Rilis Media

Ekspor Migor & CPO Dibuka Lagi Mulai 23 Mei

ALFIJAK – Pemerintah akhirnya membuka keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin besok, 23 Mei 2022.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, pada Kamis (19/5/2022).

Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi soal keputusan mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya, dan pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita.

Selain itu, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200-Rp17.600.

Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022.

Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilis Media

Menperin Ajak Optimalkan Pembelian Produk Lokal

ALFIJAK – Pemerintah menegaskan perlunya mengoptimalkan pembelian produk-produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. Hal ini dinilai mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional, bahkan berdampak pada ekonomi rakyat bawah.

“Pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01%. Ini sebuah angka yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga pertumbuhan ini harus kita pertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan pada kuartal kedua,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Menperin menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada menteri yang terkait untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Jadi, yang perlu diperhatikan sekali adalah kualitas belanjanya. Sebab, percepatan realisasi belanja ini harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan daya beli,” jelasnya.

Agus mengemukakan, saat ini potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp1.071,4 triliun, dan Rp400 triliun di antaranya akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022.

“Sampai saat ini, tercatat nilai komitmen pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp216,77 triliun dari 18 kementerian/lembaga, 34 Pemprov, dan 276 Pemkot/Pemkab,” ungkapnya.

Menperin menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus  menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program ini bertujuan agar produk industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah, hingga BUMN.

“Sampai 7 April 2022, terdapat 13.891 produk industri dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%, dan terdapat sebanyak 7.574 produk industri dengan nilai TKDN antara 25-40%,” sebutnya.

Lebih lanjut, menurut Agus, program P3DN merupakan langkah konkret keberpihakan terhadap industri dan produk dalam negeri guna memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya. “Sehingga para pelaku industri kita juga akan mampu bertarung di kancah global,” imbuhnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan dan persaingan global sampai dampak pandemi Covid-19, sektor industri manufaktur masih menunjukkan kinerjanya sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini tercemin pada sejumlah indikator, di antaranya pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,47% pada triwulan I tahun 2022 (y-o-y), yang melebihi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%.

Berikutnya, kontribusi industri pengolahan nonmigas pada triwulan I 2022 adalah sebesar 19,19%, yang merupakan angka tertinggi di antara sektor lainnya. Selain itu, untuk kinerja ekspor sektor industri, sampai dengan Maret 2022 sudah mencapai USD50,52 miliar, dengan kontribusi yang mendominasi sebesar 78,83% terhadap total ekspor nasional.

“Realisasi investasi di sektor manufaktur mengalami peningkatan, pada triwulan I-2022 tercatat sebesar Rp 103,5 triliun. Selanjutnya, kondisi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia juga masih mampu berada di level ekspansif, yaitu berada di posisi 51,9 pada bulan April 2022 ini,” pungkasnya.(*)

Rilis Media

ALFI Ajak Jaga Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional

Jakarta– Pelaku logistik mengajak semua pihak dapat menjaga momentum perbaikan perekonomian nasional saat ini, ditengah situasi Pandemi Covid-19 didalam negeri yang terus terkendali.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kinerja ekspor impor yang terus tumbuh hingga saat ini turut mendongkrak surplus perdagangan Indonesia.

“Akselerasi pemulihan perekonomian yang  positif ini mesti sama-sama kita jaga. Pelaku logistik tetap optimistis kinerja ekspor impor akan semakin membaik kedepannya,” ujar Yukki, Selasa (19/4/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada Maret tahun ini surplus seiring kinerja ekspor yang tumbuh 29,42% dibandingkan bulan sebelumnya mencapai US$ 26,5 miliar dan impor yang tumbuh 32,02% mencapai US$ 21,97 miliar.

Menurut Yukki, kinerja logistik ekspor impor masih akan terus tumbuh hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Lebaran 2022 dan setelah itu akan mengalami fase penurunan sesaat lantaran masa Libur Lebaran.

Disisi lain, antusiasme masyarakat untuk melakukan mudik/pulang kampung pada musim Lebaran tahun ini juga sangat besar setelah dalam dua tahun terakhir tidak melakukan mudik akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di tanah air.

Dia mengatakan, penurunan sesaat terhadap aktivitas logistik ekspor impor itu juga dipengaruhi adanya pengaturan/pembatasan jam operasional dan ruas jalan yang bisa dilalui truk pengangkut logistik selama masa angkutan Lebaran tahun ini.

Namun diperkirakan kondisi penurunan aktivitas logistik itu hanya bersifat sementara, karena setelah (Libur Lebaran) itu akan normal kembali bahkan cenderung kembali naik. Tetapi saat menjelang Hari Raya Idul Adha pada awal Juli mendatang akan terjadi penurunan lagi. Namun estimasi tersebut harus mencermati dua hal yakni tetkait kondisi perang Rusia dan Ukrania, inflasi dan daya beli masyarakat setelah Hari Raya itu,” ungkap Yukki.

Yukki mengemukakan, pertumbuhan ekonomi yang didorong kinerja logistik ekspor impor nasional hingga saat ini juga tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dan bisnis di hampir semua sektor yang kembali bergerak normal.

“Kinerja logistik nasional juga akan terus tumbuh seiring semakin membaiknya kondisi aktivitas masyarakat saat ini,” paparnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2022 mencapai US$26,50 miliar atau naik 29,42 persen dibanding ekspor Februari 2022.

Bahkan jika dibanding Maret 2021 nilai ekspor pada Maret 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 44,36 persen.

BPS juga menyebutkan, bahwa ekspor nonmigas Maret 2022 mencapai US$25,09 miliar, naik 28,82 persen dibanding Februari 2022, dan naik 43,82 persen dibanding ekspor nonmigas Maret 2021.

Ekspor nonmigas Maret 2022 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$5,48 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,83 miliar dan India US$2,06 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,34 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$4,98 miliar dan US$1,86 miliar.

Sedangkan menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Maret 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$9,58 miliar (14,48 persen), diikuti Jawa Timur US$6,87 miliar (10,39 persen) dan Kalimantan Timur US$6,17 miliar (9,33 persen).

Adapun Nilai impor Indonesia pada Maret 2022 mencapai US$21,97 miliar, naik 32,02 persen dibanding Februari 2022 atau naik 30,85 persen dibanding Maret 2021.

Impor migas Maret 2022 senilai US$3,49 miliar, naik 20,33 persen dibanding Februari 2022 atau naik 53,22 persen dibanding Maret 2021.

Untuk impor nonmigas Maret 2022 senilai US$18,48 miliar, naik 34,50 persen dibanding Februari 2022 atau naik 27,34 persen dibanding Maret 2021.(*)

Rilis Media

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022, Berlaku Efektif 1 April

ALFIJAK – Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2022.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau biasa disingkat BTKI ini merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dan tarif bea masuk pajak impor.

Seperti dituturkan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, “Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dengan pembebanan tarif bea masuk dan pajak impor yang digunakan secara luas baik oleh pemerintah, swasta dan organisasi internasional.”

“BTKI memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia,” kata Nirwala dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Kemenkeu pada Senin, 4 April 2022.

Klasifikasi tersebut meliputi ketentuan untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), catatan, dan struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan  Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).

Dalam BTKI 2022 terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dibandingkan pada BTKI 2017, yaitu pada bab 1 hingga 97 BTKI 2022 terdapat 11.414 pos tarif dari yang sebelumnya hanya 10.813 pos tarif.

“Sementara, pada bab 98 dan 99 bertambah menjadi 138 pos tarif dari yang sebelumnya 28 pos tarif,” ujar Nirwala.

Penambahan subpos-subpos dalam AHTN 2022 menampung kepentingan strategis industri dan perdagangan Indonesia, antara lain produk batik, tekstil, CPO, pertanian, serta ikan dan produk perikanan. Yang sebelumnya tidak ada di AHTN 2017.

Kemudian juga alat bantu pernapasan atau ventilator, hospital bed, dan beberapa alat kesehatan, produk terkait pengembangan industri kendaraan listrik yaitu motor listrik dan baterainya, serta kendaraan bermotor, sepeda listrik, dan produk sejenis.

Setiap lima tahun sekali, secara berkala, BTKI selalu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini.

Selain itu, perubahan BTKI 2022 ini dirancang untuk mengakomodasi kelancaran arus barang sebagai bagian dari penataan ekosistem logistik nasional. Terkait kebijakan fiskalnya, diharapkan pengenaan tarif yang telah disusun dapat tepat sasaran.

Begitu juga dengan kebijakan non fiskal seperti lartas, untuk melindungi industri dalam negeri dan kepentingan nasional.

Dalam BTKI 2022, pemerintah juga memasukan skema khusus untuk memberikan insentif dalam rangka pengembangan industri galangan kapal, yakni bea masuk 0 persen untuk 111 pos tarif komponen industri galangan kapal yang sebelumnya dikenakan tarif antara 5 persen hingga 15 persen.

“Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional,” kata Nirwala.

Secara garis besar, implementasi BTKI merupakan wujud dari tugas dan fungsi Bea Cukai dalam aspek revenue collection yang digunakan untuk keperluan pemungutan bea masuk, bea keluar, maupun pajak dalam rangka impor.

Dari aspek industrial assistance, BTKI berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian asistensi industri, misalnya penentuan komoditas yang dibebaskan bea masuknya dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).

“Dengan diimplementasikannya BTKI 2022, diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan internasional dengan mempermudah proses impor dan ekspor serta proses pertukaran data,” ujar Nirwala.(*)

Rilis Media

Kelangkaan Solar Ganggu Aktivitas Logistik, Pebisnis Butuh Solusi Cepat

ALFIJAK – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di wilayah Sulawesi dan Kalimantan serta di sejumlah wilayah Sumatera, perlu segera dicarikan solusinya.

Selain mengakibatkan terhambatnya kinerja layanan logistik dan transportasi, kondisi kelangkaan BBM jenis Solar itu berimbas pada terganggunya aktivitas perekonoman nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, asosiasinya banyak menerima keluhan dari pelaku usaha logistik di daerah antara lain; Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera prihal kelangkaan BBM jenis Solar tersebut.

“Pemerintah maupun PT Pertamina dan pelaku usaha terkait perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya yang ter<span;>baik, jika perlu subsidi terhadap BBM jenis Solar tersebut dihapuskan saja supaya pelaku usaha bisa memperoleh kepastian dan bisa bekerja normal,” ucap Yukki melalui keterangan pers-nya, pada Selasa (29/3/2022).

Yukki mengungkapkan, berdasarkan yang dialami para pelaku usaha logiatik di wilayah itu saat ini sudah dalam kondisi kritis karena pasokan BBM jenis Solar sangat menipis, bahkan mereka tidak berani mengeluarkan armadanya lantaran harus antri bisa sampai berhari-hari untuk memperoleh BBM tersebut.

“Seharusnya ada penyaluran BBM Solar bersubsidi bisa dipastikan jaminan ketersediaanya. Jangan sampai BBM jenis itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Saat ini kebanyakan digunakan oleh kendaraan pengangkut sawit maupun pertambangan yang semesti tidak mendapatkan jatah subsidi,” ucap Yukki.

PT Pertamina mencatat angka konsumsi bahan bakar minyak jenis solar subsidi melonjak cukup signifikan seiring pulihnya aktivitas masyarakat dan industri di dalam negeri. Saat ini perseroan telah memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi solar subsidi di lapangan secara maksimal.

PT Pertamina juga akan berfokus kepada pelayanan logistik dan jalur-jalur distribusi konsumen untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi yang kini melanda sejumlah wilayah.

“Stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,” ujar Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, melalui keterangan pers-nya baru-baru ini.

Diapun meminta masyarakat untuk tidak panik berbelanja dan membeli bahan bakar sesuai kebutuhan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran solar subsidi.(*)

Rilis Media

Industri Pengolahan Sawit Berorientasi Ekspor & Padat Karya

ALFIJAK – Industri pengolahan sawit sebagai salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian nasional. Kinerja ini dibuktikan antara lain melalui kontribusinya sebesar 17,6% terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2021.

“Pada tahun 2021, ekspor produk sawit sekitar 40,31 juta ton dengan nilai ekspor USD35,79 miliar, meningkat sebesar 56,63% dari nilai ekspor tahun 2020,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, industri pengolahan sawit merupakan sektor padat karya, yang telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4,20 juta orang dan pekerja tidak langsung hingga 12 juta orang.

“Peran penting lainnya, industri sawit juga turut menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan,” imbuh Febri.

Program mandatory biodiesel ini juga konsisten dijalankan karena berdampak positif bagi perekonomian.

Sepanjang tahun 2021, program B30 bermanfaat pada pengurangan impor BBM Diesel sebesar 9,02 juta kiloliter. Ini artinya menghemat devisa sekitar USD4,54 miliar atau Rp.64,45 Trilliun. Program B30 juga mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sekitar 24,4 juta ton setara CO2.

Menurut Febri, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah sejak tahun 2007 yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas secara konsisten sampai tahun 2022.

Di samping itu, dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat signifikan, dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010.

Bahkan, saat ini terdapat 168 jenis produk hilir CPO yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir CPO.

Realisasi produksi MGS tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton digunakan untuk memenuhi dalam negeri sebesar 5,07 juta ton (25,07%) dan sisanya sebesar 15,55 juta ton (74,93%) untuk tujuan ekspor.

“Dengan angka produksi demikian, kemampuan pasok industri MGS jauh di atas kebutuhan dalam negeri dan menciptakan penerimaan devisa negara yang sangat besar,” ujar Febri.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan minyak goreng sawit (MGS) nasional tahun 2021 sebesar 5,07 juta ton, terdiri dari kebutuhan curah industri sebesar 1,62 juta ton (32%), curah rumah tangga 2,12 juta ton (42%), kemasan sederhana 0,21 juta ton (4%), dan kemasan premium 1,11 juta ton (22%).

Pemenuhan kebutuhan MGS curah sebesar 1,62 juta ton untuk industri makanan pengguna bahan baku dan/atau bahan penolong MGS kecil kemungkinan menggunakan MGS curah hasil Domestic Market Obligation (DMO) karena biasanya disuplai oleh pabrik MGS milik grupnya dengan harga pasar atau membeli dari pabrik MGS dengan mekanisme Business to Business (B2B).

“Kami meyakini industri makanan pengguna MGS tidak menggunakan MGS hasil DMO,” ujar Febri.

Selain itu, masalah kekosongan pasar MGS merupakan akumulasi dari permasalahan persediaan atau stok MGS sejak bulan Desember 2021, termasuk terjadinya rush buying pada pertengahan bulan Januari 2022.

Hal ini diperkirakan berkontribusi pada kelangkaan MGS di pasar, meskipun pada beberapa minggu terakhir dilakukan tambahan pasokan MGS ke masyarakat hasil perolehan DMO.

“Industri makanan dan minuman juga terus berkomitmen untuk menggunakan Minyak Goreng Sawit (MGS) yang sesuai dengan peruntukannya,” ujar Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan, industri makanan yang membutuhkan MGS sebagai bahan baku atau bahan penolong, seperti industri mi instan, industri makanan ringan, dan industri ikan dalam kaleng, membeli MGS dengan mekanisme B2B dengan harga pasar.

“Khusus untuk industri makanan skala UMKM dan/atau IKM masih diperbolehkan membeli MGS dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET MGS,” ujarnya.(*)

Rilis Media

Ekspor Impor Melejit, Ativitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meyakini aktivitas logistik sepanjang 2022 akan terus tumbuh meskipun ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir akibat varian baru Omicron.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan jika dibanding tahun lalu (2021) pada tahun ini, diprediksikan kegiatan logistik akan terus tumbuh.

“Kami pelaku usaha logistik optimistis dengan pertumbuhan itu. Apalagi neraca perdagangan kita juga masih surplus sepanjang Januari 2022 jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Begitupun dengan ekspor impor di awal tahun 2022 juga masih beranjak naik ketimbang periode yang sama tahun lalu,” ujar Yukki pada Rabu (16/2/2022).

Namun, menurut Yukki, pelambatan arus logistik kemungkinan akan terjadi sesaat pada tiga pekan menjelang Lebaran Idul Fitri, dan kemudian akan naik lagi sampai dengan Januari 2023.

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarders Association (AFFA) itu mengatakan saat ini pola bisnis dan perdagangan juga telah berubah. Bahkan, kalangan industri telah melakukan berbagai perubahan dalam aktivitasnya lantaran mereka tidak hanya melihat dari sisi logistik tetapi juga rantai pasok.

“Oleh sebab itu transformasi digital yang dilakukan sektor logistik merupakan sebuah keharusan dan dinilai bisa menjadi katalis untuk bisa bertahan hingga melakukan berbagai ekspansi terutama selama pandemi Covid-19,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi.

Sebagai pelaku usaha logistik, Yukki mengapresiasi berbagai upaya dan langkah yang telah dilakukan Pemerintah RI guna mendongkrak kinerja perdagangan dan industri maupun investasi di tanah air sehingga hal itupun berimbas pada pertumbuhan aktivitas logistik ekspor impor nasional.

Berdasarkan data <span;>Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa nilai ekspor Indonesia pada Januari 2022 mencapai US$19,16 miliar atau tumbuh 25,31% jika dibandingkan dengan periode Januari 2021.

Adapun ekspor nonmigas pada Januari 2022 mencapai US$18,26 miliar, atau naik 26,74 persen dibanding ekspor nonmigas pada Januari 2021.

Ekspor nonmigas Januari 2022 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$3,51 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,56 miliar dan Jepang US$1,51 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,57 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$3,34 miliar dan US$1,70 miliar.

Adapun menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$3,11 miliar (16,21 persen), diikuti Jawa Timur US$1,88 miliar (9,81 persen), dan Riau US$1,73 miliar (9,05 persen).

Sedangkan  nilai impor Indonesia pada Januari 2022 mencapai US$18,23 miliar, atau naik 36,77 persen jika dibandingkan pada Januari 2021.

Impor migas Januari 2022 senilai US$2,23 miliar, atau naik 43,66 persen dibandingkan Januari 2021. Impor nonmigas Januari 2022 senilai US$16,00 miliar, atau naik 35,86 persen dibandingkan Januari 2021.

Adapun tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari 2022 adalah Tiongkok US$5,85 miliar (36,55 persen), Jepang US$1,39 miliar (8,67 persen), dan Thailand US$0,93 miliar (5,84 persen). Impor nonmigas dari ASEAN US$2,75 miliar (17,17 persen) dan Uni Eropa US$0,94 miliar (5,84 persen).(*)

Rilis Media

ALFI Jakarta Serahkan Bantuan untuk Korban Erupsi Semeru

ALFIJAK – Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban erupsi gunung Semeru, para pengusaha logistik dan forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta melakukan penggalangan dana untuk meringankan dan membantu para korban.

Erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu menyisakan dampak korban jiwa, termasuk kerusakan fisik infrastruktur dan rumah warga sekitar maupun pengungsian.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan, p<span;>enggalangan dana tersebut dilakukan selama sebulan yakni sejak Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 yang dikordinasikan melalui WhatsApp Group anggota ALFI DKI Jakarta, dan terkumpul dari Pengurus serta Anggota sebesar Rp.105 juta.

Bantuan dari Pengurus dan Anggota DPW ALFI DKI Jakarta tersebut diterima oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq S.Ag MML yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang Drs Basuni dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Patria  Selain itu juga disaksikan Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Lumajang, Puji Ardhi

“Kami mohon jangan dilihat nominalnya, semoga bantuan yang kami (ALFI DKI) serahkan ini bisa meringankan masayarakat yang terdampak dan menjadi korban erupsi Semeru,” ujar Adil Karim saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, di Ruang Rapat Terbatas Kantor Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur pada Jumat (4/2/2022).

Penyerahan secara simbolis itu juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta Fauzan A Musa, Wakil Ketua Umum bidang Organisasi Rifan Zamroni, Ketua Komite Tetap (Komtap) bidang Logistik & Pergudangan Tommy Darmawan, dan Wakil Komtap bidang Logistik Eka Triyadi.

Pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang Drs Basuni menyampaikan apresiasi serta terimakasih kepada ALFI DKI Jakarta yang turut peduli dan menyampaikan empatinya untuk para korban erupsi gunung Semeru.

“Sampai hari ini ada 62 orang yang telah teridentifikasi meninggal dunia dampak erupsi Semeru tersebut. Bantuan dari ALFI DKI Jakarta ini akan kami salurkan langsung ke masyarakat yang menjadi korban erupsi tersebut, ” ujar Basuni.

Sebagai informasi, selama ini ALFI juga aktif berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membantu pergerakan/distribusi barang bantuan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan melibatkan sejumlah perusahaan anggota ALFI.

Selain itu juga aktif dalam penyaluran donasi bantuan seperti ke Palu dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.(*)

Rilis Media

ALFI: Kebutuhan Peak Season Truk Logistik jadi Acuan

ALFIJAK –  Pengelola Terminal Peti Kemas di pelabuhan Tanjung Priok perlu menghitung jumlah kebutuhan ideal armada truk logistik pengangkut peti kemas yang mesti comply STID, termasuk kondisi kereta tempelannya yang  mengikuti aturan tersebut.

Single Truck Identity Document (STID) telah di implementasikan sejak 1 Januari 2022 di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengungkapkan penghitungan ideal kebutuhan truk logistik itu mesti mengacu pada data pergerakan trucking khususnya pada saat peak season atau saat hari-hari sibuk pelayanan yakni pada Kamis, Jumat dan Sabtu.

“Saat peak season itu perlu ada report oleh pengelola terminal peti kemas, berapa kebutuhan rata-rata trucking yang keluar masuk Pelabuhan,” ujar Adil  pada Senin (31/1/2022).

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasiitas terminal peti kemas yakni Jakarta International Container Terminal (JICT),TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Adil, saat peak season menjadi indikator kepadatan pergerakan truk logistik lantaran mendekati clossing time ekspor dan pergerakan dellivery importasi juga meningkat.

“Jadi menghitung berapa kebutuhan trucking pendekatannya saat peak season, berapa kebutuhan angkutan truk untuk ekspor maupun impor disaat peak season itu. Sebab pada hari Senin s/d Rabu pada umumnya masih slow,” ucapnya.

Saat dimintai tanggapannya soal berapa kebutuhan ideal trucking pengangkut peti kemas yang comply dengan STID di Priok, Adil Karim menyebut minimal sebanyak 12 ribuan unit jika mengacu pada throughput peti kemas di pelabuhan Priok yang rata-rata 6,5 s/d 7 juta twenty foot equivalent units (TEUs) pertahun.

“Kalau melihat pergerakan througput pertahun, minimal 12 ribuan truk yang mesti comply STID di Priok,” ucap Adil Karim.

Berdasarkan Laporan Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Minggu 30 Januari 2022, jumlah trucking di pelabuhan Tanjung Priok yang telah mengantongi Single Truck Identity Document (STID) sebanyak 11.087 Truk.

Namun dari jumlah itu, terdapat STID Sementara (STID-S) yang disetujui sebanyak 996 Truk.

Sebagaimana diketahui bahwa pemegang STID-S hanya bisa dipergunakan sampai dengan akhir Maret 2022. Setelah itu kalau tidak melakukan upgrade ke STID yang permanen, maka Trucking pemegang STID-S tidak bisa lagi terlayani oleh system di terminal pelabuhan.

Adapun jumlah perusahaan yang telah disetujui PMKU (Permohonan Melakukan Kegiatan Usaha) di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 30 Januari 2022, sebanyak 700 Perusahaan.

Sedangkan Perusahaan yang mengajukan STID hingga 29 Januari 2022 tercatat 528 Perusahaan dan jumlah perusahaan yang telah disetujui STID-nya 513 Perusahaan.

Adapun jumlah kartu STID yang dicetak dan telah didistribusikan hingga Sabtu 29 Januari 2022 telah mencapai 10.880 kartu.(*)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya