam teknologi manajemen rantai pasokan digital sejak tahun 2021, dengan 80% mengharapkan untuk terus berinvestasi pada tahun 2023 dan seterusnya guna mencapai keberlanjutan.

Ketua Organizing Committee, Harry Sutanto, menyampaikan bahwa  ALFI sebagai asosiasi perusahaan logistik forwarder nasional melihat berbagai tantangan itu sebagai hal penting dan kritis.

“Hal itu  juga yang mendasari diselenggarakannya RAPIMNAS dan MUNASUS ALFI 2022 kali ini,” ucap Harry.

Rapimnas dan Munasus ALFI dengan mengusung tema “Mengoptimalkan Peran ALFI Guna Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional” , itu juga guna membahas hal-hal penting terkait logistik nasional dari seluruh indonesia dan dihadiri DPW dari 30 Provinsi seluruh Indonesia.

Acara yang berlangsung dinamis dan interaktif telah merumuskan beberapa hal penting bagi industri Logistik Nasional dan ALFI khususnya.

Dalam Forum ini ALFI kembali menunjukan komitmennya sebagai elemen penting logistik nasional dengan menetapkan misi organisasi, dimana ALFI sebagai Asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logistik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Pernyataan misi ini bukan tanpa sebab, karena ALFI menetapkan visi organisasi kedepan bahwa Logistik dan supply chain harus terhubung secara digital melalui ekosistem yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan Nilai-nilai  penting yaitu Kearifan Nasional yang keberlanjutan, integritas dan keterbukaan.

Kompetensi SDM

Sementara itu, Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mendukung penuh upaya DPP ALFI untuk mendorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk menyelaraskan hal itu tentunya ALFI DKI Jakarta mendorong perusahaan anggotanya guna meningkatkan kompetensi SDM-nya supaya tidak terjadi disrupsi atau tertinggal dalam tehnologi untuk menghadapi koneksi logistik global.

“Kita mesti mempersiapkan SDM-SDM yang handal melalui pendidikan dan pelatihan. Apalagi ALFI juga sudah memiliki ALFI Institute yang berstandar vokasi taraf internasional baik UNSCAP maupun FIATA,” ujar Adil Karim.

Memasuki tahun 2023 mendatang, imbuh Adil, perusahaan logistik nasional maupun global bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah ditengah isue krisis ekonomi global berkaitan dengan energi dan pangan.

“Karenanya perlu persiapan yang matang, dengan salah satunya cara yakni penguatan network di dalam negeri atau sesama anggota ALFI diseluruh Indonesia untuk saling berkolaborasi lantaran pasar dalam negeri masih potensial,” ujar Adil Karim.(*)

Layanan JICT Krodit, ALFI Desak OP Priok Ambil Tindakan Tegas

ALFIJAK – Layanan pengeluaran dan pemasukan barang atau receiving/delivery di Jakarta International Container Terminal (JICT) belum normal akibat adanya gangguan sistem berbasis terminal operating system (TOS) di terminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu sejak Kamis dini hari hingga saat ini.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyatakan, dampak terganggunya sistem layanan berbasis terminal operating system (TOS) di Jakarta International Container Terminal (JICT) berakibat vatal bagi kegiatan logistik dan merugikan perekonomian nasional.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, manajemen Pelindo, JICT dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, agar menempuh contingency plan yang lebih konkret lantaran pelayanan secara manual yang di lakukan sampai hari ini atas kondisi itu tidak mampu mengurai kepadatan yang terjadi.

“Bila perlu, layanan kapal di JICT saat ini dialihkan saja sementara ke terminal peti kemas lainnya di pelabuhan Tanjung Priok, supaya perdagangan ekspor impor tidak terus terhambat dan beban biaya logistik pengguna jasa terus melambung. Kalau barang tidak bisa masuk dan keluar, maka layanan terminal sudah tidak berfungsi lagi, dan kami mendesak segera kapal dialihkan saja ke terminal lain yang lebih siap,” ujar Adil.

Menurutnya, hingga Jumat pagi ini (18/11/2022) untuk membuat e-ticket di JICT saja tidak bisa bahkan tidak ada keterangan dari manajemen terminal progress perbaikan system yang eror itu, saat ini sudah sampai dimana.

“Katanya bisa manual ?, tetapi faktanya banyak perusahaan anggota kami saat melakukan layanan pembuatan kartu ekspor maupun impor tidak bisa dilakukan, bahkan yang sudah memegang kartu ekspor ataupun impor di JICT juga tidak bisa melakukan pemasukan maupun pengeluaran barang. Ini sudah amburadul semua sistem layanannya kalau seperti ini,” ujar Adil Karim.

Bukan hanya itu, ALFI DKI juga mendesak pembebasan seluruh biaya yang muncul atas terganggunya sistem di JICT tersebut. Apalagi, kata dia, terhadap barang ekspor yang telah siap masuk pelabuhan terpaksa tidak bisa clossing dan berpotensi tertinggal kapal sehingga biaya ekspor membengkak.

Begitupun dengan impor, dimana barang yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang atau SP2 tidak bisa keluar gate out terminal karena sistem di pintu keluar juga eror dan peti kemas harus terkena tambahan biaya storage di container yard (CY) terminal.

Adil mengaku mendapat banyak pertanyaan dari anggota ALFI DKI lantaran shipment-nya sudah terkena closing, dan kalau tidak ada jawaban dan solusi, mereka (pelaku usaha) bingung mesti ganti kapal, atau ditunggu sampai pelabuhan berkembali aktifitas.

Disisi lain, biaya detention/demurrage/ inap/penitipan container masih berjalan. Dan customer juga bertanya, bagaimana solusinya.

“Sebab seluruh biaya-biaya itu kini menjadi bengkak. Belum lagi kerugian inmateral dimana para petugas kami dilapangan antre menunggu layanan sejak kemarin hingga hari ini. Kami minta Manajemen Pelindo dan JICT jangan lepas tangan atas kondisi ini,” tandas Adil geram.

Ketua ALFI DKI Jakarta itu juga menegaskan kerugian pelaku bisnis atas amburadulnya sistem layanan di JICT itu telah menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha dan perekonomian nasional.

“ALFI mendesak Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok mesti lebih proaktif dengan diskresinya untuk bisa mengalihkan layanan kapal dari JICT ke terminal lainnya demi kepentingan ekonomi nasional yang lebih besar. Jangan sampai kondisi seperti ini berlarut-larut. Ini bahaya untuk stabilitas perekonomian,” ujar Adil.[*]

Bank Mandiri & ALFI Jakarta, Teken MoU untuk Manfaatkan Kemudahaan Fasilitas Layanan Perbankan

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) DKI Jakarta melakukan Nota Kesepahaman Bersama/MoU dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Adil Karim, SE, CPSCM selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA Provinsi DKI Jakarta dengan Area Head Bank Mandiri Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, serta disaksikan Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Widijanto dan I Gede Raka Arimbawa selaku RCEO Regional 3/Jakarta 1.

Pada kesempatan itu, turut hadir antara lain Dewan Pembina ALFI DKI Jakarta Syukri Siregar, Wakil Ketua Umun (WKU) bidang Organisasi DPP ALFI Anwar Sata, Sekretaris Umum Fauzan Musa, dan Jajaran Pengurus ALFI DKI antara lain: Hary Soputan, Jusril Yusuf, serta yang mewakili kesekretaritan ALFI DKI Jakarta.

Adapun manajemen Bank Mandiri di hadiri oleh I Gede Raka Arimbawa (RCEO Regional 3/Jakarta 1), Fitri Handayani (RCBDH), Goverment Business Head  Ahadi Subri dan Area Head Tanjung Priok  Nanang Wisnugroho, dan jajaran staf Bank Mandiri.

Dalam sambutannya, RCEO Regional 3/Jakarta 1, I Gede Raka Arimbawa menyampaikan atas nama manajemen Bank Mandiri menyampaikan terimakasih kepada ALFI DKI Jakarta yang telah memercayakan kepada bank mandiri untuk kebutuhan dalam mendukung kegiatan jasa kepelabuhanan, transportasi, kepabeanan maupun logistik.

“ALFI memiliki peran strategis dalam merumuskan kegiatan jasa logistik dan Bank Mandiri sebagai jasa layanan perbankan nasional akan selalu mendukung hal itu dan kami sudah menyiapkan aplikasi layanan khusus untuk mendukung kebutuhan industri pelabuhan, logistik dan supply chain,” ujarnya.

I Gede mengungkapkan, terkait dengan kerjasama ini pihak Bank Mandiri  menyiapkan kebutuhan modal kerja dalan pengurusan jasa logistik dan forwarder, dan saat ini sudah ada dua perusahaan anggota ALFI DKI yang telah memanfaatkan fasilitas Bank Mandiri serta ada tujuh perusahaan lagi yang progres.

“Kita berkolaborasi dengan ALFI untuk fasilitas-fasilitas kemudahan ini dan ini hanya untuk perusahaan yang memiliki KTA atau anggota ALFI DKI. Kedepannya layanan fasilitas Bank Mandiri ini akan terus kami tingkatkan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI DKI menfasilitasi agar anggota bisa terbantu demi kelangsungan bisnis san kegiatan usahanya.

“Ini salah satu bentuk kepedulian ALFI DKI dalam memerhatikan kelangsungan bisnis anggota dan membantu memfasilitasi kebutuhan mengatasi cash flow prusahaan anggota,” ujar Adil.

Nantinya, pasca MoU ini ALFI DKI Jakarta akan segera mensosialisasikan kepada seluruh anggotanya agar dapat memanfaatkan fasilitas MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri.

“Ini pilihan anggota untuk mengatasi cash flow nya. Kami mengajak anggota ALFI DKI untuk memanfaatkan hal ini,” ucapnya.

Adil juga menyampaikan ALFI DKI Jakarta mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Bank Mandiri dalam hal ini.

“Pada dasarnya perusahaan-perusahaab anggota ALFI DKI selama ini cukup survive dan tidak cengeng meskipun diterpa Pandemi Covid-19 dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini,” paparnya.

Adil Karim juga mengatakan, dengan MoU antara ALFI DKI dan Bank Mandiri tersebut diharapkan bisa sebagai pilotting untuk melangkah kedepannya untuk kolaborasi dengan DPP ALFI sehingga bisa berjalan dengan perusahaan-perusahaan anggota ALFI diseluruh Indonesia.(*)

Kemacetan di NPCT-1 Hambat Logistik, ALFI Desak Ada Solusi Cepat

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik dan forwarder di Tanjung Priok mengeluhkan antrean panjang kemacetan dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang/peti kemas di fasilitas New Priok Container One (NPCT-1) sejak Sabtu dini hari hingga saat ini (21/5/2022).

“Banyak perusahaan anggota kami menanyakan prihal kemacetan itu. Kami mendesak upaya serius dari manajemen NPCT-1 untuk segera mengurai kemacetan tersebut, lantaran hingga Sabtu sore  antrean panjang masih terjadi” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, kepada wartawan pada Sabtu Malam (21/5/2022).

Dia mengatakan para pelaku usaha belum mendapat informasi pasti penyebab kemacetan di terminal peti kemas yang terjadi sejak Sabtu dini hari tersebut.

Namun, imbuhnya, menurut informasi sementara yang diperolehnya bahwa sejak Jumat kemarin ada tiga kapal yang sandar di NPCT-1, dan tidak ada sistem IT atau layanan yang error.

“Yang menjadi pertanyaan apakah karena adanya tiga kapal yang dilayani secara bersamaan itu menyebabkan macet beberapa hari masuk terminal tersebut ?, Patut diduga kemungkinan ada beberapa penyebab lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah juga buat Otoritas Pelabuhan setempat, sebab antrean ini berimbas pada keterlambatan arus barang dalam proses pengurusan barang ekspor impor dan menyebabkan biaya logistik tinggi,” ucap Adil Karim.

Dia mengatakan, kemacetan dan atrean di NPCT-1 itu masih terjadi hingga Sabtu malam.

Padahal untuk layanan importasi barang pada umumnya di hari Sabtu fasilitas gudang importir sudah tutup dan pada hari Minggu libur sehingga pada hari Senin baru buka kembali dan baru bisa bongkar barang di gudang.

Kondisi itu, kata Adil, berpotensi terjadi tambahan demmurage untuk layanan importasi. Sedangkan untuk ekspor juga bisa terkena clossing time sehingga terjadi penambahan biaya, apalagi jika tidak bisa sampai masuk kapal akan lebih parah lagi yakni direschedule sehingga terjadi keterlambatan pengiriman dinegara tujuan.

Dia menegaskan, sebagai pelaku usaha menginginkan kondisi seperti itu menjadi perhatian serius oleh manajemen NPCT-1, dan juga Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok agar bisa menegur para operator terminal peti kemas di pelabuhan itu yang lalai memberikan layanan efisien bagi pengguna jasa.

“Kalau fasilitas common gate nya tidak memadai, ya mestinya segera dibenahi dan ALFI DKI sudah seringkali menyuarakan soal itu. Bagaimana kita mau mendorong membangun NPCT-2 kalau kondisi NPCT-1 saja saat ini seringkali sudah macet seperti itu?,” tanya Adil Karim.(*)