Legal & Regulasi

Pemerintah tetapkan tarif batas atas angkutan peti kemas

Pemerintah akan membahas penetapan batas tarif angkut kontainer ke wilayah timur Indonesia. Sebab, kenaikan harga yang ditentukan oleh pengusaha kapal dinilai terlalu tinggi.

JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menduga ada praktik monopoli yang ditentukan pelaku usaha.

“Biaya angkut kontainer mahal sampai Rp 10 juta, kami akan tentukan tarif batas atas,” katanya di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi Karya menilai peningkatan biaya angkut kontainer dianggap bakal meningkatkan harga-harga bahan pokok di Indonesia bagian timur. Padahal, pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur melalui tol laut.

“Kami tidak berambisi tapi pengurangan 20% hingga 30% sudah bagus,” ujarnya.

Selain penentuan batas atas, Kementerian Perhubungan juga bakal menggunakan jalur Roll-on Roll-out (RoRo) dan jembatan timbang untuk menjaga volume pengiriman barang antarpulau. Dampaknya, harga akan lebih kompetitif.

Untuk antisipasi Hari Raya Natal, pemerintah akan melakukan pemindahan kapal dari daerah yang padat logistik ke titik pengiriman di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku.

“Kalau logistik di Pulau Jawa malah cenderung overload, Jakarta ke Surabaya sampai 12 ribu kontainer per hari,” ujar Budi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Elvis Pattiselano menyatakan masalah yang dihadapi tol laut adalah tarif kontainer mengalami kenaikan. “Tarif bongkar muat juga masih tinggi,” tambahnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan pemerintah ingin meningkatkan sistem perdagangan antarpulau supaya bisa berkembang secara nasional.

Menjelang Natal, tepatnya bulan Desember, akan terjadi peningkatan aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tinggi di wilayah timur.

“Target kami, awal tahun depan ini sudah bisa berjalan dengan keterjangkauan yg lebih luas,” kata Enggar.

Sebelumnya, para pengusaha pelayaran menaikkan tarif angkut peti kemas rute Surabaya-Ambon.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan, penyesuaian tarif itu dipicu oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Komponen biaya BBM cukup besar pada operasional pelayaran. Ketika harga BBM naik, maka pelayaran melakukan penyesuaian,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, beberapa waktu lalu.

Catatannya, harga Marine Fuel Oil (MFO) naik 47% dari Rp 3.800 menjadi Rp 5.600 per liter dalam beberapa bulan.

Maka, pengusaha pun menaikkan tarif peti kemas ukuran 20 kaki dari sebelumnya Rp 4,7-5,5 juta menjadi Rp 7-8 juta.

Beralih ke KA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bakal memulai proyek percontohan atau pilot project hub truk di dekat stasiun sebagai upaya untuk mengalihkan angkutan truk ke moda kereta api.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan saat ini pergerakan barang menggunakan truk tidak efisien.

Oleh karena itu, moda angkutan berbasis rel perlu dikembangkan karena dinilai bisa.

Sebagai gambaran, kereta api bisa mengangkut 50 kontainer dalam satu kali perjalanan.

Sementara itu, moda angkutan jalan raya hanya bisa mengangkut satu kontainer dalam satu kali perjalanan.

“Di negara lain pergerakan itu rail-based, bukan road-based. Di sini, 98% [angkutan barang] malah road-based,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Bambang, truk-truk dengan rute lebih dari 30 km bakal menjadi sasaran pengalihan.

Sementara itu, pergerakan truk dengan radius kurang dari 30 km bakal diarahkan bergerak di dalam kota.

Bambang mengatakan, untuk memuluskan pengalihan angkutan truk ke moda berbasis kereta diperlukan hub truk di dekat stasiun sebagai sarana intermoda truk dan kereta.

Saat ini, PT Lookmand Djaja tengah membangun hub truk di dekat Stasiun Kedunggedeh, Karawang.

Secara keseluruhan, BPTJ meyakini rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa turun 3% bila pergerakan barang di matra darat dibenahi.

Bambang mengatakan, pihaknya telah meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk merumuskan kendala apa yang perlu ditangani agar pengalihan angkutan truk ke moda kereta api bisa berjalan lancar.

Angkutan massal barang

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menginginkan adanya transportasi massal yang bisa digunakan untuk angkutan barang logistik.

Ia mengatakan hal tersebut sudah saatnya dipikirkan oleh pemerintah karena sudah semakin banyak angkutan logistik menggunakan truk.

Meskipun pemerintah menyarankan untuk adanya pengalihan menggunakan kareta api untuk angkutan logistik namun menurut Kyatmaja hal tersebut masih sulit.

“Total biasa pakai kereta api lebih mahal dari truk,” kata Kyatmaja di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (2/11).

Di sisi lain, ia juga tak memungkiri menggunakan truk untu angkutan logistik juga akan semakin mahal jika jaralk lebih jauh.

Untuk itu ia mengharapkan pemerintahbisa memberikan solusi yang tepat baik untuk angkutan logistik ataupun industri dengan menggunakan transportasi massal.

Kyatmaja mengungkapkan permasalahan saat ini terlihat dari pengiriman darat di Pulau Jawa sudah mencapai 98 persen menggunakan truk.

Sementara, yang menggunakan kereta api hanya dua persen saja.

Begitu juga dengan area indusri yang mau tidak mau berhubungan langsung dengan jalan tol.

“Area insdustri ini semua terkoneksi dengan jalan tol sehingga menjadi truk sentris,” ujar Kyatmaja.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono berupaya saat ini tengah berencana untuk melakukan pengalihan angkutan logistik dari truk menjadi kereta api.

Hal itu juga akan berdampak baik untuk Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki dua juta penumpang perharinya pada akhir 2019.
(republika.co.id/katadata.co.id/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Dwelling time Priok turun, biaya logistik tidak

Pegiat kemaritiman, transportasi & logistik atau Indonesia Maritime Transportation & Logistcs Watch (IMLOW) mengusulkan perlunya transparansi terhadap kegiatan distribusi barang dan logistik yang ditangani oleh pihak asing maupun swasta nasioanal guna menekan biaya logistik di dalam negeri.

JAKARTA (alfijak); Ketua Umum IMLOW, Roely Panggabean mengatakan bentuk transparansi itu bisa dilakukan melalui pengawasan kegiatan logistik dan distribusi barang oleh pihak asing maupun swasta tersebut telah dilaksanakan tender secara terbuka, sepertilazimnya dilakukan oleh BUMN/BUMD di bidang logistik.

“Beban biaya logistik nasional bisa ditekan jika kegiatan logistik yang dilaksanakan oleh perusahaan asing maupun swasta di dalam negeri bisa juga terpantau. Sebab selama ini swasta tidak tersentuh pengawasan,” ujarnya melalui keterangan pers IMLOW, Rabu (1/11/2017).

Roeli mengilustrasikan soal tender angkutan darat melalui trucking dari kegiatan swasta di pabrik atau industri, selama tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehigga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat.

“Selama ini, tidak ada satu aturan pun yang bisa menyentuh pengawasan terhadap swasta di sektor logistik. Bahkan mereka sangat tertutup. Ini saya rasakan, karena saya juga orang swasta,” paparnya.

Praktisi kemaritiman, Ahmad Ridwan Tento mengemukakan saat ini justru diperlukan adanya badan independen yang berfungsi mengawasi distribusi barang dan jasa supaya program Pemerintahan Joko Widodo saat ini dalam menekan biaya logistik nasional bisa dimaksimalkan.

Mantan Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang kini menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia itu, juga mengusulkan agar kriteria pelanggaran atas persoalan distribusi barang dan jasa terkait dibidang logistik yang tidak transparan ini dimasukan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, imbuh dia, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, melalui paket kebijakan ekonomi belum mampu menurunkan biaya logistik nasional secara signifikan lantaran kegiatan logistik asing dan swasta di dalam negeri tidak bisa dikontrol dan transparan.

Ridwan mengatakan perlu ditelusuri penyebab utama masih tingginya biaya logistik di Indonesia.

Padahal pemerintah telah membuat beragam terobosan, termasuk menekan waktu tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time dari tujuh hari menjadi 2,5 hari, khususnya di pelabuhan Tanjung Priok.

“Misalnya, yang kami rasakan sekarang dwelling time di pelabuhan Priok sudah turun, tapi biaya logistik kok tidak kunjung turun seperti yang diharapkan. Ini ada apa?,” ujar Ridwan.

Model efisiensi…?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan contoh yang akan menerapkan upaya menekan efisiensi.

Budi seusai rakor tentang efisiensi pengelolaan pelabuhan di Jakarta, Rabu (1/11), mengatakan efisiensi pelabuhan harus dilakukan untuk dua sisi, yakni waktu dan biaya.

“Kementerian Perhubungan akan membuat Priok menjadi satu pelabuhan percontohan. Orangnya mungkin 50-70 persennya kita ganti yang baru,” katanya.

Pihaknya, lanjut Budi, juga akan menginisiasi agar para karyawan yang bekerja di lingkup pelabuhan bisa masuk kerja saat akhir pekan.

“Sekarang ini sudah masuk karyawannya tapi ada beberapa instansi yang belum masuk seperti bank. Kami minta semua masuk supaya arus barang keluar masuk pada Sabtu-Minggu tetap berjalan,” tuturnya.

Dengan upaya tersebut, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyebut akan ada efisiensi 60 persen hingga 70 persen.

“Kita ada waktu 7 hari sampai seminggu, nanti kita putuskan,” ucapnya.

Budi menjelaskan, efisiensi dalam pengelolaan pelabuhan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian mendorong daya saing bisnis Indonesia.

Ia menyebut daya tarik suatu negara bisa dilihat dari biaya pelabuhan yang kompetitif dan tidak memakan banyak waktu.

“Semangatnya kita memang berusaha untuk melakukan perbaikan, mengurangi biaya-biaya agar nilainya (biaya) turun tapi volumenya naik.

Oleh karena itu kami identifikasi semua biaya-biaya baik yang ada di pelabuhan maupun biaya yang ada di Kementerian Perhubungan,” tuturnya. (republika.co.id/antaranews.com/bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, membantah menghambat pelaksanaan aturan relokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No:25/2017.

JAKARTA (alfijak): Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan instansinya justru sangat mendukung beleid itu, karena barang impor yang sudah clearance kepabeanan bisa dikeluarkan/relokasi merupakan kegiatan business to business (B to B) antara pengelola terminal peti kemas dan pemilik barangnya.

“Itu kan B to B antara terminal dengan pemilik barangnya. Pada prinsipnya, bagi kami silakan saja, namun sisdur kita yang belum mengatur itu, makanya perlu didiskusikan lagi dengan stakeholders terkait agar lebih matang. Kalau importir dan terminal sudah terminal kuat b to b nya itu monggo saja sepanjang tidak ada tuntutan di kemudian hari dari pemilik barang terhadap Bea dan Cukai. Jadi jangan dibilang kami menghambat, ” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (31/10/2017).

Menurut dia, dalam kaitan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan relokasi barang impor longstay di Pelabuhan Priok itu, pihak pengelola terminal peti kemas ekspor impor di mesti menyampaikan dokumen pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai.

“Harus ada surat dulu ke Bea dan Cukai sehingga barang itu dikeluarkan oleh terminal sehingga ada klausul tanggung jawab itu di terminal,” paparnya.

Di sisi lain, kata dia, sebenarnya masih ada barang impor yang meslipun sudah mengantongi SPPB namun masih mesti diawasi oleh Bea dan Cukai seperti barang impor dengan criteria BC.2.3 yang mesti direlokasi ke kawasan berikat.

Dwi Teguh juga mengungkapkan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok sedang menyiapkan jawaban atas surat Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) di Pelabuhan Priok terkait dengan relokasi barang impor sudah SPPB atau longstay tersebut.

Dia menyebutkan karekteristik barang impor yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, terdapat sekitar 60% peti kemas impor yang belum diketahui apakah sudah SPPB/Clearance pabean atau belum SPPB namun sudah menumpuk satu hingga tiga hari di lini satu pelabuhan.

“Sedang saya susun untuk menjawab surat APTPI itu, pada prinsipnya Bea dan Cukai mendukung regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kami menghambat beleid itu,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis.com, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok sudah menyampaikan surat kepada Bea dan Cukai Pelabuhan Priok melalui APTPI untuk meminta pendapat Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan relokasi barang longstay di pelabuhan itu.

“Melalui APTPI kami sudah kirimkan surat ke Bea dan Cukai Priok. Kami masih menunggu responnya terkait hal itu,” ujarnya.

Tindak Tegas

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengatakan harus ada tindakan tigas terhadap siapapun penghambat aturan yang sudah diterbitkan pemerintah.

Pasalnya, menurut dia, sudah sangat jelas disebutkan bahwa dalam PM 25/2017 ditegaskan peti kemas yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai setelah 3 hari harus direlokasi ke luar pelabuhan.

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

“Kalau aturan setingkat Permenhub tak bisa dijalankan, ada apa ini? Siapa yang menghambat perlu diberi tindakan. Jangan sampai ada konspirasi dan bila perlu tim saber pungli turun tangan ke pelabuhan Priok.

Sebab, menurut saya, penjelasan dan diskusi soal PM 25 /2017 dengan Terminal Petikemas di Priok sudah cukup dilakukan. Ini cuma soal ketidak taatan pada aturan,” tuturnya.

Subandi juga mengatakan terminal peti kemas di Priok saat ini sudah sangat menikmati pendapatan dari biaya storage atau sisi darat karena pendapatan sisi lautnya tidak bisa diandalkan lagi menyusul merosotnya arus kapal dan bongkar muat.

“Padahal bisnis inti terminal itu kan mestinya bongkar muat atau layanan kapal sisi laut, bukan dari storage yang saat ini berlaku progresif atau penalti.”

Saat ini di Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Adapun relokasi peti kemas longstay yang sudah mengantongi SPPB atau sudah clearance sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Kebutuhan truk logistik di Priok semakin besar

UD Trucks melakukan seremoni menyerahkan unit Quester GWE 280 sebanyak 55 unit kepada PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/10) lalu.

JAKARTA (alfijak): Valery Muyard, Presiden Direktur UD Trucks Indonesia menuturkan pihaknya melihat kebutuhan logistik melalui pelabuhan ini sangat besar, terlebih dengan desain New Priok yang dibangun membuat potensi pasar logistik semakin ramai.

“Sudah jelas bahwa kebutuhan sarana angkutan akan semakin meningkat, dan potensi inilah yang diambil oleh partner kami, PT Kaluku Maritima Utama,” jelas Valery, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/10) lalu.

Sebagai informasi, dibangunnya pelabuhan-pelabuhan besar akan menjadi salah satu magnet singgahnya kapal-kapal raksasa di Indonesia.

Salah satunya Pelabuhan Kalibaru atau yang lebih dikenal dengan New Priok yang diperuntukkan untuk jalur pelayaran dengan kedalaman 20 meter, sehingga bisa menampung kapal bermuatan hingga 18.000 TEUs.

Pelabuhan tersebut sudah lama digadang-gadang sebagai pesaing Singapura.

PT Kaluku Maritima Utama sebagai perusahaan bongkar muat yang telah berdiri sejak 1997, dengan nama brand pertama adalah PT Kaluku, telah mempercayakan lini produk UD Trucks sebagai armadanya, dan UD Trucks Legacy CWA 260HT menjadi unit pertama yang dibelinya.

Lewat unit inilah maka berdirilah PT Kaluku Transport Utama yang menjadi sarana transportasi guna mendukung kegiatan bongkar muat PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok dermaga 201, 202, serta 203, dan membuat mereka yakin untuk menekuni bisnis tersebut dengan lebih serius lagi.

PT Kaluku Transport Utama berupaya menjawab permasalahan biaya logistik yang cukup tinggi dan waktu tunggu (dwelling time) yang cukup lama, dengan memberikan pelayanan ‘One Stop Logistic Service’ kepada semua pelanggan.

Menurut Epyardi Asda, Komisaris PT Kaluku Maritima Utama, keperluan dalam pengadaan transportasi yang prima guna menghadapi tantangan yang cukup berat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan logistik, menjadikan UD Trucks Quester diklaim sebagai pilihan yang tepat bagi perusahaannya.

“Ini terlihat dari ketangguhan, keunggulan serta daya tahan produk yang jauh lebih baik, teknisi yang cepat mengatasi kebutuhan spare parts, dan customer service UD Trucks yang ramah dan sangat membantu komunikasi dengan perusahaan kami,” cetus Epyardi.

Disisi lain, Winarto Martono, Chief Operating Officer Astra UD Trucks Sales Operations, mengatakan selain didukung produk yang baik, tentunya tenaga ahli yang profesional seperti pelayanan dari mitra UD Trucks yakni Astra International UD Trucks pun menjadi solusi yang sangat efektif dalam membantu mereka.

“Kami percaya melalui UD Trucks Quester ini, upaya untuk menjangkau para pelaku bisnis dan memperluas kebutuhan akan pasar logistik di Indonesia merupakan solusi yang sangat tepat,” pungkas Winarto. (gatra.com/ac)

Acara & Kegiatan, Siapa Mengapa

ALFI & EDII sepakat kembangkan edukasi & kompetensi logistik

Berbagai macam pilihan karir membutuhkan tenaga terampil di masing-masing bidang. Salah satunya dunia industri, penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya untuk memahami ilmu logistik. Logistik merupakan ilmu seni dan ilmu barang serta jasa kepada manusia di dalam dunia industri dan manufaktur.

JAKARTA (infolog): Perkembangan ekonomi digital dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menuntut setiap anak muda memahami bidangnya.

Pendidikan di dalam dunia logistik dinilai sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini.

PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengembangkan pendidikan di bidang logistik untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha.

Logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier diantara fasilitas-fasilitas organisasi dan kepada para pelanggan.

Tujuan logistik sendiri adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah tepat pada waktu dibutuhkan.

Selain itu juga mendistribusikan barang atau jasa dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang terendah

“Kerja sama ini untuk meningkatkan efektivitas dan kompetensi dari para pelaku usaha untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dalam bidang logistik,” kata Direktur Utama EDII, E. Helmi Wantono, Sabtu (28/10).

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan di bidang freight forwarder, logistik dan supply chain management, dan e-commerce logistik. Kesepakatn itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

“Dengan paham dunia logistik drngan baik, maka bisa meningkatkan efektivitas organisasi dan kompetensi pekerja dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia di dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” paparnya.

Kemajuan di bidang logistik, memiliki peran strategis di tengah semangat pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sebab keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta aktif sektor infrastruktur dan transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik pertahanan, dan keamanan.

Sebelumnya, dalam Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi  menegaskan SDM logistik Indonesia termasuk agak tertinggal di Asia Tenggara sementara pertumbuhan industri logistiknya termasuk yang tertinggi.

“Kita sangat kekurangan SDM yang berkualitas untuk bidang logistik, karena itu kami (ALFI) gencar menyuarakan perlunya edukasi dan kompetensi bidang logistik ke masyarakat,” tutur Yukki. (jawapos.com/ac)

 

Kisah Sukses

Elvyn: truk CFS keluar buffer area dengan sistem IT

Hingga September 2017, PT Pelindo II (Persero) mencatatkan kinerja yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, perseroan memiliki visi untuk menjadi digital port pertama di Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Elvyn G. Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II (persero) mengatakan, dalam mewujudkan visi tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur di sepanjang tahun 2017 ini, di antaranya dengan menggagas konsep integrated port network.

Melalui integrasi itu, kata Elvyn, pihaknya ingin melakukan standarisasi seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.

“Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kami propose untuk bisa memiliki standar yang sama, baik dalam konteks infrastruktur maupun operasional,” ujar Elvyn di Bandung, Selasa (24/10).

Dalam hal ini, Pelindo II telah membuka jejaring dengan pelabuhan dunia, seperti Guangzhou Port Authority, Port of Azerbaijan, Port of Ning Bo, Port of Shenzen, dan Port of Qatar. Melalui integrasi antarpelabuhan tersebut, kata Elvyn, Pelindo II bisa bertukar informasi, kemampuan dan saling mengirim karyawan, aktivitas komersial sekaligus standarisasi pelabuhan.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan perseroan untuk menekan biaya logistik.

“Jadi kami memberikan solusi yang bersifat komprehensif untuk menurunkan biaya antarpelabuhan dengan kawasan industri. Dengan jarak yang dekat, biaya akan lebih murah,” imbuhnya.

Elvyn menargetkan, melalui integrated chain port itu, pihaknya bisa menekan biaya logistik hingga 20%.

Adapun pada pekan depan, di awal November, Pelindo II akan meluncurkan container freight station (CFS) atau semacam tempat penampungan sementara dan buffer area.

Nantinya, buffer area tersebut akan menjadi titik kumpul truk yang dalam operasionalnya akan menggunakan sistem IT.

“Selama ini truk yang kemana-mana di Priok, nantinya akan berkumpul di buffer area baru. Ketika sudah dipanggil, akan keluar menggunakan sistem IT,” imbuhnya.

Rp1 triliun

PT Pelindo II (Persero) menganggarkan sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan digital port (digitalisasi port) selama lima tahun ke depan. Anggarannya sudah dialokasikan sejak 2016 lalu.

“Kami prediksikan lima tahun ke depan, sampai 2020, spending kurang lebih Rp 1 triliun,” ujar Direktur Operasional dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi di Bandung, Selasa (24/10).

Nantinya, pembangunan digital port tersebut memiliki tiga sisi, yakni sisi laut, terminal, dan supporting.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Saptono R Irianto menambahkan, sistem digitalisasi ini akan memberikan keuntungan kepada setiap pelanggan karena layanan yang diberikan akan lebih mudah.

“Sistem operasinya sudah diatur, tidak ada yang direkayasa mulai dari planning sampai end user, semuanya sudah direncanakan dari awal, jadi lebih efektif, murah, dan lebih aman,” ungkapnya.  (kontan.co.id/ac)

Legal & Regulasi

Menhub alihkan truk logistik Pantura ke kapal ro-ro, armada belum tersedia

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini berencana untuk mengurangi truk-truk logistik yang melintas di jalan nasional, terutama Pantura.

JAKARTA (alfijak): Hal itu juga dilakukan agar tidak menambah lagi kerusakan jalan Pantura yang kerap terjadi.

Agar tak terus merusak jalan nasional, Budi menginginkan truk logistik tak selalu melintasi jalan nasional namun menggunakan Kapal roll on roll off (Ro-ro) dan juga adanya ketertiban muatan.

“Kalau semestinya kapasitasnya 15 ton tapi mengangkut 30 ton, bayarnya memang relatif murah tapi jalan rusak untuk jangka panjang juga tidak baik,” kata Budi di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (26/10).

Budi menjelaskan truk dari Jakarta-Surabaya saat ini mencapai 12 ribu. Meski tak semua truk menuju Surabaya, ada sekitar enam ribu truk yang melintas di kota tersebut.

Budi mengharapkan paling tidak 30 persen atau sekitar dua ribu truk bisa menggunakan Kapal Ro-ro.

Untuk itu Budi memastikan ia akan mengupayakan Kapal Ro-ro bisa menjadi pilihan utama untuk mengangkut truk logistik Jakarta-Surabaya namun bukan berarti jalur darat dihilangkan.

“Jalan darat masih tapi kan tidak poin ke poin ke Surabaya saja namun juga ada yang ke Semarang, Cirebon, Jember, dan sebagainya. Tapi khusus untuk ekspor mengutamakan ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Budi.

Selain Kapal Ro-ro, Budi berpendapat kereta api barang sebenarnya bisa menjaid pilihan lain agar arus logistik tak sepenuhnya menggunakan jalan nasional.

Hanya saja, menurutnya jika menggunakan kereta api, kapasitas yang ada tidak maksimal untuk angkutan logistik.

Pertimbangan harga juga jauh lebih mahal jika menggunakan kereta api angkutanbarang dibandingkan laut atau darat.

“Dari kalkulasi yang kita lakukan, memang menggunakan kereta api relatif lebih mahal dibandingkan Kapal Ro-ro atau truk. Dengan volume yang ada sulit untuk dimaksimalkan,” ungkap Budi.

Pelayanan Kapal Ro-ro rute Jakarta-Surabaya untuk mengangkut truk logistik sudah mulai beroperasi sejak April 2017.

Kemenhub bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry untuk menjadi operator kapal tersebut. Frekuensi kapal Ro-ro saat ini bisa mencapai dua sampai tiga kali dalam sepekan.

Tak punya armada

Sementara Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi mengungkapkan, ASDP masih mengalami keterbatasan kapal guna merealisasikan kapal roro Jakarta-Surabaya.

Menurutnya, armada yang dimiliki ASDP saat ini tak ada yang khusus menangani truk.

Bila dipaksakan, hal tersebut tak efisien sehingga tarif yang dibebankan kepada operator truk lebih mahal ketimbang biaya jalan darat.

Dari hitungan ASDP, harga yang dikenakan terhadap setiap truk dengan kapal roro sekitar Rp 4,5 juta per unit.

Sedangkan, operator truk menginginkan angka itu ditekan maksimal menjadi Rp 3,5 juta per truk.

“Yang menjadi persoalan kita belum mempunyai kapal yang sesuai. Roro kami itu hanya untuk penumpang dan kendaraan standar, belum ada kapal roro yang khusus truk,” jelas Faik.

Dia menyatakan, ASDP berupaya mendatangkan kapal khusus truk dengan cepat. ASDP sudah melakukan pendekatan ke beberapa negara seperti Polandia untuk pengadaan kapal khusus.

Tapi, sampai sekarang perusahaan pelat merah itu belum menentukan pilihan.

Faik mengakui sempat ada opsi sewa kapal berbendera asing yang memenuhi spesifikasi ASDP. Namun rencana tersebut terbentur asas cabotage di Indonesia. (beritasatu.com/republika.co.id/ac)

Legal & Regulasi

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Pengguna jasa dan pemilik barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak pengelola terminal peti kemas ekspor impor segera merelokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay untuk mengurangi beban biaya logistik.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan belum berjalannya kegiatan relokasi  peti kemas sudah SPPB atau longstay di pelabuhan itu mengakibatkan biaya logistik penanganan kargo impor di pelabuhan Priok terus meningkat.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan relokasi peti kemas impor longstay itu sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami sudah menghitungnya. Kalau barang yang sudah SPPB direlokasi keluar pelabuhan atau ke depo buffer, biayanya lebih murah ketimbang kami harus menanggung tarif penumpukan yang sifatnya progresif bahkan kena pinalti di lini satu pelabuhan. Ini bisa mengurangi biaya logistik bagi pemilik barang,” ujar Adil kepada Bisnis pada Selasa (24/10/2017).

Dia juga prihatin dengan kondisi aturan setingkat Permenhub dan Kepala OP Tanjung Priok tidak bisa segera berjalan di pelabuhan, lantaran pengelola terminal peti kemas takut kehilangan pendapatan dari biaya storage penumpukan yang bersifat progresif.

“Kami selaku pengguna jasa mendukung adanya beleid itu karena sudah  kami lakukan  kajian secara komprehensif bisa menekan biaya logistik secara nasional. Makanya ALFI dan GINSI bersedia menandatangani kesepakatan tarif  layanan  relokasi peti kemas SPPB itu,” papar Adil.

Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengemukakan tidak ada alasan bagi pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok untuk tidak mematuhi beleid tersebut.

“Kita mesti bersikap demi kepentingan nasional yang lebih luas dalam upaya menekan biaya logistik di pelabuhan sebagaimana program  pemerintah saat ini,” ujarnya.

Survey lapangan

Dikonfirmasi Bisnis, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan menyatakan akan menjalankan kegiatan relokasi peti kemas longstay sesuai beleid tersebut, namun pihaknya masih perlu waktu persiapan internal di manajemen terminalnya.

Dia juga mengatakan manajemen JICT sudah membentuk tim internal yang akan melakukan survey untuk kesiapan depo mana saja yang akan dijadikan buffer peti kemas impor yang sudah SPPB dan tidak segera diambil pemilik barangnya atau longstay itu.

“Kami sudah berkordinasi dengan Fordeki [Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia] pekan lalu. Dalam kesempatan itu disebutkan dari sembilan depo anggota Fordeki yang sudah siap sepenuhnya menjadi buffer, ada tiga depo. Tim kita akan survey lapangan depo itu. Semestinya pekan ini sudah dilakukan survey tersebut nanti saya cek lagi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/10/2017).

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yang wajib menjalankan relokasi barang longstay sesuai dengan amanat  Permenhub No: 25 Tahun 2017 dan peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Sebelumnya, Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi mengatakan untuk mendukung dwelling time di Priok tersebut, perusahaan/operator depo anggota Fordeki sudah menyiapkan depo back up area seluas kurang lebih 15 Ha di daerah Marunda dan Cakung Cilincing untuk menampung relokasi peti kemas yang sudah clearance pabean/SPPB atau longstay dari pelabuhan Priok.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 16 Agustus 2017 telah ditandatangani kesepakatan mekanisme dan tarif pelayanan relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau longstay antara Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi dengan Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto dan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi, yang disaksikan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra.

Kesepakatan tersebut menyangkut tarif relokasi barang impor yang sudah SPBB dari terminal peti kemas ke depo anggota Fordeki untuk peti kemas ukuran 20 feet Rp1 juta per boks dengan perincian moving Rp750.000 per boks dan lift on-lift off (lo-lo) Rp.250.000 per boks.

Adapun untuk ukuran 40 feet dikenakan Rp1,4 juta per boks dengan perincian moving Rp.950.000 per boks dan lo-lo Rp.450.000 per boks. Untuk kedua layanan itu juga dikenai biaya administrasi Rp.100.000 per peti kemas. (bisnis.com/ac)

Legal & Regulasi

Yukki: sektor logistik perlu banyak perbaikan

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai setelah tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK), sektor logistik masih perlu banyak diperbaiki.

Karena itu pihaknya siap mendukung digitalisasi dalam perkembangan infrastruktur logistik dalam negeri yang meliputi pelabuhan laut, kereta api, jalan tol termasuk jalan menuju dan keluar pelabuhan.

Yukki mengaku hal ini sebagai bentuk upaya ALFI dalam menyukseskan program kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

“Kita bisa lihat, pentingnya sektor logistik dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Dari 16 paket deregulasi yang dikeluarkan terdapat 5 regulasi yang berkaitan di bidang logistik. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut, namun itu semua belum cukup menyelesaikan permasalahan sesungguhnya yang ada di lapangan,” ujar Yukki di Jakarta, Selasa (24/10).

Saat ini dirinya memandang bahwa para pelaku logistik nasional masih sibuk dengan perbedaan (ego sektoral) masing- masing, padahal negara- negara tetangga tengah bekerja cepat untuk membangun daya saingnya.

Langkah kontingensi jamin kelancaran lonjakan ekspor akhir tahun

Seharusnya, lanjut Yukki, para pelaku logistik memikirkan upaya untuk mendorong biaya logistik dari 23,7% di tahun 2017 ini menjadi 19% di tahun 2019.

“Kalau kita bergerak dengan infrastruktur bisa menjadi 21 % pada tahun 2019. Tapi, kalau dengan bekerja bisa mencapai 19%. Sebetulnya hal ini telah dipetakan oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya apa kita bisa mewujudkannya. Semua kembali di tingkat implementasi,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA).

Selain itu, sambung Yukki, reformasi di bidang logistik masih harus dilanjutkan. Yakni, Harmonisasi Regulasi, Pembangunan Infrastruktur (optimalisasi maupun baru), Informasi Teknologi, Kebijakan Fiskal, Moneter, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kalau kita bicara mengenai logistik, maka harus bersinggungan pula dengan masalah supply chain dan konektivitas berdasarkan multimoda. Oleh sebab itu, pelaku logistik perlu untuk bekerja lebih keras, bukan hanya sekedar bergerak. Dengan bekerja sesuai intruksi Pak Jokowi pastinya akan menghasilkan infrastruktur yang baik juga tepat dan mempunyai daya saing di tingkat regional maupun global,” pungkas Yukki.

Hal senada juga disampaikan oleh Saud Gurning, Pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya yang memandang bahwa sektor maritim dikategorikan baik selama tiga tahun.

Namun begitu, Gurning menambahkan salah satu yang perlu juga menjadi perhatian besar Pemerintahan Jokowi-JK untuk dua tahun masa mendatang yang dapat dilakukan secara realistis lewat berbagai kementerian terkait.

“Pertama, inisiatif besar dan kuat perlu didukung oleh partisipasi pihak swasta dan masyarakat khususnya dalam penyediaan infrastruktur kapal, pelabuhan, dan utamanya galangan kapal nasional dalam mendukung semakin bertumbuhnya trafik angkutan laut wilayah Indonesia Timur atau kawasan terbelakang, terisolasi dan terluar/perbatasan Indonesia,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Gurning, supaya hal positif yang telah diinisiasi atau dicapai sebelumnya dapat berjalan secara berkelanjutan maka dana alokasi pemerintah yang terbatas lewat APBN dapat difokuskan pada orientasi penyediaan infrastruktur dasar untuk pelabuhan dan galangan, atau biaya operasi dan perawatan untuk pengadaan kapal.

“Selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme kerjasama dengan pihak swasta untuk biaya penyediaan suprastruktur dan infrastruktur untuk pelabuhan dan galangan, serta pengadaan kapal oleh pihak pelayaran atau pemilik barang nasional,” jelas Gurning. (beritasatu.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya