Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

Pelabuhan bukan untuk menimbun barang
Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

 

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya dalam menekan masa inap barang di pelabuhan atau dwelling time dengan memfungsikan pelabuhan hanya sebagai tempat bongkar muat barang dari dan ke kapal, bukan untuk kegiatan penimbunan.

Caranya adalah dengan memperluas implementasi aturan relokasi barang yang telah melewati batas waktu penumpukan di seluruh pelabuhan utama di Indonesia.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan penurunan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari sebelumnya rata-rata 7-8 hari menjadi 3,2 hari saat ini karena operator terminal peti kemas di pelabuhan Priok sudah fokus pada core business-nya yakni bongkar muat dan mengimplementasikan secara konsisten Permenhub No:117/2015 tentang relokasi barang impor yang telah melewati batas waktu penumpukan atau longstay.

Dia mengatakan, dalam beleid itu, setiap pemilik barang impor/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan maksimal tiga hari dari lini satu pelabuhan/terminal dengan biaya dari pemilik barang.

Sesuai aturan itu,imbuh Taufan,jika selama tiga hari barang impor belum juga dikeluarkan atau diambil pemiliknya maka barang impor tersebut dapat direlokasi ke lini-lini pelabuhan maupun tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan yang menjadi bufferterminal peti kemas Priok.

“Beleid itu kami rasakan cukup efektif sehinggadwelling time di Priok bisa bergerak turun signifikan. Sayangnya aturan tersebut hanya diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok saja selama ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/9/2016).

Taufan mengatakan, setelah Presiden Joko Widodo memberikan catatan khusus terkait masih tingginya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar, yang rata-rata mencapai 7-8 hari, saat ini sejumlah instansi terkait mulai sibuk membenahi dwelling time di tiga pelabuhan utama yang di sorot oleh Presiden.

“Padahal Permenhub 117/2015 bisa saja diperluas implementasinya hingga di tiga pelabuhan utama selain Priok itu untuk menekan dwelling time. Ini untuk antisipasi jangka pendek dan butuh ketegasan dari Kemenhub soal ini,”paparnya.

Taufan mengimbau semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait penyebab lamanyadwelling time di pelabuhan. Sebab, kata dia, pemilik barang impor juga tidak menginginkan barangnya lebih lama menumpuk di pelabuhan karena hal itu justru bisa menambah biaya logistik.

“Kalau ada importir yang sengaja berlama-lama menimbun barangnya di pelabuhan tentunya perlu dipertanyakan dan patut dicurigai klasifikasi perusahaan importasinya seperti apa. Yang jelas kalau importasi bahan baku justru inginnya lebih cepat sampai di pabrik atau gudang importir,” tuturnya.

Taufan mengingatkan supaya barang impor yang tidak jelas keberadaannya di dalam terminal peti kemas segera dikeluarkan atau relokasi ke areal buffer sehingga tidak menjadi beban operator pelabuhan.

“Di samping itu untuk menekan dwelling timeterhadap kontainer impor yang tidak diurus pemiliknya dalam waktu 2-3 hari segera dipindah jangan ada di lini satu terminal,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Bay M.Hasani mengatakan, sangat memungkinkan PM. 117/2015 diperluas implementasinya yakni tidak hanya berlaku di Pelabuhan Priok tetapi juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Bay yang pernah menjabat Kepala OP Tanjung Priok itu menyatakan, jika dilaksanakan konsisten beleid tersebut cukup efektif dalam menekan dwelling time di pelabuhan.

“Kita akan siapkan aturannya bisa saja beleid itu diperluas implementasinya dan jalankan konsisten supaya instruksi Presiden Jokowi agar dwelling time di Perak, Belawan dan Makassar bisa turun seperti yang dialami di pelabuhan Priok,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com 

Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama

Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama
Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan penilaian yang sama di setiap pelabuhan yang ada di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono mengatakan bahwa standardisasi pelabuhan di Indonesia yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) akan disamakan untuk tarif.

“Selama ini yang berlaku SK Dirjen hanya di Tanjung Priok (Pelindo II), karena kalau kita ingin menilai kinerja suatu Pelindo, itu harusnya indikatornya sama. Drafnya akan kita keluarkan pekan depan untuk direspons Pelindo I,III,IV,” kata Tonny di kantor Kementerian Perhubungan, Sabtu 17 September 2016.

Sementara itu, Staf Khusus Menhub Bidang Komunikasi Publik, Dewa Made Sastrawan menerangkan bahwa aturan yang dikeluarkan juga adalah terkait dengan tarif arus barang yang menjadi kewenangan kemenhub. Sebab, tarif yang tidak diatur di daerah akan menyebabkan lamanya arus barang sehingga berimbas kepada lamanya waktu dwelling time.

“Karena di Priok itu awalnya (tarifnya) besar maka Dirjen Hubla itu mengeluarkan satu ketentuan, supaya harga itu standar. Ternyata hanya Priok (saja) yang diatur, (pelabuhan) yang lain enggak. Sehingga kalau kita bicaradwelling time di Priok itu, itu enggak sama ukurannya dengan Surabaya, Belawan, Pontianak,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa hal yang wajar jikadwelling time di daerah bisa jauh lebih lama dibandingkan dengan dwelling time di Tanjung Priok. “Karena itu sekarang kita sudah identifikasi. Dwelling time bisa tiga sampai hari kok di Priok, kok di tempat lain enggak,” tuturnya.

Sumber: viva.co.id

 

 

‘Cegah penumpukan kontainer pasca Hanjin stop operasi’

hanjin
Hanjin
Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, melaporkan telah terjadi penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya akibat berhenti beroperasinya perusahaan pelayaran kargo terbesar ketujuh di dunia, asal Korea Selatan Hanjin Shipping Co.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung bergerak cepat mengerahkan timnya untuk melakukan penanganan terkait kontainer-kontainer yang menumpuk akibat permasalahan ini.

“Jadi saya sudah minta kepada Dirjen Laut untuk melakukan pengamatan dan memberikan solusi bagi apa apa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan kita,” kata dia ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Penanganan, kata Budi perlu cepat diberikan bagi kontainer yang menumpuk di pelabuhan agar tidak mengganggu pelayanan kepada pengguna pelabuhan yang lain.

Semakin lama kontainer-kontainer tersebut tertahan di pelabuhan, dikhawatirkan akan mengakibatkan proses bongkar muat terhambat sehingga dwell time juga semakin lambat.

“Harus semaksimal mungkin menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan supaya tidak mengganggu dwell time di pelabuhan,” tegas Budi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono, menyatakan bahwa akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping, banyak kontainer yang tertahan dan menumpuk di terminal peti kemas sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan peti kemas yang tertumpuk tersebut, saat ini diakui Budi, pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan keringanan biaya bongkar muat atas kontainer-kontainer yang gagal diangkut oleh kapal-kapal Hanjin.

Saat ini ada kekhawatiran para pengusaha akan dikenai biaya lagi bila melakukan bongkar muat. Padahal mereka telah melakukan transaksi paket pengangkutan kontainer hingga sampai ke tahap bongkar muat. Hal ini akan menyebabkan adanya double cost yang memberatkan para pengusaha.

Hal ini merupakan salah satu alasan penyebab kontainer-kontainer tersebut belum keluar dari pelabuhan.

“Spirit yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah bagaimana memberikan iklim yang baik bagi investasi. Kalau kita tahu spirit-nya itu pasti kita berikan kemudahan-kemudahan itu. Tapi apa kemudahan itu? kita kai sesuai dengan kebutuhan mereka,” tandas dia.

Sumber: suara.com

Jokowi minta Kapolri bersihkan preman pelabuhan




  • titp

 

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) sehingga menghambat waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi lama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden memberi waktu satu bulan pada institusinya untuk “bersih-bersih” pelabuhan.

“Beliau memberi batas waktu satu bulan agar ada perbaikan di sana,” kata Tito, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9).

Dia mengatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan bekerja di pelabuhan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan yang waktu bongkar muatnya masih di atas tujuh hari, yakni Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Tim ini yang akan mempelajari di tahapan mana yang terjadi hambatan sehingga membuat dwelling time menjadi lama.

Menurut Tito, ada tiga tahapan yang akan diawasi oleh Satgas Polri, yakni tahapan pre-clearance yang berkaitan dengan perizinan, costume clearance yang berhubungan dengan bea cukai serta post-clearance yang melibatkan kewenangan otoritas pelabuhan.

“Katakan lah ditemukan pungli, kita akan bula laporan hotline. Setelah itu akan ada informasi-informasi dari para pengusaha bagian mana yang diperlambat. Nah ini yang kita gebrak,” kata Kapolri.
 

Sumber: HarianTerbit

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com

Bumi Laut bantah tidak kooperatif

hanjin
Hanjin

Biaya logistik nasional ikut terkerek naik lantaran perusahaan forwarder mengeluhkan kesulitan dalam menarik uang jaminan kontainer yang sudah disetorkan kepada agen pelayaran Hanjin Shipping di dalam negeri.

Perusahaan itu melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas impor tetapi perusahaan pelayaran kargo terbesar Korea Selatan itu mengalami kebangkrutan.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan uang jaminan kontainer biasanya dibayarkan kepada perusahaan pelayaran global saat menebus delivery order (DO) untuk kegiatan impor melalui agen pelayaran di dalam negeri.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika terjadi kerusakan kontainer, termasuk jika terjadi kelebihan waktu pakai kontainer atau demurage.

Dia mengatakan besarnya uang jaminan kontainer impor itu bervariatif yakni Rp1 juta s/d 2 juta per boks, sedangkan untuk biaya demurrage rata-rata Rp1,5 juta per boks.

Menurut Adil, uang jaminan kontainer itu umumnya dikembalikan jika importasi sudah selesai dan kontainer sudah dikembalikan ke depo pelayaran. Namun, tambahnya, sekarang banyak forwarder yang hendak menarik uang jaminan kontainer di perusahaan keagenan Hanjin Shipping tidak bisa.

“Karena itu, pemerintah melalui instansi terkait harus segera turun tangan, sebab kondisi ini sudah menyebabkan kerugian pemilik barang di dalam negeri dan berimbas pada naiknya biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/9/2016).

Adil mengatakan asosiasinya menerima banyak keluhan perusahaan forwarder di DKI Jakarta akibat sulitnya menarik kembali uang jaminan kontainer di pelayaran Hanjin Shipping melalui agennya di dalam negeri yakni PT BLS. “Alasan mereka sistem sedang off line. Ini tidak masuk akal dan sangat merugikan pemilik barang,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini ratusan kontainer milik Hanjin Shipping juga belum bisa dikeluarkan dari terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok. “Kondisi ini bisa menyebabkan pelabuhan padat,” ujarnya.

Dia mengatakan di Pelabuhan Priok kontainer ekspor Hanjin Shipping sudah tidak ada karena barang telah masuk kapal dan keluar pelabuhan sebelum adanya pengumuman pelayaran itu dinyatakan bangkrut pihak kurator.

Namun, kata dia, berdasarkan informasi manajemen TPK Koja, hingga kini masih ada 160 boks kontainer dan tidak bisa dikeluarkan karena seluruh kewajibannya belum diselesaikan oleh Hanjin Shipping melalui agen kapalnya di Indonesia yakni PT Bumi Laut Shipping (BLS).

Somasi & bantahan

Agen umum Hanjin Shipping untuk Indonesia, PT. Bumi Laut Shipping membantah pihaknya tidak bertindak kooperatif terhadap pihak freight forwarder terkait penghentian operasi mendadak dari maskapai pelayaran asal Korsel itu.

Demikian menurut surat bantahan (somasi) yang dikirimkan lewat kuasa hukum Bumi Laut, ASP & Partners kepada ALFI Jakarta dan bisnis.com kemarin.

“Kami selama ini melayani dan membantu para pelanggan maupun pemasok dan penyedia jasa di dalam mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul akibat terhentinya operasi bisnis Hanjin  Shipping Co Ltd secara mendadak tersebut,” bunyi surat bernomor 092/ASP/IX/16 tersebut.

Sumber: bisnis.com/alfijakarta.com

 

Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban

Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban
Tarif baru BM kontainer eksim berlaku di Priok, Pelindo II didorong masuk Patimban

PT Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan tarif baru untuk layanan bongkar muat kontainer ekspor impor atau container handling charges (CHC) di fasilitas Terminal Operasi 3 Pelabuhan Priok, terhadap kapal yang sandar pada pukul 00.00 WIB mulai Kamis, 8 September 2016.

Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok Arif Suhartono mengatakan pihaknya sudah mengumumkan pemberlakuan tarif baru tersebut kepada para pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok melalui surat 7 September 2016.

“Sudah diberlakukan tarif baru di Terminal 3 Priok itu. Sebelumnya, juga sudah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui asosiasi terkait di Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8 September 2016).

Dia mengatakan saat ini tidak ada lagi perbedaan tarif CHC di terminal peti kemas yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. “Sudah seragam tarif di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Pemberlakuan penyeragaman tarif CHC di Terminal Operasi 3 Pelabuhan Priok dituangkan melalui surat yang ditandatanganu Arif Suhartono selaku Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok No. KU.30/7/9/1/PTP-16 tanggal 7 September 2016 yang ditujukan kepada para pengguna jasa di Pelabuhan Priok.

Dalam surat itu disebutkan tarif paket bongkar muat berstatus full container load/ FCL (termasuk uang dermaga) jika menggunakan crane dermaga untuk peti kemas ukuran 20 feet dikenakan US$83/boks sedangkan ukuran 40 feet dikenakan US$124,50/boks.

Adapun untuk peti kemas kosong berukuran 20 feet berstatus FCL dikenakan US$62,25/boks sedangkan ukuran 40 feet US$93,38/boks.

Adapun jika menggunakan crane kapal, tarif paket bongkar muat peti kemas bestatus FCL di terminal 3 Priok untuk ukuran 20 feet dikenakan US$74,70/boks dan ukuran 40 feet US$ 112,05/boks. Adapun untuk peti kemas kosong ukuran 20 feet dikenakan US$56,03/boks dan ukuran 40 feet US$84,04/boks.

Selain itu, juga ditetapkan tarif paket bongkar muat peti kemas isi dengan status less than container load (LCL). Tarif paket peti kemas LCL jika menggunakan crane dermaga untuk peti kemas ukuran 20 feet US$156,46/boks dan ukuran 40 feet US$234,68/boks.

Adapun jika menggunakan crane kapal, tarif paket bongkar muat peti kemas berstatus LCL untuk ukuran 20 feet dikenakan US$140,81/boks dan ukuran 40 feet US$211,21/boks.

Surat pemberitahuan tarif baru layanan bongkar muat peti kemas di Terminal 3 Priok itu juga disampaikan kepada DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jakarta Raya, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Selain itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) DKI, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) DKI dan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan dengan adanya penyeragaman tarif di seluruh terminal peti kemas ekspor impor di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok, hendaknya manajemen Pelindo II dan pengelola pelabuhan Priok harus juga meningkatkan produktivitas pelayanan bongkar muatnya di Terminal 3 Priok sesuai standar yang ada di JICT dan TPK Koja dan Mustika Alam Lestari.

“Kalau tarifnya sudah sama harusnya produktivitas di Terminal 3 juga bisa sama dengan di JICT dan TPK Koja yang saat ini rata-rata mencapai 26-28 boks/crane/hour (BCH). Selain itu fasilitas dan peralatan di terminal 3 juga mestinya di upgrade dari yang ada sekarang,” ujarnya.

Praktisi Kepalabuhanan yang juga General Manager PT Mustika Alam Lestari (MAL) Paul Krisnadi mengatakan saat ini pengelola pelabuhan masih merasakan sulit melakukan investasi baru untuk pengembangan karena tingginya biaya operasional.

Adapun biaya CHC di Priok sebesar US$83 per peti kemas 20 feet belum pernah ada perubahan sejak 2008. “Padahal elemen lain seperti biaya tenaga kerja, maintenance serta energy terus mengalami kenaikan setiap tahun,” ujarnya.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Tanjung Priok, dan NPCT-1.

Namun, selama ini terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok meskipun pemilik barang tetap membayar tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per container 20 feet.

Dari jumlah itu, sebesar US$73 adalah biaya CHC yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT, TPK Koja dan MAL dengan THC US$95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$12/bok dan selebihnya atau US$83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

Masuk Patimban

Pemerintah mendorong PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masuk sebagai operator untuk pelabuhan baru yang akan segera dibangun di Patimban, Subang, Jawa Barat.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengatakan pihaknya melihat jika satu kendali otomatis manajemennya antara Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan di Patimban lebih baik.

“Makanya Pelindo II didorong untuk berpartisipasi di Patimban. Tapi dia cari partner dari Jepang dan dia ikut tender,” ujarnya, Kamis (8 September 2016).

Dia menambahkan Kementerian Perhubungan juga menilai pengaturan bongkar muat kargo akan lebih mudah jika pelabuhan baru ini dikelola satu manajemen yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. “Wilayahnya berdekatan, otomatis mereka bisa mengatur. Itu pertimbangannya.”

Menurutnya, jika operator pelabuhan Patimban berbeda, pemerintah tidak ingin persaingan antara kedua pelabuhan internasional tersebut.

Selain itu, Tonny mengatakan Pelindo II sudah memiliki pengalaman kerjasama dengan pihak asing dalam operasional pelabuhan.

Sayangnya, dia mengungkapkan pihaknya belum tahu partner perusahaan Jepang yang akan digandeng Pelindo II untuk tender operator pelabuhan di Patimban ini.

Sebelum memutuskan hal ini, dia menegaskan kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan Pelindo I-IV untuk menawarkan operasional pelabuhan-pelabuhan UPT dan pelabuhan baru tersebut.

Namun dari pertemuan tersebut, hanya Pelindo II yang mengutarakan komitmennya terhadap pelabuhan Patimban. Sementara itu, dia mengungkapkan Pelindo lain memilih untuk mengambilalih pengelolaan pelabuhan UPT di sekitar wilayah kerjanya.

Menyerahkan pengelolaan pelabuhan yang dibangun dengan dana APBN kepada BUMN atau swasta, lanjutnya, merupakan arahan dari Menhub. “Arahan Pak Menteri agar Kementerian Perhubungan menjadi regulator saja,” katanya.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya sudah menegaskan komitmen perusahaan untuk ikut tender sebagai operator pelabuhan Patimban.

“Pelindo II berminat ikut serta sebagai terminal operator agar ada sinergi dengan Kalibaru sehingga bersifat komplementer, bukan substitusi,” ujarnya, Selasa (7 September 2016).

sumber: tempo.co

 

 

Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang

Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang
Bea Cukai: Carnet jadi paspor barang

Seiring semakin dinamisnya perkembangan perdagangan dunia, administrasi pabean sebagai penjaga arus barang ekspor dan impor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan atas prosedur kepabeanan yang sederhana, cepat, dan mudah.

Salah satu yang diharapkan masyarakat adalah kemudahan pergerakan barang yang mengikuti pergerakan pemiliknya untuk mengunjungi satu atau beberapa negara sekaligus.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Robert L Marbun mengungkapkan, ATA/CPD Carnet System merupakan jawaban atas sistem pergerakan barang yang lebih sederhana seperti yang diharapkan masyarakat.

ATA/CPD Carnet System adalah prosedur impor sementara dan ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu yang lebih sederhana, cepat dan dapat diprediksi jika dibandingkan dengan sistem yang ada sebelumnya, ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2016).

ATA carnet berlaku untuk barang-barang impor dan ekspor sementara untuk barang-barang dengan keperluan pertunjukan/pameran, alat profesional, pendidikan, keperluan pribadi wisatawan olahraga dan kemanusiaan. Sedangkan CPD carnet ditujukan untuk sarana pengangkut tujuan komersil dan pribadi.

Kemudahan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara), bersama lebih dari 80 negara telah meratifikasi perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Istanbul tersebut.

Menurut Robert, ATA/CPD Carnet System berlaku layaknya paspor dan digunakan sebagai dokumen pabean dalam rangka impor dan ekspor sementara. Sistem ini dapat dijalankan apabila kedua negara (negara asal dan tujuan) telah mengimplementasikan sistem yang sama. Saat ini ATA/CPD Carnet System telah digunakan oleh lebih dari 70 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sistem ini mulai berlaku pada 15 Februari 2015.

Dokumen ATA/CPD Carnet diterbitkan oleh penerbit dan penjamin Carnet yang berlaku secara internasional dan berlaku selama 12 bulan. Terhadap barang yang menggunakan fasilitas Carnet dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor serta tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber: inilah.com

 

BC sederhanakan aturan kawasan pabean

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai telah mengeluarkan peraturan nomor PER-6/BC/2015 tentang mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, sekaligus pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Aturan yang ditetapkan pada 6 April 2015 itu mencabut tiga peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro mengatakan, yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai.
Kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, ungkap Deni.

Pelabuhan laut atau bandar udara, kawasan perbatasan, dry port atau terminal barang, kantor pos, dan kawasan pabean yang berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara merupakan lokasi-lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean.

Untuk pengajuan sebagai kawasan pabean, permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung. Bea Cukai akan melakukan penelitian untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan akan diberikan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan BC atas nama Menteri Keuangan.

Sumber: detik.com

2322308

P

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya