Legal & Regulasi, Peluang Usaha

RI pastikan substitusi impor untuk tingkatkan ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

JAKARTA (alfijak): Usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah, lanjut dia, yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat.

“Jadi beberapa hal yang menjadi catatan, tentunya Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor,” kata dia.

Tunggu keputusan

Di tengah isu ancaman perang dagang dari Amerika Serikat (AS), Indonesia sebenarnya tengah menjalani proses review untuk tetap mendapatkan Generalized System of Preference (GSP) dari Negeri Paman Sam tersebut.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain yang memperoleh manfaat GSP.

“Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses review dengan Pemerintah AS, yakni review terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan review terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya apabila diekspor oleh Indonesia ke AS,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, lewat keterangan tertulis, Senin (9/7).

Review terhadap kelayakan Indonesia untuk mendapat GSP dikoordinasikan oleh United State Trade Representative (USTR). Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan AS dalam melakukan review terhadap negara-negara calon penerima GSP.

Pertama, evaluasi akses pasar terhadap produk dan pelaku usaha AS. Kedua, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketiga, jaminan hak tenaga kerja.

Shinta melanjutkan, proses review yang dilakukan AS untuk menilai kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun mendatang.

Apabila proses review kelayakan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, maka produk-produk asal Tanah Air yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN).

Shinta menilai, pemberian GSP masih sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen di AS. Potongan tarif bea masuk memungkinkan pelaku usaha dan konsumen di AS memperoleh barang konsumsi dengan harga yang terjangkau.

“Kami juga menyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor,” kata Shinta.

Amerika Serikat telah memberikan potongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13 ribu jenis produk yang dikenal oleh Pemerintah AS.

Hingga 7 Juli lalu, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP dari AS berupa potongan tarif untuk 3.500 produk, di antaranya untuk produk agrikultur, tekstil, garmen dan perkayuan. (liputan6.com/republika.co.id/ac)

Peluang Usaha

Harga komoditas global bakal bergejolak

Amerika Serikat (AS) telah memungut bea masuk senilai 34 miliar dolar AS atas produk China pada Jumat (6/7/2018) lalu. Hal itu pun langsung dibalas China dengan tarif impor 25 persen pada barang-barang AS.

TOKYO (alfijak): Mengutip Asia Nikkei Review, Minggu (8/7/2018), target pertama China adalah kedelai dan produk pertanian AS. Namun Beijing juga berencana memberlakukan tarif 25 persen pada minyak mentah dan komoditas energi lainnya ketika Washington memberlakukan retribusi 25 persen pada impor China senilai 16 miliar dolar AS.

China adalah konsumen kedelai terbesar di dunia, bergantung pada impor sekitar 90 persen dari kebutuhannya. AS sendiri menyumbang lebih dari 30 persen total konsumsi kedelai di Tiongkok. Sekarang, China sedang mencari pemasok alternatif.

Brasil saat ini adalah sumber utama China untuk kedelai, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menutupi hilangnya impor dari AS. Itu akan menempatkan Rusia dan Asia Tengah pada daftar teratas. Keduanya merupakan alternatif yang menarik, karena Belt dan Road Initiative China mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengangkut komoditas melalui Eurasia.

Ekspor kedelai Rusia ke China telah mencapai 850.000 ton sejak Juli 2017, meningkat 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. China juga bergantung pada Kazakhstan untuk kedelai, serta gandum. Kementerian Pertanian Kazakhstan ingin meningkatkan ekspor gandum ke China, dan menargetkan 1 juta ton pada 2020, hampir tiga kali lebih banyak dari tahun 2016.

Pada bulan Juni, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev mengadakan pembicaraan di Beijing dengan Presiden China Xi Jinping, di mana keduanya setuju untuk memperluas hubungan di sektor transportasi, pertanian dan lainnya.

Untuk putaran kedua tarif impor Washington yang sebesar 16 miliar dolar AS, Beijing belum memutuskan bagaimana membalas, tetapi sedang mempertimbangkan minyak mentah dan produk energi lainnya. China adalah pasar terbesar kedua untuk minyak mentah AS, di belakang Kanada.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2018, impor minyak mentah China dari AS meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 350.000 barel per hari. Tarif Beijing dapat menghentikan ekspor minyak AS pada saat AS berusaha memperluasnya.

“Sementara China dapat mengamankan minyak mentah dari sumber alternatif. AS akan merasa sulit untuk menemukan pasar alternatif yang sebesar China,” menurut perusahaan riset AS Wood Mackenzie.

Banyak ahli memprediksi China akan beralih ke Angola dan negara-negara Timur Tengah untuk minyak mentah medium dan Nigeria untuk minyak mentah light. Rusia juga dapat memompa ekspor minyak ke China.

Pada bulan November 2017, saluran pipa East Siberia-Pacific Ocean yang kedua selesai, yang mengangkut minyak mentah langsung dari Siberia bagian timur ke China timur laut.

Ekspansi itu telah melipatgandakan jumlah minyak yang dapat diekspor Rusia ke China melalui pipa menjadi sekitar 30 juta ton per tahun.

Dampak perang dagang terhadap impor minyak mentah China netral bagi pasar global karena Tiongkok dapat dengan mudah mengimpor minyak mentah dari negara lain, kata Tsuyoshi Ueno, ekonom senior di NLI Research Institute.

Tapi itu akan mendorong minyak mentah West Texas Intermediate, patokan utama minyak, dengan menciptakan kekenyangan di pasar AS, Ueno memprediksi.

Pertengkaran itu juga dapat memengaruhi pasar untuk gas minyak cair, seperti propana, produksi yang telah tumbuh di AS karena revolusi shale gas. AS memasok seperempat propana impor China, sebuah angka yang kemungkinan akan berkurang jika Beijing menargetkan gas dengan tarif.

Bisnis China sudah bereaksi. Menurut sumber industri, satu importir Cina mencari untuk beralih dari LPG AS ke impor dari Timur Tengah. China tampaknya bertekad untuk tidak bergolak menghadapi AS, tetapi daftar barang yang dikenakan tarif pembalasan menunjukkan bahwa Beijing secara hati-hati mempertimbangkan opsinya.

Sementara minyak mentah dan gas alam masuk dalam daftar, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) tidak. Itu menjadi penting karena negara itu menjauh dari batubara karena ingin melawan polusi udara. Jika memberlakukan tarif tinggi pada LNG dari AS bisa memicu inflasi.

Pada akhirnya, perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini kemungkinan akan memberi tekanan pada berbagai komoditas AS. Namun, karena Beijing masih harus berpikir karena gagal mendapatkan pasokan gas musim dingin lalu, LNG dari AS mungkin aman dari pungutan, setidaknya untuk saat ini.

Dari daging hingga nuklir

Hubungan antara Amerika Serikat dan China terus memanas. Kedua negara ini mendeklarasikan untuk melakukan perang dagang. Akibatnya 1.300 produk akan semakin mahal.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif baru untuk impor dari China dengan nilai tahunan US$ 34 miliar (Rp 489,6 triliun).

Tindakan itu pun memicu Beijing untuk memberi respons serupa dengan memberlakukan tarif ke 545 produk impor AS dengan nilai yang sama, yaitu US$ 34 miliar.

Para perusahaan importir di kedua negara tersebut tentu dihadapi sebuah dilema, apakah menaikkan harga jual atau menipiskan margin keuntungan. Meski begitu dapat dipastikan akan berpengaruh pada nilai jual produk di kedua negara tersebut.

Mengutip CNN Money, Minggu (8/7/2018), setidaknya akan ada 1.300 produk yang harganya akan meningkat di AS. Hal itu berdasarkan produk-produk China yang masuk ke AS. Berikut di antaranya:

Barang AS di China

Daging

– Daging unggas
– Daging beku
– Daging babi
– Ayam beku
– Bebek beku

Buah dan sayuran

– Kentang
– Jamur
– Apel
– Ceri
– Alpukat

Produk turunan susu

– Butter
– Cream
– Yogurt

Ikan

– Salmon merah beku
– Makarel beku
– Tuna beku

Seafood

– Cumi beku
– Lobster
– Gurita
– Sirip ikan hiu
– Bulu babi

Tembakau

– Rokok tembakau
– Cerutu tembakau

Makanan hewan peliharaan

– Makanan kucing kalengan
– Makanan anjing kalengan

Minuman

– Whiskey
– Etanol yang dimodifikasi
– Jus jeruk dengan gula di bawah 20%

Kendaraan

– Kendaraan berpenumpang kecil dan besar
– Kendaraan off-road

Nasib BM di akhir tahun

Kebijakan pemotongan bea masuk impor oleh Amerika Serikat untuk Indonesia sedang ditinjau yang hasilnya baru diketahui akhir 2018.

Jika dari review Indonesia direkomendasikan tidak menerima manfaat kebijakan tersebut, maka produk ekspor Tanah Air ke AS akan dikenakan bea masuk normal yang memengaruhi posisi neraca perdagangan.

Kebijakan pemotongan bea masuk impor tertuang dalam kebijakan perdagangan yang dinamakan Generalized System of Preference (GSP).

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

“Apabila proses review kelayakan ini memberikan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, Indonesia akan kehilangan manfaat setelah rekomendasi tersebut ditetapkan Presiden AS,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (8/7/2018).

Shinta menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menjalani 2 proses review yang dikoordinasikan oleh United States Trade Representative (USTR).

Proses review yang dimaksud adalah kelayakan Indonesia sebagai penerima manfaat GSP dan review tahunan tentang produk-produk yang akan diberi pemotongan bea masuk jika Indonesia ekspor ke AS.

Meski begitu, sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS tidak masuk dalam daftar penerima manfaat GSP.

Berdasarkan laporan GSP AS tahun 2016, Indonesia hanya memeroleh manfaat dari GSP sebesar 1,8 miliar dollar AS dari total nilai ekspor Indonesia ke AS 20 miliar dollar AS.

“Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memeroleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS diekspor Indonesia ke sana,” tutur Shinta.

Secara prinsip, kebijakan GSP diberikan hingga Indonesia sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitaion (CNL). Periode program GSP AS untuk Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang.

Meski kebijakan pemotongan bea masuk impor terancam dicabut melalui proses review ini, Shinta memandang hal itu sebagai langkah untuk tetap menjaga hubungan perdagangan yang strategis antara Indonesia dengan AS.

Terlebih, AS merupakan satu dari tiga pangsa ekspor non-migas Indonesia terbesar, selain Tiongkok dan Jepang.

“Kami juga meyakini GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS,” ujar Shinta. (kompas.com/detik.com/inews.id/ac)

Bisnis Terkait

Perang dagang AS-Cina ancam ratusan produk RI

Ada lebih dari 100 produk asal Indonesia sebagai komoditas ekspor ke Amerika Serikat yang terancam oleh peringatan Presiden AS Donald Trump mengenai perang dagang.

JAKARTA (alfijak): Berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sofjan Wanandi, Trump sudah memberi peringatan kepada Indonesia karena neraca perdagangan AS defisit, di mana jumlah ekspor asal Indonesia lebih banyak.

“GSP (Generalized System of Preference) kita sedang di-review. Ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review, termasuk di dalamnya kayu plywood, kapas, macam-macam,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani saat acara halal bihalal Apindo, Kamis (5/7/2018) malam.

GSP sendiri merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan AS.

Jika dilihat dari riwayatnya, program GSP telah berlangsung sejak 1976, lalu sempat dihentikan pada 2013, kemudian dilaksanakan kembali Juni 2015 silam.

Jika kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia mengekspor ke AS.

“Tekstil sih sebenarnya enggak masuk dalam 124 tadi, tapi itu juga akan di-review secara menyeluruh untuk lebih mendapatkan manfaatnya. Lalu juga ada produk-produk pertanian, udang dan kepiting kalau enggak salah,” tutur Shinta.

Berdasarkan data ekspor impor Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juni 2018, tertera AS sebagai satu dari tiga pangsa ekspor nonmigas terbesar Indonesia.

Ekspor nonmigas ke AS dari Januari sampai Mei 2018 tercatat sebanyak 10,91 persen dari total ekspor atau setara dengan nominal 7,43 miliar dollar AS.

Jumlah ekspor nonmigas ke AS mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor nonmigas ke AS pada Januari hingga Mei 2017 tercatat hanya sebesar 7,17 miliar dollar AS.

Hantam rupiah

AS yang menerapkan kebijakan tarif impor barang-barang dari China hingga senilai US$ 34 miliar akan menjadi sentimen utama pergerakan nilai tukar rupiah.

Sebab hal ini akan menjadi ketidakpastian baru, selain normalisasi kebijakan moneter AS (The Fed).

“Makanya, kami melihat BI pun masih ada ruang menaikkan lagi suku bunga acuan,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7/2018).

Terhitung hampir dua bulan, BI telah menaikkan bunga sebesar 100 basis points (bps) menjadi 5,25%.

Ia menilai, pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini masih di atas Rp 14.000 per dollar AS sulit menguat ke bawah Rp 13.900 per dollar AS karena tekanan trade war tersebut.

Jika nilai tukar rupiah bergerak melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS setelah trade war besok, maka BI perlu memprioritaskan stabilitas kurs rupiah.

“Kalau memang rupiah masih terus melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS, ada potensi BI naikkan kembali 25 bps di bulan ini,” tambahnya. (kompas.com/tribunnews.com/ac)

 

Peluang Usaha

Darmin: hati-hati kelola laju impor bahan baku & penolong

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan berhati-hati mengelola laju impor bahan baku dan bahan penolong. Hal ini dilakukan, menurutnya, agar tidak memengaruhi produksi industri manufaktur.

JAKARTA (alfijak): “Saya tidak mau bilang buru-buru yang mana (yang dibatasi). Kami masih mau cari mana yang bisa dikurangi, yang tidak memengaruhi produksi,” kata Darmin ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengatakan upaya meneliti dan menyeleksi impor tersebut bertujuan untuk membenahi neraca perdagangan Indonesia yang defisit.

“Pertama-tama sebenarnya sebelum (berdampak pada) transaksi berjalan, neraca perdagangan dulu atau ekspor impor barang, yang memang kita enam bulan terakhir ini defisit,” kata Darmin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 mengalami defisit hingga 1,52 miliar dolar AS yang dipicu oleh defisit sektor migas 1,24 miliar dolar AS dan nonmigas 0,28 miliar dolar AS.

Kinerja ekspor pada Mei 2018 meningkat, namun diketahui bahwa jumlah impor ternyata lebih besar. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2018 juga tercatat defisit sebesar 1,63 miliar dolar AS.

Defisit pada April dan Mei 2018 tersebut lebih dalam dibandingkan defisit pada Desember 2017 hingga Februari 2018. Neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2017 mengalami defisit sebesar 0,27 juta dolar AS, Januari 2018 juga tercatat defisit 0,68 miliar dolar AS, dan Februari 2018 neraca perdagangan Indonesia kembali defisit 0,12 miliar dolar AS.

Menurut data BPS, neraca perdagangan Indonesia hanya terjadi surplus pada Maret tahun ini, yaitu sebesar 1,09 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan meneliti kebutuhan impor secara lebih selektif supaya benar-benar menjadi sesuatu yang mendukung perekonomian Indonesia.

“Kami secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan. Apakah itu dalam bentuk bahan baku atau barang modal dan apakah mereka betul-betul strategis untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam negeri,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Langkah untuk meneliti impor tersebut merupakan upaya koreksi terhadap sentimen negatif yang menyebabkan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sri Mulyani mengatakan seleksi impor tersebut juga dapat melihat apakah impor bahan baku dan bahan penolong selama ini mampu digunakan untuk menunjang produksi.

“Kalau barang modal yang berhubungan dengan proyek-proyek besar, terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah, kami akan lihat kontennya apa dan apakah proyek-proyek ini adalah proyek yang harus diselesaikan dan harus mengimpor barang modal,” ujar Menkeu.

Belum overheating

Senior BI Mirza Adityaswara menyatakan, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia yang melebar hingga pertengahan kuartal II-2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia yang sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.

“Peningkatan impor pada Mei 2018 juga terjadi karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang,” ujar dia.

Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 yang mencapai US$ 1,52 miliar dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5% pada kuartal II-2018, tapi tidak akan melewati 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 2,38 miliar, sedangkan defisit transaksi berjalan kuartal I-2018 tercatat sebesar 2,15% dari PDB.

Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur sebesar US$ 4 miliar, impor pertahanan US$ 1,1 miliar, dan beras US$ 400 juta.

“Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus,” tandas dia.

Menurut Mirza, dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum overheating. Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2% (yoy) per Mei 2018 dan 2,9- 3% (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.

“Kondisi ini berbeda dengan semester I-2013. Saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20%, harga properti juga tinggi. Jadi, situasi semester I-2013 mungkin ekonomi yang sedang overheat, tapi sekarang tidak,” tegas dia.

Bank sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2% (yoy). (republika.co.id/beritasatu.com/ac)

Legal & Regulasi

Jaga nilai tukar rupiah, impor diperketat

Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan hingga tembus diatas Rp14 ribu dolar AS. Pemerintah sudah punya solusi agar rupiah tidak terus melemah.

JAKARTA (alfijak): Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memilah impor. Pilahan itu di antaranya impor yang penting bagi perekonomian Indonesia.

“Kita mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Dan kita segera selektif meneliti, apakah itu bahan baku atau barang modal, apakah itu strategis dalam menunjang perekonomian,” kata Ani di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Penyeleksian kebutuhan impor dilakukan dengan melihat barang-barang apa saja yang memang diperlukan oleh perekonomian Indonesia. Bisa dalam bentuk bahan baku atau barang modal atau hal-hal yang dinilai strategis untuk menunjang kebutuhan perekonomian dalam negeri.

 Dengan seleksi impor tersebut, kata Sri Mulyani akan menentukan perbaikan defisit transaksi berjalan yang menjadi sumber sentimen negatif.

“Kita juga perlu melakukan langkah-langkah untuk koreksi jangka pendek maupun pembangunan untuk jangka panjangnya. Seperti menunjang ekspor meningkatkan investasi yang bisa meningkatkan devisa dan juga mengurangi ketergantungan impor,” ujarnya.

Importasi tinggi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor menjadi salah satu alasan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Peneliti Indef, Esa Suryaningrum, menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bisa memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, angka impor yang tinggi juga ikut membayangi inflasi.

“Fenomena terkait dengan inflasi adalah ketergantungan atau dominasi impor. Jadi kita ini memang impor baik bahan konsumsi maupun bahan baku sangat besar,” kata Esa, Selasa (3/7/2018).

Esa mengungkapkan rasio impor terhadap ekspor di Indonesia cukup besar. Pada 2017 rasio mencapai 91,23 persen dan lebih besar lagi di 2018 ini.

Besarnya impor khususnya barang konsumsi tersebut berdampak pula kepada pelemahan rupiah.

“Nah karena rasio impornya terhadap ekspor relatif sangat tinggi karena lebih dari 90 persen, berakibat kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ujarnya.

Jika hal tersebut dibiarkan akan terasa pada kenaikan harga-harga barang konsumsi, makanan dan minuman, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Dampaknya, pasti harga-harga melonjak juga kemudian daya beli akan melemah.” tutrur dia. (suara.com/liputan6.com/ac)

Legal & Regulasi

Buntut impor bawang bombay, 5 ijin importir bakal dicabut

Pemerintah bertindak cepat memutus peredaran bawang bombay mini yang dijual sebagai bawang merah. Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bahkan sudah me­masukkan lima perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist) importir yang mengimpor bawang bombay tidak sesuai ketentuan.

JAKARTA (alfiijak): Lima perusahaan dengan inisial PT TAU, PT SMA, PT KAS, PT FMP dan PT JS memasukkan bawang bombay dengan ukuran kecil tersebut dan menyebabkan kerugian negara.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, Ke­mendag melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag (PKTN) sudah menerima daftar perusahaan yang di blacklist Kementan.

“Dari data yang didapat, PKTN melakukan pengecekan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Nanti mereka juga akan menyiapkan lang­kah hukum bagi perusahaan yang melanggar aturan dan juga memberikan rekomendasi kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri,” kata Oke ke­pada Rakyat Merdeka, belum lama ini.

Dari hasil rekomendasi tersebut, perusahaan yang sudah di blacklist akan di­lakukan penindakan. Salah satunya mencabut izin Persetujuan Impor (PI) yang mereka kantongi. Pencabutan izin PI ini menjadi kewenangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

“Dalam penerbitan izin impor kan sudah jelas ada aturannya, barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan. Ka­lau bawang bombay, ukuran­nya tidak boleh di bawah 5 cm. Yang dijual importir nakal ini di bawah 3 cm dan dijual sebagai bawang merah, inikan pelanggaran,” ujarnya.

Oke menambahkan, pen­cabutan PI tersebut juga akan dilakukan berdasarkan reko­mendasi dari Kementan yang menyatakan bahwa importir yang dimaksud memang me­langgar ketentuan.

“Tapi kan saya butuh do­kumen formal dia memang melanggar. Kalau rekomendasi dari Kementan betul, masukan ke kita dan bisa segera saya bekukan,” tegasnya.

Dia mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah ini bertujuan untuk melindungi pedagang bawang merah da­lam negeri agar tak dirugikan dengan masuknya bawang bombay mini.

Untuk mencegah kasus seperti ini kembali terulang, Kemendag melalui PKTN juga memperketat pengawasan barang masuk dari luar negeri, khususnya barang pangan impor. Kemendag, bekerjasama dengan Bea dan Cukai serta Kementan.

“Kita perketat masuknya barang impor di pelabuhan dengan diperiksa berkali-kali oleh bea cukai. PKPN juga mendata kapal masuk dan ba­rang apa saja yang dibawa ke Indonesia,” ujarnya.

Daftar hitam

Polisi memastikan, pencantuman catatan hitam (black list) juga pencabutan izin impor terhadap perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan bawang bombai yang menyerupai bawang merah, tidak menghentikan proses pengusutan pidana.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memastikan, pengusutan tetap dilakukan ke semua pihak yang ditengarai terlibat penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India.

Polri juga memastikan, tidak pernah merekomendasikan kepada pihak manapun, untuk pencabutan izin impor perusahaan yang tengah diselidiki, maupun sudah disidik.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Daniel T. Monang Silitonga di Jakarta, Jumat (29/6), menegaskannya.

“Urusan black list itu administratif, urusan pidana adalah pidana,” tegas Daniel .

Tim gabungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag RI sebelumnya mengungkap adanya penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India di Gudang Hamparan Perak Medan Sumatera Utara.

Daniel menguraikan, penyidik Bareskrim Mabes Polri menangani banyak perusahaan yang terindikasi terlibat penipuan izin impor bawang bombai mini itu.

Penyidik memiliki kewenangan sendiri untuk menyelidiki terhadap dugaan penyelundupan impor bawang bombai mini itu, dan tidak menginformasikan hasil kepada lembaga lain.

“Banyak yang kita selidiki tapi kita tidak pernah infokan ke siapapun itu kan rahasia,” tutur kepolisian perwira menengah itu.

Tindak tegas

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko mendukung langkah tegas aparat hukum menindak mafia pangan.

Pasalnya ulah mereka, seperti importir nakal yang menyalahgunakan dokumen impor dan penyelundup, sangat merugikan petani.

“Mafia pangan harus ditindak. Menurut saya orang-orang seperti itu harus diberi pelajaran. HKTI akan senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah, agar praktik mafia pangan ini dapat diatasi,” ujar Moeldoko, ditemui di acara ASAFF 2018, Sabtu (30/6).

Menurutnya, pemerintah saat ini juga sudah bekerja keras menindak mafia pangan. Misalnya Dengan adanya satgas pangan. Pihaknya juga mengapresiasi kepolisian yang mengusut kasus importir nakal.

“Kami mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” pungkasnya.

Adanya penyelundupan bawang bombai mini tersebut, membuat penjualan bawang merah produksi petani lokal terpuruk. (rmol.co/kontan.co.id/indopos.coid/ac)

 

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Asosiasi tak keberatan tarif tol JORR yang baru

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menerapkan tarif toll terbaru jauh dekat Rp15 ribu untuk mobil pribadi dan mobil besar Rp30 ribu. Tarif tersebut bagian integrasi transaksi untuk ruas   Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan tol Akses Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak): Gemilang Tarigan , Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan sangat setuju dengan adanya penarapan tarif terbaru yang dianggap menguntungkan pihaknya.

“Kalau dulu kita bisa kena Rp90 ribu, kalau sekarang Rp30 ribu kan lebih murah,” katanya di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut dia, truk logistic memang mau tidak mau harus masuk toll, karena tidak mungkin untuk masuk jalur arteri.

Hal tersebut untuk mempercepat pengangkutan dari titik pengambilan barang hingga Pelabuhan atau Bandara.

Dia berpikir dengan ketentuan tarif jarak pendek dan jauh dengan tariff yang sama, tentunya bisa mengurangi beban jalan toll.

Dia berharap mobil pribadi yang jarak pendek, mikir dua kali untuk masuk toll jika jaraknya pendek.

“Mobil pribadi kalau jarak deket masuk jalan areri saja, kan bayarnya sama jarak pendek dan jauh,tapi kalau juah bisa ambil toll karena menguntungkan,” katanya.

Sambutan positif

Sambutan positif salah satunya datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Wakil Ketua Kompartemen ALFI, Ian Sudiana mengungkapkan, pihaknya mendukung integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok.

“Kami dari ALFI sangat mendukung integrasi tarif Tol JORR dan akses Tanjung Priok, karena dengan single pricing, bagi kami memberikan kepastian layanan,” kata Ian usai menghadiri acara focus group discussion “Manfaat Integrasi Tol JORR untuk Pelaku Logistik” di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Kamis (28/6).

Pasalnya, pihaknya menilai dengan integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok maka kedepan semakin sedikit pintu yang harus dilewati pelaku usaha Logistik dan lainnya.

“Ini suatu adalah suatu inisiatif yang bagus, setelah terintegrasi, semakin sedikit pintu yang harus kami taping atau lewati. Jadi satu kali bayar sudah, sampai di ujung tanpa kendala,” katanya.

Ian mencontohkan, jika sebelumnya jalur yang dilewati oleh kendaraan angkutan logistik yakni Tanjung Priok via Kebon Bawang dan Rorotan, semula harus membayar Rp 45.000, lalu di Rorotan membayar lagi Rp 20.500, total biaya yang harus dikeluarkan pada rute tersebut mencapai Rp 65.000.

Maka dengan pemberlakuan integrasi tarif tersebut, biaya yang harus dikeluarkan pada rute yang sama hanya Rp 30.000.

“Dibuat tarif tunggal hanya menjadi Rp 30.000, round trip Rp 60.000. Dibandingkan tadinya Rp 120.000 atau terendah Rp 86.000 kalau tidak lewat Kebon Bawang, tapi ambil dari Rorotan. Jadi tetap (integrasi tarif) lebih bagus,” tutur Ian.

Menurut analisanya, setiap golongan kendaraan dengan jarak tempuh terjauh mengalami penurunan biaya hingga 70 persen.

Dengan rincian golongan satu turun hingga 70 persen, golongan 2 dan 3 turun 40-60 persen, sementara untuk golongan 4 dan 5 terjadi penurunan biaya hingga 30 persen.

“Mobil golongan I memang ada adjustment ke atas, tapi bagi kami di logistik adjustment tersebut menjadi positif. Jadi kami siap dukung,” pungkas Ian Sudiana. (industry.co,id/kompas.com/ac)

Bisnis Terkait, Rilis Media, Siapa Mengapa

Priok dicoret dari daftar hitam War Risk JWC

Indonesia Maritime, Logistik and Transportation Watch (IMLOW) mengapresiasi langkah Joint War Committee (JWC) menghapus Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari daftar hitam pelabuhan berisiko perang (war risk).

JAKARTA (alfijak): Pada 14 Juni 2018, JWC telah meirilis bahwa pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia.

“Tentu kita apresiasi. Hal ini berkat desakan dan upaya semua pihak termasuk pemerintah RI dan Kemenhub agar pelabuhan Tanjung Priok dihapuskan dalam daftar hitam JWC itu. Lagipula memang faktanya pelabuhan Tanjung Priok aman-aman saja kok selama ini,” ujar Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tento, Kamis (28/6).

Untuk diketahui, JWC merupakan lembaga nongovernment di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Lembaga tersebut sebelumnya memasukkan Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar war list JWC berdampak adanya biaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal.

Sehingga menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif.

Sebelumnya, IMLOW juga memprotes supaya JWC menghapus daftar hitam war risk Pelabuhan Tanjung Priok lantaran penilaian itu tidak sesuai fakta lapangan dan mengada-ngada.

Ridwan mengungkapkan, selama ini ada perbedaan definisi piracy antara yang menjadi patokan international maritime organization (IMO) selaku organisasi maritim internasional dibawah PBB dengan internasional maritime beurau (IMB).

“Regulasi IMO selama ini berpatokan kepada United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). Sedangkan IMB itu merupakan swasta dibawah International Chamber of Commerce (ICC),” ujar Ridwan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dalam keterangan persnya menyatakan, dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus.

Hal ini, menunjukkan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok aman.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukkan ke dalam rilis war risk.

Karena, selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim.

“Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman. Akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC,” kata dia.

Dia menambahkan, dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran.

“Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar,” pungkasnya.

Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo.

Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah.

Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Integrasi transaksi tol JORR untungkan angkutan logistik?

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pemberlakuan integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penundaan ini dimanfaatkan Kementerian PUPR untuk terus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar didapat pemahaman komprehensif mengenai integrasi tarif tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan, sosialisasi kepada masyarakat diperlukan, karena saat ini integrasi transaksi ditafsirkan sebagai kenaikan tarif tol.

Padahal, menurut dia, esensi kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol.

Selain itu, hal ini juga merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku di semua ruas tol pada tahun 2019.

Jadi, kata Arie, integrasi pada intinya adalah penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali karena pembangunan Tol JORR dilakukan secara bertahap oleh operator atau badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi terbuka. Pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Apabila diberlakukan integrasi, maka lima gerbang tol (GT) akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan.

“Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment),” cetus Arie.

Perubahan sistem transaksi dari tertutup menjadi terbuka juga mengubah besaran tarif tol JORR.

Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000. Kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 kilometer dengan tarif rata-rata Rp 875 per kilometer.

Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” tuntas Herry.

Dinanti logistik

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) disebut sangat dinanti oleh  pengusaha angkutan logistik. Integrasi tersebut diyakini akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Angkutan logistik disebut merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih menggunakan jalur arteri walaupun padat.

Dengan integrasi transaksi, tarif akan lebih murah sehingga angkutan logistik akan memilih jalan tol sehingga beban jalan arteri akan berkurang.

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka memang mengubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus menjadi sebesar Rp15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp30.000.

“Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, ” ungkap Direktur Human Capital & Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo melalui pers rilis, Sabtu (23/6/2018).

Ruas tol JORR sepanjang 76,43 km terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi, yakni Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).  (kompas.com/sindonews.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya