Semua artikel oleh alec

Ali 'Mr Alec' Cestar is the webmaster & editor, the one who manages the entire aspect of ALFI Jakarta's website, mailing list and social media. Available at Whatsapp only, no SMS! 0821-55315751
Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Post border dongkrak daya saing, di trade talk masih kalah

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik nasional yang mampu mendorong daya saing industri manufaktur dalam negeri. Hal ini terbukti melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi XV pada tahun 2017 tentang jasa logistik nasional.

JAKARTA (alfijak); “Salah satu implementasi dari paket kebijakan tersebut adalah upaya untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) dari border ke post border,” kata Ngakan Timur Antara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis (8/2).

Menurut Ngakan, kebijakan pemeriksaan barang di luar kawasan kepabeanan atau post border mulai efektif diterapkan pada 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Dia menambahkan, dari total 10.826 kode harmonized system (HS) atau uraian barang yang ada saat ini, sebanyak 5.229 kode HS atau 48,3% adalah lartas impor.

Sebagai perbandingan, rata-rata negara ASEAN menetapkan lartas di border berkisar sekitar 17% kode HS.

“Untuk itu, pemerintah menetapkan pengurangan lartas di border dengan target sebesar 2.256 Kode HS atau 20,8% yang tersisa,” lanjut dia.

Ngakan menjelaskan, pada prinsipnya pengawasan post border tersebut dilakukan untuk mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan.

Adapun pengawasan post border berlaku dengan ketentuan, antara lain untuk bahan baku, yang dilakukan sistem post audit terhadap industri pemakainya.

“Untuk barang konsumsi, dilakukan dengan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti label makanan luar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” tuturnya.

Sementara itu, dalam rangka pergeseran lartas ke post border, pemerintah juga mengubah regulasi dari tujuh Kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BPOM.

Terkait dengan Kemperin, pengawasan post border terhadap produk-produk yang diberlakukan SNI secara wajib mencakup 249 kode HS, terdiri dari 17 kode HS produk industri agro, 113 produk industri kimia, tekstil dan aneka, serta 119 produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik.

“Dengan diberlakukannya pengawasan post border, Kemperin akan melakukan integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan Portal INSW untuk sinkronisasi data importasi produk yang real time sehingga akan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih efektif,” papar Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan penyederhanaan tata niaga impor melalui pergeseran pengawasan sejumlah barang yang terkena lartas dari kawasan pabean menjadi di luar kawasan pabean dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja industri nasional.

Menurut Airlangga, langkah strategis ini dipastikan dapat mendorong pengembangan daya saing industri nasional sekaligus akan meningkatkan nilai investasi yang masuk ke dalam negeri.

“Tahun ini sudah ada industri yang menyatakan ingin ekspansi, di antaranya adalah Coca-Cola, Mattel, Cabot Corporation, dan Cargill. Tetapi syaratnya bahan bakunya tidak diregulasi, atau tidak kena lartas,” ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, kebijakan terkait kemudahan mendapatkan bahan baku industri adalah hal biasa di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Dengan memberikan kemudahan bahan baku impor, bukan berarti perekonomian Indonesia akan menurun, malah sebaliknya.

Terlebih lagi, industri memberikan kontribusi terbesar pada nilai ekspor Indonesia. Karena sejatinya bahan baku itu untuk dijadikan produk-produk industri yang berorientasi ekspor seperti farmasi, makanan dan minuman, serta lain sebagainya.

“Kita tidak bisa menutup mata kalau ekspor kita 76% dari industri, dan investasi tertinggi itu juga datang dari sektor industri,” imbuh Airlangga.

Kalah di perjanjiaan dagang

Keinginan pemerintah agar ekspor nasional tumbuh pesat, bahkan bisa melampaui negara-negara tetangga, terhambat berbagai persoalan.

Salah satu penghambat tersebut adalah sedikitnya perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia, dengan mitra-mitra dagangnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia kurang dari 15. Padahal menurutnya, Vietnam saat ini sudah mempunyai 24 perjanjian perdagangan.

“Ini yang harus Indonesia kejar. Dalam 8 tahun terakhir cuma 1 perjanjian dagang yang kita selesaikan,” ungkap Airlangga di Hotel Raffless, Jakarta, Kamis (8/2).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang merumuskan langkah untuk mengejar ketertinggalan.

Dengan adanya perjanjian dagang antara dua negara atau dengan kawasan regional, maka hambatan ekspor-impor bisa diatasi. Misalkan dengan adanya kesepakatan soal tarif masuk yang rendah atau malah dibebaskan sama sekali.

Kelambatan Indonesia dalam menyepakati perjanjian dagang dengan mitra-mitra utamanya, sebelumnya dikeluhkan kalangan pengusaha. Salah satu kawasan yang merupakan pasar ekspor potensial Indonesia namun belum ada perjanjian dagang adalah Eropa.

Working Group Team Kadin-Apindo Anne Patricia mengungkapkan, Eropa adalah pasar ketiga terbesar di dunia, di bawah China dan Amerika Serikat (AS). Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Eropa juga cukup besar rata-rata mencapai USD 42.000 per kapita.

“Kita harus bisa tahun ini juga (menyepakati perjanjian dagang). Multiplier effect-nya sangat luar biasa,” ujar dia dalam workshop mengenai Free Trade Agreement (FTA) yang diselenggarakan di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1).

Dia mencontohkan, sekarang ini Vietnam diuntungkan karena sudah menjalin kesepakatan perdagangan melalui skema Trans Pacific Partnership (TPP) dengan Eropa. Produk tekstil asal Vietnam misalnya, dapat masuk ke Eropa tanpa dikenakan tarif tinggi.

Sedangkan yang terjadi pada produk Indonesia, justru sebaliknya.


“Produk Indonesia tidak kalah dengan Vietnam. Tapi (tarif impor) bedanya sampai 20% mau apa?,” ucapnya.

Dengan kebijakan ini maka harga produk tekstil Indonesia di Eropa jauh lebih mahal dibandingkan Vietnam sehingga tidak berdaya saing.

Selain dijegal dengan tarif bea masuk tinggi sekitar 8-20% oleh Eropa, biaya produksi dan logistik tekstil di Indonesia juga cukup tinggi. (kontan.co.id/kumparan.com/ac)

Legal & Regulasi, Rilis Media, Siapa Mengapa

Yukki: DO Online di Priok masih berjalan parsial

Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2016 berada di peringkat 63 sedangkan pada 2014 berada di peringkat 53, dengan kata lain Indonesia mengalami kemunduran. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh performa pelabuhan yang masih jauh dari harapan pengguna jasa.

JAKARTA (alfijak):  Namun banyak anak-anak bangsa yang tidak diam dengan kondisi tersebut baik pemerintah maupun swasta dan terus berupaya memperbaiki keadaan tersebut.

Yukki: DO Online di Priok masih berjalan parsial

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangan pers yang diterima AlfiJakarta.com di sini Jumat (9/2).

Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, terang Yukki, mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 sebagai payung hukum untuk implementasikan Delivery Order (DO) Online yang merupakan hasil konsolidasi pemerintah, pengguna jasa dan asosiasi, sekaligus menjadi inovasi dari anak-anak bangsa.

“Melalui inovasi tersebut, proses permohonan dokumen DO dilakukan secara online dengan manfaat terutama dalam efisiensi waktu dan  biaya, mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga aspek keamanan bertransaksi,” papar Yukki.

Menurutnya, cara itu juga memangkas waktu post clearance dalam pengurusan barang dari pelabuhan.

Yukki: sinergi BUMN & swasta perlu kejar Konektivitas ASEAN 2025

Untuk itu, lanjut Yukki, dibutuhkan dukungan dari stakeholders kepelabuhan seperti pemerintah, terminal operator, pelayaran, penggunan jasa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun amat disayangkan, jelas Yukki, hambatan-hambatan di kepelabuhan masih saja terjadi, bahkan beberapa terminal di Tanjung Priok mempunyai inisiatif sendiri untuk mengembangkan DO Online secara in-house.

“Dan itu membuat program DO Online tak berjalan maksimal, akibat tidak terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, DO Online berjalan secara parsial.”

Yukki: KA barang masih lebih mahal dari truk

Dia menjelaskan, pada akhirnya pengguna jasa akan mengalami kesulitan karena berurusan dengan berbagai sistem.

“Pemerintah tentunya akan sulit melihat performansi secara menyeluruh. Terminal-terminal tersebut memilih tidak berkolaborasi dengan inovasi dan peraturan yang bisa membuat Indonesian lebih kompetitif,” papar Yukki.

Karena itu, lanjutnya, mimpi menjadi salah satu negara maritim terkuat masih jauh dari harapan karena saat ini RI ketinggalan dari Malaysia dan Thailand, bahkan  LPI kita masih di bawah negara-negara Afrika seperti Botswana, Uganda, Tanzania dan Rwanda. (ac/bw)

Bisnis Terkait, Rilis Media

ALFI dukung program zero accident JICT demi pelayanan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyoroti komitmen seluruh pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada efisiensi pelayanan bongkar muat serta memperhatikan faktor keselamatan guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

JAKARTA (alfijak): Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan, komitmen efisiensi layanan di pelabuhan jangan sampai justru mengorbankan faktor keselamatan yang berdampak pada terganggunya layanan jasa kepelabuhanan wajib diimplemtasikan di seluruh fasilitas terminal.

“Mestinya semua manajemen terminal peti kemas di Priok melaksanakan hal ini, dan jangan hanya slogan,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (8/2/2018).

Widijanto mengemukakan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai operator terminal ekspor impor terbesar di Pelabuhan Priok sudah semestinya memberikan contoh dalam mengedepankan efisiensi layanan dan keselamatan kerja di terminal.

“Selama ini sering kami dengar terjadi kecelakaan kerja di JICT yang menimbulkan korban dari unsur tenaga kerja di terminal itu,” paparnya.

Di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal yang melayani ekspor impor yakni JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Leatari (MAL), Terminal 3 Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Dirut PT.JICT Gunta Prabawa mengatakan JICT berkomitmen menjadi pelabuhan peti kemas yang terdepan dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan kerja pelabuhan.

Dia mengatakan hal itu saat meluncurkan program khusus Best Performance With Zero Accident saat apel siaga PT JICT pada Rabu (7/2/2018), sebagai komitmen perseroan itu bebas dari kecelakaan kerja dalam melaksanakan pelayanan kapal dan bongkar muat peti kemas.

Melalui program zero accident, kata Gunta, JICT akan menghadirkan sejumlah inisiatif dari seluruh elemen perusahaan agar aspek safety menjadi pemahaman mendalam setiap individu pekerja.

“Saya imbau safety itu harus ada di dalam hati, darah, dan jiwa seluruh pekerja JICT.Jadi istilah JICT think safety ini untuk memberi konteks bahwa kita ini dalam satu visi sehingga kinerja terbaik tanpa kecelakaan dapat tercapai,” ujar Gunta.

JICT Think Safety

Dalam rangka bulan keselamatan kerja, Jakarta International Container Terminal meluncurkan program khusus bertajuk “Best Performance With Zero Accident”, yang diluncurkan dalam acara apel pagi serentak, Rabu (7/02/2018).

Direktur Utama JICT, Gunta Prabawa mengatakan, menyambut bulan keselamatan, JICT menegaskan posisinya untuk menjadi pelabuhan petikemas yang terdepan dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan kerja.

Melalui program ”Zero Accident”, JICT akan menghadirkan sejumlah inisiatif dari seluruh elemen perusahaan agar aspek safety menjadi pemahaman menadalam setiap individu pekerja.

“Supaya nempel, saya himbau safety itu harus ada di dalam hati, darah dan jiwa seluruh pekerja JICT,” ujar Gunta dalam keterangannya, Rabu.

“Jadi istilah ‘JICT Think Safety’ ini untuk memberi konteks bahwa kita ini dalam satu visi sehingga kinerja terbaik tanpa kecelakaan dapat tercapai,” kata dia.

Sejumlah pejabat pemerintah hadir saat peluncuran JICT Zero Accident, a.l. perwakilan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Hotman Sijabat dan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Dwi Untoro. (bisnis.com/tribunnews.com)

 

Bisnis Terkait, Rilis Media

ALFI: Status war risk Priok sarat kepentingan bisnis asuransi global

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mensinyalir penilaian Joint War Commite (JWC) yang memasukkan area perairan dan pelabuhan Tanjung Priok termasuk dalam zona rawan perang atau war risk, sarat dengan kepentingan bisnis asuransi marine/kapal.

JAKARTA (alfijak); Atas pengkondisian melalui status JWC itu, pihak asuransi bisa mengenakan premi yang tidak sedikit lantaran pengangkutan kargo rute internasional dari dan ke Pelabuhan Priok dianggap dalam ancaman/bahaya perang maupun pembajakan.

“Kami melihat ini sangat kental dengan kepentingan pihak asuransi global yang mencover pengangkutan kargo internasional. Meskipun fakta lapangan, layanan di perairan dan pelabuhan Priok selama ini tergolong aman,” ujar Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, Adil Karim kepada Bisnis.com, Rabu (7/2/2018).

Adil mengungkapkan pemerintah RI mesti menyikapi dengan bijaksana melalui upaya perbaikan terhadap penilaian JWC itu.

“Ya, mesti bijaklah menyikapinya.Sterilisasi kawasan perairan dan pelabuhan Priok yang sudah comply dengan ISPS code mesti ditingkatkan lagi. Tapi JWC juga harus bisa membuktikan dasarnya apa menilai pelabuhan Priok masuk war risk,” paparnya.

Adil mengatakan ALFI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya nota protes sebagai upaya yang akan dilakukan Kemenhub dan Kementerian Luar Negeri terhadap penilaian JWC yang mengkategorikan Tanjung Priok rawan perang dan perompakan itu.

ALFI juga mengharapkan, selain fokus pada aspek keselamatan pelayanan di perairan sejumlah pelabuhan termasuk di Tanjung Priok, hendaknya pemerintah juga mesti komitmen pada upaya penurunan biaya logistik nasional yang selama ini masih membebani dunia usaha.

adil karim
adil karim

“Logikanya, dari sisi laut itu jika biaya asuransi kapal internasional yang melayani Priok bertambah besar, lalu dikoversikan dalam tarif pengapalan, efeknya juga memengaruhi biaya logistik di sisi daratnya,” ujar Adil.

Kementerian Perhubungan telah menyatakan akan menyurati Kementerian Luar Negeri agar mengajukan nota protes ke JWC terkait status Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai rawan.

JWC merupakan komite yang mewakili perusahaan asuransi yang berbasis di London. JWC menilai Tanjung Priok masihi rawan karena banyak laporan tindak kejahatan di area pelabuhan maupun di atas kapal. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Transportasi & pergudangan catat rekor pertumbuhan tertinggi

Badan Pusat Statistik telah melansir bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07% sepanjang 2017. Berdasarkan sektor, transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor yang paling bersinar sepanjang tahun lalu.

JAKARTA (alfijak): Data BPS yang dikutip Selasa (6/2/2018) menunjukkan, transportasi dan pergudangan mencetak pertumbuhan 8,49% secara tahunan, atau pertumbuhan kedua tertinggi setelah sektor informasi & komunikasi yang tumbuh 9,81%.

Dalam catatan Bisnis.com, sejak 2015 sektor transportasi & pergudangan mengalami akselerasi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir.

Pada 2017, kontribusi transportasi & pergudangan mencapai 5,41% sedangkan pada 2016 dan 2015 masing-masing 5,20% dan 5,02%.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pertumbuhan sektor transportasi tak lepas dari realisasi pembangunan proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Aptrindo Kyatmaja Lookman mengatakan proyek infrastruktur turut mengerek sektor transportasi karena bahan bangunan dan peralatan perlu dimobilisasi ke lokasi proyek.

Kyatmaja menuturkan, sejalan dengan geliat proyek infrastruktur, anggota Aptrindo juga menambah armada. Penambahan armada bahkan lebih sering dilakukan karena usia pakai yang lebih pendek.

“Untuk segmen lainnya memang ada peningkatan dari 2016 tapi tidak banyak. Kalaupun ada peningkatan, itu dari sektor lain seperti e-commerce,” jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/2/2019).

Tahun ini Aptrindo tetap optimistis akan prospek transportasi. Kyatmaja menuturkan, pihaknya berharap laju konsumsi terutama menjelang Hari Raya bisa menjadi faktor pendorong.

Konsumsi menurut Kyatmaja menjadi faktor kunci bagi sektor transportasi karena laju konsumsi akan mempengaruhi sektor manufaktur secara langsung. Adapun, kinerja sektor transportasi juga dipengaruhi kinerja manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmeilita Hartoto mengatakan kinerja transportasi yang moncer juga mendorong arus penanaman modal.

“Kami melihat beberapa kebijakan pemerintah juga telah mendorong tumbuh kembangnya investasi di sektor ini,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung sektor transportasi menurut Carmeilita yaitu Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017 yang menyangkut Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.

Dia menambahkan, konsistensi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur juga ikut mempengaruhi iklim investasi sektor transportasi pada 2017.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, penanaman modal dalam negeri di sektor transportasi, peralatan transportasi, telekomunikasi, dan pergudangan mencapai Rp35,78 triliun atau tumbuh 25,57%.

Sementara itu, realisasi investasi asing di sektor yang sama mencapai US$3,17 miliar atau naik 2,63%. (bisnis.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Pelindo tambah CFS & kembangkan CBL

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) akan memperbanyak Container Freight Station (CFS) Center atau pusat konsolidasi kargo di pelabuhan yang masih dalam wilayah kerja Pelindo II. Saat ini, CFS Center baru terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JAKARTA (alfijak); Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassya, menuturkan CFS Center dibuat untuk transparansi biaya yang penyimpanan kontainer impor berstatus Less Than Container Load (LCL) yang masih dalam pengawasan kepabeanan.

“Intergrasi CFS atau pembuatan CFS Center juga akan diterapkan di pelabuhan lain yang masih dalam wilayah kerja Pelindo II,” katanya di Kantor Pusat Pelindo II, Jakarta, Senin (5/2).

Dia pun mengungkapkan sejak CFS Center dibuka pada 20 November 2017, volume transaksi penanganan kontainer LCL terus meningkat.

Pada saat pembukaan layanan itu, CFS Center rata-rata per hari melayani sekitar 42 transaksi.

“Sedang pada 18 Januari 2018, volume transaksi mencapai 5.564 transaksi atau 309 transaksi per hari,” jelas Elvyn.

CFS Center ke depan akan terus menyempurnakan layanan dengan tambahan fitur baru seperti multi channel payment dan invoice langsung ke pemilik barang.Saat ini layanan CFS Center baru mencakup manajemen data pelanggan, pembayaran elektronik,

tracking cargo, hingga sistem yang berjalan online dan beroperasi 24 jam.

“Target kami dalam setahun dapat meng-handle layanan kontainer LCL sebanyak 120.000 transaksi,” tegasnya.Rp2 Triliun untuk CBL

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) akan membangun Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) sebagai jalur kapal, yang menghubungkan Tanjung Priok dengan Cikarang.Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, dalam diskusi Media Visit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018, mengatakan pembangunan CBL akan dimulai triwulan pertama 2018.

 Elvyn mengatakan, proyek Kanal CBL merupakan upaya optimalisasi jalur sungai dengan menggunakan kapal tongkang sebagai alternatif moda transportasi barang dan penghubung antara pelabuhan dengan area hinterland, sehingga dapat mengurangi kepadatan jalan di darat dan diharapkan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya.

Proyek tersebut dibangun tiga tahap, yang akan dilengkapi dengan terminal peti kemas dan terminal curah yang diharapkan selesai pada 2021.

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Dani Rusli menyebutkan investasi proyek Kanal CBL, yaitu Rp2-3 triliun.

“Kita akan lakukan bertahap dulu dari kecil bisnisnya, setelah matang baru kita jadikan lebih besar. Yang penting kita masuk dulu, jangan sampai besar-besaran tapi bisnisnya tidak jalan,” ujarnya.

Untuk tahap awal, Dani mengatakan kapasitas akan diuji coba 500.000 TEUs per tahun, baru akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi satu hingga 1,5 juta TEUs per tahun.

“Target operasional tahap I, empat sampai lima kapal setiap empat jam, kalau sudah jalan bisa 10-15 kapal,” katanya.

Saat ini, dia menjelaskan masih dalam proses perizinan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar tidak mengganggu fungsi aslinya sebagai pengendali banjir.

“Kita koordinasi dengan PUPR ada beberapa bagian yang kita uji jangan sampai mengganggu fungsi utama sebagai pengendali banjir. Dari investasi yang paling penting adalah kesisteman. Yang sedang dilakukan adalah proses perizinan yang tidak mudah,” katanya.

Dani berharap dengan adanya CBL, bisa memberikan alternatif moda di antara moda darat dan kereta api, sehingga bisa menawarkan efesiensi pengiriman barang.

“Kalau kita sekali angkut itu 90 boks kalau pakai mobil atau truk itu panjangnya kurang leih 1,5 kilometer ‘kan mengurangi polusi dan kemacetan. Tapi, kita harus punya biaya yang bersaing, ini yang sedang kita kaji,” kata Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II ini. (kumparan.com/tempo.co/antara/ac)

 


Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Enggartiasto: 90 Persen produk e-commerce barang impor

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang kesal. Penyebabnya adalah menjamurnya produk-produk impor di toko-toko online (e-commerce). Pelaku usaha e-commerce pun akan segera dipanggil.

JAKARTA (alfijak); Enggar mengungkapkan, salah satu pengusaha e-com­merce mengakui mayoritas produk yang dijual e-commerce adalah barang impor.

Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil para pelaku usaha e-commerce agar menjual produk lokal

“Salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta hanya 100 ribu domestiknya. Artinya itu di bawah 10 persen produk dalam negeri yang dijual melalui mar­ket place,” katanya di Jakarta.

Dia berharap, e-commerce mulai memperbanyak men­jual produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Minimal, produk dari UKM binaan yang memang sudah terseleksi secara kualitas. Kepala Dinas Provinsi harus menjamin produknya agar konsumen tidak kapok.

“Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-commerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita di­jadikan pasar oleh produk luar,” terang dia.

Selain itu, kata dia, untuk e-commerce luar negeri yang mengirimkan barang ke Tanah Air rencananya akan dibuatkan aturan agar barang yang mereka kirimkan ke Indonesia harus dimasukkan terlebih dahulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Selama ini mereka dengan mu­dah mengirimkan barang tanpa dikenakan pajak.

“Mereka tidak bayar pajak, apalagi tenaga kerja dan seba­gainya. Ini bagian dari yang harus kita rumuskan,” jelasnya.

Ketua Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengungkapkan, bere­darnya produk impor di online merupakan transformasi toko konvensional. Awalnya produk impor sudah ada di toko-toko konvensional, baik Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun distributor. Setelah industri e-commerce merebak, barang tersebut dijual secara online.

“Barang impor e-commerce itu karena adanya barang offline. Jadi sebenarnya barang impor yang dijual di online itu barang offline. Jadi kalau mau ditanya kenapa banyak barang impor di online, ya karena banyak barang impor di offline,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Dia hanya mencontohkan kategori populer di e-commerce adalah ponsel. Sedangkan di toko konvensional, ponsel juga produk yang populer. Sementara pada umumnya ponsel merupa­kan barang impor.

“Jadi ini perlu diluruskan. Betul barang impor banyak beredar, tapi itu karena sudah ada di offline, dan temen-temen itu membuka toko online karena dia sudah berjualan di offline,” tegasnya.

Menurut dia, era digital mo­mentum yang tepat mendorong produk dalam negeri. Secara umum produk lokal dihasilkan oleh UKM, meskipun ada be­berapa dari perusahaan besar seperti Wardah, Viva, atau Mas­pion untuk elektroniknya.

Namun, kata dia, konsumen Indonesia sendiri lebih mencari barang branded karena sudah terjamin kualitasnya. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan memberi edukasi kepada UKM.

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru
Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru

“Ini harus paralel kalau kita ingin mendorong produk lokal. Karena dengan teknologi produk lokal bisa lebih cepat terjual,” katanya.

Dalam jangka pendek, Au­lia mengimbau pemerintah segera menyusun langkah konkret guna membantu UKM. Sebagai penganut ekonomi kerakyatan, dan terbukti pe­nopang ekonomi saat krisis, sudah seharusnya pemerintah memberdayakan UKM.

“Jangka panjangnya, pemer­intah melakukan inisiatif dan itu terkait regulasi yang mendorong mereka. Yang belum ada saat ini adalah sinkronisasi antara semua pihak. Semuanya ngomongin UKM, tapi belum tersinkronisasi kalau saya lihat, perlu menya­makan langkah, kita harus cari terobosan,” cetusnya.

Memang dalam beberapa tahun terakhir, industri e-com­merce meningkat signifikan. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi peningkatan jumlah produk-produk buatan Indone­sia yang dipasarkan di platform belanja daring. (rmol.co/ac)

Peluang Usaha

ALFI: kargo udara tumbuh hingga 10 persen

Prospek binis kargo udara domestik pada 2018 ini diprediksi akan naik 8-10% dari tahun sebelumnya. Pelaku jasa kurir yang mulai merambah daerah pelosok menjadi penopangnya.

JAKARTA (alfijak) Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan maraknya belanja daring oleh konsumen di luar Pulau Jawa membuat pengiriman barang via udara meningkat. “Kenaikan dalam tahap e-commerce sudah menjangkau ke seluruh pelosok,” katanya hari ini, Minggu (4/2/2018).

Selain itu, maskapai penerbangan yang meningkatkan jumlah penerbangan membuat biaya layangan pengiriman menjadi lebih murah.

Menurut Arman, pelaku usaha memanfaatkan maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air yang sedang gencar menambah rute penerbangan.

Di sisi lain layanan pesawat yang tujuan utamanya mengantar orang ini membuat bagasi pesawat tidak terisi. Hal tersebut membuat maskapai menawarkan jasa pengiriman dengan harga terjangkau.

“Contohnya penerbangan dari Jayapura dan Sorong pasti kosong [bagasi],” tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan pendapatan perseroan sebanyak Rp4,2 triliun atau 59% berasal dari bisnis aeronautika.

Sisanya, Rp2,9 triliun atau 41% berasal dari bisnis non-aeronautika.

Selama 2017, AP I mencatat peningkatan trafik pesawat sebesar 3,5% dari 764.531 pergerakan pada 2016 menjadi 791.496 pergerakan pada 2017.

Sementara itu, trafik penumpang tumbuh 6% dari 84,7 juta orang pada 2016 menjadi 89,7 juta orang pada 2017.

Adapun, kinerja bisnis kargo tumbuh 11,4% dari 362 juta kg pada 2016, menjadi 403 juta kg pada 2017. (bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

DO online diberlakukan di Priok, 381 importir dapat kemudahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggeber perbaikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka akan menjadikan perbaikan tersebut sebagai pilot project perbaikan arus barang di pelabuhan lain.

JAKARTA (alfjak): Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, perbaikan arus barang tersebut akan dilakukan dengan banyak cara.

Pertama, dengan menerapkan pelayanan bukti penyerahan barang secara elektronik (DO Online) atas barang impor di Pelabuhan Priok.

“Akhir Februari ini akan ada dedikasi DO Online,” katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Kedua, mengoreksi tarif pelayanan di pelabuhan. Budi mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Maklum saja, kalau dilakukan, kebijakan pengurangan tarif akan berdampak kepada penurunan target penerimaan negara bukan pajak sektor perhubungan.

Sementara, langkah ketiga, menambah waktu pelayanan. Menurut Budi, selama ini, waktu pelayanan di pelabuhan hanya lima hari. “Kami ingin dilakukan tujuh hari, ruang yang masih kosong kami minta dioptimalkan,” katanya.

Diberi kemudahan

Pemerintah berjanji akan mempermudah proses importasi bagi 381 perusahaan importir yang selama ini patuh dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Kemudahan akan diberikan dalam bentuk penghapusan verifikasi barang impor yang tergolong dilarang atau terbatas (lartas) dari pelabuhan ke lokasi importir masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan lartas yang diperiksa di pelabuhan dan rencananya mulai digulirkan besok (1/2).

Dengan langkah ini, 381 perusahaan tersebut bisa menghemat biaya logistik dan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

“Kami mempelajari perusahaan besar yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia, di mana ada 381 perusahaan yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran aneh-aneh. Mereka layak impornya untuk tidak diperika di pelabuhan,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Pemerintah rencananya akan mengurangi jumlah barang golongan lartas dari 5.229 HS code sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) menjadi 2.371 HS code mulai esok hari.

Dengan demiklian, verifikasi barang impor ini tidak dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melainkan di gudang importir masing-masing dan diverifikasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Meski demikian, menurut Darmin, jumlah HS code yang disederhanakan bagi 381 perusahaan ini berbeda dengan jumlah HS code yang disederhanakan mulai Februari nanti.

Sehingga, ini memperkecil jumlah barang yang masuk kategori lartas di Indonesia.

Melengkapi ucapan Darmin, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebut, perusahaan-perusahaan importir yang dianggap bereputasi tinggi rata-rata bergerak di sektor otomotif, kimia, dan perbaikan pesawat.

Beberapa diantaranya adalah PT Astra Daihatsu Motor dan PT Garuda Maintenance Facility Tbk. (kontan.co.id/bontangpost.id/ac)