Semua artikel oleh alec

Ali 'Mr Alec' Cestar is the webmaster & editor, the one who manages the entire aspect of ALFI Jakarta's website, mailing list and social media. Available at Whatsapp only, no SMS! 0821-55315751
Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi

BC ingatkan perlunya sertifikat AEO

Authorized Economic Operator (AEO) merupakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

JAKARTA (alfijakarta): Saat ini, sertifikat AEO dinilai sangat perlu dimiliki setiap perusahaan logistik yang ingin berstandar internasional.

Pasalnya, kemudahan terintegrasi yang ditawarkan sistem AEO, selain memudahkan pelayanan transaksi ekspor dan impor, juga telah beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, hingga jaminan supply chain ke konsumen.

Hal ini dibahas dalam forum “Sertifikasi Authorised Economic Operator dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA)”, pada hari kedua pelaksanaan Jakarta International Logistic and Supply Expo (JILSE) Forum 2017.

Diungkapkan Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Fadjar Donny Tjahyadi, sebagai salah satu inisiatif dalam Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), dengan pengembangan program kepatuhan pengguna jasa yang terintegrasi, Bea Cukai merencanakan menambah jumlah anggota AEO, yang saat ini terdiri dari 66 perusahaan menjadi 75 perusahaan, mengingat besarnya peran AEO dalam melancarkan arus barang dan mengurangi biaya logistik.

Fadjar Donny juga menjelaskan keuntungan yang didapatkan perusahaan anggota AEO. Selain intangible benefit, perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe dan secure, serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional. Perusahaan AEO juga akan mendapatkan sepuluh tangible benefits.

“Tangible benefits berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal, penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik, pemberitahuan pendahuluan (prenotification), jaminan perusahaan, kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala, kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan, prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis Bea Cukai, tersedianya client manager, serta layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja kantor pabean,” ujarnya.

Manajer AEO PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia Dedi mengatakan perusahaan yang memproduksi cerutu, tembakau pipa, dan fine cut, yang mendapat sertifikasi AEO pada Oktober 2016, menjelaskan manfaat AEO.

Menurut dia, secara internal setelah menjadi AEO pihaknya merasa hubungan dengan Bea Cukai menjadi semakin harmonis, akses informasi dan komunikasi pun semakin mudah.

“Di perdagangan internasional, sebelum AEO kontainer ekspor kami dari Indonesia ke Eropa, selalu diinspeksi Bea Cukai setempat, hingga kami sering mengalami keterlambatan penerimaan dan terjadi penambahan biaya. Setelah AEO, masih dilakukan pemeriksaan, karena produk tembakau termasuk produk sensitif di Eropa, tapi hanya secara acak. Di tempat tujuan akhir pun semua kontainer ekspor dari Indonesia ke Eropa tidak diperiksa lagi karena sudah dapat sertifikat AEO,” katanya.

Untuk ke depannya, Dedi mengharapkan Bea Cukai Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Bea Cukai di negara lain, sehingga perusahaan dapat kepastian kemudahan operasional di negara mana pun.

Juga, kerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya, sehingga perusahaan dapat pengakuan, bukan hanya di Bea Cukai saja. (tempo.co/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Pengurusan dokumen online, Priok konsisten dwelling time di bawah 3 hari

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan waktu tunggu petikemas di pelabuhan atau dwelling time saat ini sudah dibawah tiga hari. Pasalnya, kapal-kapal yang tiba di pelabuhan tak lagi menggunakan dokumen fisik dalam proses pengeluaran barang.

JAKARTA (alfijakarta): “Pelabuhan Tanjung Priok sudah beroperasi inaportnet sejak akhir tahun lalu sehingga pengurusan barang semuanya online. Kita jadi bisa memangkas dwelling time,” ujar Elvyn dalam acara ‘Power Talk: Indonesia as the World’s Maritime Axis’ di  Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, sistem pembayaran juga tidak menggunakan uang tunai. Para pengguna jasa pelabuhan bisa memanfaatkan layanan e-billing yang dapat di cetak di kantor masing-masing.

“Sudah ada sistem pembayaran yang terintegrasi dengan 18 kementerian/lembaga serta Indonesia Nasional Single Window (INSW),” imbuhnya.

Lebih lanjut Elvyn mengatakan bahwa perseroan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola pelabuhan sehingga dwelling time dapat dipangkas lebih signifikan.

Apalagi, pemerintah menargetkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Harus konsisten

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar riil 3 hari. Menhub menginstruksikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

”Sekarang semua teman-teman di daerah bekerja dengan template yang sama dan saya harap ada kreatifitas sehingga selalu berkembang dan dapat sesuatu yang baru,” ujarnya.

Budi Karya menambahkan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet yang harus dijunjung tinggi adalah komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, maka aplikasi Inaportnet tidak akan bisa menjadi sistem yang menjadi rujukan utama untuk pelayanan kapal di pelabuhan.

”Harus ada analisis terhadap kecenderungan barang yang mengalami kenaikan dan penurunan serta apa yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Adapun keenam belas pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Sorong. (industry.co.id/radartegal.com/ac)

Peluang Usaha, Rilis Media

Pemerintah dukung PLB dioptimalkan untuk e-commerce

Pemerintah menilai pemberian fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mendongkrak percepatan arus logistik akan dapat mendorong ketersediaan dan kecepatan pengiriman barang di era perdagangan elektronik atau e-commerce saat ini.

JAKARTA (alfijakarta): Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan bahwa PLB dapat diberdayakan untuk mendukung geliat “e-commerce” di Indonesia.

“Diharapkan pemanfaatan PLB tidak hanya terbatas pada barang produksi tapi juga konsumsi. Saya rasa jika dikelola dengan baik, PLB dapat jadi ujung tombak perbaikan sistem logistik nasional,” ujar Edy melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/10/2017)

Setelah lebih dari satu tahun berjalan, PLB dinilai telah banyak menciptakan efisiensi. Namun, masih dirasa perlu bagi PLB untuk mengekspansi perannya dalam dunia perdagangan digital.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan PLB Indonesia, Etty Puspitasari, mengungkapkan bahwa efisiensi dan percepatan proses bisnis sudah banyak dirasakan industri dengan hadirnya PLB, namun masih dirasa perlu untuk penyeragaman kemudahan perizinan antar kementerian dan lembaga.

Menanggapai upaya ekspansi PLB dalam mengantisipasi pertumbuhan “e-commerce”, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tengah mengupayakan agar PLB dapat terus memberikan manfaat untuk kemajuan industri dalam negeri.

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi DJBC, Ambang Priyonggo, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengupayakan agar PLB dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir pertumbuhan “e-commerce”.

“Kami akan kaji pemanfaatan fasilitas ini. Nantinya diharapkan dengan pemberian fasilitas PLB, dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pemerintah dan industri,” kata Ambang.

Ancamanperitel?

Akhir-akhir ini, era disruption atau perubahan bisnis menjadi perbincangan karena dikaitkan dengan isu pelemahan daya beli. Bisnis online atau e-commerce disebut-sebut menjadi ancaman karena menggerogoti pangsa pasar bisnis konvensional.

Ketua Komite Tetap ICT Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Elisa Lumbantoruan mengaku bahwa cukup banyak pengusaha yang berpendapat e-commerce sebagai ancaman ke depan.

“Ada yang menyebut ancaman. Tapi kita tidak bisa menghindari tren, karena e-commerce adalah tren bisnis ke depan. Kita jangan melawan tren, tapi justru harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kalau sampai melawan, kita sendiri yang akan kalah,” tegasnya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Co Founder dan CFO Bukalapak, M. Fajrin Rasyid tak mau ambil pusing dengan pendapat orang lain mengenai e-commerce.

Alasannya saat ini bisnis disetir oleh konsumen dan tren e-commerce terus mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar.

“Dulu orang pakai ponsel pintar ya Nokia, BlackBerry, tapi sekarang pakai Android. Kita pun begitu, harus terus menyesuaikan diri dengan konsumen. Kalau tidak, kita bisa tertinggal atau tergantikan pihak lain,” jelasnya.

Dia menerangkan, transaksi e-commerce sekarang ini baru 1 persen-2 persen dari total transaksi ritel di Indonesia.

Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan transaksi ritel secara offline yang menguasai 98 persen.

“Jadi kalaupun transaksinya naik paling 2,5 persen-3 persen. Jadi kalau yang offline turun jadi 97 persen, berarti kan tidak terlalu signifikan. Peralihan dari konvensional ke online memang ada,” papar Fajrin.

Fajrin menargetkan Bukalapak dapat mencetak pertumbuhan penjualan tiga digit di tahun ini. Sayangnya, dia enggan menyebut persentase pertumbuhan maupun nilai transaksi.

“Kita targetkan tiga digit di 2017, atau di atas dua kali lipat dibanding tahun lalu,” tuturnya.

Sementara itu dari Jawa Timur juga dilaporkan bahwa ALFI setempat pakda 18 Oktober akan mengadakan seminar bertajuk “Peran dan Fungsi E-commerce Sebagai Media yang Mampu Menopang  Bisnis Forwarding / Logistik di Indonesia.”

Seminar yang akan digelar di hotel Shangri La, Surabaya tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber terkemuka dari dunia logistik di Tanah Air, termasuk Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Lampaui target

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini telah ada 73 Pusat Logistik Berikat (PLB)  beroperasi saat ini. Angka ini lebih banyak dari yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran PLB pertama kali, yakni 50 lokasi.

Walaupun tidak menyebut industri apa saja secara detail yang menaruh barang di puat logistik, namun Heru mengatakan paling tidak industri bisa mengakses fasilitas yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ini hingga Sorong.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai cmengatakan 73 PLB ini tersebar di sejumlah lokasi Tanah Air. Dia tidak menyebutkan secara rinci industri apa saja yang menaruh barangnya di PLB. Paling tidak industri bisa mengakses fasilitas yang disediakan lewat paket kebijakan ekonomi pemerintah.

“Lokasi PLB ini luas dari ujung ke ujung Indonesia ada, hingga ke Sorong (Papua),” katanya saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Sejak dibangun pada 10 maret 2016, PLB telah membuat biaya logistik menjadi lebih efisien hingga rata-rata 25%. Salah satunya karena pembayaran pajak bisa dibayar belakangan. Hasilnya, biaya timbun rata-rata di PLB lebih murah dibanding barang yang ditimbun di pelabuhan.

Pada awalnya ada 11 PLB yang dibangun pemerintah, yakni di Balikpapan, Cakung, Denpasar, Karawang dan Cikarang.

Selain PT Cipta Krida, perusahaan lain yang juga mengoperasikan pusat logistik adalah PT Petrosea Tbk., PT Pelabuhan Penajam, PT Kamadjaja Logistics, PT Toyota Manufacturing Indonesia, PT Dunia Express, PT Dahana (Persero), PT Khrisna Cargo, PT Gerbang Teknologi Cikarang, PT Vopak Terminal Merak dan PT Agility International.

Sepanjang tahun lalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mencatat selama setahun berdiri, PLB telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 157,5 miliar.

Penerimaan negara itu berasal dari bea masuk senilai Rp 10,28 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) impor Rp 27,13 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor Rp 120,09 miliar.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap nilai penerimaan tersebut masih sangat kecil.

“Angkanya masih ‘bayi’ menurut saya dan masih perlu dikembangkan untuk menjadi angka yang besar,” katanya.

Sri Mulyani mengungkapkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan Ditjen Bea dan Cukai beserta Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI). PR ini penting dilakukan agar PLB Indonesia bisa meningkatkan daya saingnya di kawasan Asia Pasifik.

Pertama, menetapkan definisi yang konkret mengenai hub logistik berikat lengkap dengan berbagai kriteria. Antara lain volume, model bisnis, kecepatan pelayanan, dan infrastrukturnya.

Hub logistik yang dapat menjadi acuan seperti Singapura, Hong Kong, atau Shenzhen di Tiongkok.

Kedua, ukuran kemajuan atau perkembangannya setiap tahun. Sri Mulyani menantang Ditjen Bea Cukai dan PPLBI bisa mengkaji data statistik ekspor-impor Indonesia, terutama dengan negara-negara yang menjadi hub logistik berikat.

Ketiga, pembangunan PLB oleh PPLBI saat ini hanya fokus ke wilayah timur Indonesia.

Sri Mulyani mendorong pembangunan PLB juga di wilayah Sumatera sehingga distribusi logistik menjadi lebih merata. Yang paling utama juga di daerah perbatasan Indonesia.

Keempat, mendorong pertumbuhan sektoral dengan menyesuaikan pembangunan PLB berdasarkan wilayah penghasil komoditas tertentu sebagai penggerak ekonominya.

Misalnya, pembangunan PLB untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Begitu juga dengan perdagangan secara elektronik (e-commerce), pariwisata, dan bidang lainnya (industry.co.id/liputan6.com/katadata.co.id/ac)

 

 

Peluang Usaha

Fordeki siapkan back-up area 15 Ha tampung limpahan Priok

Pengusaha dan operator depo peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam forum pengusaha depo kontainer di Indonesia (Fordeki) berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan kelancaran arus barang, menekan dwelling time dan biaya logistik.

JAKARTA (alfijakarta): Ketua Umum Fordeki, Syamsul Hadi mengatakan untuk mendukung dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok tersebut, perusahaan/operator depo anggota Fordeki sudah menyiapkan depo back up area seluas kurang lebih 15 Ha di daerah Marunda dan Cakung Cilincing untuk menampung relokasi peti kemas yang sudah clearance pabean/SPPB atau longstay dari pelabuhan Priok.

“Kesiapan depo sebagai buffer area tersebut juga dilengkapi dengan segala fasilitas pendukungnya meliputi sistem yang terintegerasi, armada pengangkut yang resmi dan terdaftar dan sistem keamanan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (11/10/2017).

Syamsul menyebutkan mencakup juga asuransi barang sejak kontainer keluar dari terminal lini satu pelabuhan hingga keluar dari depo anggota Fordeki, serta menggunakan alat pengamanan elektronik atau e-seal dalam proses relokasi.

Adapun yang menyangkut busines to busines kegIatan relokasi peti kemas, mengacu pada tarif relokasi kontainer long stay yang sudah mengantongi SPPB di mana kesepakatan tarifnya telah ditandatangani oleh asosiasi terkait di pelabuhan Priok serta diketahui oleh Otoritas Pelabuhan selaku regulator.

“Tarif Fordeki juga dengan besaran lebih murah dibandingkan dengan tarif di lini satu pelabuhan,” paparnya.

Kegiatan relokasi peti kemas longstay sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No: UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 November 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami berharap terminal petikemas dapat memanfaatkan segala fasilitas depo back up area yang telah disiapkan oleh Fordeki sehingga segera tercapai program pemerintah dalam menurunkan dwelling time dan biaya logistik di pelabuhan Priok,” ujar Syamsul. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

RI berambisi Priok terbesar Asia, KSOP wajib Inaportnet

Ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar, yakni birokrasi, regulasi, dan tarif.

JAKARTA (alfijakarta): Pemerintah terus berupaya menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus mendukung upaya ini dari berbagai hal.

“Konsep Transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Pengiriman barang dari daerah dilakukan menggunakan kapal RoRo (roll on roll off) ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya, pengapalan dapat dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok langsung ke negara tujuan.

Dia mengungkapkan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah menjadi pelabuhan yang berkembang. Ini bisa dilihat dari sudah masuknya kapal-kapal dengan kapasitas yang besar ke pelabuhan tersebut.

Kemudian pertumbuhan lalu lintas barang kargo dari satu shipping (pelayaran) naik 5% – 10%.

“Bahkan, saat ini (kapal) CMA CGM sudah mulai improve pengiriman bukan hanya ke Amerika tapi juga ke Eropa,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama IPC atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Elvyn G. Masassya mengatakan kehadiran kapal raksasa dapat memicu hadirnya kapal-kapal raksasa lainnya singgah di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Agar sesuai dengan harapan Pemerintah, Tanjung Priok benar-benar dapat menjadi pelabuhan transhipment besar di kawasan Asia,” kata Elvyn.

Budi mengungkapkan ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar.

Pertama, dalam hal birokrasi. Budi mengaku sudah menyampaikan agar semua aparat penegak hukum di Tanjung Priok dapat bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam memberikan pelayanan yang baik.

Kedua, dari sisi kebijakan dan regulasi. Budi mengatakan pemerintah siap menampung berbagai usulan dan mendiskusikannya demi kemajuan pelayanan pelabuhan. Tentunya hal ini harus sesuai dengan undang-undang.

“Ketiga adalah tarif, dan kami harus siap untuk dapat kompetitif,” kata Menhub.

Budi juga mengaku pemerintah akan selalu mendorong pelabuhan agar dapat meningkatkan pelayanannya agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengungkapkan sudah ada usulan agar pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok tetap dibuka pada hari Sabtu dan Minggu.

Kemenhub juga telah mengaktifkan layanan kapal berbasis elektronik, yakni Inapornet.

Layanan ini merupakan upaya untuk mengakomodasi pemantauan kegiatan pelabuhan dan perkapalan, menjadi lebih mudah.

Dia berharap kedepannya pelabuhan Indonesia dapat bersaing dalam kancah internasional.

“Harapan saya, kita dapat bersaing secara internasional dengan memberikan pelayanan yang baik, birokrasi yang mudah, murah, aman, dan cepat sehingga semakin banyak investor yang akan berinvestasi di Indonesia,” kata Budi.

Wajib Inaportnet

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mewajibkan seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menggunakan sistem Inaportnet untuk pelayanan kapal di seluruh pelabuhan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis Internet, untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk sistem layanan badan usaha pelabuhan.

“Sistem ini membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal. Mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda, hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Budi di sela video conference di Kantor Pusat PT Pelindo IV Jl Nusantara Makassar, Selasa (10/10/2017).

Tidak hanya itu, Inaportnet juga dapat meminimalisir praktek pungli di lingkungan pelabuhan.

“Penerapan sistem ini juga untuk memaksimalkan pelayanan kapal, serta agar dapat meningkatkan daya saing pelabuhan,” katanya.

Saat ini sudah ada 16 KSOP yang menerapkan sistem ini. Yaitu Pelabuhan Belawan, Palembang, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Bitung Ambon, Sorong, Banten dan Pelabuhan Gresik.

Dirut PT Pelindo IV, Doso Agung bersyukur Pelabuhan Makassar yang pertama kali melakukan Go Live Inaportnet pada 2016 lalu.

“Bahkan, Pelabuhan Makassar menjadi pilot project penerapan Inaportnet di seluruh pelabuhan di Indonesia, menyusul kemudian Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak,” katanya.

Pada video conference tutut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Victor Vikki Subroto, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Rahmatullah, Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelindo IV Farid Padang, GM Pelindo IV Cabang Makassar Aris Tunru, dan GM Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM) Yosef Benny Rohy. (katadata.co.id/tribunnews.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Performa logistik RI turun di bawah Thailand

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat indeks performa logistik (Logistics Performance Index/LPI) Indonesia mengalami penurunan.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam data LPI 2016, Indonesia berada pada peringkat 63 atau turun dibandingkan 2014 yang berada di peringkat 53.

Kasubdib Perencanaan Strategis dan Manajemen Tranformasi Hermiama mengatakan, LPI dihitung berdasarkan enam aspek. Seperti, efisiensi custom dan border management clearance dengan indeks 2,69. Kemudian, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi dengan indeks 2,65.

Kemudahan pengaturan pengiriman internasional, di mana indeks kita mendapat nilai 2,90.

Kompetensi dan kualitas jasa logistik dengan nilai 3,0, kemampuan melakukan tracking nilainya 3,19 dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

“Dari hitungan LPI ini, indeks logistik kita nilainya 2,98. Kita berada di peringkat 63,”ujarnya dalam acara Jakarta International Summit & Expo (JILSE) 2017, di JIXPO, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Dari penilaian itu, lanjut dia, logistik Indonesia juga ternyata peringkatnya masih berada di negara-negara Asean.

Singapura menempati peringkat 5, Malaysia peringkat 32, Thailand 45 dan Indonesia peringkat 63.

“Jadi kita berada di posisi empat. Di bawah kita ada Vietnam, Brunei Darussam, Filipina, Kamboja, Myanmar dan Laos,” tuturnya.

Efisiensi

Pemerintah terus memacu efisiensi prosedur perizinan untuk memacu industri nasional sekaligus meningkatkan logistic performance index yang sampai sekarang masih menduduki posisi ke lima di Asia Tenggara.

Hermiana, Kepala Sub Direktorat Perancanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Ditjen Bea dan Cukai, mengatakan, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah berkomitmen untuk mempermudah alur logistik melalui serangkaian program deregulasi.

“Dari sisi bea cukai, kami juga membantu untuk meningkatkan dwelingtime, simplifikasi prosedur, dan efisiensi biaya logistik,” kata Hermiana di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Di samping terus memberikan fasilitas kepada pelaku usaha. Otoritas kepabeanan juga tengah terus memburu para importir berisiko tinggi.

Penertiban tersebut untuk penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang tengah berlangsung.

Ada dua isu dalam penertiban importir tersebut, pertama soal fiskal.

Keberaraan importir bermasalah itu memiliki risiko fiskal karena tidak memberitahukan dokumen mereka sebagaimana adanya, sehingga para importir kategori ini membayar lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Kedua, isu soal lessens, apabila dibiarkan hal itu akan sangat tidak fair dengan pelaku bisnis sehingga akan menganggu perdagangan dan ekonomi Indonesia. (okezone.com/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

Perbakin: impor satu kontainer amunisi sesuai ijin

Pengurus Besar Persatuan Olah Raga Menembak Indonesia (PB Perbakin) membenarkan impor satu kontainer amunisi.

JAKARTA (alfijakarta): Menurut Ketua Bidang Hukum dan Disiplin Anggota PB Perbakin, Bambang Soesatyo, amunisi diangkut Kapal MV Hyundai Supreme V, pada Jumat (6/10) pukul 16.20 WIB di Dermaga TPK Koja Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Sebanyak 500 ribu amunisi kaliber 9 mm tersebut dikemas dalam 500 boks.

Menurut Bambang, peluru dimpor berdasarkan Surat Izin Impor Kapolri nomor SI/5882/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 untuk Bambang Triatmojo, Ketum PB Perbakin.

Surat Rekomendasi Impor Kabais TNI nomor : R/1178/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Invoice No : PE170901001, tanggal 11 September 2017. Peluru diimpor dalam rangka mendukung latihan atlet Perbakin guna mengikuti kejuaraan menembak ‘Bascot VI Shoting Championship & Expo’.

“Kejuaraan digelar 5 sampai dengan 29 Oktober 2017 di lapangan tembak Hoegeng Imam Santoso Mako Brimob Kelapa Dua Depok,” kata Bambang, Minggu (8/10).

Bambang menambahkan, anggota Perbakin juga membutuhkan amunisi untuk kejuaraan Menembak Reaksi Level III IPSC 5th Physician’s Cup 2017 bertajuk a Memorial Tribute to IROI/NROI Mr Chepit Dulay, di Filipina, 13-26 Oktober 2017. Amunisi itu selanjutnya akan disebar ke-33 Provinsi anggota Perbakin.

Ia menjelaskan, amunisi dimuat menggunakan truk trailer dengan Nopol B 9204 WV dan dikirim menuju gudang PB Perbakin di Jalan Gelora Senayan, Senayan untuk dilaksanakan Pengecekan secara fisik dan dilanjutkan dengan penyimpanan. Pengecekan secara fisik dan pembongkaran muatan langsung dilaksanakan.

Secara bertahap, kata Bambang, Perbakin juga akan melanjutkan impor amunisi.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan adanya impor atas nama Ketua Umum PB Perbakin Bambang Triatmojo.

“Peluru tersebut diimpor dalam rangka mendukung latihan atlet Perbakin,” kata Setyo.

Impor senjata sempat menjadi polemik karena pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai impor 5.000 senjata ilegal oleh institusi non-militer.

Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kemudian membantahnya.

Beberapa hari kemudian, ada kedatangan 280 pucuk senjata SAGL dan 5.932 butir amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm, di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9).

Selain itu, senjata dan amunisi milik BNN sempat tertahan di Bandara Fatmawati pada Rabu (4/10).

Paket senjata yang dikirimkan melalui Cargo Garuda Indonesia tersebut berisi lima pucuk senjata jenis Saiga-12CEXP-01 kaliber 18,3 mm buatan Rusia, 21 pucuk pistol jenis CZ P-07 (softgun) kaliber 22 mm sebanyak 21 buah, 42 sarung pistol, dan 21 buah rompi antipeluru. (detak.co/ac)

Acara & Kegiatan

BC Priok lelang mobil mewah KW buatan Cina

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) kembali melaksanakan lelang beberapa jenis kendaraan hasil tadahan.

JAKARTA (alfijakarta): Lelang kali ini cukup unik karena bukan masuk jenis kendaraan mewah namun justru terdapat beberapa jenis dan tipe kendaraan yang tidak biasa dilihat. Salah satunya mobil mirip Hummer.

“Panitia Lelang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bekerjasama dengan balai lelang PT Graha Auctionindo melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II akan melaksanakan lelang kendaraan tipe Electric Vehicle 2 seater, Green Wheel Jummer ev,” demikian bunyi pengumuman Panitia Lelang Bea Cukai seperti dikutip dalam situs resmi Ditjen Kekayaan Negara, Senin (9/10/2017).

Sekilas, mobil ini mirip dengan Hummer yang dikeluarkan oleh General Motors, pabrikan otomotif asal AS.

Namun, mobil ini berasal dari China dengan nama Jummer.

Uniknya, mobil dengan kapasitas dua orang ini bertenaga listrik. Mobil ini dikeluarkan oleh Green Wheel pabrikan mobil yang bermarkas di China.

Berapa harganya? Berdasarkan informasi Bea Cukai, mobil ini memiliki nilai limit atau minimum Rp 209 juta.

Peserta harus memberikan uang jaminan sebesar Rp 100 juta untuk mengikuti lelang tersebut.

“Batas penerimaan uang jaminan dilakukan pada 11 Oktober 2017 dan ditutup pada 12 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB,” jelas informasi pengumuman tersebut.

Selain itu, terdapat juga 3 unit Truk merek Renault, kemudian mobil jenis KIA dan masih ada beberapa lagi.

Penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet (E-Auction) pada alamat domain: https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/.

Tertarik membeli mobil ini? Tata cara selengkapnya dapat dilihat pada menu tata cara dan prosedur dan Panduan Penggunaan yang tertuang dalam domain tersebut. (detik.com/ac)

Legal & Regulasi

Wajib SNI bisa menambah biaya & prosedur

Standar Nasional Indonesia wajib Mainan Anak yang diberlakukan sejak tiga tahun lalu dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri ini di dalam negeri.

JAKARTA (alfijakarta): “SNI wajib bisa mendongkrak mainan anak di dalam negeri. Importasi mainan anak di cek SNI nya, nah itu menambah biaya dan prosedur,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Sigit, pertumbuhan industri mainan anak saat ini masih baik, berada di atas 5 persen.

“Industri mainan anak tumbuh lebih 5 persen. Memang bahan bakunya agak terhambat. Ada 3.000 kontainer yang tidak bisa masuk di Tanjung Priok. Jadi cuma terhambat,” ujar Sigit.

Diketahui, Perkumpulan Pengusaha Produksi dan Importir Mainan Indonesia (P3IMI) menyatakan sangat serius memperhatikan produk mainan anak yang berkualitas dan aman serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui program SNI.

“Bukan hanya berkualitas, tetapi juga yang sangat penting adalah memproduksi mainan yang terjangkau oleh masyarakat,” kata Ketua P3IMI Sariat Arifia usai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Sucofindo.

Tekad untuk menciptakan serta menghadirkan produksi mainan dari luar negeri yang sesuai dengan SNI, membuat pihak P3IMI dan PT Sucofindo sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang sertifikasi mainan anak serta melakukan program edukasi bersama kepada para anggota dan entitas bisnis mainan secara terus menerus. (antaranews.com/ac)