Migrasi modul pabean bermasalah, ALFI Jakarta surati Menkeu

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kecewa, karena sudah sepekan proses migrasi dokumen  kepabeanan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum ada perbaikan signifikan.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sudah sepekan proses migrasi modul kepabeanan impor tersebut mengalami masalah yang ujungnya harus di tanggung pelaku usaha akibat biaya logistik membengkak.

“Kami menerima pengaduan,masih banyak forwarder dan PPJK di DKI yang gagal dalan proses pengajuan PIB secara online dengan respon reject dan masih kacau. Herannya, sampai hari ini belum beres juga,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/8/2016)).

Dia mengatakan, ALFI DKI akan kembali menyurati Menkeu Sri Mulyani sebab tidak seriusnya instansi terkait dalam penanganan sistem online kepabeanan melalui pelabuhan Priok itu.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok,M.Qadar Djafar mengungkapkan hal yang sama.

“Belum ada perbaikan.Sistem PIB online modul baru masih bermasalah. Sekarang saya sedang mendatangi PT.EDI untuk mengkonfirmasi masalah ini,” ujar  Djafar saat dihubungi Bisnis.

Penerapan modul baru kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 diberlakukan sejak hari Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Migrasi yang tidak berjalan mulus itu mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa di proses.

Implementasi migrasi modul tersrbut diatur lewat Perdirjen Bea dan Cukai No: PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, R.Fadjar Dony mengatakan, instansinya bersama-sama dengan tim kantor Pusat Bea dan Cukai  dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta tim dari PT EDI terus melakukan monitoring proses migrasi modul kepabeanan di Priok itu.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil monitoring hingga tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.04 WIB, data dokumen PIB yang telah mendapatkan Nopen dari CEISA Impor sejumlah 1.936 PIB.

“KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sejak tanggal 11 Agustus 2016 juga telah membentuk Posko/Crisis Center, yang bertugas menerima pengaduan, memberikan bimbingan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” ujar Fadjar.

sumber: bisnis.com

Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor

Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor
Garam, gula & kosmetik coba bertahan dari gempuran pesaing impor

Indonesia memiliki lautan nan luas, tapi aneh kalau garam saja harus impor dalam jumlah banyak. Hal itu mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membantu pengembangan pabrik garam industri dan farmasi di tanah air.

“BPPT melakukan kontrak kerja sama untuk pelayanan teknologi kepada PT Garam untuk perencanaan dua pabrik garam industri di Sampang, Madura,” kata Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT, Imam Paryanto di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Kata Imam, PT Garam (Persero) berencana membangun dua pabrik garam industri khusus untuk pangan olahan. Rencananya, pabrik tersebut berkapasitas 2 ton per jam, dan 10 ton per jam.

Sebelumnya, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, kebutuhan garam di Indonesia, mulai dari garam farmasi, industri, hingga makan, cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan garam, Indonesia harus impor dari Cina, India, dan negara-negara lain.

Kebutuhan garam industri di Indonesia, kata Priyanto, mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam makan, mencapai satu juta ton per tahun.

Sementara kebutuhan garam farmasi untuk infus dan berbagai macam obat-obatan, sebanyak 6 ribu ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, didatangkan garam impor sebesar 90%.

BPPT sebelumnya telah bekerja sama dengan PT Kimia Farma memproduksi garam farmasi sebanyak 2.000 ton per tahun. Produksi garam ini diharapkan dapat ditambah 4.000 ton per tahun, sehingga dengan demikian ketergantungan 95 persen impor akan tergantikan.

“Paling tidak satu atau dua tahun ke depan kebutuhan garam industri yang sampai 1,2 juta ton itu bisa terpenuhi kalau pabrik yang dikembangkan mulai berproduksi,” ujar Unggul

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan garam makan, ia mengatakan BPPT telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Jeneponto untuk membantu meningkatkan produksi pengolahan garam rakyat dengan teknologi.

Menurut Unggul, sejak 1992, BPPT telah melakukan penelitian garam farmasi. Namun tidak dikembangkan lebih lanjut, karena tak ada yang tertarik. Kali ini, prototipe teknologi produksi garam farmasi dibuat lebih besar, dan disertifikasi.

“Baru ditawarkan lagi sekarang, dan akhirnya ada yang tertarik,” pungkasnya.

Cirebon tolak garam impor

DPRD Kabupaten Cirebon menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai impor garam. Kebijakan tersebut jelas sangat menyengsarakan para petani garam di Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM kepada Radar mengatakan, pihaknya menolak keras kebijakan impor garam. Baginya, kebijakan itu salah kaprah. Padahal, soal garam Kabupaten Cirebon tidak akan kekurangan. Karena para petani saat ini, punya banyak stok garam.

“Dengan adanya kebijakan garam impor, apalagi garam petani masih banyak tersimpan, maka akan menyengsarakan para petani garam. Tentu dengan adanya garam impor, maka harga garam akan anjlok,” ujar Yuningsih.

Yuningsih pun mengungkapkan, kualitas garam asal Kabupaten Cirebon tidak kalah dengan garam impor. Harusnya, pemerintah pusat teliti sebelum mengeluarkan kebijakan impor garam.

“Apalagi di kita kan sebagian sudah diterapkan teknologi baru dalam pengolahan garam, terutama di Losari saya lihat garamnya jauh lebih putih dan kualitasnya tidak kalah dengan garam impor,” tegas anggota dewan dari PKB itu.

Oleh karena itu, Yuningsih berharap agar kebijakan impor garam dikaji ulang. Jika tidak, maka para petani garam di Kabupaten Cirebon akan gulung tikar, dan pengangguran akan bertambah banyak.

“Kabupaten Cirebon salah satu yang terbanyak memproduksi garam. Jadi jangan sampai para petani merugi. Ini juga tugas besar dari DPR RI untuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal impor garam,” pungkasnya.

Petani tolak impor gula

Ribuan petani tebu menggelar aksi menolak impor gula di Jawa Timur dengan berjalan kaki dan orasi dari Gedung DPRD Provinsi Jalan Indrapura menuju Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya.

Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, mengatakan, “Masuknya gula dari luar negeri membuat petani gula menjerit, karena daya beli masyarakat turun lebih memilih gula impor ketimbang gula local,” beberapa waktu lalu.

Massa yang datang ke lokasi membawa tanaman tebu dan mengibarkan bendera merah putih itu berharap, Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pelopor penolakan gula impor ke Jatim, bahkan Tanah Air sesuai janjinya kepada petani tebu Jatim.

ketua umum Majelis Pertimbangan Anggota Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Pusat, mengatakan, “Kami berharap Gubernur, Kapolda Polda Jatim dan Bea Cukai agar jadi pelopor penolakan masuknya gula mentah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, massa juga meminta Pemerintah menutup pabrik gula PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, yang disebutnya membuat membanjirnya gula impor di Jatim.

“Atas dasar itulah, para petani tebu bersama pekerja perkebunan meradang dan mendesak gubernur Jawa Timur bisa bersikap tegas pada pabrik gula baru yang diindikasikan sekadar kedok masuknya gula impor ke Jatim,” katanya.

Digempur kosmetik impor

Industri kosmetik lokal melakukan sejumlah upaya untuk bertahan dari gempuran kosmetik impor.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Jateng, Rosid Sujono menuturkan, industri kosmetika lokal bersaing ketat menghadapi pemberlakukan perdagangan bebas ASEAN Economic Community (AEC) 2016.

Pasar tidak hanya diperebutkan oleh sesama industri kosmetika di Indonesia saja, melainkan juga industri kosmetika dari negara ASEAN lainnya.

Menghadapi persaingan tersebut, industri kosmetika utamanya kategori kecil seperti Industri Kecil Menengah (IKM) harus didorong agar mereka siap dan mampu bersaing dalam menghadapi pasar perdagangan bebas tersebut.

Dikatakannya, mau tidak mau industri kosmetik harus siap menghadapi perdagangan bebas. Sebelumnya, para anggota Percosmi sebanyak 30 industri besar, menengah dan kecil di Jateng telah merapatkan barisan. Pertama, para industri kini berupaya untuk meningkatkan kualitas.

”Berupaya mempersiapkan diri secara produksi dan marketing. Bagaimana menjadi penyerang atau bertahan di tengah gempuran produk kosmetik impor,” ujarnya.

Untuk meningkatkan potensi pasar dan nilai penjualan, industri kosmetika harus terus meningkatkan kualitas atas produk yang dihasilkannya. Ia berharap dukungan pemerintah untuk membina usaha-usaha kosmetik.

Baik melalui pelatihan peningkatan kualitas maupun bentuk dukungan dalam kemudahan perijinan serta kemudahan memperoleh bahan baku. Kemudian, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.

Selama ini pengusaha kosmetik kesulitan mendapatkan bahan baku karena lebih dari 70% bahan baku berasal dari impor.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memasarkan produk kosmetik lokal ke luar negeri. Seperti kosmetik asal Tiongkok yang didukung penuh oleh pemerintahnya menjembatani pemasaran hingga ekspor ke sejumlah negara.

Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia, Billy Hartono Salim, belum lama ini mengungkapkan, kosmetik impor kini makin mendominasi pangsa pasar industri kosmetik di Indonesia.

Masuknya produk kosmetik impor menghambat penjualan kosmetik lokal. Padahal, kualitas kosmetik dalam negeri tak kalah dengan kosmetik impor.

”Potensi kosmetik lokal sangatlah besar. Tentunya dengan mengembangkan bahan baku alami tradisional yang selama ini menjadi kekayaan alam Indonesia,” terangnya.

sumber: inilah.com/suaramerdeka.com/radarcirebon.com/suaradesa.com

 

 

Impor barang konsumsi melonjak, Cina dominan

Impor barang konsumsi melonjak, migas turun
Impor barang konsumsi melonjak, migas turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang konsumsi sepanjang Januari-Juli 2016 mencapai US$6,88 miliar, meningkat  12,31 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$6,13 miliar.

Kepala BPS Suryamin mengingatkan, meskipun pangsa impor barang konsumsi hanya 9,19 persen dari total keseluruhan impor, pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif dari serbuan produk asing.

“Ini harus hati-hati,” tutur Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (15/8).

Kendati secara semesteran meningkat, Suryamin mengatakan, impor barang konsumsi pada bulan lalu turun 36,64 persen menjadi US$723,3 juta dibandingkan dengan nilai yang dibukukan pada Juni 2016 sebesar US$1,14 miliar.

Namun, ia menduga, hal ini lebih disebabkan oleh momentum libur lebaran yang menyebabkan importir telah lebih dulu memasok barang pada bulan-bulan sebelumnya.

Ke depan, Suryamin berharap semakin menggeliatnya industri pengolahan dalam negeri bisa mensubstitusi kebutuhan impor barang konsumsi di masa mendatang.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai naiknya impor konsumsi mencerminkan turunnya daya saing produk dalam negeri.

Kondisi ini, menurut Enny, berbahaya. Pasalnya, di saat bersamaan, kinerja industri dalam negeri juga menunjukkan indikasi penurunan. Hal itu terlihat dari, impor bahan baku atau penolong dan impor barang modal sepanjang Januari-Juli yang masih negatif.

Impor bahan baku atau penolong tercatat anjlok 12,12 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan perolehan US$55,89 miliar. Impor kategori tersebut masih mendominasi sebesar sebesar 74,61 persen dari total impor.

Sementara itu, impor barang modal yang mengambil pangsa 15,16 persen dari total impor juga tercatat turun 15,16 persen dengan total nilai US$12,13 miliar.

Melihat hal itu, Enny melihat pemerintah harus memastikan 12 paket kebijakan ekonomi yang telat diterbitkan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, impor Januari-Juli 2016 tercatat sebesar US$74,91 miliar atau turun 10,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

China dominan

Sebagian besar, impor barang konsumsi itu berasal dari China. Tercatat, impor barang konsumsi dari China sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini mencapai US$1,59 miliar atau naik 8,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Impor barang konsumsi terbesar dari Negeri Tirai Bambu adalah barang konsumsi setengah tahan lama senilai US$572,4 juta, diikuti impor makanan & minuman pokok untuk rumah tangga senilai US$353,6 juta, dan impor barang konsumsi tahan lama senilai US$298,4 juta.

Secara kumulatif, impor dari China sepanjang Januari-Juli  naik tipis sebesar 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$16,75 miliar.

sumber: cnnindonesia.com/metrotvnews.com

 

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan peraturan untuk memangkas waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Hal itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) BC Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang ditandatangani Direktur Jenderal Heru Pambudi 13 Juni 2016.

Menurut keterangan resmi DJBC, pekan lalu, beleid ini mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini berdampak pada pembaruan modul PIB dan perubahan software komunikasi data antara pengguna jasa dan sistem yang dimiliki Bea Cukai.

Dengan pembaruan ini, proses pemeriksaan fisik barang dan proses pengajuan PIB menjadi lebih cepat, serta pembayaran dalam rangka voluntary declaration pun dapat terakomodir. Selain itu, khusus untuk importasi jalur hijau, importir tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap pabean.

Jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, patch modul PIB yang baru dan software komunikasi tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website www.beacukai.go.id dan website PT EDI.

Revisi aturan terbaru tersebut sudah disosialisasikan kepada importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada 28-29 Juli 2016.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosialisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai.

Ke depan, untuk mempermudah proses update modul PIB tersebut, importir/ PPJK dapat melakukannya secara mandiri berdasarkan petunjuk instalasi yang ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id atau di website PT EDI. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak importir dan PPJK yang memilih untuk melakukan instalasi langsung ke PT EDI ketimbang melakukannya secara mandiri.

“Dari hasil pendampingan implementasi yang kita lakukan pada 11 Agustus 2016 di Tanjung Priok dapat disimpulkan bahwa ketidaklancaran proses migrasi ini karena importir/ PPJK belum bisa submit dokumen atau mengambil respon yang disebabkan komputer mereka dalam antrean untuk di-install langsung di PT EDI,” tutur Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Leonard Marbun dalam keterangan resmi seperti dikutip laman cnnindonesia.com, Jumat (12/8).

Dia menyarankan sebaiknya importir/ PPJK meng-update modul PIB secara mandiri saja, sehingga proses menjadi lebih cepat.

Sistem terbaru ini sudah diimplementasikan dan berjalan lancar di Kantor Bea Cukai Merak, Jakarta, dan Cikarang sejak 1 Agustus 2016. Hingga saat ini dokumen PIB yang sudah diproses di tiga kantor tersebut sebanyak 1.086 dokumen. Sementara implementasi di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, mulai 11 Agustus 2016 sampai dengan saat ini telah memproses sebanyak 520 PIB.

Demi lancarnya kebijakan ini, Bea Cukai telah menyiapkan petugas khusus yang dapat ditanya sewaktu-waktu di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok atau importir/ PPJK dapat menghubungi layanan contact center Bravo Bea Cukai 1500225.

sumber: neraca.co.id

Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok

Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok
Modul baru PIB tak mulus, ribuan dokumen impor tertahan di Priok

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengimbau Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih koordinatif dan responsive melakukan sosialisasi sebelum mengaktivasi modul baru Pengajuan Impor Barang versi 6.0.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dirinya sudah menerima laporan dari DPW ALFI DKI Jakarta terkait penerapan modul baru ketika sistem belum siap sehingga menyebabkan ribuan dokumen importasi tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Sebetulnya sejak 9 Agustus lalu, DPW ALFI DKI sudah menyampaikan surat ke Ditjen Bea dan Cukai agar ditunda dulu pemakaian modul baru, karena ini perlu transisi, akhirnya malah kejadian sistemnya tidak baik dan menghambat dokumen,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).

Yukki mencatat modul terbaru Pengajuan Impor Barang (PIB) versi 6.0 ini mengalami sejumlah perubahan sistem dan pengisian form. Setiap anggota ALFI juga membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait isian pajak.

“Tetapi sekarang kondisi di Priok bukan hanya tertunda, bahkan sampai terhenti, ini harus di antisipasi karena modul yang sama juga akan diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Yukki.

Dia menegaskan agar Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, segera mengatasi masalah tersebut dengan mengecek kembali sistem IT yang dioperasikan Ditjen Bea dan Cukai. Yukki merasa heran dengan seringnya kerusakan dalam sistem modul PIB ataupun sistem CEISA.

“Kami mendukung modul baru dilakukan dan kami sudah mengirimkan surat karena sistem ini belum disosialisasikan selalu ingin terburu-buru dan terjadi penumpukkan luar biasa.

Yukki mengusulkan agar lebih baik modul tersebut diintegrasikan secara bertahap dalam kurun waktu satu hingga dua bulan. Sampai sistem cukup kuat barulah migrasi total dari modul lama ke modul baru.

“Mungkin ini evaluasi awal untuk Ibu Menteri ya mengapa ini belum ada penjelasan karena melalui ALFI DKI sudah minta penundaan, belum ada sosialisasi sementara ini di Tanjung Priok kapal sedang ramai keluar masuk,” terangnya.

Bisnis mencatat, sejumlah keluhan akan minimnya sosialisasi modul baru PIB versi 6.0 juga dinyatakan dalam forum milis Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) sejak sepekan lalu. Dalam milis tersebut tertulis beberapa keluhan pelaku usaha angkutan barang karena menerima info mendadak undangan implementasi modul baru PIB dari Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan keterbatasan informasi tersebut, importir dan PPJK harus install sendiri sesuai arahan dari Electronic Data Intercahrge Indonesia (EDII) atau harus datang sendiri ke kantor EDII. Sistem tersebut belum bisa berfungsi membuat importir harus bolak-balik ke EDII karena banyak PIB di Tanjung Priok tidak bisa ditransfer.

Migrasi modul kepabeanan untuk kegiatan pemberitahuan importasi barang (PIB) dari sebelumnya menggunakan versi modul PIB.5.0.7 ke versi PIB.6.0.3 yang diberlakukan sejak Kamis (11/8/2016) di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berjalan mulus dan mengakibatkan ribuan dokumen impor tidak bisa diproses.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJk) Pelabuhan Tanjung Priok, M.Qadar Djafar mengatakan kondisi ini menyebabkan ribuan dokumen PIB yang disampaikan melalui elektronic data interchange (EDI) atau yang ditransfer oleh perusahaan pengurusan jasa transportasi dan kepabeanan (PPJK) yang mewakili importir di Pelabuhan Priok tidak bisa direspons dalam sistem kepabeanan online Bea dan Cukai Pelabuhan Priok.

“Persoalannya ada pada fasilitas EDI-nya yang tidak mampu menampung untuk menginstal seluruh data yang ada pada PPJK agar bisa menyesuaikan dengan siatem modul baru itu. Bahkan untuk menginstal secara manual pun harus mengantre sejak pagi. Akibatnya barang impor tertahan lebih lama di pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/8/2016).

Dia mengatakan perubahan versi modul PIB itu sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. Per-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.

Dalam beleid itu disebutkan PIB dengan versi modul baru mulai di terapkan di Pelabuhan Priok pada 11 Agustus 2016,sedangkan di Bandara Soekarno Hatta pada 18 Agustus 2016.

“Perdirjen itu pun belum pernah disosialisasikan kepada PPJK di Pelabuhan Priok, sehingga saat diterapkan hari ini kami kaget kok dokumen impor tidak bisa di submit setelah di transfer melalui sistem EDI,” paparnya.

Qadar mendesak instansi terkait segera membenahi masalah ini agar kelancaran importasi melalui pelabuhan Priok bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya, lantaran pengusaha dirugikan atas kondisi ketidakyamanan dalam proses importasi tersebut.

Pasalnya, kata dia, dengan diterbitkannya Perdirjen tersebut pihak PPJK maupun importir harus menggunakan modul software baru, sehingga untuk instalasi dan pengintegrasiannya atau konektivitasnya memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar.

“Sudah pasti importir rugi karena barangnya tidak bisa diurus oleh PPJK yang menjadi kuasanya di Pelabuhan Priok. Kerugian bisa berupa bertambahnya masa penumpukan barang impor di pelabuhan hingga tersendatnya kegiatan industri di pabrik karena bahan baku impor terlambat sampai pabrik,” paparnya.

Qadar mengatakan jika masalah tersebut tidak ditangani secara cepat dan tepat maka akan terjadi penumpukan barang impor dalam skala besar di pelabuhan Priok yang berpotensi menimbulkan kepadatan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Selain itu juga membuat dwelling time di Pelabuhan Priok ikut naik dari yang saat ini sudah rata-rata kurang dari 4 hari.

Dia menyebutkan jumlah perusahaan PPJK yang beroperasi di Priok saat ini mencapai 1.200 perusahaan. “Apalagi besok itu sudah mendekati akhir pekan dan biasanya closing time diberlakukan di pelabuhan. Kalau masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan ancaman kongesti di pelabuhan,” tuturnya.

Ketua Bidang Multimoda DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gagan Gartika menyatakan meskipun sudah ada beberapa perusahaan logistik di Priok yang menginstal sesuai dengan sistem modul versi terbaru PIB itu tetapi dalam praktiknya tetap gagal untuk transfer dokumen PIB.

Dia juga mengaku armada truk tidak bisa melayani order pengangkutan barang impor sejak pagi hari ini (11/8) akibat kacau balaunya sistem transfer dokumen kepabeanan di pelabuhan Priok.

“Gak tahu lagi harus bagaimana. Yang jelas truk kami belum narik hari ini padahal ada order dari pagi. Info yang kami dapat sistem penerimaan dokumen eror,”ujar Gagan kepada Bisnis.

sumber: bisnis.com

Kementan buka kran impor jeroan, importir rama-ramai urus ijin

Kementan buka kran impor jeroan, importir rama-ramai urus ijin
Kementan buka kran impor jeroan, importir rama-ramai urus ijin

Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan membuka impor jeroan dengan alasan untuk menekan harga jeroan di dalam negeri yang terbilang sangat mahal.

Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, penyebab mahalnya harga jeroan terjadi lantaran di dalam negeri pedagang tidak memiliki saingan.

“Maka supaya harganya rendah makanya dibuka impor. Karena jeroan di dalam negeri ini kan nggak ada saingan, jadi harganya suka-suka pedagang saja,” ucapnya kepada detikFinance, Senin (8/8/2016).

Menurut Agung, soal pasokan jeroan di dalam negeri, bisa dikatakan cukup. Sehingga masalahnya ada di rantai pasok yang membuat harga jeroan mahal di tingkat konsumen.

“Kalau dibilang cukup iya. Yang kurang kan hanya di Jakarta saja, tapi itu sebenarnya tak besar. Yang buat harga mahal itu karena nggak ada saingan, akhirnya naik di pedagangnya,” ungkap dia.

Soal impor jeroan, sambungnya, Kementan ingin menduplikasi kebijakan impor daging sapi beku yang meski belum bisa menurunkan harga daging segar, namun tetap diminati masyarakat sebagai alternatif protein hewani.

“Seperti daging sapi beku impor, dengan adanya alternatif, masyarakat bisa punya pilihan lebih banyak. Apakah harga jeroan bisa turun dengan adanya impor, lihat nanti,” ucap Agung.

Ramai-ramai ajukan ijin

Kebijakan pemerintah membuka peluang impor jeroan bagi perusahaan BUMN dan swasta mendapat respons positif.

Sejumlah perusahaan swasta sudah meganjukan izin impor kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag) setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan mendapatkan rekomendasi impor (rekom) dari Kementerian Pertanian (Kemtan).

“Ada sekitar 15 perusahaan anggota Aspidi, dan saya kira semua mengajukan permohonan impor, kecuali mereka berhenti sementara atau tidak beroperasi lagi sebagai importir,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (Aspidi) Thomas Sembiring Selasa (9/8/2016).

Pengajuan izin impor dilakukan untuk memenuhi stok dan kebutuhan pada September hingga Desember 2016.

Pengajuan izin impor tersebut dilakukan Agustus ini mengingat pada kebijakan sebelumnya, pemberintah membuka pengajuan izin impor per empat bulan.

Namun karena ada peraturan baru bahwa pengajuan izin impor selama enam bulan, maka pengajuan izin impor kali ini mungkin berlaku hingga Februari 2016.

Thomas menjelaskan, selain anggota Aspidi hampir semua perusahaan importir daging juga pasti mengajukan izin impor jeroan dan daging.

Maklum, pemberintah kini membuka pintu lebar-lebar bagi para importir melakukan impor maksimal. Tapi ada syaratnya, salah satunya importir wajib melakukan operasi pasar (OP) dan menstabilkan harga sapi di pasaran.

Thomas menjelaskan, dengan dibukanya izin impor jeroan, maka konsumen mendapatkan banyak pilihan daging di pasaran. Apalagi, makanan kuliner di Indonesia juga masih meminati jeroan.

Dengan masuknya jeroan impor, diharapkan harga daging sapi bisa turun karena konsumen memiliki banyak pilihan dan tidak melulu harus membeli daging.

Kendati demikian, Thomas tidak berani menjamin penurunan harga signifikan akan terjadi dengan kebijakan ini.

Kerbau serbu Jakarta

Dalam upaya meredam harga daging yang masih fluktuatif, pemerintah melakukan importasi daging beku. Setelah mengimpor daging sapi beku selama puasa dan lebaran.

Kali ini pemerintah meneruskan beleid untuk mengimpor jeroan dan daging sapi jenis secondary cut yang sebelumnya dilarang. Disamping itu, pemerintah berencana bakal menggelontorkan daging kerbau asal India melalui Perum Bulog.

Setelah melalui proses administrasi yang panjang,daging kerbau impor dari India itu sedianya bakal masuk pada bulan ini.

Ditemui usai rapat koordinasi pangan di kantor Kemenko Perekonomian, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menuturkan nantinya harga daging kerbau yang masuk akan dijual oleh Bulog seharga Rp50 ribu.

“Harganya masuk sini Rp50 ribu. Tapi waktu gerakkan ke masyarakat kan mereka butuh marjin, berapamarjin ini yang harus negosiasikan, kalau mereka butuh marjin 10 ribu, ya dijualnya Rp60 ribu – Rp61 ribu,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Dia mengatakan pedagang tidak boleh mengambil margin terlalu besar. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakin daging kerbau impor dari India bakal laku di pasaran.

Pasalnya, dia bilang sama seperti yang terjadi pada daging sapi beku. Awalnya masyarakat tidak suka dengan berbagai macam alasan mulai dari banyak mengandung lemak hingga teksturnya yang mudah hancur.

“Sapi juga kan pembelinya banyak. Ingat daging frozen? Dulu katanya ga laku, kemarin berapa ribu ton habis,” ujar Mentan di Kementerian Pertanian, Selasa (12/7/2016).

Sekedar informasi, Perum Bulog ditugaskan untuk mengimpor daging kerbau sebanyak 10.000 ton untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan pada tahap pertama daging kerbau dari India bakal masuk di minggu keempat bulan ini.

sumber: tribunnews.com/radarpekalongan.com/inilah.com

 

Clearance dipermudah, BC bantu kejar target dwelling time 2 hari

Edy Putra Irawady, Deputi Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan optimistis tahun ini dwelling time bisa menyentuh angka 2 dengan sejumlah terobosan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

“Kemarin sudah menyentuh angka sekitar 3,7 lalu menyentuh angka 3 di Tanjung Priok dan dengan terobosan dari Pak Heru ,” ungkap Edy, Jumat (5/8/2016).

Menurut Edy, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai sudah memberikan kebijakan bahwa pengurusan kepabeanan impor dan ekspor bisa dilakukan tanpa kehadiran pemilik barang. Hal itu dilakukan agar mempersingkat dwelling time.

Problem kedua, kata Edy, setelah custom clearance yaitu saar pengeluaran barang bisa diperiksa tanpa ada pemilik barang. Awalnya, pemilik barang wajib hadir agar memastikan barang tidak tertukar.

“Itu sudah sesuai SK Dirjen dan untuk custom clearance tinggal post clearance dimana oleh Otoritas Pelabuhan bisa mengeluarkan barang tanpa ada pemilik barang, kalau itu bisa dilakukan maka 2,5 saja bisa selesai,” jelas Edy.

Pasalnya pekan depan Edy akan melakukan rapat kembali untuk mengevaluasi proses penurunan angka dwelling time. Menurutnya, sinergisasi antara Otoritas Pelabuhan dengan Ditjen Bea dan Cukai akan mempercepat segala proses tersebut.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada angka terakhir sudah mengalami perbaikan meski belum signifikan.

Dwelling time sudah ada perbaikan meski belum terlalu cepat,” tuturnya.

Berdasarkan pemantaian Bisnis pada Sistem Informasi Dwelling Time Tanjung Priok, dwelling time per Juli 2016 masih menyentuh angka 3,3 dengan rata-rata dwelling time impor 2,59 dan ekspor 3,35. Sementara transshipment masih terhitung 4,7.

Pelindo II agar atasi kongesti

Para pekerja pelabuhan memperingatkan managemen PT. Pelindo II (persero) segera mengatasi masalah kemacetan yang terus berulang tiap akhir pekan dalam sebulan terakhir di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kongesti atau penumpukan barang di pelabuhan.

Ketua Umum Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT),  ‎Nova Hakim meminta manajemen Pelindo II seharusnya lebih berhati-hati mengambil langkah antisipasi kemacetan Terminal 3 Priok, diantaranya dengan memanfaatkan lahan eks Terminal 2- JICT sebagai buffer area parkir truk.

“Saya khawatir Pak Elvyn (Dirut PT. Pelindo II) mendapat masukan yang salah sehingga terburu-buru menetapkan eks Terminal 2- JICT sebagai buffer area parkir truk,” kata Nova di Jakarta, Minggu (7/8).

Dia menambahkan sebenarnya tidak ada masalah jika eks Terminal 2-JICT diperuntukkan sebagai buffer parkir sementara. Namun, terminal tersebut seharusnya dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jika ada audit tentu akan ditemukan potensi kerugian di sana‎.

sumber: bisnis.com/koran-jakarta.com

 

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II
Hari ini batas akhir ultimatum atas Pelindo II

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta memberikan tengat waktu hingga hari ini, Kamis (4/8/2016) kepada manajemen Pelindo II terkait langkah penyelesaian dalam mengatasi kepadatan delivery barang dan peti kemas setiap akhir pekan di Terminal 3 pelabuhan tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengatakan instansinya tetap mengacu pada Surat Kepala OP sebelumnya yang disampaikan pada Juli 2016 kepada Direksi Pelindo II untuk segera mengambil langkah komprehensif dalam mengurai kepadatan di Terminal 3 Pelabuhan Priok.

“Surat itu memberi waktu dua pekan, dan besok (Kamis 4 Agustus 2016) merupakan batas akhir Pelindo II harus menyampaikan apa yang akan dilakukan terhadap persoalan kepadatan peti kemas di Terminal 3 Priok itu. Kita tunggu sampai besoklah, tetapi koordinasi tetap kita lakukan dengan Pelindo II dalam hal ini,” ujarnya kepada Bisnis seusai menggelar rapat koordinasi dengan stakeholders di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (3/8/2016).

Dia mengatakan langkah rekayasa traffic untuk menghidari kepadatan arus barang dan peti kemas di pelabuhan merupakan tanggung jawab manajemen pelabuhan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Harus ada amdalnya (analisa dampak lingkungan) dan tentunya koordinasi terhadap aktivitas di Terminal 3 pelabuhan Priok itu,” paparnya.

Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok-anak usah Pelindo II-yang mengoperasikan Terminal 3 Pelabuhan Priok, Rima Novianti mengatakan untuk mengurangi tingkat kepadatan yang meyebabkan antrean truk peti kemas di Terminal 3 Priok akan dilakukan pengaturan lebih baik supaya kegiatan di terminal tersebut bisa berjalan lancar.

“Kita terus lakukan kordinasi dengan stakeholders dan intansi di Priok supaya kepadatan tidak terulang lagi pada pekan ini,” ujarnya.

Rima menyatakan kepadatan delivery peti kemas di Terminal 3 Priok tidak sampai menimbulkan kongesti pada kegiatan layanan kapal dan bongkar muat. “Jangan dibilang kongesti dong, itu kan terjadi hanya di saat tertentu saja dan komitmen kita akan memperbaikinya,” paparnya.

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan kepadatan delivery barang di sisi darat pelabuhan berpotensi mengganggu layanan kapal di dermaga jika berlangsung terus menerus sehingga pelabuhan berpotensi kongesti.

Adil mengatakan ALFI merespons positif pernyataan Dirut Pelindo II Elvyn G.Masassya yang akan menyeragamkan tarif layanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges di seluruh terminal peti kemas ekspor impor pelabuhan Priok.

Perang Tarif

Menurut Adil, kepadatan arus peti kemas di Terminal 3 Priok terjadi karena adanya persaingan tarif layanan bongkar muat dengan terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersebut, sehingga pelayaran asing lebih memilih masuk ke Terminal 3 yang saat ini CHC-nya lebih rendah U$10/peti kemas 20 feet ketimbang di terminal peti kemas MAL, JICT dan TPK Koja.

“Pak Elvyn kan sudah bilang akan menyeragamkan tarif-nya dan membuat manajemen traffic yang lebih baik di pelabuhan Priok. Kita tunggu saat realisasinya, sebab kondisi ini hanya menguntungkan kapal asing,” ujar Adil.

Saat ini di pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja,Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Di seluruh terminal tersebut pelayaran mengutip biaya terminal handling charges (THC) kepada pemilik barang sebesar US$95 untuk peti kemas 20 feet.

Adapun komponen THC yakni CHC yang diterima operator terminal di tambah surcharges yang diperoleh perusahaan pelayaran asing. Namun, jika di Terminal 3 pelabuhan Priok, perusahaan pelayaran hanya membayar CHC ke terminal peti kemas sebesar US$73 per peti kemas 20 feet sedangkan di JICT,TPK Koja dan MAL, CHC sebesar US$ 83/peti kemas 20 feet.

“Pemilik barang bayar tetap US$95 per peti kemas 20 feet sehingga surchages yang dinikmati oleh pemilik kapal asing di Terminal 3 Priok mencapai US$22 per boks,sedangkan jika di JICT, Koja dan MAL surcharges yang dinikmati pelayaran asing hanya US$12 per bok. Ketidakseragaman tarif inilah yang jadi pemicu” ujar Adil.

Dilirik Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui Jakarta Propertindo (BUMD Pemprov DKI Jakarta) mengajak PT Pelindo II (Persero) bersinergi mengembangkan pelabuhan dan kawasan industri terintegrasi di pulau reklamasi O, P, dan Q di Jakarta Utara.

“Kita ingin menjadikan BUMN sebagai mitra untuk mengembangkan Tanjung Priok. Pulau reklamasi O, P, Q bisa dijadikan sebagai kawasan industri untuk petrokimia dan termasuk otomotif,” kata Basuki usai menemui Menteri BUMN Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis.

Menuru Ahok, sinergi Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan antara PT Jakarta Propertindo (BUMN DKI Jakarta) dengan PT Pelindo II (Persero).

Ia menjelaskan pengembangan Tanjung Priok menjadi pelabuhan terintegrasi dengan pelabuhan lainnya di kawasan itu karena sudah terlalu padat.

“Pelindo II saat ini sudah mengembangkan Tanjung Priok. Dengan sinergi bersama Jakarta Propertindo bisa dikembangkan lagi kawasan pelabuhan dan industri yang lebih luas lagi,” kata Direktur Utama Jakarta Propertindo Satya Heragandhi.

Ia menjelaskan pulau reklamasi disiapkan untuk pelabuhan namun bisa dikembangkan untuk keperluan yang lebih besar, termasuk kawasan industri.

Meski begitu, Satya mengatakan pengembangan kerja sama itu masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan sehingga belum bisa diungkapkan lebih jauh kepada publik.

“Intinya, pengembangan pelabuhan, kawasan industri di Tanjung Priok dan pulau reklamasi O, P, Q itu bisa memangkas biaya logistik dan mempermudah arus distribusi barang,” ujarnya.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan sinergi Pelindo II dengan Jakarta Propertindo dimungkinkan terlebih pelabuhan dan kawasan industri yang bisa dikembangkan mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Marunda.

“Pengembangan pelabuhan di kawasan industri, pergudangan dapat memangkas biaya logistik dan mempermudah arus barang. Secara konseptual disepakati untuk bersinergi dalam mengimplementasikan akan dibentuk tim, akan dibentuk feasibilty study, peruntukan yang paling relevan dari lokasi tersebut,” ujar Evlyn.

Dia mengatakan pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim bersama antara Jakarta Propertindo dan Pelindo II untuk menyelesaikan kajian mendalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan.

sumber: bisnis.com/Antara

Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan

Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan
Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan

Tak banyak yang tahu, aktivitas Terminal III Tanjung Priok, Jakarta, sempat lumpuh pada Sabtu (30/7/2016). Pengusaha pengguna jasa pelabuhan tersebut pun sempat gundah dan kalang kabut. Sebab, gangguan yang terjadi di Terminal III Tanjung Priok ini bisa merugikan pengusaha.

Jakarta (Persbiro): Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyatakan, kepadatan arus peti kemas yang terjadi Terminal 3 Tanjung Priok tersebut terjadi karena adanya persaingan usaha.

Adanya perbedaan tarif penanganan peti kemas yang lebih murah di Terminal 3 Tanjung Priok yang menjadi pemicunya.

Karena tarif lebih murah, alhasil Terminal III Tanjung Priok diserbu oleh perusahaan yang ingin menaruh peti kemasnya.

“Untuk itu, kami berharap pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah saja, tapi juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan,” kata Carmelita Hartoto saat dihubungi KONTAN, Minggu (31/7/2016).

Menurut Carmelita, tarif Terminal Handling Charges (THC) di JICT, TPK Koja, dan Mustika Alam dipatok 95 dolar AS per peti kemas dengan ukuran 20 feet.

Dalam tarif tersebut, pemilik kapal menikmati surcharges 12 dolar per boks, sementara, pengelola terminal peti kemas memperoleh 83 dolar AS per peti kemas sebagai biaya Container Handling Charges (CHC).

Berbeda dengan perincian tarif THC di Terminal 3 Tanjung Priok. Dari tarif 95 dolar AS per kontainer, pengelola terminal mengenakan CHC sebesar 73 dolar AS per peti kemas dan sebesar 22 dolar AS per peti kemas merupakan surcharges kepada pemilik pelayaran. C

armelita menilai, perbedaan tarif tersebut menandakan tarif THC sejatinya bisa diturunkan oleh pengelola peti kemas di pelabuhan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Achmad Ridwan Tento, Sekretaris Jenderal GINSI menyatakan, kepadatan arus barang di Terminal III yang terjadi beberapa waktu lalu telah merugikan mereka.

Menurut Achmad, penyebab kepadatan yang terjadi di Terminal III tersebut karena banyaknya arus peti kemas yang menuju Terminal 3 ketimbang terminal JICT atau TPK Koja. Tingginya arus peti kemas yang menuju Terminal III tersebut berujung pada penumpukan.

“Alhasil kami merasa kesulitan, karena pengiriman satu hari menjadi dua hari,” kata Achmad kepada KONTAN, Minggu (31/7).

Seharusnya, kata Achmad, ada pengaturan trafik sehingga Terminal III milik PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengalami kepadatan seperti yang terjadi Sabtu (30/7).

Ia bilang, kepadatan yang terjadi di pelabuhan tersebut menimbulkan efek domino bagi masyarakat, pengguna jasa logistik serta pengusaha pemilik barang. Contoh, biaya pengiriman yang semula diprediksi satu hari, akhirnya membengkak menjadi dua hari.

Sementara itu, manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, masalah yang terjadi Terminal III merupakan siklus yang biasa terjadi di jam-jam padat.

Rima Novianti, Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok menjelaskan, antrean truk memang terjadi di jam-jam tertentu. Namun begitu, Rima berjanji akan melakukan pengaturan agar arus peti kemas bisa berjalan dengan lancar.

“Kami akan mengatur antrean truk yang masuk ke Terminal III,” tandas Rima kepada KONTAN, Minggu (31/7).

Namun demikian, Rima tak setuju jika ada yang menyebut kepadatan tersebut sebagai kongesti atau banyaknya penumpukan barang tertimbun di suatu tempat. Alasannya adalah, kejadian tersebut hanya terjadi di hari-hari tertentu, bukan sepanjang hari.

Rima menambahkan, saat ini kendala yang dialami Terminal III adalah, kebutuhan buffer area untuk mengurangi kepadatan truk. Namun buffer area sulit terealisasi karena lahan terbatas.

Maka itu, Rima berharap, pengembangan terminal New Priok bisa terlaksana. Adanya New Priok akan menambah lahan penumpukan peti kemas.

 Pelindo janjikan keseragaman tarif

PT Pelabuhan Indonesia II/IPC akan menyesuaikan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) ekspor impor di terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok menjadi seragam dengan yang berlaku di terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersebut.

Dirut Pelindo II, Elvyn G.Masassya mengatakan, BUMN itu juga akan menata ulang operasional fasilitas terminal di pelabuhan Priok menjadi spesialisasi terminal, membedakan terminal peti kemas domestik dengan internasional.

“Dalam waktu dekat tarif layanan bongkar muat di terminal 3 Priok akan disesuaikan dengan terminal peti kemas lainnya di Priok seperti di JICT dan TPK Koja,”ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/8/2016).

Elvyn mengatakan hal itu merespons terus terulangnya ancaman kongesti di terminal 3 Pelabuhan Priok setiap akhir pekan yang menyebabkan banyak delivery barang impor terlambat sampai di pabrik.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat empat fasilitas terminal yang melayani peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan termil 3 Pelabuhan Priok.

Namun, tarif CHC diterminal 3 Priok berbeda dengan di JICT,MAL dan TPK Koja. Adapun besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar US$ 73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$ 22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan, jika di JICT,TPK Koja dan MAL dengan THC US$ 95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$ 12/bok dan selebihnya atau US$ 83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.‎‎

“Selain akan menyeragamkan tarif CHC di semua terminal peti kemas Priok, kami juga menyiapkan trucking manajement ,dan dalam jangka menengah akan menata ulang terminal menjadi spesialisasi (peti kemas internasional dan domestik). Sehingga persaingan lebih bersifat kualitas service, bukan tarif,” paparnya.

Kesalahan Manajemen

Sekjen DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Oggy Hargianto mengatakan, ancaman kongesti yang terus terulang di terminal 3 Priok pada setiap akhir pekan, karena kesalahan manajemen Pelindo II sebelumnya dalam mengambil kebijakan bisnis terminal.

“Ini karena kebijakan sebelumnya hanya memikirkan bagaimana mengambil bisnis bukan menciptakan  persaingan dalam pelayanan yang profesional. Terkesan cuma bagaimana mengambil bisnis pihak lain dan ini juga terjadi bagaimana BUMN itu mau memonopoli bongkar muat di Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/8/2016).

Oggy mengatakan, sudah saatnya Pelindo II berfikir fokus bagaiman menyediakan fasilitas serta management traffic yg baik di pelabuhan Tanjung Priok.

“Jadi jangan hanya berpikir bagaimana merebut bisnis pihak lain demi meraup keuntungan tapi berdampak ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat,”tuturnya.

Kemenhub agar turun tangan

Kemacetan parah kembali terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sejak Sabtu (30/7) hingga Senin (31/7), ratusan truk pengangkut peti kemas ekspor impor terlihat mengular sehingga menyebabkan kemacetan.

Kondisi semakin parah karena gate in dan gate out di Terminal 3 Priok hanya disiapkan masing-masing satu gate. Terkait kondisi tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera mengatasi hal tersebut.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap kepadatan arus barang peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mendapat perhatian Kemenhub selaku regulator yang bertanggung jawab di bidang transportasi, khususnya laut.

“Kami melihat dibawah kepemimpinan Pak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan, Red), Kemenhub dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Kami melihat beliau mau mendengarkan masukan dunia usaha dan berkomitmen memperbaiki kebijakan yang menyulitkan dunia usaha,” ujarnya, kemarin.

Pihaknya juga telah menyampaikan lebih dari 27 masukan di bidang regulasi pelayaran dan maritim kepada Kemenhub. Ini agar bisa menjadi pertimbangan dan dijadikan keputusan sehingga dalam mempermudah iklim usaha di tanah air.

Lebih lanjut Carmelita mengatakan, kepadatan arus peti kemas terjadi dikarenakan persaingan usaha dan hal ini biasa terjadi. Mungkin ada satu pengelola terminal peti kemas memberikan tarif dan layanan yang bagus, sehingga pemiliki peti kemas senang menggunakan jasa mereka.

“Untuk ini kami mengharapkan para pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah, namun juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan,” jelas Carmelita.

Saat ini di Pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok. Namun, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu, JICT, TPK Koja dan MAL.

Operator pelabuhan agar tingkatkan pelayanan

Carmelita Hartoto mengatakan bahwa kepadatan arus peti kemas ini terjadi dikarenakan persaingan usaha dan hal ini biasa terjadi.

Mungkin ada satu pengelola terminal peti kemas memberikan tarif dan layanan yang bagus sehingga pemiliki peti kemas senang menggunakan jasa mereka.

“Untuk ini kami mengharapkan para pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah namun juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat‎ dan memuaskan,” kata Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8).

Saat ini ‎di Pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Namun, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu JICT, TPK Koja dan MAL.

Adapun besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar 95 dolar AS per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar 73 dolar AS adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau 22 dolar AS merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT,TPK Koja dan MAL dengan THC 95 dolar AS per peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges 12 dolar AS per boks dan selebihnya atau 83 dolar AS merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

“Dan dengan terjadi perbedaan tarif antara satu pengelola peti kemas kami melihat masih ada peluang agar THC untuk diturunkan. Hal ini agar bisa menekan biaya logistik sekaligus menarik minat pelanggan,” katanya.

Seperti yang diketahui, sejak Sabtu (30/7)‎ pagi hingga Ahad (31/7) ratusan truk pengangkut peti kemas ekspor impor terlihat mengular sehingga menyebabkan kemacetan di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu yang berpotensi kongesti.

Kondisi semakin diparah karena gate in dan gate out di Terminal 3 Priok hanya disiapkan  masing-masing satu gate.

sumber: tribunnews.com/bisnis.com/jawapos.com/republika.co.id

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya