Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Ark siapkan $50 juta untuk ekspansi

 

Industri logistik di Indonesia telah berisi banyak pemain lokal maupun global. Meski telah banyak pemain yang tak kuat bertahan, Ark Supply Chain tak gentar.

Mereka telah menyiapkan dana segar sekitar US$ 50 juta untuk ekspansi.

Mereka ingin berkontribusi lebih besar untuk perbaikan logistik di Indonesia yang masih jauh dari harapan.

“Dana segar senilai US$ 50 juta disiapkan untuk pengembangan perusahaan dalam 5 tahun ke depan, meliputi teknologi, warehouse network, dan ekspansi armada transportasi yang saat ini berjumlah 200 truk,” kata Abdul Rahim Tahir, CEO Group Ark Supply Chain.

Perusahaan yang baru dirintis sejak 2010 dengan nama PT Ark Logistics & Transport ini peluang besar di industri logistik dari sudut pandang Supply Chain Management. Sektor transportasi meliputi udara, laut, kereta, dan truk.

Segmen transportasi Internasional adalah lewat Udara dan laut, serta penanganan di bea dan cukai untuk ekspor dan impor bahan mentah dan bahan jadi.
Abdul Rahim Tahir

“Kami sedang membangun gudang seluas 35.000 m2 di Cibatu Bekasi dan akan siap digunakan pada Juni 2017. Kami sedang siap menggarap sektor e-commerce yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir,” kata dia.

Menurut dia, industri logistik juga masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang kompeten.

Ark Supply Chain menggandeng The Chartered Institute Logistics and Transport yang berpusat di UK melalui cabangnya yakni CILT Indonesia.

Setiap karyawan profesional harus menjalani training dan sertifikasi sebelum ditempatkan ke area tugas logistik di Ark Supply Chain.

Untuk mendorong pertumbuhan bisnis, lanjut dia, manajemen menata bisnis kedalam satu induk perusahaan.

Ark Supply Chain mewadahi PT Ark Logistics & Transport yang bergerak di bidang pergudangan dan distribusi di sektor FMCG, otomotif dan teknologi.

Ada juga unit usaha pengiriman barang melalui laut dan udara, dengan bendera PT MCLogi Ark Indonesia, patungan antara Ark Logistics dengan PT MC Logi, anak usaha Mitsubishi Corporation, Jepang.

“PT MCLogi Ark Indonesia masih dalam proses, targetnya pada Januari 2017 sudah siap beroperasi untuk freight forwarding antarnegara seperti pengiriman mobil-mobil built up dan lainnya. Saat ini, baru ada 3 unit usaha dan tengah menyiapkan 2 unit usaha lainnya. Sehingga, total ada 5 unit usaha di bawah holding,” ujar dia.

Dia menjelaskan, Ark Express dibuat untuk menangkap peluang di pasar e-commerce.

Untuk memenangi persaingan, perseroan akan memperbaiki semua proses pengiriman lewat dukungan teknologi, infrastruktur dan SDM yang unggul.

Pada aspek teknologi, mereka telah memiliki cloud computing, android dan perangkat yang terjangkau.

Dengan begitu, konsumen lebih mudah mengakses dan mengecek status pengiriman barang yang dikirim lewat Ark Express secara real time.

“Saat ini, sistemnya sedang dibangun dan diuji coba. Pada akhir 2016, targetnya perangkat lunak yang sedang kami bangun sudah siap dipakai,” kata dia.

Sumber: swa.co.id

abdul-rahim_asc

RI Jepang pertegas integrasi Patimban ke Priok

Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing

Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.

Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.

Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.

Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.

Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.

Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.

Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.

Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.

Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.

Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.

Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.

Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.

Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.

Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.

Sumber: beritadaerah.co.id

 

 

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi sorotan tajam oleh sejumlah kalangan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo sempat marah dibuatnya. Namun kini pihak terkait di Pelabuhan Tanjung Priok nampaknya terus membenahi pelayanan.

Yang terbaru adalah menerapkan pelayanan sistem online. Kendati relatif tertinggal namun langkah ini patut diapresiasi. Sebab sistem online sudah banyak dilakukan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa. Serta meningkatkan pelayanan. Menurut

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, penerapan sistem online saat ini suatu keharusan. Apalagi hal itu juga banyak dilakukan sejumlah instansi. Pihaknya pada 1 November 2016 lalu, telah melakukan ujicoba pelayanan online.

“Cepat atau lambat sistem  akan jalan. Kita sudah lakukan upaya, terkait pelayanan online. Apa saja yang sudah dilakukan. Persiapan-persiapan telah kami lakukan. Sosialisasi sudah kami lakukan bersama stakeholder terkait,” ujarnya Senin kemarin (19/12).

Menurutnya penerapan pelayanan online cukup efektif. Bahkan saat ini dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah 2,91 perhari. Sementara pemerintah menargetkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah harus 2,5 hari.”Kita terus mendorong pelaksanaan penerapan sistem online. Termasuk DO online dan e-trucking,” jelas Nyoman.

Adapun masih adanya  yang mengeluhkan penerapan online, pihaknya berharap mereka paham tupoksinya. Termasuk pengguna jasa. Berkas persyaratan haruslah lengkap. “Sebab kalau tidak, nanti tertolak oleh sistem online,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pengusaha kapal yang tergabung dalam, Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) DKI Jakarta, mengeluhkan adanya denda keterlambatan sandar. Pasalnya, menurut mereka keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh pengusaha kapal. Namun juga stakeholder terkait.

“Kalau ada keterlambatan. Dilakukan pihak lain, tapi tetap asosiasi yang dikenakan denda. Misal, jadwal sudah ada, sandar sudah ada. Kalau terlambat di denda,” ujar Ketua INSA DKI Jakarta Alimudin.

Menurutnya, keterlambatan itu bukan hanya dari pengusaha kapal pelayaran saja. Sementara schedule sudah ditetapkan. “Sebelum sandar, ada schedule waktu untuk sandar. Kalau lebih kena denda. Soal itu, banyak pihak terkait. Jangan dendanya dibebankan kepada kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Alimudin mengatakan, keterlambatan juga disebabkan implementasi inaportnet yang belum optimal. Menurutnya, kendala di sistem mempengaruhi proses. Seperti saat sandar. Kalau sistem masalah, harus dimanualkan. Namun maksimal 3 jam, hal itu membuat delay.

“Schedule kapal harus sesuai. Dipandu jam berapa, bongkar muat jam berapa. Itu setelah diberlakukannya inaportnet. Kalau sistem bermasalah, satu jam harus manual. Jangan nunggu sampai tiga jam,” pungkasnya.

PriokQ diperkenalkan

Badan Karantina Pertanian (Barantan) meluncurkan pelayanan berbasis situs online yang diberi nama PriokQ Klik. Dengan fasilitas PriokQ Klik, pelayanan waktu Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien hingga 80% dari sebelumnya.

Dalam keterangan resminya, Barantan menyebut inovasi layanan dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini diterapkan demi mendukung upaya pemerintah mengakselerasi ekspor produk pertanian yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit.

“Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas manusia, barang, dan hewan dan tumbuhan. Sebagai salah satu unit pemerintah, BalaiKarantina Pertanian mencegah peluang masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan,” ungkap Widi Hananto, Ketua Pelaksana Sosialisasi PriokQ dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (20/12).

Dia menjelaskan Balai Karatina Priok akan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi guna memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati atau bio diversity Indonesia.

Selain itu, Barantan memperketat pengawasan diwilayah kerja baik di pelabuhan internasional, dry port, kantor pos, maupun pelabuhan domestik dan penumpang seiring dengan peningkatan jumlah komoditas pertanian yang dilalulintaskan.

“Layanan ini merupakan bentuk dukungan kami pada para eksportir importir pertanian,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Purwo Widianto.

PriokQ Klik! adalah layanan inovasi Karantina pertama di Indonesia. Layanan ini memungkinkan bagi eksportir dan importir produk pertanian untuk memonitor proses permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online.

Q adalah singkatan dari quarantine yang artinya karantina.

Hal ini berbeda dari layanan sebelumnya yang dilakukan secara manual atau antri diloket layanan. Kini pengguna jasa dapat memonitor PPK yang diajukan tanpa harus menunggu, perkiraan biaya yang harus dibayar juga dapat langsung dilihat, pembayaran jasapun dapat dilakukan secara online seperti kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Inovasi pembayaran online ini juga menutup kemungkinan markup biaya karantina yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini mendukung penuh komitmen stop gratifikasi dan pungli.

Penghematan biaya dan bagi pengguna jasa diperkirakan akan mencapai 80% dalam pengurusan jasa karantina, karena tanpa menunggu dan realtime.

Lima keunggulan PriokQ Klik :

1. Tanpa harus menunggu, hasil verifikasi dokumen dapat dimonitor secara online bahkan dinotifikasikan via email,

2. Perkiraan biaya (PNBP) langsung dapat diketahui realtime online, tanpa was-was, anti gratifikasi dan pungli, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dinotifikasikan via email,

3. Nomor dokumen yang harus dikirim ke INSW juga bias langsung dicek secara online, tanpa harus menunggu/mengambil hasil print dokumen, ini juga dinotifikasikan via email,

4. Status pengiriman data karantina ke INSW (Indonesia National Single Window) juga dapat dilihat online, tanpa harus menghubungi petugas, sudah bisa di cek kapanpun dimanapun, bahkan notifikasi dikirim via email,

5. Analisis reject INSW, juga dapat dilakukan secara mandiri, agar pengguna jasa dapat memonitor ketika terjadi reject dari INSW.

sumber: indopos.co.id/bisnis.com

 

Truk dilarang masuk tol 23-25 Desember

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

PT Jasa Marga kembali mengingatkan keputusan Kementrian Perhubungan mengenai larangan truk melintas di jalan tol pada 23-26 Desember 016 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.

Perusahaan pengelola jalan tol itu terus menginformasikan melalui akun twitter @PTJASAMARTA, seperti malam ini, Rabu (14/12/2016) pukul 19.30 WIB yang isinya “Mulai 23-26 Desember 2016 untuk kendaraan truk barang dilarang melintas, kecuali kendaraan bermuatan BBM/BBG.

Kementrian Perhubungan menyampaikan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa perayaan hari raya Natal 2016, berlaku mulai 23 Desember 2016 pukul 00.00 WIB sampai dengan 26 Desember 2016 pukul 24.00 WIB.

Larangan tersebut berlaku di ruas jalan tol (1) Merak-Cikupa-Kembangan-JORR W, (2) Kembangan Jakarta-JORR W-Cikunir, (3) Cawang-Dawuan-Purbaleunyi, (4) Cawang-Cikarang Utama-Cikopo-Palimanan-Pejagan-Brebes Timur, dan (5) Cawang-Bogor-Ciawi.

Selain itu juga dijelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2, kecuali pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG).

Sumber: bisnis.com

 

Pelindo siapkan interland waterways Priok – Cikarang

Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini
Kalibaru siap beroperasi penuh tahun ini

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 25 triliun di tahun 2017. Uang yang berasal dari kas perseroan tersebut akan digunakan untuk membangun Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Sorong.

Selain dua pelabuhan tersebut, di tahun 2017, Pelindo II juga berencana membangun Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port.

“Kita akan membangun beberapa pelabuhan baru di Indonesia timur di Sorong, Kalimantan Barat di Kijing juga. Kita akan membangun satu kanal untuk mengatasi masalah kemacetan di interland Tanjung Priok ke Bekasi. Nilai yang kita untuk di tahun 2017 itu lebih kurang sekitar Rp 25 triliun semuanya dari internal,” jelas Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Dengan adanya Interland Waterways dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dry Port diharapkan distribusi barang ke daerah industri di Cikarang bisa lebih cepat dan murah. Rencana pembangunan Interland Waterways memanfaatkan jalur sungai yang sudah ada.

“Dengan cara ini maka distribusi barang dari perlabuhan ke pabrikan akan lebih cepat dan ongkosnya bisa lebih murah. Sehingga kemudian daya saing kita bisa lebih baik cost logistik kita juga bisa lebih rendah,” tutur Elvyn.

Selain itu, Pelindo II juga akan mengembangkan New Priok Container Terminal (NPCT) I dan II di tahun 2017. Dalam tahap pertama pengembangan dan pembangunan pelabuhan, Pelindo II menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun.

“Satu pengembangan lebih lanjut Kalibaru akan bangun New Priok Container II dan III. Tahun depan pada tahap pertama alokasikan sekitar Rp 6 triliun,” kata Elvyn.

Pembangunan Pelabuhan Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat dan Pelabuhan Sorong ditargetkan selesai di 2019.

“Selesainya 2019 insya Allah,” tutup Elvyn.

Koja menurun

Arus peti kemas melalui terminal peti kemas (TPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok hingga Nopember 2016 mencapai 752.697 twenty foot equivalent units (TEUs) atau turun sekitar 15% dibanding pencapaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 902.349 TEUs.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arif, mengatakan penurunan volume peti kemas di TPK Koja itu selain dipicu belum membaiknya perdagangan global, juga karena bebarapa pelayaran/customer di TPK Koja yang direbut oleh New Priok Container Terminal One (NPC-1).

“Ada beberapa shipping line yang sebelumnya di TPK Koja kini dilayani di NPCT-1. Hal ini juga menyebabkan volume throughput peti kemas di Koja mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis disela-sela pelaksanaan kegiatan Donor Darah TPK Koja Peduli, di kantor TPK Koja, Selasa (13/12/2016).

Kegiatan donor darah TPK Koja peduli itu diikuti 99 orang pendonor yang berasal dari karyawan TPK Koja, customer dan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Arif mengatakan, rata-rata peti kemas yang dilayani di TPK Koja setiap bulannya pada tahun 2016 mencapai 67.000 s/d 70.000 TEUs, dan pihaknya optimistis pada tahun 2017 akan mampu meningkatkan market dan pertumbuhan volume peti kemas yang dilayani di terminal.

“Meskipun sekarang ini masih pada masa sulit namun tahun depan kami tetap optimistis throughput di TPK Koja akan tumbuh,” paparnya.

Dia mengatakan, sedangkan arus kunjungan kapal di TPK Koja selama periode Januari-Nopember 2016 sebanyak 597 unit. “Kunjungan kapal tiap bulannya di TPK Koja rata-rata mencapai 50 hingga 65 unit,” ujar dia.

sumber: bisnis.com/detik.com

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

 

Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop
Bisnis angkutan tumbuh pesat, terminal buka layanan non-stop

Bisnis angkutan barang jalur darat atau truk diperkirakan mengalami pertumbuhan volume muatan sebesar 10% hingga 15% pada tahun depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan maraknya pengembangan infrastruktur dalam negeri.

Sugi Purnoto, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bidang Sarana dan Prasarana, mengungkapkan pertumbuhan tidak berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha truk.

“Yang pertama, posisi supply saat ini itu masih lebih tinggi dari demand,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/12).

Hal ini disebabkan karena pengusaha banyak melakukan investasi kendaraan beberapa tahun lalu hingga 2014. Sementara itu, pertumbuhan permintaan angkutan barang tidak sesuai harapan pada 2014-2015.

Artinya, lanjut Sugi, pertumbuhan ekonomi dan logistik ini masih lebih rendah dari populasi angkutan barang pada tahun depan. Namun demikian, angkutan barang jalur darat masih mendominasi transportasi barang di Indonesia, terutama untuk pulau Sumatra, Jawa dan Bali.

“Sumatra, Jawa dan Bali memegang lebih dari 70% share distribusi barang,” katanya. Adapun, pertumbuhan pada tahun depan diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini, kendati permintaan armada angkutan truk belum terlalu signifikan.

Banyaknya armada truk saat ini, kata Sugi, masih mampu menutup pertumbuhan volume muatan hingga 20% untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, overcapacity atau kelebihan armada masih ada tahun depan.

Kyatmaja Lookman, CEO PT Lookman Djaja yang juga menjabat sebagai Wakil Letua Umum DPP Aptrindo bidang Distribusi dan Logistik, memprediksikan angkutan truk di sektor infrastruktur akan lebih berkembang tahun depan.

Alasannya, pemerintah masih terus mengenjot pembangunan jalan tol, pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya. “Kendaraan sektor infrastruktur masih menjanjikan,” katanya.

Untuk angkutan truk bagi barang konsumen, dia memperkirakan pertumbuhannya tidak akan signifikan. Bahkan, dia mengatakan bisnis angkutan untuk jenis barang tersebut cenderung stagnan.

Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan customer behaviour (kebiasaan konsumen) dari dua tahun lalu. Menurutnya, konsumen tidak lagi melakukan kegiatan stocking barang sehingga semua kegiatan distribusi barang dilakukan dengan sistem just in time.

Umumnya, pabrik barang konsumsi, elektronik dan otomotif terutama pabrik Jepang kini mengunakan sistem itu. Tidak hanya pabrik, segmen minimarket yang pertumbuhannya melampaui segmen supermarket besar juga menerapkan sistem yang sama.

“Mereka tidak mau ada uang nyangkut di stocking, sehingga sekarang lebih efisien,” katanya. Dari sistem just in time tersebut, beberapa manufaktur sudah mengurangi pengunaan pusat distribusi atau distribution center di kota besar.

Sekarang ini, lanjut Kyatmaja, industri lebih memilih mengunakan fasilitas stock point. “Stock point ini beda. Jika distribution untuk menyimpang barang, stock point hanya sebagai tempat menampung sementara,” paparnya.

Imbasnya, dia mengatakan perusahaan menerima penawaran dari konsumen untuk menyediakan fasilitas gudang untuk melayani cross docking.

Cross docking yakni transporter mengangkut barang dengan truk besar hingga ke satu gudang sementara, kemudian barang tersebut disebar ke beberapa wilayah dengan mengunakan truk yang lebih kecil.

Sistem ini, menurutnya, akan sangat mengurangi biaya gudang. Alhasil, dia melihat properti segmen pergudangan akan terkena dampak dari berubahnya sistem distribusi logistik tersebut.

Terkait dengan overcapacity, dia mengatakan fenomena ini telah menyebabkan harga jual kembali kendaraan truk semakin jatuh. “Akhirnya harga mobil itu tidak beda dengan harga besi tua. Contohnya, truk tahun 1997 dulu bisa dijual Rp200 juta. Sekarang bisa Rp20-30 juta,” ungkapnya.

Dulu pengusaha bisa mengandalkan keuntungan dari harga jual kembali kendaraan. Kini, dia menuturkan hal tersebut tidak bisa diandalkan karena banjir kendaraan. Banyaknya jumlah kendaraan angkutan barang itu juga menimbulkan dampak lain, yakni penurunan tarif sewa. Sepanjang tahun ini, dia menghitung penurunan tarif trucking sudah mencapai 10%.

“Kalau bicara ongkos logistik mahal. Pasti bukan karena truk. Kita dua tahun belum naikin tarif. Tarif tidak naik, solar turun,” ungkapnya. Dia menambahkan kondisi ini masih terasa hingga akhir tahun ini. Namun, dia berharap kondisi bisnis trucking akan jauh lebih baik pada 2017.

Buka 24 jam

Sementara itu, dari Surabaya dilaporkan, sejak tanggal 1 Desember 2016, PT TPS memberikan layanan pengurusan dokumen dan customer service buka serta siap melayani pengguna jasa selama 24 jam selama 7 hari dalam seminggu.

Di mana sebelumnya loket TPS hanya buka pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap hari. Terobosan layanan tersebut merupakan komitmen nyata dari PT TPS dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

“Layanan 24/7 ini adalah komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik, turut mempermudah sekaligus memperlancar kegiatan logistik dengan pelayanan non stop tersebut,” ujar M Solech, Public Relations PT TPS.

Para pengguna jasa tidak perlu menunggu besok hari untuk pengurusan dokumen ekspor-impor atau yang biasa disebut dengan job order. “Kapan saja kami terima dan langsung proses. Selama ini dalam kondisi normal sebelum 24/7 sehari kami melayani sedikitnya 700 job order, dan bulan Desember 2016 ini rata-rata sedikitnya 1.000 pengurusan job order,” tambahnya.

Sebelum pelayanan dokumen 24/7 diberlakukan, sebenarnya arus penerimaan dan pengiriman petikemas yang melalui TPS sudah berjalan dengan baik sesuai standar pengurusan dokumen adalah satu menit untuk satu unit kontainer dengan syarat dokumen-dokumen pendukung ekspor-impor telah lengkap.

“Begitu pula untuk para eksportir kapan pun barang yang akan diekspor siap tidak perlu menunggu lagi di gudang/lapangan penumpukan. Truk yang membawa barang dalam petikemas dapat langsung meluncur ke TPS sambil dokumen job order diurus, dan setelah mendapatkan dokumen job order, truk petikemas yang telah sampai TPS dapat langsung kami layani,” kata Solech.

Menurut Solech, saat ini TPS sedang menyiapkan beberapa program lain sebagai langkah penyempurnaan atas pelayanan kepada konsumen yang ujung-ujungnya adalah demi kepuasan pelanggan, karena throughput di TPS semakin tahun juga semakin meningkat.

Berdasarkan data realisasi petikemas yang melalui TPS ekspor dan impor secara total dalam TEUs sebanyak 1,162,502 atau naik 2,5% dibanding tahun 2015 pada periode yang sama hingga bulan Oktober 2016.

sumber: bisnis.com/beritajatim.com

Operator truk agar manfaatkan IT

Operator truk agar manfaatkan IT
Operator truk agar manfaatkan IT

 

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau supaya pengusaha truk memanfaatkan dan menerapkan sistem angkutan barang berbasis informasi dan tehnologi (IT) untuk memudahkan pengawasan muatan dari dan ke pelabuhan Priok.

Kepala OP Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan, selain mengimplementasikan sistem IT juga diperlukan manajemen pengelolaan trucking yang profesional.

“Artinya selain adopsi IT yang mumpuni, usaha trucking termasuk SDM nya juga harus profesional dengan menyiapkan armada yang baik dan laik operasi,”ujarnya saat menjadi pembicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Rabu (7-12-2016).

Nyoman mengatakan, instansinya juga sudah mewajibkan agar semua truk pengangkut barang dan peti kemas di Priok di pasang sticker khusus setelah dilakukan pendataan oleh kantor OP Tanjung Priok.

“Jadi nanti yang tidak ada sticker di trailler tersebut tidak boleh masuk pelabuhan Priok,”paparnya.

Project Director Probis Miles PT.Telkom, Natal Imam Ginting, mengatakan sudah sejak tahun lalu pihaknya bekerjasama dengan Aptrindo DKI dalam pemanfaatan sistem IT untuk trucking di pelabuhan Priok dengan membuat aplikasi berbasis web Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAB).

“Sistem ini sudah dimanfaatkan meskipun belum maksimal.Makanya kedepan terus dilakukan inovasi agar lebih menarik,”ujar dia.

Uji kir

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mensinyalir hanya 57% armada angkutan barang di DKI Jakarta yang secara reguler memanfaatkan dan melakukan uji fisik dan kelaikan operasi atau KIR di fasilitas pengujian kendaraan bermotor (PKB) milik Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan tidak ada angka pasti jumlah armada angkutan barang (berbagai jenis) yang beroperasi di DKI Jakarta. Namun, katanya, jika jumlah angkutan barang jenis truk kontener di DKI Jakarta mencapai lebih dari 20.000-an

“Data yang kami peroleh, ternyata hanya 57% angkutan barang di DKI yang reguler uji KIR di PKB Pemprov DKI Jakarta, sedangkan sisanya atau 43% tidak jelas melakukan uji KIR di mana?” ujarnya saat berbicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, bertema ‘Kebijakan Pemerintah Menunjang Angkutan Barang’, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Rapat Konsolidasi DPD Aptrindo DKI Jakarta itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Selain itu juga dihadiri Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Pengelola Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Priok serta Asosiasi Pelaku Usaha terkait seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok.

Mustadjab mengemukakan 43% angkutan barang di DKI Jakarta yang diduga lalai terhadap kewajiban melakukan Uji KIR tersebut sangat rentan terhadap faktor keselamatannya karena kelaikan operasi armadanya patut disangsikan.

Mustadjab mengatakan pihaknya juga mendorong agar setiap kegiatan pengangkutan barang dilindungi oleh asuransi. “Sampai kini kegiatan angkutan barang masih sering alami pencurian dan kecelakaan karenanya perlu di asuransikan untuk memperoleh klaim jika terjadi masalah,” paparnya.

Kadishub Propinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan instansinya mewajibkan seluruh armada angkutan barang di DKI Jakarta untuk lakukan uji KIR. “Tidak ada toleransi semua armada angkutan barang harus uji KIR,” ujarnya.

Dia menegaskan sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa, baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Untuk menggenjot kegiatan Uji KIR angkutan barang di DKI Jakarta Dishub DKI sudah mengizinkan kegiatan uji KIR dilaksanakan oleh pihak swasta.

“Kehadiran fasilitas uji KIR swasta bukan untuk menyaingi fasilitas uji KIR milik Pemprov.Tetapi untuk mensinergikan supaya tetcipta percepatan dalam pelayanan,” ujarnya.

sumber: bisnis.com

 

Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Tarif gudang RI - Singapura bersaing ketat
Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil.

Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan Cakung dan Balikpapan, serta Cikarang. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia.

“Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Heru mengatakan, setelah gudang raksasa diluncurkan Presiden Jokowi, Singapura langsung menurunkan tarif gudang. Alasannya, sambung dia, sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura akan pindah. Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung.

“Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri,” jelas Heru.

Sistem resi gudang

Demi menjaga pasokan pangan nasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu yang berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika diterapkan secara nasional, maka sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas. Implikasinya dapat menekan tingkat inflasi.

Menurut Mendag Enggar, sistem lelang online yang didukung dengan integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan komoditas.

“Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan bersifat nasional dapat memunculkan pembentukan harga yang lebih baik dan transparan serta menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan,” imbuhnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/12).

Lebih lanjut, integrasi SRG dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak maupun waktu.

“Hal ini akan mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional,” ungkap Mendag.

Tak hanya itu, integrasi ini dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya tekanan inflasi. Menurutnya, terintegrasinya SRG dan PLK dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan inflasi.

“Implementasi SRG dan PLK secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, sehingga inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah berperan mengembangkan SRG danSPLK di daerah karena fluktuasi harga komoditas pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah. Tingkat inflasi daerah ini akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi nasional.

Menko Darmin juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendag. Ia meyakini Sistem Aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Inetgrasi SRG ke dalam kegiatan PLK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek percontohan integrasi SRG dan SPLK telah dilakukan di Jawa Barat, pada gudang-gudang SRG yang terletak di Indramayu, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Bogor.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag juga telah memberikan persetujuan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara Pasar Lelang Online.

Bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia bertugas sebagai lembaga kliring dan penjaminan. Sistem Pos2Pay PT Pos Indonesia dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan dan jaringan logistiknya sebagai sarana pengiriman komoditas.

Selain itu, terdapat beberapa lembaga lain yang terlibat aktif dalam penyiapan dan pelaksanaan integrasi SRG dan SPLK di Jawa Barat, seperti BI, Kantor Perwakilan BI Jabar, Dinas Perindag Jabar, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Dinas Koperindag Kab. Tasikmalaya, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo.

SRG merupakan instrumen perdagangan dan keuangan baru di Indonesia untuk membantu komoditas pertanian memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan agunan lainnya.

Instrumen ini dapat menjadi sarana tunda jual saat panen raya ketika harga komoditas berada pada titik terendah dan membuka akses pembiayaan bagi para petani yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan agunan.

SRG tidak hanya sekedar penyimpanan, namun juga pemberian nilai tambah karena komoditas yang disimpan dapat diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Sedangkan SPLK merupakan sarana pemasaran komoditas yang transparan sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan menjadi lebih ekonomis dan efisien, serta menjadi sumber pasokan kebutuhan komoditas nasional.

Pada saat yang bersamaan, diluncurkan pula aplikasi SRG Mobile berbasis android. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan SRG yang telah terintegrasi dengan kegiatan SPLK.

“SRG Mobile dirancang untuk memudahkan petani pemilik barang/resi gudang. SRG Mobile bisa digunakan untuk simulasi biaya, mengajukan penyimpanan dan pengeluaran komoditas, memperoleh referensi harga komoditas, dan membuat rencana pemasaran melalui PLK,” ujar Enggar.

sumber: liputan6.com/cnnindonesia.com

 

Fordeki siap tampung limpahan peti kemas Priok

130703_pelabuhan-tanjung-priok-1

Pengusaha depo kontener yang tergabung dalam Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki) Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan buffer area seluas 30 Ha di luar pelabuhan Priok yang berlokasi di kawasan Cilincing Jakut untuk menampung barang yang sudah clearance kepabeanan namun tidak segera dikeluarkan oleh pemiliknya dari terminal peti kemas lini satu pelabuhan.

Ketua Fordeki Tanjung Priok, Syamsul Hadi mengatakan kesiapan lahan tersebut sudah disampaikan pada saat pertemuan kordinasi pengurus Fordeki dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gde Saputera, di kantor OP Priok, Rabu (30-11-2016).

“Selain soal kesiapan lahan yang sudah dipersiapkan anggota kami, dalam pertemuan itu juga kami sampaikan empat usulan kepada OP Priok sebagai acuan implementasi relokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau clearance pabean itu,”ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/11).

Usulan itu, kata dia, pertama, tarif storage di buffer area tidak dikenakan tarif progresif sebagaimana yang berlaku di kawasan lini satu pelabuhan Priok.

Kedua, supaya dibuatkan solusi permanen kegiatan relokasi barang impor yang sudah SPPB ke buffer area dengan berpedoman kepada penurunan biaya logistik maupun kelancaran arus barang.

Usulan ketiga, kegiatan relokasi kargo impor tersebut harus jelas yakni menggunakan satu parameter saja apakah berdasarkan yard occupancy ratio (YOR) 65% atau masa timbun di lini satu maksimal 3 hari

“Pasalnya, realitas dilapangan selama ini terminal peti kemas menggunakan parameter yang maksimal 3 hari masa timbum sehingga kontainer yang belum SPPB justru dimohonkan oleh terminal ke Bea Cukai untuk dipindahkan ke lini 2 tetapi untuk kontainer yang sdh SPPB walaupun lebih 3 hari tetap ditimbun didalam pelabuhan,” ujar Syamsul.

Keempat, Fordeki juga mengusulkan kepada OP Tanjung Priok mengundang asosiasi pengguna dan penyedia jasa berikut pengelola terminal peti kemas serta Bea dan Cukai Pelabuhan Priok untuk memperdalam implementasi Permenhub No:116/2016 tentang batas waktu penumpukan maksimal tiga hari pelabuhan.

“Sehingga bisa secara utuh dan mengatur secara teknis tentang mekanisme relokasi barang impor yang sudah SPPB tersebut,”ujar dia.

Sudah tak cocok

Pengusaha logistik meminta agar pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok diselesaikan sampai tahap I saja. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia memandang, Pelabuhan Priok sudah tidak cocok lagi untuk dikembangkan melebihi pengembangan tahap I.

Zaldi Masita, ketua asosiasi tersebut mengatakan, saat ini akses keluar masuk Priok sudah tidak memadai. Selain itu, pelabuhan juga jauh dari kawasan industri.

Hal itu membuat biaya transportasi tinggi. “Dari sisi tarif bongkar muat juga tinggi, intinya, sudah tidak ideal lagi dikembangkan menjadi pelabuhan internasional, cukup nasional saja,” katanya kepada KONTAN pekan lalu.

Zaldi mengatakan, lebih baik pemerintah segera mempervepat pembangunan Pelabuhan Patimban, dari pada mengembangkan Pelabuhan Priok. Daya saing Pelabuhan Tanjung Priok masih buruk. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kondisi tersebut bisa dilihat dari proses bongkar muat barang atau peti kemas dari kapal ke area penumpukan yang masih kurang tertata.

Selain proses bongkar muat yang masih kurang tertata, tarif bongkar muat pun mahal. Saat ini, Budi mengatakan, tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok masih US$ 80 dolar.

Ketiga, Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat ini juga masih terbebani oleh waktu tunggu kapal di pelabuhan yang sampai saat ini masih 12 jam. Budi mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut agar daya saing Pelabuhan Tanjung Priok membaik, dia telah meminta kepada Syahbandar, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II untuk segera memperbaiki diri.

Dia meminta kepada ke tiga pihak tersebut untuk segera mengadopsi sistem tercanggih di negara lain untuk diterapkan di Tanjung Priok. Sementara itu, untuk tarif bongkar muat peti kemas, Budi meminta agar bisa diturunkan dari US$ 80 menjadi US$ 35.

Untuk waktu tunggu kapal, pihaknya akan mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab, supaya cepat bisa diatasi.

Pelindo siapkan IBS

Empat badan usaha milik negara pengelola pelabuhan, Pelindo I-IV, bekerjasama dengan enam bank menggarap sistem pembayaran terpadu untuk layanan peti kemas. Kerja sama itu diharapkan mampu menekan sistem pembayaran tunai yang selama ini masih mendominasi bisnis pelabuhan.

“Sekarang sudah single billing system. Kami ingin bikin sistem teknologi informasi pelabuhan agar semua pelabuhan terkoneksi penuh. Sedang kami pelajari untuk diterapkan tahun depan,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno usai menyaksikan penandatanga nota kesepahaman kerja sama itu di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan PT Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB NIAGA, dan Bukopin. Enam bank akan menggarap penyediaan dan pemanfaatan layanan cash management untuk mendukung penerapan integrated billing system (IBS).

IBS ini dianggap sebagai salah satu solusi bagi pengguna jasa kepelabuhanan. “Untuk menuju pelabuhan modern, tidak akan ada lagi transaksi tunai. Transaksi harus nontunai agar bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan,” kata Direktur Utama Pelindo II Elvyn Masassya.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id/tempo.co