Arsip Tag: rini soemarno

Luhut minta Rini copot Elvyn jika ongkos logistik Priok masih mahal

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, untuk mencopot Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G Masassya, jika tidak bisa membenahi sistem logistik di pelabuhan Tanjung Priok.

Pasalnya, kata Luhut, hingga saat ini ongkos logistik di pelabuhan internasional tersebut masih tinggi. Dia mengungkapkan, waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok memang sudah diturunkan menjadi tiga hari.

Meski demikian, mantan Menkopolhukam ini mengaku belum puas dengan capaian tersebut, karena ongkos logistik masih tetap mahal.

“Dwelling time memang berhasil diturunkan tiga hari sekian itu. Tapi saya pribadi belum puas. Karena ternyata kami cek cost-nya masih tinggi,” katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Awalnya, dia mengira ongkos logistik akan turun seiring dengan dwelling time yang mulai terpangkas. Ternyata, meski dwelling time sudah turun tapi ongkos logistik masih tetap tinggi. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di pelabuhan seakan menikmati hal tersebut.

“Jadi, mereka enggak mau keluar dari comfort zone. Orang menikmati ketidakteraturan di situlah jadi bisa macam-macam,” imbuh dia.

Sebab itu, jenderal bintang empat ini meminta agar ongkos logistik di pelabuhan dapat dituruunkan. Sebab, hingga saat ini inefisiensi di pelabuhan mencpai Rp720 triliun.

“Jadi saya sudah bilang Bu Rini, kalau (Pelindo II) macam-macam ganti saja. We have to make choice,” ujar Luhut.

Penyimpangan manajemen lama

Di tempat terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 4,08 triliun atas perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH).

“Berdasarkan hasil investigasi, BPK menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan kerja sama,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat ditemui di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Moermahadi menuturkan indikasi kerugian yang dialami negara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 2 Juli 2015, yaitu Rp 13.337 per US$.

“BPK menyimpulkan ada penyimpangan dari proses perpanjangan kerja sama yang ditandatangani 5 Agustus 2014.”

Adapun rincian penyimpangan-penyimpangan tersebut yang pertama adalah rencana perpanjangan kerja sama itu tak pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta tak dimasukkan ke Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Padahal rencana perpanjangan ini telah diinisiasi oleh Direktur Utama PT Pelindo II saat itu sejak 2011. “Serta tidak diinformasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014,” ujar Moermahadi.

Lalu penyimpangan kedua adalah perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut terjadi tanpa adanya izin konsensi ke Menteri Perhubungan. Kemudian penunjukkan PT Hutchinson Port Holding oleh Pelindo II sebagai mitra juga dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Penyimpangan keempat adalah perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH, meski belum ada persetujuan di dalam rapat umum pemegang saham dari Menteri BUMN.

Terakhir penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor oleh Pelindo II dinilai dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerja sama itu diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya kerja sama dengan PT HPH.

sumber: sindonews.com/tempo.co

Fordeki siap tampung limpahan peti kemas Priok

130703_pelabuhan-tanjung-priok-1

Pengusaha depo kontener yang tergabung dalam Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia (Fordeki) Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan buffer area seluas 30 Ha di luar pelabuhan Priok yang berlokasi di kawasan Cilincing Jakut untuk menampung barang yang sudah clearance kepabeanan namun tidak segera dikeluarkan oleh pemiliknya dari terminal peti kemas lini satu pelabuhan.

Ketua Fordeki Tanjung Priok, Syamsul Hadi mengatakan kesiapan lahan tersebut sudah disampaikan pada saat pertemuan kordinasi pengurus Fordeki dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gde Saputera, di kantor OP Priok, Rabu (30-11-2016).

“Selain soal kesiapan lahan yang sudah dipersiapkan anggota kami, dalam pertemuan itu juga kami sampaikan empat usulan kepada OP Priok sebagai acuan implementasi relokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau clearance pabean itu,”ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/11).

Usulan itu, kata dia, pertama, tarif storage di buffer area tidak dikenakan tarif progresif sebagaimana yang berlaku di kawasan lini satu pelabuhan Priok.

Kedua, supaya dibuatkan solusi permanen kegiatan relokasi barang impor yang sudah SPPB ke buffer area dengan berpedoman kepada penurunan biaya logistik maupun kelancaran arus barang.

Usulan ketiga, kegiatan relokasi kargo impor tersebut harus jelas yakni menggunakan satu parameter saja apakah berdasarkan yard occupancy ratio (YOR) 65% atau masa timbun di lini satu maksimal 3 hari

“Pasalnya, realitas dilapangan selama ini terminal peti kemas menggunakan parameter yang maksimal 3 hari masa timbum sehingga kontainer yang belum SPPB justru dimohonkan oleh terminal ke Bea Cukai untuk dipindahkan ke lini 2 tetapi untuk kontainer yang sdh SPPB walaupun lebih 3 hari tetap ditimbun didalam pelabuhan,” ujar Syamsul.

Keempat, Fordeki juga mengusulkan kepada OP Tanjung Priok mengundang asosiasi pengguna dan penyedia jasa berikut pengelola terminal peti kemas serta Bea dan Cukai Pelabuhan Priok untuk memperdalam implementasi Permenhub No:116/2016 tentang batas waktu penumpukan maksimal tiga hari pelabuhan.

“Sehingga bisa secara utuh dan mengatur secara teknis tentang mekanisme relokasi barang impor yang sudah SPPB tersebut,”ujar dia.

Sudah tak cocok

Pengusaha logistik meminta agar pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok diselesaikan sampai tahap I saja. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia memandang, Pelabuhan Priok sudah tidak cocok lagi untuk dikembangkan melebihi pengembangan tahap I.

Zaldi Masita, ketua asosiasi tersebut mengatakan, saat ini akses keluar masuk Priok sudah tidak memadai. Selain itu, pelabuhan juga jauh dari kawasan industri.

Hal itu membuat biaya transportasi tinggi. “Dari sisi tarif bongkar muat juga tinggi, intinya, sudah tidak ideal lagi dikembangkan menjadi pelabuhan internasional, cukup nasional saja,” katanya kepada KONTAN pekan lalu.

Zaldi mengatakan, lebih baik pemerintah segera mempervepat pembangunan Pelabuhan Patimban, dari pada mengembangkan Pelabuhan Priok. Daya saing Pelabuhan Tanjung Priok masih buruk. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kondisi tersebut bisa dilihat dari proses bongkar muat barang atau peti kemas dari kapal ke area penumpukan yang masih kurang tertata.

Selain proses bongkar muat yang masih kurang tertata, tarif bongkar muat pun mahal. Saat ini, Budi mengatakan, tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok masih US$ 80 dolar.

Ketiga, Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat ini juga masih terbebani oleh waktu tunggu kapal di pelabuhan yang sampai saat ini masih 12 jam. Budi mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut agar daya saing Pelabuhan Tanjung Priok membaik, dia telah meminta kepada Syahbandar, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II untuk segera memperbaiki diri.

Dia meminta kepada ke tiga pihak tersebut untuk segera mengadopsi sistem tercanggih di negara lain untuk diterapkan di Tanjung Priok. Sementara itu, untuk tarif bongkar muat peti kemas, Budi meminta agar bisa diturunkan dari US$ 80 menjadi US$ 35.

Untuk waktu tunggu kapal, pihaknya akan mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab, supaya cepat bisa diatasi.

Pelindo siapkan IBS

Empat badan usaha milik negara pengelola pelabuhan, Pelindo I-IV, bekerjasama dengan enam bank menggarap sistem pembayaran terpadu untuk layanan peti kemas. Kerja sama itu diharapkan mampu menekan sistem pembayaran tunai yang selama ini masih mendominasi bisnis pelabuhan.

“Sekarang sudah single billing system. Kami ingin bikin sistem teknologi informasi pelabuhan agar semua pelabuhan terkoneksi penuh. Sedang kami pelajari untuk diterapkan tahun depan,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno usai menyaksikan penandatanga nota kesepahaman kerja sama itu di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan PT Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB NIAGA, dan Bukopin. Enam bank akan menggarap penyediaan dan pemanfaatan layanan cash management untuk mendukung penerapan integrated billing system (IBS).

IBS ini dianggap sebagai salah satu solusi bagi pengguna jasa kepelabuhanan. “Untuk menuju pelabuhan modern, tidak akan ada lagi transaksi tunai. Transaksi harus nontunai agar bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan,” kata Direktur Utama Pelindo II Elvyn Masassya.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id/tempo.co

 

 

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II
Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memberikan tengat waktu hingga hari ini, Kamis (4/8/2016) kepada manajemen Pelindo II terkait langkah penyelesaian dalam mengatasi kepadatan delivery barang dan peti kemas setiap akhir pekan di Terminal 3 pelabuhan tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya tetap mengacu pada Surat Kepala OP sebelumnya yang disampaikan pada Juli 2016 kepada Direksi Pelindo II untuk segera mengambil langkah komprehensif dalam mengurai kepadatan di Terminal 3 Pelabuhan Priok.

“Surat itu memberi waktu dua pekan, dan besok (Kamis 4 Agustus 2016) merupakan batas akhir Pelindo II harus menyampaikan apa yang akan dilakukan terhadap persoalan kepadatan peti kemas di Terminal 3 Priok itu. Kita tunggu sampai besoklah, tetapi koordinasi tetap kita lakukan dengan Pelindo II dalam hal ini,” ujarnya kepada Bisnis seusai menggelar rapat koordinasi dengan stakeholders di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (3/8/2016).

Dia mengatakan langkah rekayasa traffic untuk menghidari kepadatan arus barang dan peti kemas di pelabuhan merupakan tanggung jawab manajemen pelabuhan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Harus ada amdalnya (analisa dampak lingkungan) dan tentunya koordinasi terhadap aktivitas di Terminal 3 pelabuhan Priok itu,” paparnya.

Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok-anak usah Pelindo II-yang mengoperasikan Terminal 3 Pelabuhan Priok, Rima Novianti mengatakan untuk mengurangi tingkat kepadatan yang meyebabkan antrean truk peti kemas di Terminal 3 Priok akan dilakukan pengaturan lebih baik supaya kegiatan di terminal tersebut bisa berjalan lancar.

“Kita terus lakukan kordinasi dengan stakeholders dan intansi di Priok supaya kepadatan tidak terulang lagi pada pekan ini,” ujarnya.

Rima menyatakan kepadatan delivery peti kemas di Terminal 3 Priok tidak sampai menimbulkan kongesti pada kegiatan layanan kapal dan bongkar muat. “Jangan dibilang kongesti dong, itu kan terjadi hanya di saat tertentu saja dan komitmen kita akan memperbaikinya,” paparnya.

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan kepadatan delivery barang di sisi darat pelabuhan berpotensi mengganggu layanan kapal di dermaga jika berlangsung terus menerus sehingga pelabuhan berpotensi kongesti.

Adil mengatakan ALFI merespons positif pernyataan Dirut Pelindo II Elvyn G.Masassya yang akan menyeragamkan tarif layanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges di seluruh terminal peti kemas ekspor impor pelabuhan Priok.

Perang Tarif

Menurut Adil, kepadatan arus peti kemas di Terminal 3 Priok terjadi karena adanya persaingan tarif layanan bongkar muat dengan terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersebut, sehingga pelayaran asing lebih memilih masuk ke Terminal 3 yang saat ini CHC-nya lebih rendah U$10/peti kemas 20 feet ketimbang di terminal peti kemas MAL, JICT dan TPK Koja.

“Pak Elvyn kan sudah bilang akan menyeragamkan tarif-nya dan membuat manajemen traffic yang lebih baik di pelabuhan Priok. Kita tunggu saat realisasinya, sebab kondisi ini hanya menguntungkan kapal asing,” ujar Adil.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja,Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Di seluruh terminal tersebut pelayaran mengutip biaya terminal handling charges (THC) kepada pemilik barang sebesar US$95 untuk peti kemas 20 feet.

Adapun komponen THC yakni CHC yang diterima operator terminal di tambah surcharges yang diperoleh perusahaan pelayaran asing. Namun, jika di Terminal 3 pelabuhan Priok, perusahaan pelayaran hanya membayar CHC ke terminal peti kemas sebesar US$73 per peti kemas 20 feet sedangkan di JICT,TPK Koja dan MAL, CHC sebesar US$ 83/peti kemas 20 feet.

“Pemilik barang bayar tetap US$95 per peti kemas 20 feet sehingga surchages yang dinikmati oleh pemilik kapal asing di Terminal 3 Priok mencapai US$22 per boks,sedangkan jika di JICT, Koja dan MAL surcharges yang dinikmati pelayaran asing hanya US$12 per bok. Ketidakseragaman tarif inilah yang jadi pemicu” ujar Adil.

Dilirik Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui Jakarta Propertindo (BUMD Pemprov DKI Jakarta) mengajak PT Pelindo II (Persero) bersinergi mengembangkan pelabuhan dan kawasan industri terintegrasi di pulau reklamasi O, P, dan Q di Jakarta Utara.

“Kita ingin menjadikan BUMN sebagai mitra untuk mengembangkan Tanjung Priok. Pulau reklamasi O, P, Q bisa dijadikan sebagai kawasan industri untuk petrokimia dan termasuk otomotif,” kata Basuki usai menemui Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis.

Menuru Ahok, sinergi Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan antara PT Jakarta Propertindo (BUMN DKI Jakarta) dengan PT Pelindo II (Persero).

Ia menjelaskan pengembangan Tanjung Priok menjadi pelabuhan terintegrasi dengan pelabuhan lainnya di kawasan itu karena sudah terlalu padat.

“Pelindo II saat ini sudah mengembangkan Tanjung Priok. Dengan sinergi bersama Jakarta Propertindo bisa dikembangkan lagi kawasan pelabuhan dan industri yang lebih luas lagi,” kata Direktur Utama Jakarta Propertindo Satya Heragandhi.

Ia menjelaskan pulau reklamasi disiapkan untuk pelabuhan namun bisa dikembangkan untuk keperluan yang lebih besar, termasuk kawasan industri.

Meski begitu, Satya mengatakan pengembangan kerja sama itu masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan sehingga belum bisa diungkapkan lebih jauh kepada publik.

“Intinya, pengembangan pelabuhan, kawasan industri di Tanjung Priok dan pulau reklamasi O, P, Q itu bisa memangkas biaya logistik dan mempermudah arus distribusi barang,” ujarnya.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan sinergi Pelindo II dengan Jakarta Propertindo dimungkinkan terlebih pelabuhan dan kawasan industri yang bisa dikembangkan mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Marunda.

“Pengembangan pelabuhan di kawasan industri, pergudangan dapat memangkas biaya logistik dan mempermudah arus barang. Secara konseptual disepakati untuk bersinergi dalam mengimplementasikan akan dibentuk tim, akan dibentuk feasibilty study, peruntukan yang paling relevan dari lokasi tersebut,” ujar Evlyn.

Dia mengatakan pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim bersama antara Jakarta Propertindo dan Pelindo II untuk menyelesaikan kajian mendalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan.

sumber: bisnis.com/Antara

RI andalkan impor stabilkan harga pangan

RI andalkan impor stabilkan harga pangan
RI andalkan impor stabilkan harga pangan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor untuk menstabilkan lonjakan harga yang terjadi pada beberapa komoditas. Bahkan, pemerintah telah membuka keran impor untuk daging sapi dan gula pasir.

Menteri Perdagangan Thomas mengatakan, pemerintah menargetkan harga daging sapi sebesar Rp80 ribu per Kilogram (kg), sesuai dengan arahan presiden. Untuk itu, pemerintah menambah pasokan daging sapi dengan cara impor daging sapi sebanyak 1.800 ton dari total seluruhnya mencapai 27.400 ton.

“Saat ini sudah terkumpul dari sisi pengadaan dan pemesanan 27.400 ton dari berbagai negara. Pemerintah lakukan penugasan Bulog 10 ribu ton, PT Berdikari 5 ribu ton, dan kerjasama dengan PT Dharmajaya 500 ton yang sekarang sudah terealisasi 225 ton,” kata Tom di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2016).

Dari total tersebut, lanjut Lembong, masih ada tambahan pasokan daging dari impor daging sapi yang dilakukan oleh pihak swasta. Menurut perkiraannya, impor daging sapi tersebut bisa mencapai total 20 ribu ton.‎

Selain daging sapi, pemerintah juga telah membuka impor untuk gula mentah (raw sugar). Impor gula dilakukan karena petani baru mulai melakukan proses penggilingan tebu, sehingga stok pasokan gula masih perlu ditambah, khususnya bagi produsen gula.

Pemerintah sudah menambah pasokan pasar melalui penugasan ke PT PPI sebanyak 150 ribu ton disalurkan melalui mekanisme operasi pasar juga.

“Saat ini sudah mencapai 99 ribu ton yang tersalur ke pasar. Pemerintah juga menugaskan PTPN dan RNI mengimpor gula mentah sebesar 381 ribu ton untuk diolah jadi gula konsumsi,” jelas dia.

Jaga kesejahteraan

Pemerintah pun tetap berkomitmen untuk menjaga harga jual komoditas diatas ke pihak petani. Selain menjaga harga di konsumen dengan harga yang wajar, pemerintah juga ingin kesejahteraan petani bisa tetap terjaga.

Lembong mengatakan pemerintah memberlakukan HPP (harga pokok penjualan) yang merupakan harga yang dijamin pemerintah dan akan diberikan kepada Bulog.

“Jadi petani enggak usah khawatir, berapapun yang diimpor petani dijamin bisa menjual hasilnya ke bulog atau BUMN yang ditugaskan dengan harga minimum tersebut,” jelas dia.

Pemerintah menentukan HPP sebesar Rp9.100 per kg kepada petani tebu. Sementara itu, pemerintah juga menargetkan harga di tingkat konsumen untuk gula bisa mencapai Rp12.500 per kg.

Lembong menyatakan, telah menetapkan referensi harga bawang merah di tingkat petani Rp15 ribu per Kg. Pada saat yang sama di tingkat konsumen target Rp25 ribu per kg. Penyerapan di petani maupun pengeceran akan dilakukan oleh Bulog supaya lebih efektif.

Pemerintah menetapkan harga beras medium di tingkat petani Rp7.300 per kg, sedangkan di tingkat konsumen diharapkan Rp9.500 per kg‎.

Untuk merealisasikan target harga tersebut, pemerintah akan tetap menggelar operasi pasar yang dilakukan melalui Bulog. Bahkan, untuk operasi pasar kali ini pemerintah menyiapkan sebanyak 390 ribu ton beras untuk operasi pasar mulai 1 Juni hingga 6 juli.

“170 ribu menggunakan cadangan beras pemerintah dengan harga operasi pasar Bulog dan 220 ribu ton menggunakan mekanisme komersial Bulog dengan harga Rp8.500 per Kg,” pungkasnya.

Diupayakan terkendali

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta petani tidak khawatir ketika pemerintah melakukan impor pangan jelang Ramadhan 2016. Sebab, praktik impor terkendali oleh BUMN pelaksana dan bertujuan untuk menstabilkan harga. Produk pangan petani akan tetap jadi prioritas beredar di pasar.

“Yang paling utama adalah kita ingin menjaga petani sehingga tetap semangat menanam dan juga menjaga harga konsumen jelang puasa dan lebaran,” kata dia usai rapat koordinasi pengendalian harga pangan jelang Ramadhan, Selasa (31/5).

Misalnya untuk komoditas bawang merah, kata Rini, harganya telah ditetapkan dengan pelaksana Perum Bulog. Di mana minimal harga beli di petani Rp 15 ribu per kilogram dan dijual di konsumen Rp 25 ribu. Begitupun dengan beras yang harganya masih tinggi di pasar. Di tingkat grosir, harga beras diupayakan Rp 8.500 per kilogram.

Rini juga telah menginstruksikan praktik impor daging sapi oleh Bulog sebanyak 10 ribu ton dan Berdikari sebanyak 50 ribu ton. Daging-daginh tersebut akan berguna mengendalikan harga sapi sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yakni memiliki harga rata-rata Rp 80 ribu per kilogram.

“Sapi penting untuk memenuhi kebutuhan gizi dan protein masyarakat,” tuturnya.

Dalam mengatur pola distribusi impor pangan, Bulog dan BUMN pelaksana lainnya bekerja sama dengan Kemendag dan Badan Pusat Statistik. Tujuannya agar segala tata kelola pengeluaran dan sasaran wilayah Operasi Pasar (OP) tepat dan efektif. OP serupa dilakukan untuk komoditas gula.

Tak boleh telanjang

Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong, mengungkapkan pemerintah menugaskan 2 BUMN melakukan impor daging, rinciannya 10.000 ton oleh Perum Bulog, dan 5.000 ton oleh PT Berdikari. Sisanya diimpor oleh swasta.

Kendati demikian, Lembong merahasiakan lebih jauh proses impor daging beku tersebut, seperti asal daging impor, kedatangan daging impor, dan perusahaan swasta yang terlibat.

“Di satu sisi kami mau transparan berbagi informasi, tapi di sisi lain kami nggak bisa buka semua,” kata Lembong, usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Menurut Lembong, informasi terkait impor daging tersebut bisa berdampak pada psikologi pasar, sehingga malah akan membuat kebijakan stabilisasi harga tak berfungsi optimal.

“Berinteraksi dengan pasar seperti main kartu, tak bisa semua kartu bisa dibuka. Nggak bisa jawab semua, harus menata interaksi pasar dengan baik, kalau telanjang langsung (informasi) dalam interaksi pasar nanti tidak optimal,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah membuka banyak opsi negara-negara yang bisa jadi alternatif impor daging, selain Australia yang selama ini jadi negara eksportir sapi tradisional bagi Indonesia.

“Pemasok tradisional hewan hidup dan daging potongan selama ini Australia. Mungkin 2-3 negara utama yang bisa dieksploitasi dalam waktu yang tak banyak,” ujar Lembong.

sumber: detik.com/republika.co.id/metrotvnews.com