Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (DPP ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengungkapkan, tarif jasa labuh di Indonesia merupakan yang termahal di Asia Tenggara. Melalui pemangkasan tarif, kemungkinan besar produk Tanah Air akan lebih kompetitif.
JAKARTA (alfijak); “Hal ini tentu akan menaikkan daya saing ke pelabuhanan kita. Jadi kalau kita ingin bersaing di tingkat regional hal ini harus dilakukan, di mana dan kita ketahui bersama dari data yang ada memang kita lebih tinggi dibanding pelabuhan lain di Asean,” kata Yukki di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Lebih lanjut Yukki menjelaskan, ada dua tarif pelabuhan, yaitu laut dan darat. Dari sisi laut tentu hubungannya dengan kapal. Sedangkan dari sisi darat, berhubungan erat dengan pelaku logistik.
Yukki yang juga menjabat Ketua Umum AFFA, asosiasi forwarder ASEAN, juga menjelaskan, rata-rata tarif pelabuhan di Indonesia lebih mahal 25-35 persen ketimbang pelabuhan di ASEAN.
Yukki juga mengingatkan, bahwa kegiatan utama di pelabuhan adalah bongkar muat, bukan sebagai tempat penyimpanan (storage).
Dirinya berharap, agar rencana ini segera direalisasikan karena berdampak signifikan pada biaya logistik nasional. Pekerjaan rumah selanjutnya bagi operator pelabuhan adalah meningkatkan level pelayanannya.
Yukki juga mendukung Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik atau Delivery Order Online (DO Online) Barang Impor di Pelabuhan.
Menurutnya aturan ini mempercepat distribusi logistik.
“Kita sudah harus masuk dalam satu kesatuan sistem (one dashboard). Kecepatan proses, data visibility, dan integritas data yang accountable,” harapnya.
Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan berencana memangkas tarif jasa labuh sebesar 40%. Pemangkasan tarif ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi biaya logistik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan selain tarif jasa labuh, beberapa jenis tarif yang menjadi komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga bakal dipangkas.
“Range penurunannya cukup banyak, mungkin bisa 40%,” ujar Budi Karya.
Budi Karya mengakui, pemangkasan tarif bakal menurunkan penerimaan PNBP di kementerian yang dia pimpin.
Oleh karena itu, Kemenhub bakal segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait dampak kebijakan penurunan tarif tersebut.
Dia memperkirakan, dalam jangka pendek, penerimaan dari pungutan PNBP bakal berdampak cukup signifikan bila tarif dipangkas.
Untuk diketahui, Kemenhub merupakan salah satu kementerian/lembaga yang menyumbang PNBP terbesar.
Pada 2017, kontribusi PNBP dari Kemenhub mencapai Rp 9,28 triliun atau nomor dua terbesar setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Adapun, dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, jumlah PNBP Kemenhub mencapai Rp 7 triliun. (tribunnews.com/ac)
Kementerian Perhubungan akan menerapkan sejumlah langkah dalam rangka mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek akibat kendaraan pengangkut barang yang melebihi muatan.
JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan rencana jangka pendek pertama adalah pemberlakuan tilang terhadap kendaraan barang yang melebihi kapasitas muatan (overload) ataupun yang melanggar dimensi (over dimension).
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran dengan alat timbang portabel akan diberlakukan serentak pada besok, Senin, 22 Januari 2018, di tiga titik, yakni di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dan kilometer 68 ruas jalan tol Tangerang. Pengukuran dilakukan pukul 09.00-14.00.
Pengukuran muatan akan dilakukan dengan alat timbang, yakni jembatan timbang dan alat timbang portabel yang terdapat di sejumlah titik jalan.
“Karena efeknya (overload) banyak sekali. Remnya blong. Kecepatan dari biasanya 70 kilometer per jam jadi tidak mungkin lebih dari 40 kilometer per jam,” kata Budi di kantor PT Jasa Marga, gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat, Ahad, 21 Januari 2018.
Budi akan meminta Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan tilang ini setiap hari mulai besok, Senin, 22 Januari 2018. Dia beralasan, dari uji coba alat timbang portabel yang dilakukan hari ini di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 18, kelebihan muatan terjadi pada sekitar lima truk yang melintas yang dia periksa langsung.
“Kendaraan tadi tidak ada yang sesuai, bahkan ada yang dua kali lipat,” ujarnya.
Truk barang overload & overdimension langsung ditilang
Kendati begitu, Budi mengakui denda yang dikenakan dari tilang ini belum memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur denda maksimal kepada kendaraan barang yang overload, yakni Rp 500 ribu. Hakim, kata dia, kerap memutuskan denda lebih kecil dari angka tersebut.
Langkah kedua yang akan dilakukan adalah memberlakukan empat lajur di jalan tol. Lajur satu diperuntukkan untuk bus, lajur dua untuk truk, serta lajur tiga dan empat untuk kendaraan lain.
Budi mengatakan bus mendapatkan prioritas demi menarik penumpang untuk menggunakan moda ini.
Adapun langkah ketiga adalah mengkaji ihwal pembatasan waktu melintas kendaraan barang.
“Kami harapkan (pukul) 6 sampai 8 (pagi) atau 6 sampai 9 (pagi) akan kami larang kendaraan berat melalui jalan ini,” ucapnya.
Budi melanjutkan, Kementerian juga akan memanggil pelaku usaha angkutan barang untuk sosialisasi terkait dengan hal ini.
Dia berujar sejumlah aturan ini diberlakukan bukan untuk menghambat bisnis, melainkan demi menjamin keamanan dan level pelayanan jalan tol (safety and level of service).
Langkah selanjutnya, Budi menambahkan, adalah menegakkan hukum bagi pengendara angkutan barang yang melanggar.
Penegakan hukum di jalan tol akan dilakukan operator, semisal Jasa Marga untuk jalan tol Jakarta-Cikampek, serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jalan arteri. Selain itu, rencana jangka pendek ini akan dilakukan hingga dua pekan mendatang.
Adapun terkait dengan rencana jangka panjang, Budi mengatakan pihaknya akan mengkaji rencana penerapan nomor polisi ganjil genap di jalan tol. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian ihwal kapasitas produksi ban dalam negeri.
Menurut informasi yang dia terima, kata Budi, ban dalam negeri dibuat sekuat mungkin sehingga memungkinkan kendaraan mengangkut muatan melebihi kapasitas, di antaranya yang digunakan di jalan tol.
Dua langkah lainnya adalah menerapkan uji kir kendaraan pengangkut barang serta membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi.
Hati-hati
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi kendaraan yang kelebihan muatan.
Namun, di satu sisi pemberian sanksi ini diharapkan tidak asal tebas, tetapi juga mempertimbangkan jenis beban yang dibawa.
Ketua ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan khusus untuk komoditas hasil bumi pemerintah sebaiknya berhati hati dalam menerapkan kebijakan.
Yukki menilai jika sanksi ini tidak dipertimbangkan secara matang maka akan berdampak pada harga akhir masyarakat.
“Kami prinsipnya mendukung segala penindakan pelanggaran. Namun, pemerintah perlu berhati hati dalam menerapkan kebijakan ini terutama terhadap komoditi hasil bumi. Khawatir langsung diterapkan akan berdampak pada harga akhir dari kebutuhan masyarakat tersebut,” ujar Yukki saat dihubungi Republika, Ahad (21/1).
Namun, Yukki menjelaskan untuk barang yang memang diperuntukkan ekspor impor terjamin tidak akan melebihi kuota. Sebab, kata Yukki barang tersebut ditimbang dan dialokasikan sesuai kebutuhan yang ada.
Yukki menjelaskan aturan ini juga sebaiknya disosialisasikan kepada pihak industri juga. Sebab hal ini berkaitan dengan ambang batas dan pengaturan industri dalam mendistribusikan barang.
“Untuk industri perlu disosialisasikan kepada pemilik barang terutama distribusi nasional. Dikarenakan dan dipastikan akan mengalami kenaiikan pada beberapa produk dalam hal angkutan nya bila diterapkan hal ini,” ujar Yukki.
Tindak tegas
Kementerian Perhubungan mulai menindak tegas kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan. Penindakan kali ini dilakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, yakni di rest area kilometer 19.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih itu.
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) tersebut datang ke lokasi, dengan mengenakan baju kerja kementerian lengkap.
Menhub sempat menyapa dan berbincang dengan salah satu sopir truk yang tengah ditilang lantaran kendaraannya kelebihan muatan. Menhub menanyakan perihal asal perusahaan angkutan yang mengoperasikan truk tersebut.
Menhub juga sempat menyaksikan penggunaan timbangan portable oleh para petugas Kementerian Perhubungan, untuk memeriksa bobot muatan sejumlah truk.
Terlihat hadir juga di rest area ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Seusai meninjau implementasi timbangan muatan portable di Tol Jakarta-Cikampek, Menhub lalu bergegas ke Kantor Cabang Jasa Marga di Cikampek. (tempo.co/republika.co.id/kumparan.com/ac)
Pelaku usaha menilai pemanfaatan moda transportasi dengan menggunakan kereta barang masih kurang mendukung dari sisi infrastruktur sehingga biayanya cenderung lebih mahal dari angkutan truk.
JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku fasilitas untuk kereta penumpang sudah baik. Akan tetapi untuk kereta barang masih jauh dan bayak hal yang harus diperbaiki.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat masih belum bisa diandalkan. “Belum lagi dari sisi cost, kereta jauh di atas angkutan truk,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (15/1/2018).
Meski begitu, ALFI sangat mendorong dan mendukung upaya pemerintah memberikan alternatif pilihan multimoda baik itu angkutan darat, laut dan udara.
Dengan pilihan moda tersebut, Hanafi meyakini akan mempermudah pelaku usaha dalam memilih alternatif sesuai kebutuhkan dengan mempertimbangkan yang lebih efesien dan efektif.
“Jadi bukan hanya kereta api yang kita dorong. Fasilitas masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih fokusnya kepada penumpang, khususnya ini untuk kereta api,” tegasnya.
Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik minat pengusaha agar beralih mengirim barang dari truk menggunakan kereta. (bisnis.com/ac)
Setelah memberikan keputusan terkait kenaikan tarif empat ruas tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam waktu dekat akan menaikkan tarif sembilan ruas tol lainnya akan segera menaikkan kembali tarif tol dalam kota Jakarta.
JAKARTA (alfijak); Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menyebut, kenaikan sembilan ruas itu paling cepat akhir tahun 2017 ini.
“Kami sedang laporkan ini ke Pak Menteri, setelah sebelumnya sembilan ruas itu memenuhi standar pelayanan minimum (SPM),” kata Herry di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Kesembilan ruas itu yakni Tol Semarang ABC, Tol Palimanan-Plumbon-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, dan Tol Cawang-Tomang-Grogol-Pluit.
Selanjutnya, Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol-Pluit, Tol Serpong-Pondok Aren, Tol Ujung Pandang Tahap I dan II, serta Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
Adapun empat ruas yang telah naik sebelumnya yakni Tol Tangerang-Merak, Tol Cikampek-Palimanan, Tol Gempol-Pandaan, serta Tol Makassar Seksi IV.
Kenaikan tarif masing-masing ruas berkisar antara 6-12 persen tergantung laju inflasi dua tahun terakhir.
“Sekarang tinggal proses administrasi saja,” kata dia.
Untuk diketahui, ada delapan indikator yang harus dipenuhi sebuah tol sebelum mengusulkan kenaikan tarif.
Delapan indikator itu yakni kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan, lingkungan, serta tempat istirahat.
“Pemenuhan kriteria minimal 87,5 persen. Jika tidak, ditunda 90 hari. Setelah itu diajukan kembali laporan perbaikan dan dicek ulang oleh BPJT,” kata dia.
Tol Dalam Kota
Untuk kenaikan tarif tol dalam kota akan mulai diberlakukan mulai tanggal 8 Desember 2017, tepatnya pada pukul 00.00.
Kenaikkan tarif tol (istimewa)
Tarif tol yang berubah dari semua golongan kendaraan, seperti golongan I yang semulanya adalah Rp 9.000 menjadi Rp 9.500.
Adapula golongan II menjadi Rp 11.500, golongan III menjadi Rp 15.500, golongan IV Rp 19.000 dan golongan V menjadi Rp 23.000.
Faedah tol?
Bulan lalu, Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perusahaan logistik meminta pembedaan biaya untuk kenaikan tarif.
Maksudnya, lebih banyak pengguna kendaraan golongan I, ketimbang kendaraan logistik di jalan tol.
“Angkutan barang itu rata-rata tidak lebih dari 8%. Di jalur terpadat pun, di ruas Cikampek tidak lebih dari 8%. Selebihnya itu kendaraan sedang,” tuturnya kepada Okezone.
Data itu, katanya, sebagai petunjuk supaya pemerintah mempertimbangkan kenaikan tarif.
“Sebab jika mengerucut pada faedah bahwa jalan tol harus bebas hambatan, maka bisa dilihat kendaraan mana yang mayoritas menggunakan jalan tol,” kata Yukki. (okezone.com/tribunnews.com/kompas.com/ac)
Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi terutama antara BUMN dan swasta untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju ‘Konektivitas ASEAN 2025.’
JAKARTA (alfijak): “Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi,” ujar Yukki yang juga merupakan Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) belum lama ini.
Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral.
Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.
Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform “The HiVE.”
“ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan ‘The Hive’ bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN,” papar Yukki..’
Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24% dari total perdagangan negara-negara ASEAN.
Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.
“AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN,” ujar Menhub. (tribunnews.com/ac)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan tidak masalah dengan rencana kenaikan tarif tol di ruas tol Tangerang-Merak, Gempol-Pandaan, Makassar Seksi 4, dan Cikopo-Palimanan, dengan besaran kenaikan masing-masing tol 7%, pada Selasa, 21 November 2017.
JAKARTA (alfijak): Perusahaan logistik yang tergabung dalam ALFI menanyakan, apa alasan tarif dinaikan sedangkan kemacetan di jalan bebas hambatan ini terus menerus terjadi.
“Sebetulnya kami usul pada saat kemacetan tarif dinaikan ((congestion charge), setelah tidak kembali normal lagi,” tandas Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Okezone.
Dia menyoroti, pasti ada alasan dibalik kenaikan tarif.
Disamping memang sudah resmi ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kita harap setiap tol bukan kenaikan adanya keperluan pembangunan infrastruktur di tempat lain, sehingga dinaikkan,”ujarnya.
ALFI protes pembatasan angkutan logistik tol Cikampek
Dia berharap, kenaikan tarif tol harus disertai dengan analisa kemacetan yang nyatanya masih terus terjadi.
Jalan tol yang fungsinya bebas hambatan, ternyata sudah berubah dengan kemacetan yang berjam-jam.
“Jadi kami usulkan adalah kenaikan saat kemacetan ini terjadi kemacetan, setelah tidak itu kembali normal dan ada contohnya di negara Eropa juga,”tandasnya. (okezone.com/ac)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral-UGM) bekerja sama untuk meninjau penerapan konsep logistik perkotaan di Indonesia.
JAKARTA (alfijak): Ketua DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ada lima kota terpilih sebagai objek penelitiannya yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Lokasi dipilih berdasarkan kompleksitas logistik dan geografis.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat mensinergikan peran industri, perguruan tinggi dan pemerintah dalam membangun logistik perkotaan yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara kami fokus di lima kota,” kata Yukki di Jakarta, Senin (13/11) seperti dikutip dari Beritasatu.com.
Yukki mengatakan bahwa industri logistik dalam negeri saat ini menghadapi berbagai masalah mendesak untuk dipecahkan. Seperti, daerah perkotaan terbatas sebagai daerah aktivitas, kemacetan, persaingan ruang antara transportasi penumpang dan barang, dan fasilitas terbatas untuk konsolidasi dan dekonsolidasi barang.
“Tantangan masa depan logistik perkotaan adalah bagaimana kerjasama pemerintah, akademisi dan industri bekerja sama dalam merancang dan mengelola pengiriman dan penerimaan barang dari kota-kota yang mampu menyesuaikan permintaan konsumen,” tambah Yukki yang kini juga Ketua Federasi ASEAN Asosiasi Forwarder (AFFA).
Hadir pada kesempatan yang sama, Direktur Institut ALFI Iman Gandi menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri logistik saat ini karena masalah kemacetan dimana truk transportasi logistik menyumbang kemacetan 25-30%.
Selain itu, zona parkir dan bongkar muat akan memotong bodi jalan sehingga bisa menimbulkan kemacetan yang berlebihan.
Tantangan selanjutnya, lanjut Iman, ada kenaikan kelas menengah ke bawah ke kelas menengah ke atas hampir 60%.
“Dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia dan meningkatnya popularitas perangkat mobile, menjadikan Indonesia sebagai pasar tercepat dan terbesar di ASEAN. Peringkat Pasar EC Indonesia mencapai 1.682 USD dengan rating CAGR mencapai 44,4% yang meningkat menjadi 37,0% pada tahun 2016,” dia menambahkan. (infologistic.id/ac)
Berbagai macam pilihan karir membutuhkan tenaga terampil di masing-masing bidang. Salah satunya dunia industri, penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya untuk memahami ilmu logistik. Logistik merupakan ilmu seni dan ilmu barang serta jasa kepada manusia di dalam dunia industri dan manufaktur.
JAKARTA (infolog): Perkembangan ekonomi digital dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menuntut setiap anak muda memahami bidangnya.
Pendidikan di dalam dunia logistik dinilai sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini.
PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengembangkan pendidikan di bidang logistik untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha.
Logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier diantara fasilitas-fasilitas organisasi dan kepada para pelanggan.
Tujuan logistik sendiri adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah tepat pada waktu dibutuhkan.
Selain itu juga mendistribusikan barang atau jasa dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang terendah
“Kerja sama ini untuk meningkatkan efektivitas dan kompetensi dari para pelaku usaha untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dalam bidang logistik,” kata Direktur Utama EDII, E. Helmi Wantono, Sabtu (28/10).
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan di bidang freight forwarder, logistik dan supply chain management, dan e-commerce logistik. Kesepakatn itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).
“Dengan paham dunia logistik drngan baik, maka bisa meningkatkan efektivitas organisasi dan kompetensi pekerja dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia di dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” paparnya.
Kemajuan di bidang logistik, memiliki peran strategis di tengah semangat pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.
Sebab keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta aktif sektor infrastruktur dan transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik pertahanan, dan keamanan.
Sebelumnya, dalam Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan SDM logistik Indonesia termasuk agak tertinggal di Asia Tenggara sementara pertumbuhan industri logistiknya termasuk yang tertinggi.
“Kita sangat kekurangan SDM yang berkualitas untuk bidang logistik, karena itu kami (ALFI) gencar menyuarakan perlunya edukasi dan kompetensi bidang logistik ke masyarakat,” tutur Yukki. (jawapos.com/ac)
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai setelah tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK), sektor logistik masih perlu banyak diperbaiki.
Karena itu pihaknya siap mendukung digitalisasi dalam perkembangan infrastruktur logistik dalam negeri yang meliputi pelabuhan laut, kereta api, jalan tol termasuk jalan menuju dan keluar pelabuhan.
Yukki mengaku hal ini sebagai bentuk upaya ALFI dalam menyukseskan program kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
“Kita bisa lihat, pentingnya sektor logistik dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Dari 16 paket deregulasi yang dikeluarkan terdapat 5 regulasi yang berkaitan di bidang logistik. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut, namun itu semua belum cukup menyelesaikan permasalahan sesungguhnya yang ada di lapangan,” ujar Yukki di Jakarta, Selasa (24/10).
Saat ini dirinya memandang bahwa para pelaku logistik nasional masih sibuk dengan perbedaan (ego sektoral) masing- masing, padahal negara- negara tetangga tengah bekerja cepat untuk membangun daya saingnya.
Seharusnya, lanjut Yukki, para pelaku logistik memikirkan upaya untuk mendorong biaya logistik dari 23,7% di tahun 2017 ini menjadi 19% di tahun 2019.
“Kalau kita bergerak dengan infrastruktur bisa menjadi 21 % pada tahun 2019. Tapi, kalau dengan bekerja bisa mencapai 19%. Sebetulnya hal ini telah dipetakan oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya apa kita bisa mewujudkannya. Semua kembali di tingkat implementasi,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA).
Selain itu, sambung Yukki, reformasi di bidang logistik masih harus dilanjutkan. Yakni, Harmonisasi Regulasi, Pembangunan Infrastruktur (optimalisasi maupun baru), Informasi Teknologi, Kebijakan Fiskal, Moneter, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jadi kalau kita bicara mengenai logistik, maka harus bersinggungan pula dengan masalah supply chain dan konektivitas berdasarkan multimoda. Oleh sebab itu, pelaku logistik perlu untuk bekerja lebih keras, bukan hanya sekedar bergerak. Dengan bekerja sesuai intruksi Pak Jokowi pastinya akan menghasilkan infrastruktur yang baik juga tepat dan mempunyai daya saing di tingkat regional maupun global,” pungkas Yukki.
Hal senada juga disampaikan oleh Saud Gurning, Pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya yang memandang bahwa sektor maritim dikategorikan baik selama tiga tahun.
Namun begitu, Gurning menambahkan salah satu yang perlu juga menjadi perhatian besar Pemerintahan Jokowi-JK untuk dua tahun masa mendatang yang dapat dilakukan secara realistis lewat berbagai kementerian terkait.
“Pertama, inisiatif besar dan kuat perlu didukung oleh partisipasi pihak swasta dan masyarakat khususnya dalam penyediaan infrastruktur kapal, pelabuhan, dan utamanya galangan kapal nasional dalam mendukung semakin bertumbuhnya trafik angkutan laut wilayah Indonesia Timur atau kawasan terbelakang, terisolasi dan terluar/perbatasan Indonesia,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut Gurning, supaya hal positif yang telah diinisiasi atau dicapai sebelumnya dapat berjalan secara berkelanjutan maka dana alokasi pemerintah yang terbatas lewat APBN dapat difokuskan pada orientasi penyediaan infrastruktur dasar untuk pelabuhan dan galangan, atau biaya operasi dan perawatan untuk pengadaan kapal.
“Selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme kerjasama dengan pihak swasta untuk biaya penyediaan suprastruktur dan infrastruktur untuk pelabuhan dan galangan, serta pengadaan kapal oleh pihak pelayaran atau pemilik barang nasional,” jelas Gurning. (beritasatu.com/ac)
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
