Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi

PIBT terbukti berdampak positif bagi industri

Tiga bulan sudah sejak program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dideklarasikan oleh Bea Cukai, Polri, TNI, Menko Perekonomian, PPATK, Kejaksanaan, KPK, KSP, dan Ditjen Pajak.

JAKARTA (alfijak); Berbagai hasil positif telah nampak, mulai dari peningkatan kepatuhan importir hingga peningkatan pertumbuhan industri lokal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi seluruh instansi yang berperan aktif dalam program tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran K/L dalam pelaksanaan program PIBT ini. Sinergi yang melibatkan K/L dan instansi penegak hukum ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan di sektor perdagangan internasional yang sangat vital bagi perekonomian nasional,” ujar Heru, belum lama ini.

Heru menjelaskan, sinergi antara Bea Cukai dengan instansi penegak hukum di level pusat telah ditindaklanjuti pada level operasional di daerah, dengan koordinasi secara intensif, khususnya dengan jajaran POLRI, TNI, dan Kejaksaan untuk melaksanakan sinergi pengawasan dalam rangka program PIBT.

“Kami juga melibatkan KPK untuk melakukan asistensi dan supervisi pelaksanaan program ini, yang difokuskan pada pembenahan tata kelola pelabuhan dan penguatan integritas. Di pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan beberapa tempat lainnya, KPK telah melihat adanya tren positif yang perlu dijaga keberlanjutannya,” kata Heru.

Kementerian Keuangan, khususnya Pajak dan Bea Cukai, juga bersinergi dengan PPATK sehingga pengawasan tidak hanya terbatas pada fisik barang dan dokumen impor, namun juga menyentuh arus uang (follow the money), sehingga pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif.

Tak hanya itu, koordinasi dengan K/L terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Perindustrian, diakui Heru dilakukan secara intensif untuk mengatasi permasalahan perizinan impor.

“Atas upaya tersebut, kami berterima kasih kepada K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian atas pembenahan (simplifikasi) perizinan impor, melalui penetapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/MDAG/PER/8/2017 dan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 yang memberikan kemudahan bagi importasi produk besi baja dan produk tekstil khususnya bagi IKM,” tuturnya.

Terakhir, Heru juga mengungkapkan Bea Cukai melakukan engagement dengan pelaku usaha (asosiasi) untuk mengkomunikasikan dan mencarikan solusi atas permasalahan (excess) yang timbul terkait program PIBT.

“Pelaku usaha secara umum mendukung penuh program ini meskipun terdapat sejumlah kendala pada masa transisi, khususnya terkait dengan penyelesaian barang impor yang terkena ijin larangan dan pembatasan.

Kami juga melakukan pemantauan media massa (termasuk media sosial) terkait dengan respon dari perusahaan ekspedisi/forwarder yang secara umum telah menyesuaikan diri dengan ketentuan impor yang berlaku,” kata dia. (republika.co.id/ac)

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

ALFI dorong anggota garap e-commerce

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pesatnya perkembangan bisnis perdagangan online (e-commerce) menjadi tantangan berat bagi pebisnis logistik dan forwarding di Tanah Air.

Kerena itu, ALFI akan terus mendorong semua anggotanya terutama yang di daerah agar menyiapkan diri dan terus berbenah untuk segera masuk ke sistem perdagangan online.

“Kalau tidak secepatnya masuk bisnis digital, mereka hanya akan menjadi jago kandang. Sementara kandangnya saja sekarang sebagian sudah diambil orang,” kata Yukki di sela seminar bertema Peran dan Fungsi e-Commerce sebagai Media yang Mampu Menopang & Mendorong Bisnis Forwarding/Logistic Indonesia di Surabaya, Rabu (18/10).

Dijelaskan Yukki, dari 3.812 angggota ALFI di Indonesia baru sekitar 10% yang sudah masuk bisnis digital.

Ke depan akan terus didorong agar jumlah anggota yang masuk bisnis digital bertambah.

“Tahun depan kami harap bertambah jumlahnya menjadi 30-34%. Itu pun yang dari lokal juga bertambah, setidaknya 20%,” jelas dia.

Ketua DPW ALFI Jatim Henky Pratoko menyatakan, perubahan yang diakibatkan oleh era digital sudah tak terelakkan.

Dan sebetulnya digitalisasi di ranah perdagangan internasional ini bukan barang baru.

Sebagian anggota ALFI Jatim pun sudah mulai mengalihkan dari perdagangan konvensional ke digital sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, dia berharap, era digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan anggotanya.

“Kami ingin dengan 100 anggota ALFI Jatim bisa memanfaatkan perdagangan online yang terus tumbuh seperti sekarang,” kata dia. (beritasatu.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

BPTJ andalkan KA barang tekan biaya logistik

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019 dengan pembenahan sistem logistik di darat.

JAKARTA (alfijakarta): Oleh karena itu, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan pihaknya ingin mempercepat proyek pembangunan kawasan pergudangan terintegrasi yang akan dikerjakan PT Lookman Djaja.

“BPTJ ingin segera mencapai target untuk menurunkan biaya logistic menjadi 20 persen PDB pada akhir 2019,” ungkapnya di Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Dia menjelaskan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan moda angkutan kereta barang dapat menurunkan biaya logistik karena sistemnya lebih efisien.

Menurutnya, lebih mahalnya biaya angkut dengan kereta barang yang selama ini terjadi karena ada double handling lantaran sistemnya belum efisien.

Oleh karena itu, sistem pergerakan angkutan barang yang ada harus diperbaiki.

“Iya [bisa menurunkan biaya logistik] target saya dari pembenahan sistem logistic di darat bisa sharing penurunan biaya logistik sebesar 3 persen dari PDB,” paparnya.

Bambang menuturkan angkutan barang dengan menggunakan moda transportasi berbasis rel akan lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang berbasis jalan raya.

“Oleh karena itu, semua pergerakan logistik jarak jauh harus pindah ke moda transportasi berbasis rel dan laut.”

Dia melanjutkan moda transportasi berbasis rel bisa mengangkut hingga 50 kontainer dalam satu kali perjalanan, sementara angkutan barang berbasis jalan raya atau truk hanya bisa mengangkut satu kontainer sekali jalan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moda transportasi berbasis kereta jauh lebih efisien dribandingkan dengan angkutan barang truk,” ucap Bambang.

Kawasan pergudangan terintegrasi KA

Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman, mengatakan kawasan pergudangan terintegrasi kereta yang akan dibangunnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Dia menjelaskan sebagian arus barang bisa dialihkan dari jalan raya menuju rel dengan terbangunnya kawasan pergudangan terintegrasi kereta api.

Pergerakan arus barang yang dapat beralih dari jalan raya menuju moda transportasi berbasis rel, dia mencontohkan adalah pergerakan barang dari Banten menuju Cikarang atau Bogor – Depok – Cikarang.

Dari Cikarang, lanjutnya, barang-barang tersebut dapat langsung di bawa ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, dan Patimban, Subang jika sudah selesai.

Nantinya proses pergerakan barang dari gudang diangkut menggunakan truk berlanjut ke kereta lalu ke kapal dan kembali menggunakan truk.

“Kita tawarkan solusi multimoda door to door,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Apindo: biaya logistik tinggi ada di pelabuhan

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana mengatakan isu pemangkasan biaya logistik nasional, khususnya biaya double handling di pelabuhan, bukan merupakan hal baru.

JAKARTA (alfijakarta): Sejak ia dulu menjabat sebagi ketua Ombdusman RI isu ini sudah menjadi kajian rapat terbatas bersama Presiden RI.

“Sejak dulu tanggapan serius mengenai sistem dualing time atau sistem biaya logistik sudah ada, terutama di pelabuhan. Lalu sudah ada perbaikan. Lalu, sekarang muncul lagi,” ujar Danang kepada Republika.co.id, Kamis (19/10).

Yang menjadi masalah di pelabuhan untuk saat ini menurut Danang adalah biaya logistik yang menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

“Fokusnya jika mau mengurangi biaya logistik, mestinya dilihat dari kemampuan pelabuhan melakukan modernisasi. Karena semakin modern pelabuhan, maka biayanya lebih rendah.” ujarnya.

Lebih lanjut Danang menuturkan, setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti pelabuhan baru di Lamongan yang menurutnya sudah sangat modern.

“Biaya di sana harusnya lebih murah karena sudah menggunakan peralatan yang lebih modern,” ucapnya.

Oleh karena itu, rata-rata masalah di pelabuhan Indonesia yang menyangkut biaya logistik adalah pelabuhan-pelabuhan yang tidak efisien.

Ketidakefisien itu, ungkap Danang, berasal dari peraturan-peraturan yang kurang jelas penerapannya baik di tingkat undang-undang atau peraturan Menteri.

Sebagai contoh untuk menangani kontainer di pelubahan tidak sepenuhnya dilakukan oleh PT Pelindo (Persero). Perusahaan lain yang melakukannya.

“Akibatnya kan biaya-biaya pelabuhan tidak bisa murah karena ditangani oleh operator yang tidak perlu ada (perusahaan lain),” ujarnya. (republika.co.id/ac)

Legal & Regulasi

Biaya logistik laut ditekan menjadi 7 persen

Pemerintah akan menerbitkan aturan untuk memangkas biaya logistik jalur laut hingga 50 persen dari 14,9 persen menjadi 7 persen terhadap total biaya produksi pada 2019.

JAKARTA (alfijakarta) “Jumat (pekan) ini kami akan rapat dengan Menteri Perhubungan. Kebijakan sebenarnya finalisasi dengan beberapa kelompok kerja yang sudah bekerja dalam kurun tiga bulan terakhir,” ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kompleks istana Kepresidenan, Rabu (18/10).

Luhut menyampaikan, kebijakan tersebut diambil karena ongkos logistik Indonesia masih terbilang tinggi yakni mencapai 14,9 persen terhadap struktur biaya produk.

Angka itu masih jauh lebih tinggi dari Jepang yang hanya memiliki porsi ongkos logistik 4,9 persen. Jepang merupakan negara yang dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan ongkos logistik.

Jika kebijakan ini efektif, ia berharap ongkos logistik laut bisa ditekan hingga 50 persen dua tahun mendatang, atau menjadi hanya 7 persen pada 2019.

“Angka ini mungkin lebih baik jika makin banyak basis logistik yang jalan,” pungkasnya.

Ia melanjutkan, komponen ongkos yang sekiranya bisa dipangkas adalah kegiatan penanganan kontainer berganda (double handling container) hingga penurunan besaran tarif bea dan cukai.

Namun, menurut dia, peluang penurunan ongkos logistik ini tak hanya berkutat di dua poin tersebut saja.

Selain itu, pemerintah juga akan teliti dalam menghitung penghematan ongkos logistik di masing-masing pelabuhan yang selama ini memiliki besaran komponen biaya berbeda.

Ia mencontohkan, ongkos logistik di pelabuhan Belawan mengambil 15,6 persen dari total harga produk. Sementara itu, ongkos logistik di pelabuhan Makasar hanya sebesar 11,4 persen terhadap pembentuk harga produk.

Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kebijakan ini sebab berdampak baik bagi penurunan disparitas harga. “Kalau penurunan biaya di pelabuhan ini nanti dampaknya besar, semoga bisa lebih baik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, upaya pengurangan disparitas harga dari logistik laut dilakukan melalui tol laut.

Saat ini sudah terdapat 13 trayek tol laut dan akan bertambah menjadi 20 rute di tahun depan, dan dianggap berhasil menekan disparitas sebesar 20 hingga 40 persen. (cnnindonesia.com/ac)

Legal & Regulasi, Rilis Media

‘Benahi struktur tarif jasa pelabuhan Priok’

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim,  mendesak pembenahan dan evaluasi seluruh struktur tarif jasa di Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijakarta): Pembenahan dan evaluasi tarif di pelabuhan Priok menurutnya menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan setempat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No:72/2017 tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhan yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi pada 11 Agustus 2017.

” Perlu ada penyegaran dan ditinjau ulang karena struktur dan mekanisme tarif yang ada sekarang tidak menciptakan efisiensi biaya layanan logistik melalui pelabuhan Priok,” ujar Adil Karim.

Berdasarkan kajian ALFI DKI Jakarta, katanya, tarif di pelabuhan Priok yang mesti segera dievaluasi antara lain tarif pandu dan tunda kapal (pilotage), tarif progresif dan penalti penumpukan peti kemas di lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas eskpor impor di Priok.

Selain itu, lanjut Adil, mekanisme dan struktur tarif bongkar muat kargo nonpeti kemas atau kargo umum, serta ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuban tujuan (OPP/OPT).

“Pelabuhan semestinya berperan sebagai public service bukan cuma orientasi profit. Kalau tarif di pelabuhan murah maka biaya logistik juga menjadi terjangkau,” paparnya.

Adil menyebutkan sesuai dengan Permenhub No:72/2017,evaluasi dan tata ulang tarif di pelabuhan guna mendorong tumbuhnya iklim investasi dan menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif.

Di tengah upaya pemerintah dalam menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional semestinya peran pengelola pelabuhan dalam hal ini PT.Pelindo II selaku operator di Pelabuhan Tanjung Priok mesti ikut berperan aktif menyuseskan program pemerintah saat ini.

Banyak keluhan pebisnis kenapa dwelling time turun namun biaya logistik belum juga turun?.Salah satunya karena ada tarif pinalti dan progresif penumpukan di lini satu pelabuhan yang prosentasenya sangat memberatkan pemilik barang.

“Ini yang harus kita beresin dulu,” tuturnya.

Berdasarkan Permenhub No:72/2017 itu, imbuhnya, golongan tarif pelayanan jasa di pelabuhan semestinya ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan,fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal.

Adapun golongan tarif berdasarkan jenis pelayanan pada terminal yakni multipurpose (serbaguna), peti kemas, curah cair/gas,curah kering, kendaraan, terapung, pelabuhan daratan (dry port), serta roll on-roll off atau Ro-Ro.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, I Nyoman Gede Saputera mengemukakan sudah menerima adanya keluhan dari ALFI DKI Jakarta terkait perlunya penataan ulang tarif-tarif jasa kepelabuhanan di Priok.

Dia berjanji akan menyelesaikannya satu persatu.

“Mana yang mendesak evaluasinya (tarif) segera kita lakukan pembahasan bersama pihak terkait termasuk pengguna jasa pelabuhan,” ujarnya. (poskotanews.com/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

INSA: datangkan kapal kargo asing untuk Tol Laut langgar UU

Para pengusaha pelayaran anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) keberatan dengan rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan kapal kargo bermuatan besar dari Jepang untuk membantu program Tol Laut.

JAKARTA (alfijakarta): Rencana tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

“Sesuai dengan undang-undang, kapal asing tidak boleh melayari domestik, kecuali jika kapal di Indonesia tidak ada yang yang serupa. Itu jelas-jelas melanggar undang-undang,” kata Sekretaris Umum INSA Budhi Halim di Jakarta pada Senin (16/10/2017).

Dia menambahkan pemerintah pusat seharusnya melakukan komunikasi dengan pelaku industri pelayaran nasional terlebih dahulu.

“Alangkah lebih baiknya, pengusaha pelayaran nasional yang paling diprioritaskan. Pemerintah itu seperti orang tua, jadi berikan kepada kami anak sendiri. Sewa kapal itu mahal dan tidak efektif, nanti pemerintah sendiri yang rugi,” paparnya.

Dari kaca mata pemerintah pusat, menurut Budhi, ingin muatan logistik murah dengan cara menyediakan kapal besar.

Namun masih ada kendala, mulai dari infrastruktur penunjang hingga tingkat keterisian barang. Dengan begitu, pemerintah berpotensi mengalami kerugian.

“Mesti dilihat, pelabuhan bisa menampung kapal besar atau tidak. Kedua, muatan baliknya ada tidak dari sana? Kapal besar ini bolak-balik dan nantinya subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah yang sewa, nanti pemerintah yang rugi,” tururnya.

Budhi menegaskan pengusaha pelayaran nasional mampu mendukung program Tol Laut. Pemerintah hanya tinggal memberikan subsidi kepada swasta.

“Pengusaha kita bisa. Ingin biaya logistik swasta murah, subsidi tinggal diberikan kepada swasta untuk menutupi biaya.”

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lenis Kagoyo, dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki program tol laut dengan menggandeng perusahaan raksasa asal Jepang.

Alasannya, menurut Lenis, harga bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat masih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kapal kargo bermuatan besar dan berteknologi tinggi sehingga tidak membutuhkan crane untuk proses bongkar muat.

Kapal ini diproyeksikan beroperasi mulai November 2017.

“Meski program sudah memasuki tahun ketiga, masyarakat di Papua dan Papua Barat masih mengkritik. Tol laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harga BBM tidak turun-turun sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo,” ujar Lenis.

Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso menyatakan pengusaha pelayaran Indonesia memiliki kapal-kapal bermuatan 1.000-2.000 TEUs serta melayani rute-rute besar ke Indonesia bagian barat dan timur.

Swasta, lanjut Wahyono, takutnya ada investor besar khususnya dari asing yang masuk ke tol laut, kemudian mendatangkan kapal 3.000 dan akan mengambil rute-rute yang bersinggungan dengan mereka.

“Karena itu, investor tersebut harus ditahan, tidak boleh. Kita punya azas cabotage, jadi bendera asing tidak boleh masuk ke dalam pelayaran kita,” ujar Wahyono. (bisnis.com/viva.co.id/liputan6.com/ac)

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi

BC ingatkan perlunya sertifikat AEO

Authorized Economic Operator (AEO) merupakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

JAKARTA (alfijakarta): Saat ini, sertifikat AEO dinilai sangat perlu dimiliki setiap perusahaan logistik yang ingin berstandar internasional.

Pasalnya, kemudahan terintegrasi yang ditawarkan sistem AEO, selain memudahkan pelayanan transaksi ekspor dan impor, juga telah beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, hingga jaminan supply chain ke konsumen.

Hal ini dibahas dalam forum “Sertifikasi Authorised Economic Operator dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA)”, pada hari kedua pelaksanaan Jakarta International Logistic and Supply Expo (JILSE) Forum 2017.

Diungkapkan Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Fadjar Donny Tjahyadi, sebagai salah satu inisiatif dalam Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), dengan pengembangan program kepatuhan pengguna jasa yang terintegrasi, Bea Cukai merencanakan menambah jumlah anggota AEO, yang saat ini terdiri dari 66 perusahaan menjadi 75 perusahaan, mengingat besarnya peran AEO dalam melancarkan arus barang dan mengurangi biaya logistik.

Fadjar Donny juga menjelaskan keuntungan yang didapatkan perusahaan anggota AEO. Selain intangible benefit, perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe dan secure, serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional. Perusahaan AEO juga akan mendapatkan sepuluh tangible benefits.

“Tangible benefits berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal, penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik, pemberitahuan pendahuluan (prenotification), jaminan perusahaan, kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala, kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan, prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis Bea Cukai, tersedianya client manager, serta layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja kantor pabean,” ujarnya.

Manajer AEO PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia Dedi mengatakan perusahaan yang memproduksi cerutu, tembakau pipa, dan fine cut, yang mendapat sertifikasi AEO pada Oktober 2016, menjelaskan manfaat AEO.

Menurut dia, secara internal setelah menjadi AEO pihaknya merasa hubungan dengan Bea Cukai menjadi semakin harmonis, akses informasi dan komunikasi pun semakin mudah.

“Di perdagangan internasional, sebelum AEO kontainer ekspor kami dari Indonesia ke Eropa, selalu diinspeksi Bea Cukai setempat, hingga kami sering mengalami keterlambatan penerimaan dan terjadi penambahan biaya. Setelah AEO, masih dilakukan pemeriksaan, karena produk tembakau termasuk produk sensitif di Eropa, tapi hanya secara acak. Di tempat tujuan akhir pun semua kontainer ekspor dari Indonesia ke Eropa tidak diperiksa lagi karena sudah dapat sertifikat AEO,” katanya.

Untuk ke depannya, Dedi mengharapkan Bea Cukai Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Bea Cukai di negara lain, sehingga perusahaan dapat kepastian kemudahan operasional di negara mana pun.

Juga, kerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya, sehingga perusahaan dapat pengakuan, bukan hanya di Bea Cukai saja. (tempo.co/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Pengurusan dokumen online, Priok konsisten dwelling time di bawah 3 hari

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan waktu tunggu petikemas di pelabuhan atau dwelling time saat ini sudah dibawah tiga hari. Pasalnya, kapal-kapal yang tiba di pelabuhan tak lagi menggunakan dokumen fisik dalam proses pengeluaran barang.

JAKARTA (alfijakarta): “Pelabuhan Tanjung Priok sudah beroperasi inaportnet sejak akhir tahun lalu sehingga pengurusan barang semuanya online. Kita jadi bisa memangkas dwelling time,” ujar Elvyn dalam acara ‘Power Talk: Indonesia as the World’s Maritime Axis’ di  Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, sistem pembayaran juga tidak menggunakan uang tunai. Para pengguna jasa pelabuhan bisa memanfaatkan layanan e-billing yang dapat di cetak di kantor masing-masing.

“Sudah ada sistem pembayaran yang terintegrasi dengan 18 kementerian/lembaga serta Indonesia Nasional Single Window (INSW),” imbuhnya.

Lebih lanjut Elvyn mengatakan bahwa perseroan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola pelabuhan sehingga dwelling time dapat dipangkas lebih signifikan.

Apalagi, pemerintah menargetkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Harus konsisten

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar riil 3 hari. Menhub menginstruksikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

”Sekarang semua teman-teman di daerah bekerja dengan template yang sama dan saya harap ada kreatifitas sehingga selalu berkembang dan dapat sesuatu yang baru,” ujarnya.

Budi Karya menambahkan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet yang harus dijunjung tinggi adalah komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, maka aplikasi Inaportnet tidak akan bisa menjadi sistem yang menjadi rujukan utama untuk pelayanan kapal di pelabuhan.

”Harus ada analisis terhadap kecenderungan barang yang mengalami kenaikan dan penurunan serta apa yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Adapun keenam belas pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Sorong. (industry.co.id/radartegal.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya