Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com

Sulit kejar dwelling time 2 hari

Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok
Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok (foto:detik)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas impor (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dapat dipangkas menjadi 2 hari. Namun, praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator pelabuhan mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk memperkecil angka dwell time, perlu kerja sama berbagai pihak seperti Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenhub).

Dwell time itu kan antar instansi, nggak bisa cuma Kementerian Perhubungan aja, ada Bea Cukai dan yang lain,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Boediono di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2016).

Saat ini dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu lebih dari 3 hari. Lamanya waktu bongkar muat ini belum menunjukkan perbaikan pesat sejak Presiden Jokowi sidak di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II (Persero) itu.

“Sekitar 3,6 kalau nggak salah. Itu nggak bisa secara cepat,” tutur Tonny.

Kendati denikian, pihaknya berharap agar para pemangku kebijakan dapat dusuk bersama memangkas waktu dwelling time lebih cepat lagi.

“Kita harus terpadu, kan ada Bea Cukai, ada Kementerian Perdagangan,” imbuh Tonny.

Inaportnet di 4 pelabuhan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menyebutkan empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan Surabaya.

Tonny menargetkan pada September ini inaportnet akan diterapkan di Pelabuhan Makassar terlebuh dahulu.

“September tahun ini harus. Kami mulai dari Makassar karena Makassar merupakan pelabuhan kecil, kalau yang kecil beres otomatis daerah lainnya lebih gampang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Tonny mengatakan penerapan Inaportnet tersebut merupakan salah satu langkah awal setelah dirinya dilantik menjadi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

“Saya ditunjuk jadi koordinator pengawasan Inaportnet, jadi saya genjot. Kami tekankan kepada mereka kalau Inaportnet itu hukumnya wajib,” katanya.

Sistem berbasis internet tersebut dibutuhkan saat ini untuk mencegah berbagai penyimpangan, seperti pungutan liar. “Agen-agen pelayaran itu jangan dibiasakan face to face , nanti bisa pungli, kalau Inaportnet semua online, kecuali keadaan emergency ,” katanya.

Ke depannya, Tonny akan menerapkan Inaportnet untuk 50 pelabuhan, tetapi untuk percontohan empat pelabuhan terlebuh dahulu.

“Kalau ada kesalahan dipikirkan bersama dicari solusinya yang penting kita tahu business process-nya. Kalau kita tahu business processnya, kita cari kelemahannya, mulai dari awal sampai akhir nanti ketahuan,” katanya.

Dengan Inaportnet, nantinya seluruh perizinan akan melalui sistem online, termasuk pendaftaran kapal dan sertifikasi pelaut yang dimaksudkan agar data terpusat dan keterbukaan informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga cepat, mudah dan transparan.

Sistem tersebut juga mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal barang untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik yang melibatkan sistem-sistem layanan di Kantor Pusat Kemenhub.

Nantinya, Inaportnet tersebar di seluruh unit pelaksana teknis serta terintegrasi Badan Usaha Pelabuhan, seperti Pelindo I,II,IIIdan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Karabtina Tumbuhan, Kantor Karantina Ikan dan Kantor Imigrasi di Pelabuhan.

Ditjen Perhubungan Laut telah memetakan ada 16 pelabuhan dalam waktu dekat ini yang akan diterapkan inaportnet, yakni:

  1. Pelabuhan Belawan
  2. Pelabuhan Batam
  3. Pelabuhan Tanjung Priok
  4. Pelabuhan Tanjung Perak
  5. Pelabuhan Makassar
  6. Pelabuhan Tanjung Emas
  7. Pelabuhan Bitung
  8. Pelabuhan Dumai
  9. Pelabuhan Panjang
  10. Pelabuhan Banten
  11. Pelabuhan Tanjung Uban
  12. Pelabuhan Balikpapan
  13. Pelabuhan Banjarmasin
  14. Pelabuhan Sorong
  15. Pelabuhan Manggar
  16. Pelabuhan Ambon.

    sumber: detik.com/bisnis.com/antara

Operator perlu perhatikan kontener domestik

adil karim
adil karim

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak optimalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) guna mendukung kelancaran arus barang dan waktu tunggu kapal atau waiting time di Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfi): Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, saat ini fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok tersebut tidak termanfaatkan secara komersial atau idle.

Dia memperoleh informasi bahwa saat ini fasiltas dermaga dan lapangan container (CY) terminal 2 tersebut sudah diserahterimakan pengelolaan operasinya kepada Pelindo II Tanjung Priok.

Sebelumnya,fasilitas yang memiliki draft sekitar – 9 meter low water spring (LWS) itu dikelola operasikan Hutchison Port Indonesia (HPI) dan Pelindo II melalui PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Namun saat ini JICT hanya mengelola terminal 1 pasca adanya perubahan kontrak pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan Priok, pada akhir tahun lalu.

Pantauan Bisnis, fasilitas dermaga yang mampu melayani sekurangnya tiga kapal sekaligus tersebut saat ini hanya sesekali disinggahi untuk kepentingan sandar kapal-kapal tamu negara maupun kapal militer.

“Waktu dikelola bersama masih ada kapal kontener feeder internasional yang singgah di terminal tersebut dengan ukuran dibawah 1.000 TEUs. Tetapi saat ini fasilitas tersebut idle seharusnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan.Sebab fasilitas itu kini merupakan milik Pelindo selaku BUMN kepelabuhanan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/5).

Adil mengatajan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks terminal 2 JICT itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

“Selama ini operator di pelabuhan Priok terlalu hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Sedangkan layanan kontener domestik kurang mendapat prioritas,sehingga sering terjadi antrean kapal domestik di pelabuhan itu,”paparnya.

Adil menyebutkan,waiting time kapal kontener domestik juga memengaruhi kelancaran arus barang sebab banyak barang impor yang juga harus diangkut lanjut pengapalan tujuan antar pulau, begitupun kargo ekspor yang berasal dari daerah lain yang dikapalkan terlebih dahulu ke Priok sebelum proses pengapalan tujuan ekspor.

ALFI, kata dia, berharap Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II sebagai operator pelabuhan Priok dapat mencarikan jalan keluar dengan melibatkan seluruh asosiasi pelaku usaha di Priok untuk mengoptimalkan fasilitas eks terminal 2 JICT itu.

Dikonfirmasi Bisnis, Dirut PT.Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), Arif Suhartono mengatakan, terkait pengelolaan dan operasional eks terminal 2 JICT oleh PTP masih menunggu selesainya proses legal.

Sementara itu, Kepala Kantor OP Tanjung Priok Jakarta, Bay M.Hasani mengatakan, instansinya akan mendorong pengoptimalan fasilitas eks terminal 2 JICT di pelabuhan Priok.

“OP Priok segera layangkan surat ke Pelindo II untuk mempertanyakan hal tersebut.Juga akan melibatkan pengguna jasa terkait dalam rangka bagaimana mengoptimalisasi fasilitas itu,” ujarnya.

Bay menegaskan, seluruh fasilitas dan pelayanan di pelabuhan harus bisa dioptimalkan dalam mendorong kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik.”Jangan sampai ada fasilitas yang idle,” tuturnya.

Sementara Dirut Pelindo II/IPC, Elvyn G.Masassya belum mau berkomentar banyak mengenai optimalisasi fasilitas eks terminal 2 JICT di Pelabuhan Priok.

“Saya sedang orientasi/konsolidasi untuk memetakan seluruh masalah. Baru dua pekan saya joint di Pelindo II. Nanti setelah terpetakan akan saya infokan semua,”ujar Elvyn kepada Bisnis (16/5)

 sumber: bisnis.com

Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok

Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok
Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok

Satu perusahaan industri Logistik Cina Sanghai Origin Supply Chain Management Co.Ltd. berminat untuk memanfaatkan fasilitas fasilitas halal hub di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung kargo ekspor dan impor dari dan ke Cina.

JAKARTA (alfi): Hal tersebut diungkapkan Edy Purwanto, Direktur Keuangan & Penunjang IPC Logistik PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) seusai menerima kunjungan kerja delegasi dari Indonesia Chamber of Commerce in China (INACHAM), hari ini.

Kunjungan delegasi ini, kata dia, dalam rangka menjajaki peluang kerjasama logistik dengan PT MTI khususnya dalam penanganan produk halal yang akan diekspor ke China melalui fasilitas halal hub yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Edy mengatakan delegasi yang dipimpin Iskandar Tanuwijaya mengikutsertakan Shanghai Origin Supply Chain Management Co Ltd,sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri logistik (dengan spesifikasi menangani produk otomotif, perdagangan ekspor impor, dan distribusi consumer good) tersebut mendapat penjelasan mengenai profile PT MTI serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT MTI sebagai perusahaan yang saat ini fokus pada jasa logistik.

“Pasar produk halal sangat besar di China terutama untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim yang berada dibeberapa daerah di China namun hingga saat ini untuk memenuhinya belum ada yang bisa masuk, tutur Iskandar Tanuwijaya.

Karena itu menurut Iskandar, dengan adanya fasilitas halal hub yang dimiliki PT MTI ini dapat dimanfaatkan untuk pengiriman cargo produk halal dari Indonesia ke China.

Iskandar mengatakan salah satu misi kunjungan INACHAM ke Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk memperkenalkan Indonesia kepada para pelaku usaha China yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia melalui joint venture dengan perusahaan yang berada di Indonesia.

Edy Purwanto menambahkan bahwa PT MTI juga sedang mencari partner usaha untuk pengembangan fasilitas dan penanganan produk halal yang saat ini disiapkan oleh PT MTI, dan berharap dengan adanya kunjungan INACHAM ini nantinya bisa diwujudkan sinergi sehingga pengiriman produk halal ke China bisa dilaksanakan tanpa menemukan hambatan.

“Pertemuan ini perlu ditindaklanjuti lebih intens untuk melihat kesiapan kerjasama khususnya dalam penanganan komoditi halal. Ini segmen baru yang peminatnya sangat besar”, kata Edy. (ams)

Mantan pedagang HP yang sukses berbisnis logistik

Mantan Pedagang Handphone Ini Sukses Berbisnis Logistik
Mantan Pedagang Handphone Ini Sukses Berbisnis Logistik

Reni Sitawati Siregar merintis usahanya sebagai pedagang telepon seluler ketika mengawali bisnis PT Nusantara Card Semesta (NCS). Dia pada 1995 dipercaya sebagai agen resmi penjualan (authorized sales agent) telepon seluler Motorola dan pager Indolink. Reni mampu menjaring keuntungan Rp 500 ribu per unit dari hasil penjualan handphone Motorola dan pager Indolink tersebut. Dompet Reni semakin tebal dari keuntungan yang diperolehnya itu.

Panji bisnis NCS semakin berkibar di tahun-tahun berikutnya. Pada masa itu, masyarakat sangat menggemari handphone dan pager. Kedua gawai (gadget) tersebut merupakan salah satu simbol status sosial. “Jadi, starting awal bisnis NCS itu bukan langsung fokus ke bisnis logistik,” kata Reni. Ia memutar keuntungan dari bisnis itu untuk memodali bisnis jasa pengiriman dokumen dan logistik.

NCS saat itu didesain Reni untuk menggarap bisnis logistik. Salah satu kliennya saat itu adalah Bank Maybank Indonesia (dulu BII). “Salah satu bank yang menjadi klien NCS adalah BII sekarang Bank Maybank Indonesia,” jelas Reni. Ketika itu, NCS hanya memiliki lima orang kurir. Tugas NCS adalah menyortir dan mengirim dokumen pengajuan kartu kredit nasabah bank tersebut.Perlahan-lahan bisnis NCS melejit. ”Saya kemudian mulai melihat di antara unit bisnis-bisnis itu mana yang kuat pertumbuhannya,” tandas pengusaha yang sehari-hari mengenakan hijab ini.

Kembali ke bisnis handphone, bisnis NCS sempat mengalami turbulensi yang mengkhawatirkan masa depan perusahaan. Menurut Reni, harga jual telepon genggam menukik tajam di tahun 1997. Itu terjadi karena produk selundupan membanjiri sentra-sentara penjualan telepon seluler. Untung saja strategi bisnis NCS yang didesain Reni bisa menyelamatkan NCS dari jurang kebangkrutan. Reni menerapkan strtaegi dua kaki alias melakoni lebih dari satu unit bisnis, yaitu bisnis logitik dan gadget. Tampaknya bisnis logistik memberikan masa depan yang cerah bagi laju bisnis NCS.

Maka, alumnus S-1 Manajemen dari STIE Widya Persada, Jakarta ini memfokuskan diri untuk memantapkan posisinya di bisnis tersebut. Titik balik NCS, menurut Reni, dialami pada awal tahun 2000-an ketika memenangi tender dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengelola dokumen. Ia menjaga amanah yang diberikan oleh lembaga anti rasuah ini. Reputasi NCS semakin kinclong sejak menangani KPK semakin melejit. NCS pun dilirik lembaga pemerintah. “Kami adalah perusahaan yang mematuhi prinsip GCG dan sampai saat ini masih dipercaya KPK. Sejak saat itu, klien dari pemerintah semakin bertambah seperti Kementerian Agama untuk warehousing Al-Qur’an, BPJS dan baru-baru ini memenangkan tender di Dirjen Pajak,” tutur CEO NCS yang gemar membaca buku ini.

Kini, bisnis jasa kurir NCS semakin menonjol dari periode sebelumnya itu. NCS boleh dikatakan sebagai salah satu perusahaan yang mumpuni di sektornya. Reni mengklaim sekitar 90% bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di Jakarta berhasil digaetnya sebagai pelanggan loyal NCS. Perusahaan itu diantaranya BCA, BNI, Bank Mandiri, Maybank Indonesia, Citibank, Bank Permata, BRI, serta Bank Bukopin. BCA merupakan klien terbesar NCS.

Jasa yang diberikan NCS adalah logistik, pergudangan, distribusi, pengiriman kargo, kurir, dan mailroom management. “Rata-rata omzet kami dalam setahun sekitar 15% hingga 20%. Ke depannya kami ingin omzet bisa naik 20% per tahunnya,” ucap Reni dengan nada optimistis. Pembangunan infrastruktur nantinya akan mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan jasa kurir dan logistik. Pertumbuhan bisnis perusahaan yang bermarkas di kawasan Slipi, Jakarta Barat ini ditunjang pula oleh jumlah pegawainya sebanyak 2.400 orang. Dari jumlah total itu, sekitar 1.800 diantaranya adalah tenaga kurir yang tersebar di 465 kantor cabang NCS. Perusahaan ini juga mempekerjakan kurir dari berbagai perusahaan yang diperbantukan ke NCS.

Sebelum bisnisnya menggelindung mulus, Reni menghadapi dinamika bisnis yang berliku. Tak mau menyerah hanya karena bermodal cekak, dia menggunakan berbagai jurus dalam menaklukan tantangan bisnis. “Modal kecil sekali, sekitar Rp 11 juta. Jadi, modal saya waktu itu adalah kepercayaan, skill sales, dan menjual konsep,” ia mengenang masa-masa awal mendirikan NCS.

Salah satu triknya adalah melakukan pendekatan feminim dalam melayani kliennya agar menumbuhkan kepercayaan sekaligus reputasi perusahaanya. “Ini ‘kan bisnis jasa layanan yang paling cocok dikelola dengan pendekatan feminim,” urai pengusaha yang rajin mengaji Al-Qur’an ini. Nah, pendekatan ini juga diterapkannya saat dipercaya menjadi agen resmi penjualan produk elektronik. Di tahun pertama NCS beroperasi, Reni menuturkan menggarap bisnis lainnya guna menghimpun modal serta memumpuk kepercayaan para pelaku usaha.

Kendati bisnis NCS menggelinding mulus, Reni terus berinovasi agar NCS tidak terlindas roda zaman. “Karena gelombang bisnis tidak pernah reda dan kami harus berinovasi,” tukas ibu dari satu anak ini. Contohnya NCS di tahun 2005 meluncurkan layanan mailroom management guna mengantisipasi penurunan bisnis yang diakibatkan perubahan tren perbankan menggunakan dokumen elektronik (e-statement).

Ia mengatakan layanan itu menyediakan jasa menajamen dokumen bagi perusahaan di sektor telekomunikasi, minyak dan gas, perbankan, asuransi, dan telekomunikasi. Klien terbesar mailroom management NCS adalah perusahaan perbankan dan asuransi. “Kami juga menggarap layanan kurir dan logistik untuk perusahaan e-commerce sejak September 2015,” ucap wanita yang hobi jalan-jalan ini. Blibli.com, Lazada, Berrybenka, dan Bilna tercatat sebagai pelanggan tetap NCS.

Inovasi Digital

Inovasi layanan dan cepat beradaptasi membuat NCS dipercaya oleh perusahaan kakap dalam 20 tahun terakhir ini. Klien-klien NCS, Reni menuturkan, rutin mengaudit perusahaanya setiap tiga bulan sekali. Hasil audit selalu memuaskan kliennya dan NCS semakin menancapkan kepercayaan dan reputasinya. “Kuncinya how to knowing the customers,” tandasnya. Untuk itu, NCS di tahun 2013 mengubah proses kerja kurir dari manual ke layanan digital yang bisa diakses lewat aplikasi berbasis androin di telepon cerdas.

Digitalisasi NCS yang telah diimplementasikan, misalnya pelanggan sudah bisa menandatangani berita acara pengiriman di smartphone kurir NCS apabila kiriman paket sudah diterima konsumen. “Sekitar 1.600 kurir sudah mengaplikasikan sistem android dan sisanya sekitar 200 kurir sedang dilatih untuk menggunakannya. Kami berharap ke depannya aplikasi ini digunakan agen-agen di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia,” harapnya. Digitalisasi adalah upaya Reni mendongkrak merek perusahaanya di mata konsumen. Proses digitalisasi akan rampung pada 2016-2017. Pusat data sudah tersedia di kantor NCS. Pengembangan ini adalah bagian dari ekspansi bisnis untuk menggarap sektor ritel.

Selama ini, NCS lebih banyak menggarap klien korporat. Sebagai nakhoda perusahaan, Reni intensif menjalin komunikasi dengan setiap pegawainya dari lintas jabatan. Ia bergabung di grup whatsapp yang anggotanya terdiri dari kurir hingga manajer. Media komunikasi ini menjadi sarana untuk menggali ide bahkan menerima kritikan yang konstruktif. “Saya menerima kritikan dan ide yang baru. Saya fast learning dan mau belajar ke karyawan dan teman-teman,” tegasnya.

sumber: swa.co.id

Isuzu sayangkan pemerintah buka kran impor truk bekas

Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas
Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengeluhkan langkah pemerintah‎ yang membuka kran impor langsung truk bekas ke Indonesia.

Terhitung Januari 2016 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru mulai memperbolehkan impor langsung truk bekas ke Indonesia.

“Kami sebagai produsen truk di Indonesia sangat menyayangkan keputusan itu,” kata Vice President Director IAMI Ernando Demily di pabrik Isuzu Karawang Plant, Bekasi, Rabu (11/5/2016).

Menurut Ernando, Isuzu dalam memasarkan truk di Indonesia terlebih dahulu melakukan investasi pembangunan pabrik dan telah membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

Alhasil, kebijakan impor truk bekas ke depan dapat menggangu keberlangsungan bisnis produsen truk dalam negeri.

‎”Kami keberatan, kami minta impor truk bekas dihentikan, kami sedang audiensi dengan Kementerian Perindustrian,” ucapnya.

“Kita menyayangkan keputusan itu. Kita pelaku industri, telah investasi pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita juga punya 100 suplier tier 1. Jumlah karyawan kami ribuan. Kami sebagai produsen otomotif berharap industri domestik yang diprioritaskan. Kami sudah menyampaikan ke Kemenperin,” ucap Ernando, Rabu (11/5/2016).

Menanggapi peraturan tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang berlaku efektif sejak diundangkan 25 Februari lalu.

Peraturan tersebut diterbitkan dilatarbelakangi untuk membantu industri dalam negeri yang tengah mengalami kesulitan modal di saat ekonomi lesu.

Stop impor ban

Di tempat terpisah, pengusaha ban dalam negeri meminta agar impor ban dihentikan apalagi banyak ban impor ilegal yang terus berdatangan sehingga dikhawatirkan menghancurkan industri ban dometik.

Impor ban ilegal harus ditekan, agar industri ban di tanah air bisa menyedot investasi. baru sebesar 400-450 juta dolar AS atau setara Rp5,94 triliun. Pemerintah diharapkan mampu memberantas dan menghentikan produk-produk ban impor ilegal yang masuk ke dalam negeri, dengan menindak tegas oknum pelakunya.

“Sebenarnya sudah banyak investor yang menyatakan minatnya, tapi mereka mundur lagi melihat banyak ban impor yang masuk secara ilegal. Untuk itu kita harus berbenah. Tidak saja untuk menarik kembali investor, tetapi juga untuk memperbaiki pasar ban di dalam negeri,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane baru-baru ini.

Aziz mencatat, pasar ban di dalam negeri dibanjiri setidaknya 2 juta ban impor ilegal per tahun. Ban-ban impor ilegal tersebut umumnya berasal dari negara-negara produsen yang memiliki stok produksi melimpah akibat melemahnya permintaan di pasar global.

Indonesia sangat potensial untuk dijadikan sasaran pengalihan pasar setelah permintaan ban dari Eropa dan Timur Tengah menurun drastis.

Dia menyebutkan, maraknya ban impor ilegal membuat ban produksi lokal kehilangan daya saing. Padahal, ban lokal diproduksi dengan kualitas mengikuti standar pemerintah dan menggunakan karet alam dari petani di dalam negeri.

Sementara ban impor ilegal yang masuk belum teruji kualitasnya dan sebagian di antaranya menggunakan bahan baku dari carbon black yang tentunya jauh di bawah standar, serta berpotensi membahayakan konsumen pengguna ban tersebut.

“Mereka bisa jual murah karena kualitasnya tidak diperhatikan, asal murah saja. Ini yang merusak pasar kita,” ujar Aziz.

Pemberantasan ban impor ilegal, tambah dia, akan membuka potensi masuknya investasi baru di industri ban dalam negeri untuk mensubstitusi produk-produk ilegal tersebut.

Pasalnya, investor sebenarnya banyak yang berminat untuk masuk ke industri ban. Tetapi membanjirnya produk ban impor ilegal yang merusak pasar ban di dalam negeri membuat mereka enggan untuk merealisasikan rencananya.

Aziz meyakini, jika pemerintah mampu bertindak tegas untuk meredam maraknya peredaran ban impor ilegal, investasi akan kembali melirik industri ban nasional. “Kita punya bahan baku dan potensi pasar kita besar. Kita bisa mensubstitusi produk-produk yang masuk secara ilegal tersebut jika pemerintah bisa menertibkannya,” ujar dia.

Dia memaparkan, jika setiap tahunnya ban impor yang masuk ke dalam negeri mencapai sekitar 2 juta ton, artinya akan ada peluang investasi baru untuk memproduksi ban dengan jumlah tersebut.

“Sebagai gambaran, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik berkapasitas 2 juta ton per tahun bisa mencapai 400-450 juta dolar AS,” kata Aziz.

Petani karet

Investasi tersebut, lanjut dia, juga akan berimbas positif terhadap petani karet alam. Karena selama ini, industri ban merupakan pengguna terbesar karet alam di dalam negeri.

“Adanya investasi sebesar itu bisa menambah penggunaan 120 ribu ton karet alam. Dan selama ini kami ambil karet langsung dari petani, bukan industri. Jadi imbasnya juga akan dirasakan petani karet alam di sini,” tutur dia.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Harjanto sebelumnya mengatakan, industri ban merupakan salah satu andalan industri manufaktur yang mampu menyerap bahan baku dalam negeri.

Secara keseluruhan, industri ban menyerap sebanyak 258 ribu ton karet alam, atau 44% konsumsi karet alam nasional. Selain itu, 14 produsen ban nasional telah mampu memproduksi berbagai tipe dan ukuran ban mobil penumpang, truk, bus dan. kendaraan berat dengan kapasitas produksi 77 juta ban mobil, truk dan bus, serta 64 juta ban sepeda motor.

Hasil produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan domestik, dan khusus ban mobil penumpang. Produsen ban nasional juga telah lama dipercaya sebagai original eguipment manufacturer (OEM) yang memasok ban ke pabrikan otomotif multinasional seperti Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, dan lain-lain.

“Selain untuk lokal, sebagian besar untuk ekspor dengan negara tujuan antar lain Amerika Serikat (AS), Jepang, Asia, Australia dan Eropa dengan nilai ekspor mendekati 2 miliar dolar AS per tahun,” katanya.

sumber: tribunnews.com/detik.com/poskotanews.com

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya