Semua artikel oleh alec

Ali 'Mr Alec' Cestar is the webmaster & editor, the one who manages the entire aspect of ALFI Jakarta's website, mailing list and social media. Available at Whatsapp only, no SMS! 0821-55315751
Bisnis Terkait

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI

Kenaikan tarif pengiriman peti kemas 20 feet khususnya untuk rute Indonesia Timur oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA ) membingungkan sejumlah pihak termasuk para pedagang dan pengusaha logistik.

JAKARTA (alfijakarta): Ketika dikonfirmasi,  pihak Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang mewakili para saudagar dan pemilik barang mengaku  belum mengetahui kejelasan terkait informasi kenaikan tarif ini.

“Kami yang mewakili para pedagang tidak mengetahui yang jelas. Mungkin baiknya dijelaskan saja secara terbuka agar semua pihak dapat melihat secara transparan,” kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia. Minggu (8/10/2017).

Sebelumnya Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Camelita Hartoto mengumumkan bahwa INSA memutuskan untuk menaikkan tarif pengiriman peti kemas ukuran 20 feet, unutk rute Surabaya-Ambon.

Saat ini harga dinaikkan menjadi Rp 7 juta hingga Rp 8 juta, sebelumnya pengiriman peti kemas 20 feet dikenakan biaya sebesar Rp 4,7 juta hingga Rp 5,5 juta.

Dengan kenaikan tarif yang sangat signifikan ini Yukki mengatakan pihak ALFI cukup kaget dengan jumlah kenaikan tarif dan hal ini menjadi pembahasan dari anggota ALFI khususnya yang berada di wilayah Timur.

“Kenaikan tersebut sangat mengagetkan kami pelaku logistik karena tidak ada sosialisasi dan kenaikkan secara persen sangat tinggi,” jelas Yukki.

Yukki juga mengatakan pada kenyataannya hampir semua pengiriman yang bertujuan Indonesia bagian Timur, mengalami kenaikkan tarif dengan persentase kenaikkan yang hampir sama. Pengiriman ke Indonesia bagian Timur biasanya memuat kebutuhan pokok dan sandang serta electrinic maupun otomotif.

Jika melalui alasan adanya kenaikan harga Marine Fuel Oil (MFO) seperti yang dikatakan Carmelita Hartoto, Yukki menjelaskan bahwa kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

“Kenaikkan BBM harus dicari berapa persen masuk dalam struktur biaya di pelayaran,” ucap Yukki.

“Kami menghargai adanya kenaikkan, tetapi tidak sebesar yang telah diputuskan. Harusnya PLT Dirjen Perhubungan Laut dapat mengevaluasi hal ini dan kami juga telah sampaikan,” tutur Yukki. (medantoday.com/ac)

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI
INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI
Acara & Kegiatan, Rilis Media, Siapa Mengapa

ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik

Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

JAKARTA (alfijakarta): Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi di Jakarta, Selasa (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan pihaknya akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.

“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14%.

Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik. (beritasatu/investordaily/ac)

ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik
ALFI Institute & STMT Trisakti teken MOU edukasi logistik
Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Kontribusi sektor logistik tinggi, biaya juga selangit

Bisnis Terkait

Pengusaha truk pilih roro swasta karena tarif lebih murah

Pengusaha truk lebih memilih menggunakan jasa kapal roll on-roll off (roro) milik swasta untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya.

JAKARTA (alfijakarta): Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, hingga saat ini belum ada kemajuan mengenai skema tarif roro milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Sedangkan swasta dipilih karena harganya untuk saat ini lebih terjangkau.

“Belum ada progres [soal tarif]. Perusahaan truk langsung ke perusahaan swasta dengan harga lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Anggota Aptrindo yang menggunakan jasa roro swasta ada tiga yaitu PT Siba Surya, PT Dunia Express Transindo dan PT Bina Sinar Amity.

Kyatmaja menerangkan harga yang ditawarkan roro swasta sekitar Rp4 juta. Saat ini juga tengah ada promo sehingga pengusaha truk berminat. Harga tersebut lebih murah dibanding yang ditawarkan ASDP yakni di kisaran Rp5,7 juta.

Meskipun demikian, harga Rp4 juta sebenarnya masih di atas keinginan pengusaha truk. Mereka ingin harga roro Jakarta-Surabaya Rp2,5 juta – Rp3 juta mengingat besarnya komponen operasional lain seperti supir dan bahan bakar.

Sebelumnya, Direktur Utama ASDP Faik Fahmi mengatakan tarif yang dipatok pihaknya lebih mahal karena masih dibebani oleh ongkos operasional.

Pasalnya, kapal yang mereka miliki tidak ada yang khusus untuk mengangkut barang.

“Spesifikasi kapal kami selama ini roro penumpang. Kalau mau murah harus pakai kapal khusus logistik,” katanya.

Oleh karena itu, mulai tahun ini ASDP berencana membeli kapal roro khusus logistik. Jika kapal tersebut sudah beroperasi dia menjanjikan tarif yang lebih terjangkau.

Spesifikasi yang dibutuhkan ASDP adalah kapal yang bisa mengangkut truk barang sedikitnya 200 unit dengan kecepatan di atas 15 knot.

Saat ini ASDP punya kapal Port Link III yang bisa dioperasikan, tetapi spesifikasinya lebih cocok untuk angkutan penumpang.

Oleh karena itu, ASDP tengah menjalin komunikasi dengan Polandia dalam rangka rencana pembelian kapal.

Faik telah bertemu dengan Menteri Maritim, Ekonomi dan Pedalaman Republik Polandia Marek Grobarcyzk.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa alasan ASDP ingin fokus ke logistik karena ingin mengembangkan bisnis komersial dan berkontribusi pada program pemerintah.

Menurutnya, selama ini kapal-kapal swasta hanya fokus di rute-rute gemuk seperti Merak-Bakauheni atau Ketapang-Gilimanuk.

Faik juga pernah mengusulkan ke pemerintah agar memberikan subsidi terhadap perbedaan harga yang diinginkan antara para pelaku usaha truk dan tarif yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengoperasian feri jarak jauh ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari sekitar tiga hari via jalan raya menjadi satu hari dengan kapal feri.

Selain dari biaya supir dan biaya tol, ada pula penghematan yang diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini sekitar 29-32% dan 12% dari total biaya truk.

Manfaat lainnya adalah, penurunan risiko kecelakaan dan keamanan. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait

20 Pelayaran hengkang dari JICT

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL dalam rangka pengalihan layanan terminal petikemas  karena terbukti telah memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT di Awal bulan agustus tahun 2017 .

JAKARTA (alfijakarta): “Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Dia menilai perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya Perhatian yang Tinggi dan kerja  ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL.

Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” kata Yukki. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Pelindo siap bahas tarif bongkar muat dengan asosiasi

Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, berjanji akan mengumpulkan stakeholders serta asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan itu sehubungan telah kedaluarsanya tarif layanan bongkar muat kargo non peti kemas (breakbulk) di pelabuhan Priok.

JAKARTA (alfijakarta): General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta untuk membicarakan tarif bongkar muat atau OPP/OPT kargo breakbulk yang sudah kedaluarsa itu.

“Kami segera kumpulkan pihak yang terkait berdasarkan surat usulan APBMI untuk membicarakan tarif bongkar muat itu. Ya, nanti perlu dibicarakan bersama dengan para pengurus asosiasi yang ada di pelabuhan Priok dan melibatkan kanror Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (3/10/2017).

Hendro menyatakan hal itu menanggapi keluhan pemilik barang di Pelabuhan Priok yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) bahwa tarif ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) dan ongkos pelabuhan tujuan (OPT) kargo breakbulk/non peti kemas di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa lebih dari lima tahun.

Kendati sudah kedaluarsa, namun kegiatan bongkar muat kargo non peti kemas masih menggunakan pedoman tarif tersebut.

Karenanya, dalam hal ini GINSI menilai kegiatan bongkar muat di Priok termasuk kategori ilegal.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu kesiapan masing-masing pihak asosiasi untuk duduk bersama. Kalau kita maunya secepatnya, atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Selasa (3/10/2017), Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pihaknya tetap mendesak dilakukan pembahasan ulang terhadap mekanisme dan tarif bongkar muat di pelabuhan Priok.

“Gak bisa dong, kalau maen langsung diperpanjang begitu saja masa berlakunya. Ini tarif sudah kedaluarsa dan ilegal, oleh sebab itu perlu ada pedoman tarif yang baru sebagai legalitas hukumnya. Karenanya perlu pembahasan secara detil,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

Pelni gandeng SIER & Pos garap angkutan logistik di jalur Tol Laut

PT Pelni (Persero) bersindergi dengan dua BUMN logistik yaitu PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan PT Pos Indonesia (Persero).

JAKARTA (alfijakarta): Penandatangan nota kerja sama (MoU) dengan SIER perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia berlangsung di atas Kapal Motor (KM) Kelud, di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Para pihak tersebut sepakat mengoptimalkan sarana Tol Laut untuk mengembangkan pengiriman logistik di seluruh pelosok Tanah Air.

Penandatanganan MoO dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisya dan Plh Direktur Utama PT SIER Fattah Hidayat. Selain itu PKS ditandatangani oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dan Direktur Jasa Kurir PT Pos Indonesia (Persero) Agus F. Handoyo Corporate Secretary PT Pelni (Persero).

Didik Dwi Prasetio mengatakan, penandatangan MoU dengan PT SIER diperlukan dalam pengembanganan angkutan logistik untuk mendukung Tol Laut.

Hampir 80 persen kapal Tol Laut yang dioperasikan Pelni berangkat dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke pulau-pulau terluar di Indonesia Timur.

“Ada 6 trayek Tol Laut berangkat dari Tanjung Perak. Kami butuh partner dalam pengembangan bisnis perusahaan,”kata Didik.

Sedangkan PKS dengan PT Pos Indonesia adalah untuk memberikan layanan pengangkutan pos secara menyeluruh kepada PT Pos Indonesia (Persero).

PKS ini akan menjadi payung bagi beberapa kerja sama yang telah dan akan berjalan ke depannya. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain pengangkutan benda-benda pos di seluruh kapal Pelni di Nusantara.

Beberapa kerja sama yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat adalah layanan pelayanan angkutan pos terintegrasi dengan sisitem IT yang sedang dibangun PT Pelni (Persero).

Kesepakatan ini merupakan wujud sinergi BUMN serta komitmen kuat PT Pelni (Persero) dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada sesama BUMN.

PT Pelni (Persero) terus meningkatkan produk angkutan, baik dengan kapal penumpang, kapal perintis maupun kapal barang Tol Laut untuk memperkuat layanan, sehingga dapat membantu pelanggan korporasi secara aman, mudah, cepat dan efisien.

Pelni saat ini sedang mewujudkan efisiensi (single treasury account) dalam pengelolaan keuangan, baik sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Hal ini perlu dilakukan karena tugas Pelni saat ini tidak hanya mengangkut penumpang saja, tetapi juga mengangkut barang.

“Pelni mendapatkan tantangan baru untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dalam rangka mewujudkan Program Tol Laut. Di sisi lain, Pelni harus tetap memberikan pelayanan transportasi laut kepada para penumpang dan angkutan pos,” tambah Didik. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Tarif breakbulk kadaluarsa, APBMI minta diperpanjang 6 bulan

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusulkan supaya tarif/biaya layanan bongkar muat atau OPP/OPT kargo non-peti kemas/breakbulk yang berlaku saat ini di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, diperpanjang hingga 6 bulan ke depan.

JAKARTA (alfijakarta): Usulan tersebut mengingat saat ini masa berlaku tarif OPP/OPT di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa, dan supaya memenuhi aspek legalitas, agar dilakukan masa perpanjangan saja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum DPP APBMI Muhamad Fuadi mengatakan dalam kondisi perekonomian yang belum benar-benar stabil saat ini dan volume kargo juga cenderung menurun, sebaiknya tidak perlu mengevaluasi apalagi menaikkan tarif layanan bongkar muat di pelabuhan.

“Evaluasinya cukup dengan cara memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT di Priok itu yang saat ini sudah kedaluarsa. Tidak perlu ada perubahan besaran tarifnya. Dilegalkan saja dengan cara memperpanjang masa berlakunya minimal hingga enam bulan kedepan,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Senin (2/10/2017).

Fuadi mendorong asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II untuk memproses perpanjangan masa berlaku tarif OPP/OPT itu serta disaksikan Kantor Otoritas Pelabuhan Priok agar bisa membuat kesepakatan untuk melegalkan tarif tersebut.

Dia berharap semua pihak berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional termasuk biaya-biaya yang ada di pelabuhan.

Dikonfirmasi Bisnis, Imanudin, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha PT Pelindo II, mengatakan pihaknya segera berkordinasi dengan para asosiasi pelaku usaha di Priok untuk memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT tersebut.

“Menurut kami dilakukan perpanjangan masa berlakunya saja, jadi gak perlu ada perubahan tarif,” ujar Imanudin.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan evaluasi tarif OPP/OPT kargo non peti kemas atau breakbulk di pelabuhan Priok jangan sampai justru menaikkan tarif layanan bongkar muat kargo di pelabuhan itu.

“Harapannya jangan sampai ada kenaikan tarif karena akan mrmberatkan pelaku bisnis ligistik ,” ujarnya.\

Sebelumnya, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengatakan sampai sekarang masih terdapat beberapa biaya di pelabuhan Priok yang sudah kedaluarsa dan perlu di evaluasi, baik struktur maupun besarannya.

Tarif yang dimaksud, imbuhnya, adalah tarif OPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan OPT (Ongkos Pelabuhan Tujuan) untuk kegiatan bongkar muat kargo jenis break bulk di terminal konvensional Priok.

“Tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya,” ujarnya.

Dia menyebutkan tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas. Selain itu, jika tetap diberlakukan tarif tersebut dinilai ilegal.

Menurut catatan Bisnis, sejak 2012, biaya OPP/OPT di Tanjung Priok untuk kargo umum menggunakan fasilitas gudang dikenakan Rp. 81.075 per ton per m3 sedangkan untuk pola trucklossing hanya Rp. 57.200 per ton per m3.

Ketua baru

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta akan memilih ketua baru yang siap memimpin organisasi itu untuk periode 2017-2022 dalam Musyawarah Wilayah ke-2 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 Oktober 2017.

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, dua calon atau kandidat ketua siap bertarung dalam Muswil APBMI DKI Jakarta 2017 yakni; Juswandi Kristanto, Dirut PT.Daisy Mutiara Samudera yang juga saat ini menjabat Ketua DPW APBMI DKI Jakarta periode 2012-2017 (incumben).

Kemudian, Sahat Simatupang, Komisaris yang juga Direktur PT.Terminal Jasa Maritim yang juga pernah menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 2009-2014.

Dihubungi Bisnis.com, pada Senin (2/10/2017), Sahat Simatupang yang saat ini juga sebagai Sekjen DPP APBMI menyatakan kesiapannya untuk memimpin APBMI DKI pada periode lima tahun mendatang.

“Saya siap, dan akan membenahi kegiatan bongkar muat di Priok dengan meningkatkan produktivitas seluruh PBM,” ujarnya.

Sahat juga melihat APBMI selaku wadah perusahaan bongkar muat (PBM) perlu menghitung ulang tarif-tarif jasa layanan di pelabuhan untuk dalam mewujudkan biaya logistik nasional yang ideal.

“Jangan menyalahi aturan. APBMI mesti berjuang agar semua PBM harus bisa bekerja di pelabuhan .Jadi jangan ada lagi istilah PBm terseleksi dan tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat mengatakan, kinerja PBM semestinya diukur lewat produktivitasnya serta tehnis bongkar muat yang dilakukannya dengan jangan merusak dermaga di pelabuhan.

“Jadi PBM itu diseleksi sesuai dengan kemampuannya sendiri, jangan dikotak kotakkan terseleksi atau tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat juga mengatakan, akan berjuang menghapuskan aturan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pengawasan bongkar muat karena pungutan kegiatan pengawasan itu selama inj sudah dilakukan oleh shipping line,operator terminal, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan PBM itu sendiri.

Dihubungi terpisah, Ketua DPW APBMI (petahana) Juswandi Kristansto menyatakan siap memimpin kembali APBMI untuk periode lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini saya masih dipercaya anggota/PBM untuk memimpin APBMI DKI Jakarta.Silahkan anggota yang akan menilai dan selama diberikan amanah itu saya gunakan untuk kepentingan organisasi (APBMI) bukan kepentingan golongan apalagi pribadi,” ujarnya, Senin (2/10/2017).

Juswandi juga menyatakan akan melanjutkan program yang bermanfaat kepada seluruh PBM di Priok dan meningkatkan kemitraan dengan PT.Pelindo II dan manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Data yang diperoleh Bisnis.com, peserta Muswil APBMI ke-2 tahun 2017 akan diikuti sekitar 85 perusahaan bongkar muat di DKI Jakarta. Hingga hari ini, Senin siang (2/10/2017), sudah tercatat 71 PBM yang mendaftar untuk mengikuti Muswil tersebut. (bisnis.com/ac)

 

Acara & Kegiatan, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)