Arsip Tag: Achmad Sigit Dwiwahjono

Wajib SNI bisa menambah biaya & prosedur

Standar Nasional Indonesia wajib Mainan Anak yang diberlakukan sejak tiga tahun lalu dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri ini di dalam negeri.

JAKARTA (alfijakarta): “SNI wajib bisa mendongkrak mainan anak di dalam negeri. Importasi mainan anak di cek SNI nya, nah itu menambah biaya dan prosedur,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Sigit, pertumbuhan industri mainan anak saat ini masih baik, berada di atas 5 persen.

“Industri mainan anak tumbuh lebih 5 persen. Memang bahan bakunya agak terhambat. Ada 3.000 kontainer yang tidak bisa masuk di Tanjung Priok. Jadi cuma terhambat,” ujar Sigit.

Diketahui, Perkumpulan Pengusaha Produksi dan Importir Mainan Indonesia (P3IMI) menyatakan sangat serius memperhatikan produk mainan anak yang berkualitas dan aman serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui program SNI.

“Bukan hanya berkualitas, tetapi juga yang sangat penting adalah memproduksi mainan yang terjangkau oleh masyarakat,” kata Ketua P3IMI Sariat Arifia usai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Sucofindo.

Tekad untuk menciptakan serta menghadirkan produksi mainan dari luar negeri yang sesuai dengan SNI, membuat pihak P3IMI dan PT Sucofindo sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang sertifikasi mainan anak serta melakukan program edukasi bersama kepada para anggota dan entitas bisnis mainan secara terus menerus. (antaranews.com/ac)

Pembatasan ban impor pukul logistik lokal

Pemerintah menilai pembatasan impor ban seharusnya tidak akan menyulitkan sektor logistik di dalam negeri. Pasalnya, izin impor ban telah sesuai perhitungan dan produsen ban dalam negeri telah mampu memproduksi dalam volume tertentu.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan hingga bulan keempat tahun ini, rekomendasi impor yang telah digelontorkan kementerian tersebut mencapai 40% dari total impor ban untuk truk pada tahun lalu.

“Nanti kita memang akan mengevaluasi. Kami sudah berikan rekomendasi kepada importir ban untuk bus dan truk. Tahun lalu impornya tidak sampai 5 juta unit, sekitar 3 juta [unit ban],” jelas Sigit saat dihubungi Bisnis, Senin (10/4).

Sigit menambahkan volume ban yang diimpor pun telah ditata sedemikian rupa sehingga para importir mendapatkan jatah secara adil. Menurutnya, meski kini impor ban dirapikan, harga di tingkat retail seharusnya tetap stabil.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebelumnya mengeluhkan kebijakan pemerintah yang membatasi impor ban sejak awal tahun ini. Apalagi, Kemenperin dinilai belum melibatkan pengusaha logistik dalam pengambilan keputusan rekomendasi.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengungkapkan saat ini ban untuk truk dan kenadaraan besar telah langka di pasaran, memaksa harganya terkerek hingga 10%. Padahal, biaya untuk ban merupakan yang terbesar kedua setelah bahan bakar.

Selain itu, dia mencatat kualitas ban truk produksi dalam negeri di bawah yang diimpor dari China dan Thailand, meski mereknya sama. Jika menggunakan ban kualitas sedang, pengusaha logistik pun terpaksa mengeluarkan lebih banyak biaya untuk penggantian ban.

“Industri ban lokal juga fokusnya pada ban mobil biasa. Sekarang di dalam negeri sebenernya ada brand yang selama ini kit aimpor, tapi kualitasnya berbeda. Impor ban ini harus dilihat secara menyeluruh dan mengajak asosiasi logistik untuk terlibat [dalam pengambilan kebijakan],” jelas Yukki.

sumber: bisnis.com